Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang publik sebagai bagian dari ruang urban memiliki peran untuk memfasilitasi masyarakat untuk berinteraksi dan beraktivitas di dalamnya. Namun, wanita, sebagai bagian dari masyarakat, tidak memiliki akses yang sama dengan pria terhadap ruang publik oleh karena sistem patriarki yang masih dianut oleh masyarakat Indonesia dan termanifestasi dalam elemen spasial yang hadir dalam ruang-ruang publik di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan tingginya angka kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk objektifikasi yang menyerang kaum wanita sehingga menghasilkan ruang publik yang tidak aman bagi wanita. Studi dilakukan terhadap elemen-elemen spasial pada Taman Langsat dan Taman Sambas Asri untuk membandingkan tingkat keamanan yang ada pada kedua ruang publik. Elemen spasial akan membentuk visibilitas, aksesibilitas, dan surveilans yang ada pada taman dan pemenuhan semua aspek ini akan menghasilkan ruang publik yang aman bagi wanita dari kekerasan seksual. Hasil studi menunjukkan bahwa Taman Langsat memiliki keamanan dari kekerasan seksual yang lebih rendah dibandingkan Taman Sambas Asri. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepekaan terhadap inklusivitas gender di dua periode yang berbeda. Oleh karena itu, ruang publik yang sudah ada perlu diintervensi sehingga dapat memfasilitasi seluruh masyarakat, khususnya wanita.

---

Public space as part of a city has a role to facilitate people to interact and do activities in it. However, women, as part of society, do not have the same access as men to public space because of the patriarchy system that is still adhered to by Indonesian society and is manifested in the spatial elements that are present in public spaces in Indonesia. This condition results in high rates of sexual violence as a form of objectification that attacks women, resulting in a public space that is not safe for women. A study was conducted on the spatial elements of Langsat Park and Sambas Asri Park to compare the level of security between the two public spaces. Spatial elements will shape the visibility, accessibility and surveillance of the park and the fulfillment of all these aspects will produce a public space that is safe for women from sexual violence. The result of the study shows that Langsat Park has lower safety from sexual violence than Sambas Asri Park. This shows that there is a difference in sensitivity towards gender inclusivity in two different periods. Therefore, existing public spaces need to be intervened so that they can facilitate the entire community, especially women."

"Penelitian ini membahas mengenai kualitas layanan pencegahan kekerasan seksual pada KRL Commuter Line berdasarkan sudut pandang pengguna di Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas layanan Commuter Line berdasarkan metode Importance Performance Analysis yang membandingkan nilai kinerja dengan kepentingan layanan serta mengidentifikasi layanan apa yang dianggap penting sehingga perlu diperbaiki sebagai bentuk intervensi pemerintah guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di KRL Commuter Line. Dalam merumuskan atribut layanan, penelitian ini menggunakan enam dimensi dari teori Inisiatif Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Gekoski et al (2015) yaitu formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, dan other initiative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method, yakni melalui survei dengan menyebarkan kuesioner secara online, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui platform Google Form dengan menghasilkan sebanyak 134 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian Importance Performance Analysis, secara keseluruhan tingkat kesesuaian pada 23 atribut layanan pencegahan kekerasan seksual di KRL Commuter Line di Jabodetabek adalah 80,27% yang berarti kualitas layanan sudah cukup baik. Terdapat 11 atribut layanan yang dianggap penting oleh pengguna yang pada diagram kartesius berada pada Kuadran I dan Kuadran II.

---

This study discusses the quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on user perspectives in Jabodetabek. This study aims to assess service quality of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line based on the Importance Performance Analysis method which compares performance level with importance level and identifies what services are considered important so that they need to be improved as a form of government intervention to prevent sexual violence on the KRL Commuter Line. In formulating service attributes, this study uses six dimensions of the Sexual Violence Prevention Initiative theory by Gekoski et al (2015), namely formal surveillance, natural surveillance, raising awareness, technology, women only transportation, and other initiative. This research use mix method as data collection method, through surveys by distributing questionnaires online, in-depth interviews, and literature studies. The questionnaire was distributed through the Google Form platform with 134 respondents. The results showed that based on the Importance Performance Analysis assessment, the overall level of conformity to 23 attributes of sexual violence prevention services on the KRL Commuter Line in Jabodetabek is 80.27% which means the service quality is quite satisfactory. There are 11 service attributes that are considered important by users which on the kartesius diagram located in Quadrant I and Quadrant II."

