Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu bentuk transaksi elektronik yang semakin diminati oleh masyarakat pada saat ini adalah dompet digital. Dengan penggunaan yang mudah karena tidak menggunakan uang sebagai alat pembayaran langsung, proses registrasi pendaftarannya juga tidak sulit untuk dilakukan. Di balik semua kemudahan yang ada dalam dompet digital, sebagai suatu aplikasi yang didalamnya terdapat dana yang berasal dari pengguna, aplikasi dompet digital ini menjadi salah satu aplikasi yang banyak diincar oleh pelaku serangan siber. Tesis ini membahas dan menelaah proses desain suatu kerangka kerja keamanan infrastruktur untuk layanan dompet digital yang menggunakan standarisasi kombinasi PCI DSS 4.0 dan COBIT 2019 dengan pendekatan analisis berbasis manajemen risiko. Desain kerangka kerja tersebut kemudian diimplementasikan dalam suatu lingkup organisasi dompet digital XYZ. Penerapan kerangka kerja ini berisikan rangkaian proses berupa identifikasi ruang lingkup, aset dan celah keamanan, asesmen risiko, pengendalian risiko dalam bentuk validitas dan penerapan kontrol serta pengamatan dan umpan balik dari penerapan kendali terhadap risiko. Dalam proses pencarian data untuk penerapan kerangka kerja ini dilakukan juga wawancara dengan jumlah 10 pertanyaan terkait kebijakan teknis kepada Kepala Bagian IT dan Senior Expert divisi IT dengan hasil wawancara berupa data-data aset kritikal, celah keamanan dan kerentanan yang timbul dan kebijakan yang sudah diambil perusahaan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh serangan keamanan sistem infrastruktur. Hasil kuesioner terhadap desain kerangka kerja yang dilakukan menyatakan 100% setuju bahwa kerangka kerja ini memiliki langkah-langkah yang lengkap dan dapat menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam layanan dompet digital akan tetapi hanya 66,7% responden yang menyatakan kerangka kerja ini mudah untuk diterapkan. Dari hasil penerapan kerangka kerja di organisasi dompet digital XYZ ditemukan terdapat 27 aset kritikal dengan 30 faktor risiko teridentifikasi, dan 14 risiko dalam level sangat tinggi, tinggi dan sedang yang perlu dilakukan pengendalian kontrol baru.

---

e-Wallets are one form of electronic transaction that is increasingly favored by everyone. Apart from the convenience of not having to carry physical cash as a direct means of payment, the registration process is also considered relatively easy to do. However, behind all the conveniences found in digital wallets, as an application that contains funds originating from users, these digital wallet applications have become one of the applications that are being aggressively targeted by cyber attackers. This thesis examines the process of developing an infrastructure security framework for e-wallet services by combining a standardized of PCI DSS 4.0 and COBIT 2019 with an analytical risk management approach. The framework design is then implemented into practice within the parameters of the XYZ e-wallet company. This framework's implementation process entails the number of steps, including scope, asset, and security vulnerability identification; risk assessment; risk control, including the implementation of controls and monitoring their effectiveness; and observation feedback on the process. In the process of searching for data to implement this framework, interviews were also conducted with the Head of IT Department and Senior IT Expert of the IT division, consisting of 10 questions related to technical policies. The interview results include critical asset data, security vulnerabilities and weaknesses that arise, and the company's policies already implemented to mitigate the risks posed by security attacks on the infrastructure system. According to the survey findings on the framework design, 100% of respondents agreed that this framework contained complete stages and could serve as a benchmark for usage in digital wallet services, however only 66.7% said that it was simple to put into practice. Following the framework's implementation, it was discovered that the XYZ e-wallet company had 27 important assets, 30 recognized risk factors, and 14 risks at very high, high, and medium levels that needed for new controls."

