Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"MaaS (Mobility as a Service) diinterpretasikan sebagai sebuah konsep yang menawarkan solusi mobilitas yang dapat diimplementasikan di perkotaan Indonesia dengan angkutan umum sebagai fundamental utama. Penelitian ini akan mengembangkan suatu framework indikator baru yang komprehensif dan dapat digunakan untuk melihat kesiapan suatu kota terhadap implementasi MaaS berdasarkan perspektif pemerintah di wilayah perkotaan di Indonesia. Pengembangan framework ini dilakukan dengan menyusun framework dari berbagai studi literatur kemudian menguji kelayakan framework dilakukan dengan analisis pre-sampling dan sampling. Analisis pre-sampling dilakukan untuk menguji validitas suatu framework dengan para ahli melalui pengujian Content Validity Index sehingga terbentuk instrumen yang dapat digunakan sehingga dapat dilakukan analisis sampling. Sebanyak 20 (dua puluh) variabel framework dari analisis pre-sampling kemudian diujicobakan di wilayah Joglosemar. Tahap selanjutnya, pada analisis sampling dibagi menjadi 2 (dua) analisis yaitu deskriptif dan SEM-PLS. Data kemudian diolah dan diperoleh 11 (sebelas) variabel yang memenuhi uji SEM-PLS. Berdasarkan analisis SEM-PLS diketahui pengaruh variabel eksogen yang paling berpengaruh baik langsung dan pengaruh tidak langsung terhadap "Ketersediaan Dana" (variabel endogen) melalui variabel "Familiarisasi" (variabel mediasi) adalah variabel Regulasi dan Peraturan. Oleh karena itu, kebijakan untuk menjalankan perencanaan implementasi MaaS di Indonesia, harus didukung dengan ketersediaan dana dan diperlukan regulasi dan peraturan yang kuat melalui familiarisasi MaaS kepada stakeholder terkait.

---

MaaS (Mobility as a Service) is interpreted as a concept that offers mobility solutions that can be implemented in Indonesian cities with public transportation as the main fundamental. This research will develop a new, comprehensive indicator framework that can be used to see a city's readiness for MaaS implementation based on the government's perspective in urban areas in Indonesia. The development of this framework is carried out by compiling frameworks from various literature studies and then testing the feasibility of the framework is carried out by pre-sampling and sampling analysis. A pre-sampling analysis is carried out to test the validity of a framework with experts by testing the Content Validity Index so that an instrument is formed that can be used so that a sampling analysis can be carried out. A total of 20 (twenty) framework variables from the pre-sampling analysis were then tested in the Joglosemar area. In the next stage, the sampling analysis is divided into 2 (two) analyzes, namely descriptive and SEM-PLS. The data was then processed and 11 (eleven) variables were obtained that fulfilled the SEM-PLS test. Based on the SEM-PLS analysis, it is known that the exogenous variables that have the most direct and indirect influence on the "Availability of Funds" (endogenous variable) through the "Familiarization" variable (mediation variable) are Regulatory and Regulatory variables. Therefore, policies to carry out MaaS implementation plans in Indonesia must be supported by the availability of funds and strong regulations and rules are needed through familiarization of MaaS to relevant stakeholders."

"Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berbanding lurus dengan pertumbuhan konsentrasi emisi di wilayah tersebut. DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia per 2018 menduduki peringkat 10, ibu kota paling berpolusi di dunia via AirVisual berdasarkan level PM 2.5. Sementara itu, konsentrasi emisi yang tinggi diketahui berdampak negatif terhadap perekonomian berupa penurunan produktivitas pekerja akibat sakit. Jika ditelaah lebih lanjut, penyumbang utama pencemar PM 2.5 di wilayah DKI Jakarta adalah sektor transportasi. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta memiliki target penurunan emisi sebesar 30% pada tahun 2030 dan menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis permasalahan pencemaran di Jakarta dan kaitannya dengan sistem transportasi yang ada khususnya setelah munculnya ojek online, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis untuk penanganan emisi di wilayah Jakarta dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan. , yang sesuai dengan kondisi saat ini. Metode yang digunakan adalah metode sistem dinamis yang dibagi menjadi 3 skenario. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa ojek online memiliki nilai konsumsi energi paling rendah dan terdapat kerugian ekonomi akibat dampak pencemaran yang saat ini terjadi di DKI Jakarta. Oleh karena itu perlu adanya intervensi untuk mencapai target pemerintah pada tahun 2030, salah satu upaya yang efektif adalah dengan membatasi penggunaan ojek online melalui pembatasan pertumbuhan jumlah pengemudi dan peningkatan tarif per kilometer ojek online.It is undeniable that the economic growth of a region is directly proportional to the growth of emission concentrations in that region. DKI Jakarta as the economic center of Indonesia as of 2018 was ranked 10th, the most polluting capital city in the world via AirVisual based on PM 2.5 level. Meanwhile, high emission concentrations are known to have a negative impact on the economy in the form of a decrease in worker productivity due to illness. If examined further, the main contributor to PM 2.5 pollution in the DKI Jakarta area is the transportation sector. Therefore, the DKI Jakarta government has a target of reducing emissions by 30% by 2030 and maintaining economic growth of 7%. This study aims to produce an analysis of pollution problems in Jakarta and its relation to the existing transportation system, especially after the emergence of online motorcycle taxis, so that it can provide strategic recommendations for handling emissions in the Jakarta area by considering economic and environmental aspects. , which corresponds to the current conditions. The method used is a dynamic system method which is divided into 3 scenarios. Based on the results of the analysis, it was found that online motorcycle taxis have the lowest energy consumption value and there are economic losses due to the impact of pollution that is currently happening in DKI Jakarta. Therefore there is a need for intervention to achieve the government's target by 2030, one effective effort is to limit the use of online motorcycle taxis through limiting the growth of the number of drivers and increasing the tariff per kilometer of online motorcycle taxis."

"Mobility as a Service (MaaS) merupakan sebuah model layanan mobilitas yang telah digunakan perusahaan hingga pemerintah di berbagai negara. MaaS berperan sebagai perantara antara perusahaan atau pemerintah dengan pengguna dalam menyediakan berbagai layanan transportasi yang komprehensif. Implementasi MaaS di Indonesia telah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan informasi transportasi umum bagi masyarakatnya. Salah satu platform MaaS yang tersedia di Jakarta adalah Trafi. Dengan pengguna terbanyak dibandingkan platform MaaS lainnya di Jakarta, Trafi menjadi platform MaaS yang sangat diandalkan oleh para pengguna transportasi umum di Jakarta. Sayangnya, user research yang dilakukan Trafi di Jakarta terakhir berlangsung pada tahun 2016. Hal ini menjadi salah satu pendorong dibutuhkannya evaluasi usability pada aplikasi untuk menemukan permasalahan yang dialami pengguna dan menentukan solusi dalam bentuk desain alternatif yang dapat meningkatkan user experience (UX). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa survei daring dan metode kualitatif berupa user interview. Hasil yang ditemukan meliputi masalah usability sehingga diperlukan perbaikan pada fitur yang sudah ada, dan perancangan fitur baru untuk meningkatkan usability. Setelah rancangan desain yang baru diusulkan, dilakukan evaluasi usability testing (UT). Secara keseluruhan, diperoleh hasil evaluasi yang positif secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil UT yang didapat adalah rata- rata sebesar 91,11% untuk tingkat keberhasilan tugas yang diuji dan rata-rata sebesar 85,02% untuk tingkat keberhasilan setiap pengguna. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pengguna mendapatkan kesan yang baik dan memberikan umpan balik positif terhadap rancangan desain alternatif.

