Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tren produksi batu bara di Indonesia meningkat sejak tahun 2020. Peningkatan produksi batu bara ini juga berdampak pada pembelian alat berat baru. Namun, tingginya permintaan masih belum bisa dipenuhi oleh produsen alat berat yang tergabung dalam Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (HINABI). Pelaku pertambangan memilih untuk memperpanjang masa pakai alat berat sehingga diperlukan pemanfaatan aset semaksimal mungkin, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk membuat kerangka maintenance 4.0 yang terintegrasi dengan sustainability pada industri pertambangan. Maintenance 4.0 yang efektif menawarkan manfaat pada masalah sustainability. Identifikasi kematangan maintenance merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Indikator sustainability pada maintenance alat berat di tambang kemudiaan ditetapkan. Untuk menilai dampak sustainability secara utuh, maka Overall Sustainability Scores (OSS) dikembangkan. Berdasarkan OSS, pelaku pertambangan bisa mengarahkan penyempurnaan kematangan maintenance di tingkat tertinggi yang sejalan dengan indikator sustainability yang harus diperbaiki.

---

The trend of coal production in Indonesia has increased since 2020. The increase in coal production has also had an impact on the purchase of new heavy equipment. However, the high demand has yet to be met by heavy equipment manufacturers who are members of the Indonesian Heavy Equipment Industry Association (HINABI). Mining actors choose to extend the service life of heavy equipment so that it is necessary to utilize assets as much as possible, one of which is through the use of existing technology. This study aims to create a maintenance 4.0 framework that is integrated with sustainability in the mining industry. Effective Maintenance 4.0 offers benefits on sustainability issues. Identification of maintenance maturity is the first step that must be done. Sustainability indicators on heavy equipment maintenance at the mine are then determined. To assess the impact of sustainability as a whole, Overall Sustainability Scores (OSS) were developed. Based on OSS, mining players can direct the improvement of maintenance maturity at the highest level which is in line with sustainability indicators that must be improved."

"Persaingan yang semakin kuat mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan competitiveness. Competitiveness merupakan hal penting dalam persaingan. Melalui penilaian competitiveness, perusahaan dapat mengetahui penilaian pada kemampuan operasional dan manajemen perusahaan, menganalisis kelebihan, kekurangan, dan posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Penelitian ini membahas mengenai penilaian competitiveness pada perusahaan AM dengan menggunakan metode factor analysis dan metode cluster analysis, untuk mengetahui main competitor dan cluster dimana perusahaan dapat bersaing. Terdapat 13 variabel yang di ambil dari annual report perusahaan sebagai indikator penilaian competitiveness. Data yang digunakan adalah data annual report tahun 2009 - 2012 dari 28 perusahaan dalam industri pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan AM berada pada cluster moderate capital and moderate competition. Main competitor dari perusahaan AM adalah perusahaan TINS. Prioritas faktor yang harus diperhatikan perusahaan AM untuk meningkatkan competitiveness yaitu business efficiency, company size, dan company sustainability.

---

In recent years mining industry is becoming more competitive that makes company improves its competitiveness. Competitiveness is one of the important things in competition. Through competitiveness assesment is to make value judgments on company’s operations and ability of management, additionally, analyze the company realtive competitive strengths, weakness, and competitive position in the industry. This research will explain about competitiveness assesment in AM company by using the method of factor analysis and cluster analysis, to figure out its specific position also its competitor. Research data was obtained from annual report since 2009 to 2012 of 28 mining companies in Indonesia. 13 variables were examined for competitiveness assesment based on study literature and expert rating. Factor analysis and cluster analysis shows that AM company is part of moderate capital and moderate competition cluster and its main competitor are TINS company. Further review in analysis indicates the important factors to improve competitiveness are business efficiency, company size, and company sustainability."

"Kebutuhan energi Indonesia semakin besar, sementara itu minyak bumi yang selama ini berperan sebagai sumber energi utarna Indonesia kian menipis persediaannya.Untuk itu perlu adanya altematif sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Batubara dengan cadangan yang mencapai 39 milyar ton merupakan sumber energi yang sangat potensial untuk dapat bezperan di masa datang.Dalam memanfaatkan batubara tentunya kita perlu mengetahui segala sesuatunya mengenai batubara. Untuk itu studi ini dilakukan untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut pemanfaatan batubara, meliputi karakteristik dan potensi cadangan batubara Indonesia, masalah-masalah yang ada dalam pemanfaatannya serta infommasi-infomaasi lain yang sckiranya panting bgi rencana pemanfaatan batubara. Selain itu perlu diketahui pula sektor-sektor pemakai batubara.Pengumpulan data-data dilakukan dengan melakukan studi literatur, kunjungan ke instansi-instansi yang terkait dalam bidang batubara seperti Direktorat Batubara., laboratorimn batubara PPTM, Bandung Serta PLN sebagai pernakai batubara. Di samping itu penulis juga membuat kuesioner yang ditujukan bagi perusahaan-perusahaan penambang batubara untuk memperoleh data-data karakteristik dan potensi cadangan.Data-data karakteristik dan potensi cadangan yang diperoleh, dianalisa lalu digambarkan pada suatu peta sehingga dapat dilihat karakteristik batubara yang menonjol di daerah-daerah di Indonesia. Masalah-masalah yang sekiranya timbul dalam pemanfaatan batubara Indonesia diidentiiikasi dan diberikan suatu usulan bagi pemccahannya. Tenyata dari hasil analisa tadi diperoleh bahwa karakteristik batubara Indonesia secara umum sebagai berikut :1. Kelas batubara rendah hingga menengah2. Nilai kalor sebagian tinggi (di Kalimantan) dan sebagian tidak terlalu tinggi (Sum-sel)"