"Salah satu bentuk transaksi elektronik yang semakin diminati oleh masyarakat pada saat ini adalah dompet digital. Dengan penggunaan yang mudah karena tidak menggunakan uang sebagai alat pembayaran langsung, proses registrasi pendaftarannya juga tidak sulit untuk dilakukan. Di balik semua kemudahan yang ada dalam dompet digital, sebagai suatu aplikasi yang didalamnya terdapat dana yang berasal dari pengguna, aplikasi dompet digital ini menjadi salah satu aplikasi yang banyak diincar oleh pelaku serangan siber. Tesis ini membahas dan menelaah proses desain suatu kerangka kerja keamanan infrastruktur untuk layanan dompet digital yang menggunakan standarisasi kombinasi PCI DSS 4.0 dan COBIT 2019 dengan pendekatan analisis berbasis manajemen risiko. Desain kerangka kerja tersebut kemudian diimplementasikan dalam suatu lingkup organisasi dompet digital XYZ. Penerapan kerangka kerja ini berisikan rangkaian proses berupa identifikasi ruang lingkup, aset dan celah keamanan, asesmen risiko, pengendalian risiko dalam bentuk validitas dan penerapan kontrol serta pengamatan dan umpan balik dari penerapan kendali terhadap risiko. Dalam proses pencarian data untuk penerapan kerangka kerja ini dilakukan juga wawancara dengan jumlah 10 pertanyaan terkait kebijakan teknis kepada Kepala Bagian IT dan Senior Expert divisi IT dengan hasil wawancara berupa data-data aset kritikal, celah keamanan dan kerentanan yang timbul dan kebijakan yang sudah diambil perusahaan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh serangan keamanan sistem infrastruktur. Hasil kuesioner terhadap desain kerangka kerja yang dilakukan menyatakan 100% setuju bahwa kerangka kerja ini memiliki langkah-langkah yang lengkap dan dapat menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam layanan dompet digital akan tetapi hanya 66,7% responden yang menyatakan kerangka kerja ini mudah untuk diterapkan. Dari hasil penerapan kerangka kerja di organisasi dompet digital XYZ ditemukan terdapat 27 aset kritikal dengan 30 faktor risiko teridentifikasi, dan 14 risiko dalam level sangat tinggi, tinggi dan sedang yang perlu dilakukan pengendalian kontrol baru.

---

e-Wallets are one form of electronic transaction that is increasingly favored by everyone. Apart from the convenience of not having to carry physical cash as a

direct means of payment, the registration process is also considered relatively easy

to do. However, behind all the conveniences found in digital wallets, as an

application that contains funds originating from users, these digital wallet

applications have become one of the applications that are being aggressively

targeted by cyber attackers. This thesis examines the process of developing an

infrastructure security framework for e-wallet services by combining a standardized

of PCI DSS 4.0 and COBIT 2019 with an analytical risk management approach.

The framework design is then implemented into practice within the parameters of

the XYZ e-wallet company. This framework's implementation process entails the

number of steps, including scope, asset, and security vulnerability identification;

risk assessment; risk control, including the implementation of controls and

monitoring their effectiveness; and observation feedback on the process. In the

process of searching for data to implement this framework, interviews were also

conducted with the Head of IT Department and Senior IT Expert of the IT division,

consisting of 10 questions related to technical policies. The interview results

include critical asset data, security vulnerabilities and weaknesses that arise, and

the company's policies already implemented to mitigate the risks posed by security

attacks on the infrastructure system. According to the survey findings on the

framework design, 100% of respondents agreed that this framework contained

complete stages and could serve as a benchmark for usage in digital wallet services,

however only 66.7% said that it was simple to put into practice. Following the

framework's implementation, it was discovered that the XYZ e-wallet company had

27 important assets, 30 recognized risk factors, and 14 risks at very high, high, and medium levels that needed for new controls"

"Terdapat beberapa jenis pendekatan manajemen risiko keamanan informasi sebagai panduan dalam menerapkan program risiko keamanan. Setiap pendekatan mempunyai tujuan dan metodologi yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan selera organisasi yang melakukannya. Jika suatu organisasi memiliki personel yang kompeten untuk mengimplementasikan manajemen risiko keamanan informasi, maka akan mudah untuk melakukannya. Namun, itu akan menjadi tantangan bagi organisasi yang tidak memiliki personil yang kompeten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi yang sederhana namun memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko keamanan informasi. Desain didasarkan pada integrasi empat pendekatan manajemen risiko keamanan informasi yang berbeda. ISO 27005 mewakili standar, Risk Management Framework (RMF) oleh NIST mewakili pedoman, OCTAVE Allegro mewakili metodologi, dan COBIT mewakili kerangka kerja. Integrasi tersebut dipenuhi dengan melakukan analisis komparatif dengan menyortir dan menggabungkan berdasarkan proses aktivitas manajemen risiko keamanan informasi. Penyortiran diterapkan untuk mendapatkan desain model sederhana, dan penggabungan digunakan untuk mendapatkan desain model lengkap. Desain model sederhana terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, administrasi dan pemantauan. Proses identifikasi terdiri dari identifikasi konteks dan komponen risiko. Proses pengukuran meliputi pengukuran faktor risiko dan risiko. Proses administrasi menghasilkan rencana penanganan risiko dan pengambilan keputusan. Proses pemantauan dengan objek perubahan dan pertukaran informasi. Untuk memvalidasi hasil perancangan desain model sederhana, dilakukan studi penerapan awal dalam bentuk simulasi penerapan di Pusdiklat Badan XYZ. Hasil studi penerapan awal ini adalah mayoritas responden baik online maupun offline menyatakan bahwa desain sederhana namun memenuhi prinsip manajemen risiko keamanan informasi dibuktikan dengan seluruh indikator evaluasi penerapan desain bernilai di atas passing grade 50%.

