Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini disusun sebagai bentuk evaluasi atas prosedur analitis substantif melalui korelasi tiga arah antara akun pendapatan, piutang, dan kas pada PT. ATT untuk pelaporan periode interim yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta untuk melaksanakan refleksi diri atas pelaksanaan magang dan tindak lanjut yang harus dilaksanakan penulis. Hasil evaluasi prosedur analitis substantif menunjukkan asersi keterjadian, kelengkapan, dan valuasi dari ketiga akun PT. ATT telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit, prosedur audit, dan penilaian profesional auditor.

---

This internship report was prepared as a form of evaluation of substantive analytical procedures through a three-way correlation between revenue, trade receivable and cash accounts at PT. ATT for reporting for the interim period ending on September 30, 2022, as well as for carrying out self-reflection on the implementation of the internship and follow-up that the author must carry out. The results of the evaluation of substantive analytical procedures show the occurrence, completeness, and valuation assertions of the three accounts of PT. ATT has been carried out in accordance with auditing standards, audit procedures, and the auditor's professional judgment."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur analitis substantif melalui korelasi tiga arah antara akun pendapatan, piutang dagang, dan kas pada PT RXY untuk pelaporan tanggal 31 Desember 2023. Prosedur analitis substantif yang dibahas dalam laporan magang ini adalah memvalidasi data dari klien, melakukan analisis three-way correlation, cash anchor testing, dan melakukan penyusunan presentasi. Selain itu, tujuan dari laporan magang ini adalah melakukan evaluasi terhadap prosedur yang dilakukan oleh KAP HRV berdasarkan teori yang berasal dari literatur Hayes dan Arens, serta standar audit yang terkait, diantaranya SA 240, SA 315, SA 330, SA 500, SA 520. Berdasarkan hasil evaluasi prosedur analitis substantif menunjukkan asersi keterjadian, kelengkapan, dan valuasi dari ketiga akun PT RXY telah dilaksanakan sesuai dengan teori, kepatuhan terhadap standar audit, standar akuntansi, dan penilaian profesional auditor. Hasil dari refleksi diri menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam tim, motivasi untuk terus belajar, serta kemampuan menghadapi tantangan pekerjaan telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat hal yang harus ditingkatkan, yaitu kemampuan manajemen waktu dan kesehatan fisik. Berdasarkan pengalaman magang, terdapat tindak lanjut yang direncanakan untuk pengembangan diri di masa mendatang...... This internship report aims to evaluate substantive analytical procedures through a threeway correlation between income, receivables and cash accounts at PT RXY for the reporting date of December 31, 2023. Substantive analytical procedures discussed in this internship report include validating client data, conducting three-way correlation analysis, perform cash anchor testing, and prepare presentations. In addition, the purpose of this internship report is to evaluate the procedures carried out by KAP HRV based on theories from the Hayes and Arens literature, as well as relevant auditing standards, including SA 240, SA 315, SA 330, SA 500, and SA 520. Based on evaluation results, substantive analytical procedures show that assertions regarding the occurrence, completeness and assessment of the three PT RXY accounts have been carried out based on theory, compliance with audit standards, accounting standards and the auditor's professional judgment. The results of self-reflection regarding teamwork abilities, learning motivation, and ability to face work challenges is going well. However, there are still several things that need to be improved, especially time management skills and physical health. Based on the internship experience, there is a follow-up plan for future personal development."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah dalam menyusun proyeksi penerimaan dan memberikan saran dalam penyusunannya, agar mendukung perencanaan kas pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan informasi dari dokumen dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung adalah keandalan sistem informasi dan database, dan pemutakhiran data proyeksi. Faktor penghambat adalah penetapan target penerimaan yang tidak realistis, belum adanya ketegasan sanksi dalam peraturan perencanaan kas, dan keyakinan yang terlalu tinggi dengan proyeksi pencapaian target. Terkait dengan faktor penghambat dan faktor pendukungnya, penyusunan proyeksi penerimaan harus dengan sistem yang terintegrasi dengan kepastian adanya sinkronisasi data dan waktu antara sistem induk dengan subsistem yang ada, harus ada batas waktu pemutakhiran data proyeksi, penetapan target penerimaan yang realistis, sanksi dan penghargaan yang tegas, dan penyusunnya harus tetap fokus pada kebutuhan perencanaan kas.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to identify the supporting factors and the restricting factors to prepare revenue forecasting and to suggest for government to prepare it, in order to support the central government 39 s cash planning. This research uses a qualitative method based on information from documents and interviews. The results show that the supporting factors are the reliability of information systems and databases, and updating data forecasting. Restricting factors are unrealistic revenue target, there are no sanctions regarding cash planning rules, and beliefs over convidence in achieving revenue forecasting. Supporting factors and restricting factors related, the preparation revenue forecasting must be use integration system with assurance synchronization about data and time of main system and sub system, time of limit data update, an realistic revenue target, punish and reward must be explicity, and keep focus to cash flow orientation"