---

Mobility as a Service (MaaS) is a mobility service model that has been used by companies to governments in various countries. MaaS acts as an intermediary between companies or governments and end-users in providing a variety of comprehensive transportation services. The implementation of MaaS in Indonesia has been carried out by the Province of DKI Jakarta to improve public transportation information services for the community. One of the available MaaS platforms in Jakarta is Trafi. Having the most users compared to other MaaS platforms in Jakarta, Trafi is a MaaS platform that is highly relied on by public transport users in Jakarta. Unfortunately, the last user research conducted by Trafi in Jakarta took place in 2016. This has become one of the drivers of the need for usability evaluation on the application to find problems the users encounter and determine solutions in the form of alternative designs that can improve user experience (UX). The methods used in this research are quantitative methods, specifically online survey, and qualitative methods, specifically user interview. The result includes usability issues which conclude the need for improvements on existing features and design development on new features to improve usability. After the new design is proposed, it is then evaluated using usability testing (UT) method. Overall, a positive result was found, both on the quantitative and qualitative evaluation. The results were an average of 91.11% for the success rate of the tested tasks and an average of 85.02% for the success rate of each user. Evaluation results also show that users had a good impression and give positive feedback on the proposed alternative design. "

"Pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Smart City. Salah satu aspek utama dari Smart City adalah konsep smart mobility melibatkan peningkatan pelayanan transportasi publik melalui pemanfaatan teknolongi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan, kecepatan, kenyamanan, dan lebih terjangkau. Pada dasarnya, konsep ini lebih menitikberatkan pada penggunaan teknologi ramah lingkungan yang berfokus pada model transportasi umum, salah satu implementasinya yaitu dengan menerapkan Mobility as a Service (MaaS) dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan yang terdapat dalam rencana induk IKN, dalam prinsip dasar mobilitas dan kontektivitas terdapat salah satu strategi yang akan digunakan dalam menghadapi masa depan yaitu dengan mendorong inovasi guna meningkatkan mobilitas dan konektivias melalui pemanfaatan Mobility as a Service (MaaS). Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain konseptual MaaS khusus moda Electric Bus Rapid Transit (E-BRT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahana IKN dan melakukan estimasi biaya siklus hidup untuk komponen biaya awal dan biaya operasional dan pemeliharaan. Konseptual desain MaaS khusus E-BRT akan mengintegrasikan antara moda transportasi E-BRT dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam sebuah aplikasi TransNusantara. Adapun diperlukan juga teknologi IoT yang dipasang di setiap armada bus listrik sehingga dapat memberikan data informasi secara real time. Adapun biaya awal yang dibutuhkan untuk pengembangan MaaS khusus E-BRT sebesar Rp5.515.223.859.200. Sedangkan, dalam satu tahun biaya operasional dan pemeliharaan yang dibutuhkan adalah sebesar Rp136.231.346.000.

---

The development of the Capital City of the Archipelago embraces the concept of a Smart City. One of the main aspects of a Smart City is the concept of smart mobility, which involves improving public transportation services through the utilization of information and communication technology with the goal of providing convenience, safety, speed, comfort, and affordability. Essentially, this concept emphasizes the use of environmentally friendly technology that focuses on a public transportation model, with one implementation being the adoption of Mobility as a Service (MaaS) in daily life. In line with the master plan of the Capital City of the Archipelago, one of the fundamental principles in mobility and connectivity is a strategy that will be employed to face the future by promoting innovation to enhance mobility and connectivity through the utilization of Mobility as a Service (MaaS). This research aims to create a conceptual design of MaaS specifically for the Electric Bus Rapid Transit (E-BRT) mode in the Core Government Center of the Archipelago Capital City and estimate the life cycle costs for initial, operational, and maintenance expenses. The conceptual design of MaaS for E-BRT will integrate the E-BRT transportation mode with Information and Communication Technology in a TransArchipelago application. Additionally, IoT technology is required to be installed on each electric bus fleet to provide real-time data information. The initial cost required for the development of MaaS specifically for E-BRT is IDR5,515,223,859,200, while the annual operational and maintenance cost needed is IDR136,231,346,000."

"Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi akses masyarakat terhadap Produk Obat Derivat Plasma (PODP). Sebagaimana diketahui sampai saat ini kesediaan PODP di Indonesia masih 100% impor, hal tersebut menyebabkan PODP masih sulit di akses masyarakat. Permenkes No. 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan revisi kedua dari peraturan sebelumnya, dimana tidak adanya implementasi yang dicapai pada peraturan-peraturan sebelumnya. Pentingnya melakukan analisis kesiapan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor yang berdampak positif dan negatif serta mampu memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan fraksionasi plasma dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi dari implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma tersebut antara lain terkait tata kelola, sistem informasi, teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, layanan, dan politik yang didapati dapat memberikan dampak terhadap keberhasilan implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma lokal sehingga mampu menciptakan kemandirian farmasi dalam rangka mewujudkan pilar ketahanan kesehatan dalam transformasi kesehatan di Indonesia. 

---

Implementing Plasma Fractionation is one of the policies carried out by the Government of Indonesia to fulfill public access to Plasma Derivative Medicinal Products (PDMPs). As is well known now, PDMPs readiness in Indonesia is still 100% imported, which causes PDMPs to be difficult for the public to access. Permenkes No. 4/2023 concerning the Implementation of Plasma Fractionation is the second revision of the previous regulation, where implementation has yet to be achieved in the previous regulations. The importance of conducting a policy readiness analysis is expected to provide information regarding factors that have positive and negative impacts and to be able to provide recommendations to stakeholders so that the plasma fractionation implementation policy can run well and in accordance with the set time targets. Factors that influence the implementation of plasma fractionation include governance, information systems, technology, financing, human resources, services, and politics, which are found to have an impact on the successful implementation of local plasma fractionation to create pharmaceutical independence in order to realize pillar of health resilience in health transformation in Indonesia."

"Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga PIS-PK adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8:Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa ODGJ berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotikkronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa diKota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion FGD dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok berdasarkan 4 empat variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisadiatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agarmeningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metodepelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat.

---

The Healthy Indonesia Program with Family Approach PIS PK is the Ministry ofHealth's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8:Mental Healthhas not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS PK implementation readiness Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design.

The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS PK Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in depth interviews, Focus Group Discussion FGD and document review.

The research result indicates that PIS PKimplementation Indicator 8:Mental Health in Depok were not ready based on 4 four implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources,disposition and bureaucracy structure.

The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can bereduced by sufficient funding availability.

The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method inorder to improve the mental health and reduce the stigma in society."

"Pada tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melakukan Reformasi Birokrasi (RB). Salah satu program yang ingin dicapai dalam RB adalah mengembangkan manajemen pengetahuan (knowledge management/KM). Tidak semua organisasi yang mengimplementasikan KM akan berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi (KM readiness) sebelum melakukan implementasi KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan BPS RI sebelum mengimplementasikan KM dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja kesiapan KM BPS RI dibangun berdasarkan KM enabler, infrastruktur KM, serta KMCSF yang dikelompokkan ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Penelitian ini merupakan survey research di mana objek penelitiannya adalah pegawai BPS RI. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Stratified single stage cluster sampling digunakan sebagai metode penarikan sampelnya dengan jumlah responden sebesar 268 responden. Data hasil pengolahan diolah menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil analisis, BPS RI mempunyai nilai kesiapan sebesar 70,91% (tingkat 3/ready). Nilai tersebut menunjukan bahwa BPS telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan.

---

In 2011, BPS - Statistics Indonesia perform a fundamental changes to the implementation system of statistical activities by doing bureaucratic reform (RB). One of the RB program is to develop a knowledge management (KM). Not all organizations that implement KM will succeed. Therefore, it is necessary to measure the degree of organization’s KM readiness prior to the implementation of KM. This study aims to find out BPS RI readiness before implementing KM and provide recommendations in the form of improvement strategy if there are factors that are not ready. BPS RI’s KM readiness framework is built based on KM enablers, KM infrastructure, as well as KMCSF then grouped into KM aspects (abstract, soft, and hard). This study is a survey research in which the object of research is the BPS RI employees. The instrument used in this study was a questionnaire. Stratified single stage cluster sampling is used as a sampling method with the number of respondents is 268 respondents. Data processing results processed using descriptive analysis. From the analysis, BPS RI KM readiness value is 70.91% (level three/ready). These values indicate that BPS RI is ready to implement knowledge management."