---

There are several types of information security risk management (ISRM) methods as guidance in implementing a security risk program. Each method carried different goals and methodologies depending on the needs and tastes of the organization that carried it out. If an organization has personnel who are competent to implement ISRM, it will be easy to do so. However, it will be challenging for an organization that lacks skilled personnel. The purpose of this study is to design a framework for ISRM that is simple but meets the principles of ISRM. The design is based on the integration of four different ISRM methods. ISO 27005 represents the standard, RMF by NIST represents guidelines, OCTAVE represents methodology, and COBIT represents framework. The integration is fulfilled by conducting a comparative analysis by sorting and merging based on the activity processes of ISRM. The result of this study is two designs of ISRM, namely full design and simple design. Sorting is applied to get a simple design, and merging is used to get a full design. The simple model design consists of the process of identification, measurement, administration and monitoring. The identification process consists of identifying the context and components of risk. The measurement process includes the measurement of risk and risk factors. The administrative process produces a plan for risk management and decision making. The process of monitoring with objects of change and information exchange. To validate the results of the design of a simple model, a preliminary implementation study was carried out in the form of a simulation application at the XYZ Agency Training Center. The results of this preliminary implementation study are that the majority of respondents both online and offline stated that the design was simple but met the principles of information security risk management, evidenced by all the indicators of the evaluation values above 50% passing grade."

"Digitalisasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pemerintahan di bidang pengawasan pengelolaan keuangan negara. SIMWAS adalah sistem informasi di Instansi XYZ yang digunakan untuk mengelola kegiatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. SIMWAS merupakan aset penting yang memuat seluruh proses bisnis pengendalian internal, namun pada praktiknya, risiko keamanan informasi SIMWAS belum dikelola dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan manajemen risiko keamanan informasi pada SIMWAS. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis manajemen risiko keamanan informasi SIMWAS menggunakan kerangka kerja berdasarkan integrasi standar ISO/IEC 27005:2018, ISO/IEC 27002:2013, dan NIST SP 800-30 Rev 1. Kerangka kerja ISO/IEC 27005:2018 digunakan sebagai kerangka kerja utama manajemen risiko, NIST SP 800-30 Rev. 1 sebagai panduan proses penilaian risiko, dan ISO/IEC 27002:2013 sebagai referensi rekomendasi penanganan risiko. Penilaian risiko keamanan informasi SIMWAS dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan informasi SIMWAS memiliki 8 risiko level rendah, 9 risiko level sedang, dan 5 risiko level tinggi. Penelitian ini menghasilkan 14 rekomendasi penanganan risiko untuk 5 risiko level tinggi dan 9 risiko level sedang, sedangkan 8 risiko level rendah dapat diterima sesuai dengan selera risiko organisasi. Instansi XYZ perlu melakukan analisis risiko residu dan analisis biaya-manfaat dari penerapan kontrol di setiap skenario risiko.