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan proses bisnis dan perdagangan di Indonesia dari konvensional menjadi perdagangan elektronik (E-Commerce). Peningkatan pengguna e-commerce juga memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan nilai transaksi yang menjadi potensi pajak bagi kas negara. Pada penerapannya kegiatan e-commerce ini memberikan dampak yang rumit khususnya bagi pengawasan, dimana DJP kesulitan mendapatkan data dari seluruh para pelaku e-commerce. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam analisis didapatkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung oleh AR dan juga pengawasan lewat e-faktur. Kendala utama yang dihadapi oleh DJP adalah sulitnya untuk memperoleh data dari para pelaku e-commerce dikarenakan data tersebut hanya dimiliki oleh platform dan kurangnya sarana IT base yang dimiliki oleh DJP. Dalam rangka mengatasi kendala demi pengoptimalan penerimaan negara, DJP berencana melakukan pengembangan regulasi dimana akan bekerjasama dengan BPS sebagai kunci untuk mendapatkan data dan nilai transaksi dari pelaku pengguna platform e-commerce. Dengan demikian diharapkan kedepannya DJP dapat juga bekerjasama dengan pihak lain guna peningkatan sistem pengawasan pada platform e-commerce yang khususnya dengan melakukan pengembangan lewat IT Base internal terkait."

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."

"Pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahnya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing.Propinsi DKI Jakarta, daerah yang mengalami perkembangan pesat, masalah yang menyangkut jual beli tanah atau perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi salah satu aspek penting yang 'perlu diantisipasi secara yuridis dan menyeluruh. Kebutuhan untuk menangani masalah pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini secara serius tidak lain disebabkan karakteristik DKI Jakarta yang berpredikat sebagai ibu kota negara yang relatif lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi dan Peran Koordinasi Pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan koordinasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKl Jakarta dan mengetahui sejauh mana peran koordinasi pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Hasil analisis manemukan bahwa peran koordinasi pemungutan menunjukkan angka yang kurang stabil namun hubungan antara koordinasi dengan realisasi penerimaan kuat. Pelaksanaan koordinasi menunjukan bahwa pelaksanaan koordinasi pemungutan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme koordinasi yang cukup baik.Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan koordinasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum baik (optimal). Hasil dari unit pendataan dan pemeriksaan sampai penyelesaian tunggakan di unit penagihan kurang efektif dan kurang ditindaklanjuti secara proaktif. Lemahnya koordinasi antara lain tercermin pada kurangnya kerjasama antar unit, maupaun kerjasama diluar instansi yang terkait dengan pihak Iuar KP PBB dan Dipenda DKI Jakarta.Saran yang dianjurkan adalah Membuat sistem informasi administrasi yang dapat menghubungkan tiga unit koordinasi (pendataan dan pemeriksaan, penetapan dan penagihan) secara on line sehingga data dan informasi serta pelimpahan tugas selanjutnya yang diperlukan pada sat itu dapat dipenuhi. Perlunya pengimplementasian model koordinasi yang tepat dan sesuai dengan konsep koordinasi yang diharapkan."

"ABSTRAKPenelitian ini ingin melihat seberapa besar kontribusi transaksi lelang tanah dan/atau bangunan terhadap penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir, bagaimana tren penerimaan pajak dari transaksi lelang tanah dan/atau bangunan selama lima tahun terakhir dan apa yang menyebabkan terjadinya tren tersebut, serta upaya yang dilakukan DJKN untuk meningkatkan transaksi lelang agar dapat meningkatkan penerimaan perpajakan. Hasil dari penelitian ini adalah, ternyata selama lima tahun terakhir ini lelang tanah dan/atau bangunan hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap penerimaan pajak. Kemudian selama lima tahun terakhir penerimaan pajak dari lelang tanah dan/atau bangunan mengalami tiga kali tren turun dan mengalami satu kali tren naik.