"Salah satu komponen kritis dalam PSAK 74 yaitu Margin Jasa Kontraktual / Contractual Service Margin (CSM). Kompleksitas dalam pengimplementasian konsep CSM menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi sehingga analisis kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 perlu dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 pada perusahaan asuransi kerugian PT X yang merupakan salah satu perusahaan asuransi dan penjaminan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM sesuai dengan PSAK 74 serta menganalisis apa saja isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan teknik tringulasi serta instrumen penelitian berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X telah membuat roadmap dalam proses persiapan implementasi PSAK 74 yang terdiri atas lima fase. Selain itu, kesiapan dalam pengakuan dan pengukuran CSM yang terdiri atas kesiapan data dan sistem TI, kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan prosedur dan simulasi dalam pengakuan dan pengukuran CSM telah dilakukan oleh PT X namun secara umum belum maksimal. Adapun terdapat enam isu signifikan yang harus diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X yaitu profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, sumber daya manusia (akuntan, aktuaris, dan tenaga IT support), kompleksitas data saat dan setelah masa transisi, CSM Engine, pajak penghasilan pada masa transisi, dan penentuan tingkat diskonto.

---

One of the critical components in PSAK 74 is the Contractual Service Margin (CSM). The complexity in implementing the CSM concept is a challenge for insurance companies so that an analysis of the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 needs to be carried out to further analyze the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 in the loss insurance company PT X which is one of the insurance and guarantee companies in Indonesia. This study aims to evaluate the readiness of PT X in the recognition and measurement of CSM in accordance with PSAK 74 and analyze what are the significant issues in the recognition and measurement of CSM at PT X. This research was conducted with a qualitative method through a case study with tringulation techniques and research instruments in the form of semi-structured interviews and documentation. The results showed that PT X has created a roadmap in preparation process to implement PSAK 74 which consist of five phases. In addition, readiness in the recognition and measurement of CSM consisting of data and IT system readiness, human resource readiness, and procedure and simulation readiness in the recognition and measurement of CSM has been carried out by PT X but in general has not been maximized. There are six significant issues that must be considered in the recognition and measurement of CSM at PT X, namely profitability and sustainability of the company, human resources (accountants, actuaries, and IT support), data complexity during and after the transition period, CSM Engine, income tax during the transition period, and determination of the discount rate."

"Tesis ini menganalisis kesiapan pemilik dan pengelola RS Otorita Batam dalam menerapkan PK BLU sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang diidentifikasi dari aspek persyaratan substantif, tehnis dan administratif. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini studi kasus melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan telaahan data sekunder. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mengidentifikasi masing masing aspek persyaratan untuk pengusulan/penetapan PK BLU didapatkan hasil bahwa dari kelompok pemilik terhadap persyaratan substantif bahwa BP Batam sedang menyiapkan kerangka acuan untuk penerapan PPK BLU. Terhadap persyaratan tehnis pemilik menilai bahwa RSOB sudah menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan. Dari aspek persyaratan administratit pemilik menyatakan bahwa RSOB sudah memiliki visi misi, laporan keuangan pokok, harus menyiapkan RSB, organisasi yang terus dikembangkan. Dari kelompok pengelola tidak langsung terhadap aspek persyaratan administratif pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, belum ada, pola tata kelola, sudah ada, RSB sudah ada, laporan keuangan pokok, sudah ada dan perlu disempumakan, SPM sedang disiapkan bersedia diaudit, belum ada. Kelompok pengelola langsung memberikan pendapat yang kurang relevan yang terkait aspek persyaratan administratif kesanggupan untuk meningkatkan layanan, pola tata kelola, laporan keuangan. Sedangkan yang terkait RSB, RSOB sudah ada, SPM sedang disiapkan, dan RSOB harus bersedia diaudit. Data primer dan dokumentasi data sekunder didapat bahwa dari aspek persyaratan substantif, RS Otorita Batam sudah memenuhi aspek persyaratan tehnis, belum memenuhi. Aspek administratif belum memuaskan. Dengan demikian dilihat aspek persyaratannya, maka RS Otorita Batam belum dapat diusulkan untuk menerapkan PPK BLU pada akhir tahun 2010 ini. Saran, sebelum Oktober 2011, BP Batam menyiapkan SK pengusulan/penetapan PPK BLU, Dewan Pengawas SDM. Sedangkan RSOB: mensosialisasikan BLU, akreditasi, SPM, evaluasi tarif, SIRS, HBL pernyataan tertulis bersedia meningkatkan kinerja dan diaudit oleh auditor independen.