---

Digitalization has penetrated various aspects of life, including the government sector in the field of supervising state financial management. SIMWAS is an information system in the XYZ Agency that is used to manage surveillance activities and follow up on the results of supervision. SIMWAS is an important asset that includes all internal control business processes, but in practice, SIMWAS information security risks have not been managed properly. To overcome these problems, information security risk management is required at SIMWAS. This study aims to design and analyze SIMWAS information security risk management using a framework based on the integration of ISO/IEC 27005:2018, ISO/IEC 27002:2013, and NIST SP 800-30 Rev 1 standards. The ISO/IEC 27005:2018 framework is used as the main framework in risk management, NIST SP 800-30 Rev. 1 as a guideline for risk assessment process, and ISO/IEC 27002:2013 as a reference for risk treatment recommendations. SIMWAS information security risk assessment is carried out by analyzing data obtained from the results of interviews, observations, and document reviews. The results of this study indicate that SIMWAS information security has 8 low-level risks, 9 medium-level risks, and 5 high-level risks. This study result 14 risk treatment recommendation for 5 high-level risks and 9 medium-level risks, while 8 low-level risks are acceptable according to the organization's risk appetite The XYZ Agency needs to carry out a residual risk analysis and a cost-benefit analysis of implementing controls in each risk scenario."

"Keamanan informasi menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan industri karena meningkatnya serangan siber selama Covid-19. Pemerintah dalam menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 berkewajiban menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah membutuhkan pendekatan untuk implementasi pengelolaan risiko keamanan informasi dan kontrol keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, risk acceptance, pengendalian risiko, menyusun kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi dan menilai kematangan Cyber security maturity pada domain tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi dan respon. Metodologi menggunakan ISO/IEC 27005:2018 sebagai panduan melakukan risk assesment. Kode praktik untuk kontrol keamanan informasi menggunakan standar ISO/IEC 27002:2013 dan menilai kematangan siber menggunakan model cyber security matury versi 1.10 yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penilaian risiko dan pengendalian risiko dengan dua metode yang digunakan dapat meningkatkan nilai kematangan siber organisasi dari 3.19 menjadi 4.06. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi aplikasi pengelolaan data ABC telah sesuai dengan kebutuhan Institusi XYZ dalam menjalankan proses bisnisnya.

---

Information security is an important concern for the government and industry due to cyber attacks during Covid-19. The government in implementing the Electronic-Based Government System (SPBE) Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2018 guarantees the confidentiality, integrity, availability, authenticity and denial of resources related to data and information, SPBE Infrastructure, and SPBE Applications. To overcome these problems, the government in the approach to the implementation of information security risks and information security controls. This study aims to carry out risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, risk acceptance, risk control, developing an information security risk management, and evaluation of cyber ​​security maturity,  governance domain maturity, examination, protection, detection and response. The methodology uses ISO/IEC 27005:2018 as a guide for conducting a risk assessment. The code of practice for information security control uses the ISO/IEC 27002:2013 standard and assesses cyber maturity using the cyber security maturity model version 1.10 developed by the National Cyber ​​and Crypto Agency of the Republic of Indonesia. From the results of the study, it was found that risk assessment and risk control with the two methods used can improve the cyber quality of the organization from 3.19 to 4.06. The results of this study also show that the security risk management framework for the application of ABC data management application is in accordance with the needs of XYZ Institution in carrying out its business processes."

"Manajemen risiko merupakan proses mengelola risiko agar organisasi dapat mencapai tujuan. Dibutuhkan pondasi yang kuat tentang konsep manajemen risiko sebelum menerapkannya. Penelitian ini akan menganalisis manajemen risiko keselamatan pertambangan di PT HPU site PDU, DMI, KMO, dan MGA berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan triangulasi sumber yaitu, sumber data dari pengawas tingkat Project Manager, Superintendent, dan Foreman. Hasil wawancara dilakukan analisis konten dan dibandingkan dengan dokumen PT HPU berdasarkan SMKP Minerba dilengkapi referensi lain tentang standar manjemen risiko (ISO 31000:2009, AS/NZS 4360:2004, dan ISO 45001:2018). Berdasarkan analisis konten, didapati bahwa interpretasi pengawas di PT HPU tentang manajemen risiko belum sepenuhnya sesuai dengan standar manajemen risiko karena prosedur perusahaan belum mengakomodir seluruh proses manajemen risiko. Oleh karena itu perlu adanya penyusunan prosedur tentang manajemen risiko yang terintegrasi dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan perusahaan dan dipahami oleh setiap lini manajemen.

---

Risk management is a process of managing risk so the organization can achieve its goals. A strong fundamental is necessary for understanding the concept of risk management before it is implemented. This study will analyze mining safety risk management at PT HPU site PDU, DMI, KMO, and MGA based on the Mineral and Coal Mine Safety Management System (SMKP Minerba). The study was conducted by in-depth interviews and document review. In-depth interviews were conducted with data source triangulation, namely, the supervisors from three level: Project Manager, Superintendent, and Foreman.