"Ruang publik merupakan ruang yang terbuka untuk publik atau masyarakat dan dirancang agar bermanfaat untuk masyarakat. Namun, ruang publik masih belum terkenal pada beberapa kalangan masyarakat. Didasari oleh teori ruang publik atraktif, dilakukan pengamatan pada beberapa ruang publik di Pekanbaru yang ramai dikunjungi oleh publik. Dengan menggunakan pengamatan kualitatif, ditemukan elemen ruang yang bekerja amenghasilkan beberapa kondisi yaitu ragam aktivitas, kemudahan, dan keamanan. Dimana, kondisi tersebut dapat membentuk ruang publik yang atraktif.

---

Public space is an open space for public and designed to be useful for public. However, public space is still not well known for some circles of society. Based on the theory of attractive public spaces, observations were made on several public spaces in Pekanbaru City, which were crowded with the public. By using qualitative observations, it is found that the elements of space are work to produce several conditions such as the variety of activities, convenience, and security. Then, these conditions can form an attractive public space."

"Ruang publik adalah tempat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan beraktivitas dan berekreasi. Rancangan ruang publik yang memiliki kualitas desain yang baik akan mengundang kehadiran manusia. Namun, selain faktor tersebut, intervensi yang dilakukan oleh aktor dapat memengaruhi hidupnya ruang publik. Skripsi ini akan menganalisis peran aktor selain perancang, yaitu masyarakat dan komunitas dalam menghidupkan ruang publik. Ditemukan bahwa relasi antar aktor, aktivitas, elemen fisik, dan kualitas ruang serta intervensi yang dilakukan secara berulang dapat menciptakan makna dan nilai baru dalam ruang (placemaking). Ragam aktivitas dan nilai baru menjadi daya tarik ruang publik yang meningkatkan penggunaan, interaksi sosial dan keragaman pengunjung sehingga menciptakan ruang publik yang hidup.

---

Public space serves as a place for people to meet their activity and recreational needs. The design of public spaces with good design can attract human presence. However, in addition to these factors, the presence and interventions of actors can significantly influence the life of public spaces. This thesis aims to analyze the role of actors, beyond designers, including the community and local residents, in activating public spaces. It is discovered that the relation between actors, activities, physical elements, spatial quality, and repeated interventions can create new meanings and values within the spaces (placemaking). The diverse range of activities and newly established values become the allure of public spaces, enhancing their utilization, social interactions, and attracting a diverse range of visitors. A variety of new activities and values become the attraction of public spaces that enhancing the use, social interaction and attracting a diverse range of visitors, thus creating  lively public space."

"“Standar ganda seksual” merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan adanya penilaian negatif oleh masyarakat patriarki kepada perempuan yang tidak tunduk dengan ekspektasi peran gender. Bentuk penerimaan diri para perempuan pendukung gerakan body positivity dilihat secara seksual dan dinilai negatif, khususnya di media sosial TikTok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan fenomena serangan “standar ganda seksual” terhadap perempuan content creator yang mendukung gerakan body positivity pada media sosial TikTok sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan “standar ganda seksual” hadir dan melanggengkan sistem patriarki yang memaksa perempuan untuk bungkam dan patuh dengan standar yang tidak realistis yang dikonstruksikan oleh ekspektasi masyarakat patriarki. Teori feminis radikal juga menjelaskan bagaimana serangan balik kepada perempuan pendukung gerakan body positivity dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menimbulkan beberapa dampak dan juga berusaha untuk membungkam para perempuan yang melakukan perlawanan atas tuntutan sistem patriarki.

---

“Sexual double standards” is a concept that explain the negative assessment by patriarchal society of women who do not obey the expectations of the gender roles. Messages voiced by women through the content of the body positivity movement are viewed sexually and viewed negatively, especially on TikTok. This qualitative research will use case study method to explain the phenomenon of "sexual double standards" as a backlash against female content creators who promote the body positivity movement on TikTok as a form of sexual violence against women in cyberspace. The results of this study show that the "sexual double standards" attack exists and perpetuates a patriarchal system that forces women to remain silent and comply with unrealistic standards constructed by the expectations of a patriarchal society. Radical feminist theory also explains how the backlash against women who support the body positivity movement to be a form of sexual violence against women which has several impacts and also tries to silence women who fight against the demands of the patriarchal system."