---

ABSTRACTThis research wants to see how much the contribution of land and or building auction to Indonesia rsquo s tax revenue for the last five years, how rsquo s the trend of tax revenue from land and or building auction for the last five years and what are the causes of that trend, also the efforts that DJKN does to increase the auction transactions so it could increase the tax revenue. The results of this research are, it turns out that for the last five years land and or building auction only gives small contribution to tax revenue. And then for the last five years, the tax revenue from land and or building auction have downtrend three times and rising trend one time. "

"Pajak daerah merupakan salah satu komponen penyusun Penerimaan Asli Daerah yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul. Pajak yang kewenangan dalam pemungutannya dilimpahkan kepada Kabupaten Bantul salah satunya adalah pajak parkir. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang diikuti dengan peningkatan tempat-tempat wisata di Kabupaten Bantul dari tahun 2010-2016 menyebabkan potensi penerimaan pajak parkir meningkat, namun pertumbuhan realisasi pajak parkir menurun sejak tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang evaluasi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bantul.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bantul. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi literatur.Berdasarkan teori evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn, hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bantul masih perlu dilakukan evaluasi. Hal ini dikarenakan dari kedua kriteria yang diteliti, baik dari kriteria efektivitas dan responsivitas yang dikemukakan oleh Dunn tidak berhasil terpenuhi, sehingga evaluasi pemungutan pajak parkir menjadi perlu untuk dilakukan.

---

Local tax is one of the components of the Regional Original income , which is the mainstay in Bantul district. Taxes which authoritiy in the collection are delegated to the District of Bantul on of which is the parking tax. The increasing number of vehicles followed by increasing tourist attractions in Bantul District from 2010 2016 causing the potential for increasing parking tax revenues, but the growth in realization of the parking tax decreased since 2014.

This thesis discusses the evaluation of parking tax collection in Bantul regency. The purpose of this study is to analyze the evaluation of parking tax collection in Bantul regency. The research approach used in this research is post positivist approach with descriptive research type and data collection method in the form of literature study and literature study.

Based on the evaluation theory proposed by Dunn, the results showed that parking rsquo s tax collection in Bantul Regency is still need to be evaluated. This is because by both criterias studied, both of the effectiveness and responsiveness criteria proposed by Dunn have not been successfully fulfilled, so the evaluation of parking tax collection becomes necessary."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi 3 (tiga) model penerimaan pajak yaitu hubungan antara pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh basis pajak pusat dengan penerimaan pajak pusat, pemanfaatan TIK oleh basis pajak provinsi dengan penerimaan pajak provinsi, dan pemanfaatan TIK oleh basis pajak kabupaten/kota dengan penerimaan pajak kabupaten/kota pada 33 provinsi di Indonesia. Proksi variabel dependen penelitian yaitu penerimaan pajak pusat (PPh Final UMKM dan PPh Orang Pribadi non karyawan) per PDRB, penerimaan pajak provinsi per PDRB, dan penerimaan pajak kabupaten/kota per PDRB. Adapun proksi pemanfaatan TIK adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Terdapat basis pajak untuk setiap provinsi yang menjadi variabel independen utama penelitian yaitu basis pajak pusat berupa jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM), basis pajak provinsi berupa jumlah kendaraan bermotor, dan basis pajak kabupaten/kota berupa jumlah PDRB hotel dan restoran. Selain itu, variabel independen utama yang menggambarkan pemanfaatan TIK oleh masing-masing basis pajak adalah interaksi IP-TIK dengan jumlah UKM, interaksi IP-TIK dengan jumlah kendaraan bermotor dan interaksi IP-TIK dengan jumlah PDRB hotel dan restoran. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2015-2019 yang diagregasi ke level provinsi, kemudian dianalisis dengan teknik regresi data panel Fixed Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM) yang dipilih berdasarkan uji Hausman. Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK oleh basis pajak pusat, basis pajak provinsi, dan basis pajak kabupaten/kota berhubungan positif terhadap penerimaan pajak pusat, penerimaan pajak provinsi, dan penerimaan pajak kabupaten/kota. Hasil estimasi secara rinci yaitu, secara rata-rata, kenaikan sebanyak 1.263 UKM yang memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak pusat sebesar 0,00802 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebanyak 30.828 kendaraan bermotor yang pemiliknya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak provinsi sebesar 0,00172 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebesar 108 milyar rupiah PDRB sektor hotel dan/atau restoran yang pemilik/pengelolanya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak kabupaten/kota sebesar 0,00111 persen.