"ABSTRAKLatar Belakang: Paparan utama pada pekerja tambang batubara adalah debu kimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi pernapasan dengan paparan kronis menahun. PT. X mengalami trend peningkatan prevalensi penurunan fungsi paru selama tiga tahun 2013 ndash; 2015 yaitu 15.8 , 18.3 , dan 21.9 . November 2015, PT. X menerapkan kebijakkan menggunakan APD masker N-series tipe 8211 pada pekerja lapangan.Metode :Penelitian menggunakan desain potong lintang pada PT. X, Kontraktor Tambang Batubara di Kalimantan Timur dengan 300 orang dipilih secara convenient sampling. Pengambilan data primer dengan wawancara dan pengisian kuisioner penelitian, sedangkan data sekunder dari data laporan kesehatan tahunan 2015 ndash; 2016 dan data laporan bulanan HRD - HSE PT. X. Variabel yang diteliti adalah motivasi kerja, tingkat pengetahuan, kenyamanan kerja, reward/punishment, masa kerja, status kerja, supervisi pengawas, dan ketersediaan fasilitas masker. Penelitian ini juga melihat distribusi penurunan fungsi paru per 2015 - 2016.Hasil :Dijumpai 82 pekerja patuh menggunakan masker. Terdapat hubungan antara motivasi kerja p 0.02, ORa 4.80, 95 CI 1.22 ndash; 18.86 , tingkat pengetahuan.

---

ABSTRACT

Background: Main hazard for the coal mining workers is chemical dust that cause declining of lung function with chronic exposure. PT. X experienced elevated trend of declining lung function of workers within past three years 2013 ndash 2015 i.e. 15.8 , 18.3 , and 21.9 . November 2015, PT. X stipulated new policy to its field workers that oblige them to use PPE mask of N series type 8211.Method This study uses cross sectional design on PT. X, a coal mining contractor in East Borneo, with 300 people chosen by convenient sampling. Primary data collection was conducted via interview and filling questionnaire secondary data collection was compiled from PT. X rsquo s MCU reports of 2015 2016 and HRD HSE monthly reports. Studied variables are work motivation, knowledge, PPE comfortability, reward punishment, working duration, working status, supervision, and availability of the PPE mask. The study also describe the declining lung function as per 2015 2016.Study Results As much as 82 of workers are comply to use PPE. There are statistically significant relation between work motivation p 0.02, ORa 4.80, 95 CI 1.22 ndash 18.86 , PPE knowledge."

"Pengelolaan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, khususnya Pulau Bangka telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Pengelolaan timah ini telah menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut yang akan dibahas di dalam skripsi ini, terkait dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh tambang timah inkonvensional, pengaturan di Indonesia yang mengatur mengenai tambang inkonvensional, dan kebijakan yang dapat mengoptimalkan ketentuan mengenai timah yang telah ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa tambang timah, khususnya tambang inkonvensional telah menimbulkan berbagai dampak di Pulau Bangka, baik itu dampak pada aspek ekonomi, sosial-budaya dan terutama lingkungan hidup di mana banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengaturan mengenai timah di Indonesia masuk ke dalam pengaturan minerba, dalam tataran konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana dan pedoman teknis serta peraturan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat menggunakan izin pertambangan rakyat, beserta ketentuan lanjutannya untuk mengatasi akar permasalahan tambang inkonvensional. Instrumen lingkungan hidup dan kaidah teknik pertambangan yang baik dapat digunakan juga untuk mendukung kebijakan tersebut. Pengaturan terkait smelter dan pemegang IUP serta penegakan hukum digunakan juga untuk memaksimalkan pengawasan dan penertiban tambang inkonvensional serta sebagai langkah untuk mengakui tambang inkonvensional secara hukum. Agar kebijakan-kebijakan dapat diterapkan pemerintah harus mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat di Bangka-Belitung sebagai dasar pemberian izin pertambangan rakyat, yang merupakan kunci dari kebijakan tersebut. Selain itu, diperlukan pembaharuan pada tingkat peraturan daerah untuk menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat terkait penambangan yang semakin berkembang saat ini.