"Fenomena privatisasi ruang publik merupakan topik yang banyak menimbulkan diskusi dan perdebatan dalam literatur. Melalui kajian literatur dan pengamatan, tulisan bertujuan untuk menemukan titik temu dalam mengidentifikasi privatisasi ruang publik dari sudut pandang/persepsi pengguna sebagai aktor terpenting. Aksesibilitas sebagai fitur utama dari ruang publik memiliki keterhubungan dengan elemen pembatas, baik fisik maupun non fisik. Tulisan ini mempertanyakan lebih jauh mengenai apa peran elemen pembatas fisik pada persepsi privatisasi pengguna terhadap ruang publik? Dari hasil studi, ditemukan kesimpulan bahwa penggunaan elemen pembatas fisik menyebabkan penurunan terhadap aksesibilitas fisik ruang publik namun kurang signifikan terhadap penurunan aksesibilitas secara persepsi. Selain itu, keberadaan elemen pembatas fisik didukung oleh penerapan elemen pembatas non fisik dalam menjaga keamanan/membatasi ruang publik. Melalui temuan ini, diharapkan pandangan negatif mengenai penggunaan elemen pembatas fisik pada ruang publik di perkotaan dapat dikaji kembali dalam diskursus di bidang perancangan perkotaan.

---

The phenomenon of privatization of public space is a topic that creates a lot of discussion and debate in literature. Through literature study and observation, this writing aims to find the middle ground in order to identify privatization from the user's perception as the most important actor in public space. Accessibility as the main feature of public space related to boundary elements, physical or non physical. This writing asks further about what is the role of physical boundary elements in user’s perception of the privatization of public space? From this study, it finds that the use of physical boundary elements causes degradation of physical accessibility but less significance in perception of accessibility. Also, the existence of physical boundary elements is usually supported by non physical boundary elements. From these findings, it is hoped that negative views towards the use of physical boundary elements in urban public spaces can be explored again in urban design discourses."

"Tesis ini membahas tentang representasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam film Korea Selatan berjudul Hope, dan berfokus pada dampak dari kekerasan seksual, proses pemulihan korban, dan proses pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis teks semiotika. Penelitian ini menjadi relevan dalam menggali apakah film ini benar-benar menciptakan naratif alternatif yang memperkuat pengalaman perempuan atau hanya mengikuti pola konvensional yang masih terikat oleh male gaze. Selain itu, melihat upaya sinema dalam mengatasi dan merombak norma-norma dominan, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap peran film dalam mengubah perspektif dan memperjuangkan representasi yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dampak dari terjadinya kekerasan seksual dalam film Hope meliputi cedera fisik, trauma psikologis dan hilangnya rasa percaya diri. Representasidampak pada orang tua korban yaitu menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa anak mereka, dan perasaan sedih yang mendalam. Pada proses pemulihan, representasi yang ditampilkan adalah korban mendapatkan bantuan dari seorang psikolog anak, dan penggunaan tokoh kartun favorit korban sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan bagi korban. Representasi proses pemidanaan pelaku yang ditunjukkan meliputi proses identifikasi pelaku, persidangan, dan hasil putusan hukum.

---

This thesis discusses the representation of sexual violence against girls in a South Korean film titled Hope, and focuses on the impact of sexual violence, the victim's recovery process, and the criminalization process of sexual violence perpetrators. This research is a qualitative study with a semiotic text analysis method. This research becomes relevant in exploring whether this film really creates an alternative narrative that strengthens women's experiences or only follows conventional patterns that are still bound by the male gaze. In addition, seeing cinema's efforts to overcome and overhaul dominant norms, this research can provide new insights into the role of film in changing perspectives and fighting for more inclusive and just representations. The results show that the representation of the impact of sexual violence in Hope includes physical injury, psychological trauma and loss of self-confidence. The representation of the impact on the victim's parents is self-blame for what happened to their child, and feelings of deep sadness. In the recovery process, the representation shown is the victim getting help from a child psychologist, and the use of the victim's favorite cartoon character as a source of strength and comfort for the victim. The representation of the criminalization process of the perpetrator shown includes the process of identifying the perpetrator, the trial, and the results of the legal decision."

"Kampus merupakan lingkup akademik yang seharusnya bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Namun, realitanya ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi di kampus. Studi ini bertujuan untuk melihat respons kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa-mahasiswinya. Studi ini menggunakan analisis data sekunder dari 32 kasus berita yang bersumber dari media di Indonesia dan juga pengakuan korban di media sosial dari tahun 2015 hingga 2021. Hasil temuan data menunjukkan bahwa kampus cenderung memberikan respons yang buruk kepada korban yang secara langsung melaporkan kasusnya ke pihak kampus. Respons buruk yang dilakukan kampus merupakan bentuk dari institutional betrayal. Hasil temuan dalam studi ini juga menemukan bahwa institutional betrayal yang dilakukan kampus menunjukan bahwa rape culture hadir dalam kampus melalui penutupan kasus yang dilaporkan korban. Selain itu, studi ini menggunakan teori viktimologi kritis untuk melihat respons institutional betrayal dan kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui adanya ideal victim dan mahasiswi yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

---

University as an academic setting should have been free from any form of sexual violence. However, it is found that sexual violence occurs in universities. This study aims to see campuses’ responses to sexual violence against their students. This study uses secondary data analysis from 32 cases from online news and the victims’ confessions on social media from 2015 through 2021. The data findings show that campuses tend to give inadequate responses to students who directly report their cases to the campus. The inadequate response by the campus is a form of institutional betrayal. This study also found that institutional betrayal by campuses showed that rape culture is present on campus with how they tend to deny the victims’ experience. In addition, this study uses critical victimology theory to see institutional betrayal responses and sexual violence that occurs on campus through the existence of ideal victims and female students who are more vulnerable to being victims of sexual violence."