The results of the interviews were analyzed by its content and compared to PT HPU documents based on Mineral and Coal Mining Safety Management System (SMKP Minerba) and also other risk management standards (ISO 31000: 2009, AS / NZS 4360: 2004, and ISO 45001: 2018) for additional reference. Based on content analysis, it was found that the supervisor's interpretation of PT HPU regarding risk management was not fully in accordance with risk management standards since the company's procedures had not accommodated the entire risk management process. Therefore, it is necessary to formulate procedures for risk management that are integrated with the company's mining safety management system and understood by each line of management."

"Hadirnya Revolusi Industri 4.0 tidak hanya memacu percepatan digitalisasi di bidang industri dan manufaktur, melainkan membawa pengaruh yang lebih luas hingga ke berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung transformasi digital adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE). Namun, penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang beragam dapat melahirkan sejumlah risiko yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SPBE. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 yang memuat Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang perlu diterapkan oleh penyelenggara SPBE dalam mengelola risiko SPBE di instansi masing – masing. Instansi ABC sebagai suatu lembaga pemerintah non kementerian yang baru dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia memiliki amanah tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik demi mewujudkan satu pemerintahan digital yang terpadu. Unit Kerja XYZ merupakan salah satu unit kerja di Instansi ABC yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi. Namun, hingga kini Unit Kerja XYZ belum mempunyai pedoman Manajemen Risiko SPBE sehingga unit kerja kesulitan untuk melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi, serta memberikan penanganan berdasarkan prioritas terhadap risiko SPBE yang terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian guna menyusun Rancangan Manajemen Risiko SPBE di Unit Kerja XYZ berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020. Adapun tahapan penelitian meliputi Penetapan Konteks Risiko SPBE, Penilaian Risiko SPBE yang terdiri atas proses Identifikasi Risiko SPBE, Analisis Risiko SPBE dan Evaluasi Risiko SPBE serta perancangan Rekomendasi Penanganan Risiko SPBE. Terdapat 68 Risiko SPBE Negatif yang berhasil diidentifikasi, 45 Risiko SPBE diantaranya berada di atas ambang batas Selera Risiko SPBE sehingga selanjutnya dibuat Rekomendasi Penanganan Risiko SPBE berdasarkan prioritas yang telah ditentukan untuk memitigasi kemunculan risiko SPBE seminimal mungkin sehingga mencapai level yang dapat diterima oleh Instansi ABC.

---

The presence of the Fourth Industrial Revolution not only accelerates digitization in the industrial and manufacturing sectors but also has a broader impact across various sectors, including the government sector. One of the government's efforts to support digital transformation is the issuance of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). However, the implementation of SPBE in various central and regional government agencies can create several risks that will affect the achievement of SPBE objectives. Therefore, the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform (PAN-RB) has issued Ministerial Regulation Number 5 of 2020, which contains Guidelines for SPBE Risk Management that need to be implemented by SPBE organizers to manage SPBE risks in their respective agencies. ABC Agency, as a newly established non-ministerial government institution designated by the President of the Republic of Indonesia, has the responsibility and function to carry out digital transformation through the implementation of Electronic-Based Government Systems to achieve an integrated digital government. XYZ Work Unit is one of the work units in ABC Agency responsible for carrying out tasks and functions in data and information. However, until now, XYZ Work Unit still does not have an SPBE Risk Management guideline, making it difficult for the unit to identify, analyze, evaluate, and prioritize SPBE risks for appropriate handling. In order to achieve this objective, research is conducted to develop an SPBE Risk Management Draft in XYZ Work Unit based on Ministerial Regulation Number 5 of 2020. The research stages include Determining the SPBE Risk Context, SPBE Risk Assessment which consists of SPBE Risk Identification process, SPBE Risk Analysis and SPBE Risk Evaluation, and designing SPBE Risk Handling Recommendations. A total of 68 Negative SPBE Risks have been successfully identified, with 45 SPBE Risks exceeding the SPBE Risk Appetite threshold. Therefore, SPBE Risk Handling Recommendations are made based on predetermined priorities to mitigate the occurrence of risks as minimal as possible, thus achieving a level acceptable to ABC Agency."