---

This study aims to estimate 3 (three) models of tax revenue, namely the relationship between the use of Information and Communication Technology (ICT) by the central tax base with central tax revenues, the use of ICT by the provincial tax base with provincial tax revenues, and the use of ICT by the district/city tax base with district/city tax revenues at 33 province in Indonesia. The proxies for the dependent variable of the study are central tax revenues (MSMEs Final Income Tax and non-employee Personal Income Tax) per GRDP, provincial tax revenues per GRDP, and district/city tax revenues per GRDP. The proxy for the use of ICT is the Information and Communication Technology Development Index (IP-TIK). There is a tax base for each province which is the main independent variable of the study, namely the central tax base in the form of the number of Small and Medium Enterprises (SMEs), the provincial tax base in the form of the number of motorized vehicles, and the district/city tax base in the form of the GRDP of hotels and restaurants. In addition, the main independent variables that describe the use of ICT by each tax base are the interaction of IP-TIK with the number of SMEs, the interaction of IP-TIK with the number of motorized vehicles and the interaction of IP-TIK with the number of GRDP of hotels and restaurants. This study uses data from the Directorate General of Taxes (DGT), the Central Statistics Agency (BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) for 2015-2019 which are aggregated to the provincial level, then analyzed using the panel data regression technique Fixed Effects Model (FEM) and Random Effects Model (REM) were selected based on the Hausman test. In general, the estimation results show that the use of ICT by the central tax base, provincial tax base, and district/city tax base is positively related to central tax revenues, provincial tax revenues, and district/city tax revenues. The detailed estimation results are that, on average, an increase of 1,263 SMEs utilizing ICT in the IP-TIK 5 index, will increase the central tax ratio by 0.00802 percent. On average, an increase of 30,828 motorized vehicles whose owners use ICT in the IP-TIK 5 index will increase the provincial tax ratio by 0.00172 percent. On average, an increase of 108 billion rupiahs in the GRDP of the hotel and/or restaurant sector whose owners/managers utilize ICT on the IP-TIK 5 index will increase the district/city tax ratio by 0.00111 percent."

"Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Target pajak yang tidak terpenuhi berakibat pada meningkatnya utang pemerintah. Ketidakpastian perekonomian global membuat pencapaian target penerimaan pajak semakin menantang, sehingga DJP perlu memperkirakan dan mengendalikan penerimaan pajak dengan lebih akurat dan adaptif terhadap situasi. Penelitian ini mengusung pendekatan hierarkis dalam menyusun model forecasting guna mendapatkan forecast yang selaras pada setiap tingkatan kantor. Dengan menggunakan gabungan beberapa metode time series forecasting pada data mikro penerimaan pajak netto, penelitian ini membuat suatu base forecast, kemudian direkonsiliasi dengan metode minimum trace menjadi model penerimaan pajak tahunan dan bulanan yang koheren. Hasil perhitungannya dibandingkan dengan perhitungan forecast internal DJP melalui parameter Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan divalidasi melalui wawancara kepada internal DJP. Ditemukan bahwa rata-rata MAPE model bulanan mint forecast tingkat nasional sebesar 12,95% belum dapat mengungguli MAPE internal sebesar 5,9%. Kemudian rata-rata MAPE model tahunan mint forecast tingkat nasional sebesar 13,93% belum dapat mengungguli MAPE internal sebesar 12,84%. Mengingat pada tingkat nasional akurasi forecast lebih diutamakan daripada koherensinya, penelitian selanjutnya dapat menggunakan struktur grouped time series seperti per-jenis pajak dan per-sektor usaha dengan menggunakan data penerimaan pajak baseline yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi alami. Hal ini guna meninimalisir distorsi yang ada pada data penerimaan pajak netto.

---

Tax is the main source of state revenue. Unmet tax targets result in increased government debt. Uncertainty of the global economy makes it challenging to achieve tax revenue targets. Therefore, the Directorate General of Taxes (DGT) needs to estimate and control tax revenue more accurately and adaptively to the situation. This research proposes a hierarchical approach to develop a forecasting model to obtain consistent forecasts across all tax office level. By using micro net tax revenue data, this study creates a base forecast, which is then reconciled with the minimum trace method to build a coherent annual and monthly model. The results are compared with the internal DJP forecast calculation using MAPE parameter and validated through interviews with internal DJP. The average MAPE of the monthly model at the national level of 12.95% underperform the internal MAPE of 5.9%. Then the average MAPE of the annual model at the national level of 13.93% also underperform the internal MAPE of 12.84%. Further research can use a grouped time series structure such as per tax type and per business sector using baseline tax revenue data that reflects natural economic growth. This is to minimize the distortions in the net tax revenue data."