"Kekerasan seksual merupakan tindakan pelanggaran hak asasi yang dilatarbelakangi oleh budaya patriarki. Akhir-akhir ini, kasus kekerasan seksual cukup tinggi dan cenderung menuai banyak kesalahpahaman yang membuat korban disalahkan dan pelakunya hanya dibiarkan. Dalam empat cerpen Kelam Kelamin, Laviaminora menyuarakan potret dan pengaruh kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma pada korban. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bentuk kekerasan seksual dan bentuk trauma yang terdapat pada karya Laviaminora tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra dan kajian psikoanalisis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan identifikasi dan analisis terhadap masing-masing tokoh cerpen, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat berbagai bentuk kekerasan seksual yang memengaruhi timbulnya beragam bentuk gejala trauma. Bentuk trauma tersebut bergantung pada bagaimana tokoh memaknai, memproses, dan menanggapi tindakan kekerasan seksual yang dialaminya.

---

Sexual violence is an act of violation of human rights caused by a patriarchal culture. Lately, cases of sexual violence are quite high and tend to reap a lot of misunderstandings that make the victim blamed and the perpetrators are left alone. In the four short stories Kelam Kelamin, Laviaminora voiced the portrait and influence of sexual violence that traumatized the victim. This study aims to reveal the forms of sexual violence and forms of trauma contained in Laviaminora's work. To achieve the aim, this study uses a literary psychology approach and psychoanalytic studies. The research method used a descriptive qualitative method. Based on the identification and analysis of each character in the short story, it is concluded that various forms of sexual violence affect the emergence of various forms of trauma symptoms. The form of trauma depends on how the characters interpret, process, and respond to the acts of sexual violence they experience."

"Kekerasan seksual di Indonesia merupakan salah satu permasalahan hukum yang dianggap serius, Dalam menanggapi hal tersebut Indonesia mengatur hukuman pidana tambahan yakni kebiri kimia dan tercantum pada Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Ditengah polemic pro dan kontra Presiden Joko Widodo secara Resmi Menanda tangani Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan timbul banyaknya polemik terkait keberadaan hukuman ini, maka penulis akan melakukan penelitian terkait penerapan hukuman kebiri kimia dengan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis perbandingan hukum, pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan bahwa hukuman kebiri kimia di beberapa negara sangat memerlukan peran dari ahli medis untuk dapat melakukan penjatuhan hukuman kebiri kimia, dan hukuman kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena dianggap memiliki gangguan kelainan mental yakni pedofilia. Pada saat ini para dokter masih menolak akan keberadaan hukuman kebiri kimia dikarenakan bertentangan akan kode etik profesinya, akan tetapi penulis menemukan bahwa seharusnya dokter dapat mengambil peran penuh dalam penerapan hukuman ini sebagai bentuk menjaga kondisi Kesehatan baik secara mental maupun fisik sehingga hukuman ini dapat menjadi bentuk rehabilitasi atau pengobatan atas perbuatan menyimpang dari pelaku.

---

In Indonesia sexual violence is one of the legal issues that considered as serious crime. For the response of this issue, Indonesia regulates additional criminal penalties called chemical castration and Written in UU No. 17/2016 about the Second Amendment to UU No. 23/2002 Child Protection Becomes Law. In between of the pro and cons of this sentence, President of Indonesia Joko Widodo Officially Signed Government Regulation No. 70 of 2020 concerning Procedures for Carrying Out Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children. With the emergence of many polemics related to the existence of this punishment, the authors will conduct research related to the application of chemical castration using normative juridical research methods with qualitative analysis methods. This research is using comparative legal analysis approach, an analysis approach to statutory regulations. The results of this study the authors found that chemical castration in several countries fully depends on the role of medical experts to give chemical castration sentences, and chemical castration punishment is for perpetrators of sexual crimes against that are considered to have a mental disorder, namely pedophilia. At this time doctors still reject the existence of chemical castration punishment because it conflicts with the professional code of ethics, but the authors found that doctors should be able to take a full role in implementing this punishment as a form of maintaining health conditions both mentally and physically so that this punishment can be a form of punishment. rehabilitation or treatment of the perpetrator's deviant acts."