"Manajemen risiko operasional penting dilakukan untuk memberikan peringatan terkait munculnya risiko. Manajemen risiko operasional yang dilakukan saat ini belum terintegrasi dengan baik antar divisi di perusahaan. Risiko operasional yang signifikan saat ini di lokasi tambang Kalimantan Selatan ialah risiko produktivitas yang berkaitan dengan minimnya ketersediaan bahan bakar dan risiko proses berkaitan dengan material jalanan yang buruk dan kondisi cuaca. Penanganan risiko yang dilakukan ialah mengupayakan pengadaan tangki bahan bakar yang lebih besar dan penyediaan alat. Peran manajemen risiko operasional saat ini belum maksimal yang disebabkan oleh minimnya kesadaran risk owner untuk melakukan manajemen risiko. Terdapat pendekatan manajemen risiko yakni COSO Enterprise Risk Management yang menekankan bahwa risiko harus dikelola oleh seluruh pihak di perusahaan dan harus sesuai dengan tujuan perusahaan yang hendak ingin dicapai Dengan menggunakan pendekatan COSO Enterprise Risk Management, terdapat beberapa elemen yang belum terlaksana dengan baik yakni internal environment dimana masih rendahnya komitmen dari risk owner untuk mengelola risiko. Komponen control activities dan monitoring juga belum dilakukan dengan baik karena rendahnya proses dokumentasi dari penanganan risiko serta pengawasan yang kurang efektif.

---

Operational risk management is necessary to provide a warning related to the emergence of risk. Operational risk management these day do not well integrated among all divison in the company. Significabt operational risks that present at the mine site in South Kalimantan is productivity risk associated with the lack of availability of the fuel and material risks associated with the poor road and weather condition. Mitigation risks undertaken is seeking procurement of larger fuel tank and adding tools. The role of operational risk management is currently not maximized due to lack of awareness from risk owner to perform risk management.

There is a risk management approach, the COSO Enterprise Risk Managemet which emphasizes that the risks should be managed by the whole company and must be in accordance with the company?s goals are going to be achieved. Based on the COSO Enterprise Risk Management approach, there are some element that have not done well that is low commitment from the owner to manage the risk. Also control and monitoring activities have not done well because of poor documentation process related to risk mitigation and ineffective monitoring."

"Ditjen. Imigrasi sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian telah memanfaatkan SI/TI yang mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian baik di dalam maupun luar negeri, yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Lingkup SIMKIM yang meliputi hampir seluruh aspek layanan keimigrasian menyebabkan ketersediaan layanan SIMKIM menjadi sangat penting. Tidak tersedianya layanan SIMKIM menyebabkan proses pelayanan keimigrasian menjadi tidak berjalan. Terjadinya insiden terkait keamanan informasi dalam organisasi serta maraknya kasus serangan siber di instansi pemerintah Indonesia, menuntut kepastian pengamanan SIMKIM untuk melindungi data krusial yang dimiliki. Tingginya ketergantungan Imigrasi terhadap SIMKIM dan dalam rangka menjaga kredibilitas instansi, dibutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan SIMKIM.Dalam menyusun perencanaan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM, penelitian dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2018 sebagai kerangka kerja utama dalam proses manajemen risiko, NIST SP 800-30 Rev. 1 sebagai panduan pelaksanaan aktivitas penilaian risiko, dan NIST SP 800-53 Rev. 5 sebagai acuan penentuan rekomendasi. Dari penilaian risiko, diidentifikasi 23 skenario risiko yang perlu dimitigasi oleh organisasi dan 5 skenario risiko yang dapat dialihkan ke pihak ketiga. Penelitian ini menghasilkan dokumen rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM.

---

The Directorate General of Immigration as the executor of the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in the Immigration sector has utilized IS/IT that integrates all immigration functions both at inside and outside territory of Indonesia, namely the Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). The scope of SIMKIM which covers almost all aspects of immigration services makes the availability of SIMKIM services very important. The unavailability of SIMKIM services causes the immigration service process to not work. The occurrence of incidents related to information security within the organization as well as the rise of cases of cyber attacks in Indonesian government agencies, demands the certainty of SIMKIM security to protect the crucial data held. Immigration's high dependence on SIMKIM and to maintain the credibility of the agency, an information security risk management plan is needed to ensure the confidentiality, integrity, and availability of SIMKIM services.