---

The general objective of this thesis is to analyze the readiness of the owner and the management of Batam Authority Hospital to implement the PK BLU. In order to achieve the general objective, it is needed to identify the organization readiness from several aspects such as substantive, technical, and administrative requirements. Qualitative approach is used as the methodology in this thesis, using primer data by in-depth interview and secondary data. By identifying each aspects of the requirements for implementing PPK BLU in Batam Authority Hospital, the result of this research can be concluded into several conclusion based on the requirement aspects required in PPK BLU. From owner group for the substantive requirements perspective, that they are preparing the concept for the technician requirements that Batam Authority Hospital already increase their health services and financial report. For the administration requirement aspect that had vission, mission, based financial report, and should be prepare the organisation and SPM. From management group said for administration requirement not yet documented properly to ready increase health services, organisation ready, strategy business plan is ready, financial repots is ready but not complete, SPM is preparing and document for ready to audyt not yet. From primer data and document, that from substantive requirement perspective, it is ready. From the aspect of technical requirements, it is not yet meet . From the administrative requirements perspective, is not yet meet requested in BLU requirements. Thus, according to the requirements perspective, Batam Authority Hospital is not ready to be proposed to implement the PPK BLU at the end of 2010. Suggestion, before October 201 1: BP Batam must be prepare letter of recommendation for BLU, DeWas and sources of manpower. And RSOB must be socialitation BLU, prepare acreditation, SPM, do evaluation HBL, health service prices, SlRS and ready to audyt by auditor independent."

"Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SPAN adalah sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan negara. Kepuasan pengguna layanan SPAN masih di bawah target yang ditetapkan 3,54 dari 4,06 . Salah satu penyebabnya adalah kecepatan respon service desk yang masih rendah. Kinerja service desk dipengaruhi kondisi proses manajemen pengetahuan yang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan SITP dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja pengukuran kesiapan manajemen pengetahuan Direktorat SITP menggunakan Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, kepemimpinan dan strategi, dan lingkungan fisik. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner berskala likert survey research yang ditujukan kepada pegawai Direktorat SITP sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis dengan metode statistik deskriptif, Direktorat SITP mempunyai nilai rata-rata sebesar 4.05368 ready but needs a few improvement . itu berarti Direktorat SITP telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan, namun masih perlu melakukan beberapa perbaikan.

---

The Treasury System and State Budget SPAN is a system designed to integrate the process of budgeting, implementation and reporting of state finances. User satisfaction SPAN is still below the target set 3.54 from 4.06 . One reason is the speed of response service desk is still low. Performance of service desk is affected by conditions of knowledge management process that has not run optimally. This study aims to measure the level of readiness of implementation of knowledge management in the Directorate of Technology Treasury and Information System SITP and provide recommendations in the form of improvement strategies if there are factors that are not ready. The level of readiness is measured using a knowledge management Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF ie organizational culture, organizational structure, human resources, information technology, leadership and strategy, and the physical environment. Research carried out quantitatively using a Likert scale questionnaire survey research , addressed to the employees of the Directorate SITP as research objects. According to analysis by descriptive statistical methods, Directorate SITP has an average value of 4.05368 ready but needs a few improvement . These values indicate that the Directorate of SITP ready to implement knowledge management, but still need to do some improvement"