In preparing the information security risk management plan for SIMKIM, the research uses the ISO/IEC 27005 framework as the main framework in the risk management process, NIST SP 800-30 Rev. 1 as a guide for the implementation of risk assessment activities, and NIST SP 800-53 Rev. 5 as a reference for determining recommendations. From the risk assessment, 23 risk scenarios were identified that need to be mitigated by the organization and 5 risk scenarios that can be transferred to third parties. This research produces a SIMKIM information security risk management design document."

"Revolusi Teknologi Informasi selain memiliki dampak positif bagi pemerintah juga menimbulkan celah kerentanan pada layanan pemerintah jika protokol keamanan tidak dijalankan dengan baik. Pemerintah wajib menjaga confidentiality, integrity, dan availability data dan informasi yang dimiliki. Instansi XYZ sebagai Lembaga yang memiliki tugas diantaranya adalah menyampaikan informasi meteorologi, klimatologi, gempabumi dan tsunami, serta peringatan dini meteorologi, klimatologi dan tsunami kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika.Demi percepatan penyampaian informasi terkait Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Instansi XYZ menggunakan situs resmi lembaga dan media sosial sebagai perantaranya. Untuk mencegah risiko agar tidak terjadi di dalam proses penyampaian informasi, Pusat Jaringan Komunikasi XYZ telah melakukan sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 dalam menerapkan sistem manajemen kemanan informasi, ISO/IEC 20000-1:2018 untuk sistem manajemen layanan, dan ISO 9001: 2015 untuk sistem manajemen mutu.Pusat Jaringan Komunikasi XYZ melakukan integrasi manajemen sistem untuk ISO 9001: 2015, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO/IEC 27001:2013 sehingga biaya administrasi lebih hemat serta pelaksanaan operasional sistem yang lebih efektif. Untuk mendukung kebijakan tersebut perlu dilakukan pengembangan dan penerapan proses manajemen risiko terkait dengan keamanan informasi yang selaras dengan rencana pengendalian risiko mutu dan layanan yaitu dengan melakukan integrasi sistem manajemen risiko berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar terwujud layanan yang berkualitas untuk stakeholder.Berdasarkan hasil analisis dan penilaian risiko yang telah dilakukan di Pusat Jaringan Komunikasi Instansi XYZ, terdapat 15 risiko positif dan 41 risiko negatif. Dari total keseluruhan risiko yang berjumlah 56 risiko terdapat 18 risiko yang diterima dan 38 risiko yang perlu dilakukan penanganan. Dari 38 risiko yang perlu dilakukan penanganan, dilakukan mitigasi risko untuk 27 risiko, transfer risiko untuk 3 risiko, eksploitasi risiko untuk 6 risiko, dan penghindaran risiko untuk 2 risiko.

---

Revolution in Information technology having a positive impact on the government, apart from that it’s also creates vulnerabilities in government services if the security protocols are not implemented properly. The government is obliged to maintain the confidentiality, integrity and availability of the data and information it has. The XYZ Agency as an institution whose duties include information dissemination and early warning of meteorology, climatology, earthquakes and tsunami to the other agencies and parties as well as the public regarding disasters due to meteorological, climatological and geophysical factors.

In order to accelerate the information dissemination related to Meteorology, Climatology and Geophysics, XYZ Agency uses the institution's official website and social media as intermediaries. To prevent the risks from occuring in the information dissemination process, the center for communication network of XYZ Agency has certified ISO/IEC 27000:2013 in implementing information security management systems, ISO/IEC 20000-1:2018 for service management systems, and ISO 9001: 2015 for a quality management system.

The XYZ Agency’s Center for Communication Network, integrates the management systems for ISO 9001: 2015, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO/IEC 27001:2013 so the administrative costs are more efficient and the operational implementation of the system is more effective. To support this policy, it is necessary to develop and implement a risk management process related to information security in line with the quality and service risk control plan by integrating a risk management system based on the Electrinoc-Based Governance System Risk Management Guidelines (SPBE) in order to realize quality services for stakeholders.

Based on the results of the risk analysis and assessment that has been carried out at the XYZ Agency Center for Communication Network, there are 15 positive and 41 negative risks. Out of a total of 56 risks, there are 18 risks that are accepted and 38 risks that need to mitigate. Of the 38 risks that need to mitigate, risk mitigation is carried out for 27 risks, risk transfer to 3 risks, risk exploitation to 6 risks, and risk avoidance to 2 risks."