---

Tin management in the Bangka-Belitung Archipelago Province, especially Bangka Island, has been carried out for centuries. Tin management raises various problems. These problems will be discussed in this thesis, related to the environmental impacts caused by unconventional tin mining, regulations in Indonesia governing unconventional mining, and policies that can optimize existing provisions regarding tin. The method used in this research is juridical-normative. From this research, it can be concluded that tin mining, especially unconventional mining, has caused various impacts on Bangka Island, both the impact on economic, social, and cultural aspects and especially the environmental aspects where there is a lot of pollution and environmental damage. Regulations regarding tin in Indonesia are included in mineral and coal regulations, at the constitutional level, statutory regulations, implementing regulations, and technical guidelines as well as regional regulations. To overcome these problems, the government can use people's mining permits, along with further provisions to address the root causes of unconventional mining. Environmental instruments and good mining engineering principles can also be used to support this policy. Arrangements related to smelters and IUP holders as well as law enforcement are also used to maximize supervision and control of unconventional mines and as a step to legally recognize unconventional mines. For this policy to be implemented, the government must accelerate the formation of the People's Mining Area in Bangka-Belitung as the basis for granting people's mining permits, which is the key to this policy. In addition, an update is needed at the regional regulation level to adapt to current developments in community needs related to mining."

"Pencabutan izin usaha pertambangan sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan batubara menimbulkan permasalahan terkait pelaksaan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Ditemukan kasus yaitu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada Provinsi Bengkulu dan Provinsi Riau setelah izinnya dicabut, kewajiban reklamasi dan pascatambangnya tidak dilaksanakan. Padahal sudah dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasatambang bawa sanksi administratif berupa penabutan izin usaha pertambangan batubara tidak mengilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasatambang. Reklamasi dan Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang terganggu akibat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batubara. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dan menguraikan kekurangan yang ada dalam pengaturan mengenai reklamasi dan pascatambang. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan batubara yang telah dicabut tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

---

Revocation of coal mining business licences as a form of administrative sanction toward holders of coal mining business licenses raises problems related to the implementation of reclamation and postmining obligations. It was found that the holder of coal mining business licenses in Bengkulu Province and Riau Province after its licenses are revoked, its reclamation and postmining obligations are not implemented. Whereas it has been stated explicitly in Government Regulation Number 78 Year 2010 about reclamation and postmining that administrative sanction in the form of revocation of coal mining business licences does not eliminate its obligation to do reclamation and postmining.

Reclamation and postmining must be implemented to restore environmental functions that are disrupted by the activity of coal mining. This research will attempt to elaborate on the issue and elaborate in the lack of government regulation related to reclamation and postmining. The method in writing this thesis is normative juridical method. The results of this research indicate that the holder of coal mining business licence that has been revoked does not carry out the reclamation and postmining obligations. "

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis penerapan PSAK No. 33 (Revisi 2011) tentang Akuntansi Pertambangan Umum pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang bergerak dibidang industri pertambangan batubara. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan akuntansi PT Bukit Asam (Persero) Tbk atas aktivitas pegupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan yang kemudian dilakukan analisis terhadap masing-masing kebijakan akuntansi. Hasil dari laporan magang ini menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi atas pengakuan dan pengukuran atas aktivitas pengupasan lapisan tanah PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) dan pengungkapannya telah sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009). Untuk kebijakan akuntansi atas pengakuan, penyajian, dan pengungkapan atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011). Sedangkan untuk kebijakan akuntansi atas pengukurannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008.

---

The internship report explain the analysis of the implementation of SFAS Number 33 (Revised 2011) on Accounting of General Mining in PT Bukit Asam (Persero) Tbk, which is engaged in coal mining industry. This report also describe the accounting policies PT Bukit Asam (Persero) Tbk on soil stripping activities and environmental management activities that analysed for the each accounting policies. The result of this internship report concluded that the accounting policies on the recognition and measurement of soil stripping activities in PTBA was compliance with SFAS Number 33 (Revised 2011) and the disclosures of soil stripping activities was refer to SFAS Number 1 (Revised 2009). The accounting policies on the recognition, presentation and disclosure of environmental management activities in PTBA were compliance with SFAS Number 33 (Revised 2011). For the measurement of environmental management activities in PTBA also complies with the ESDM Minister Regulation Number 18 2008."

"ABSTRAKPemetaan distribusi lithofasies dari lapisan batubara telah berhasil dilakukan padaformasi Muara Enim Lapangan ?P? Riau. Studi ini mengacu pada data sumur dandata seismik 2D. 19 sumur utama dengan kedalaman 400 ft dan satu sumurpendukung dengan kedalaman 2000 ft. 3 line seismik 2D digunakan sebagaikoreksi lateral daerah studi. Pemetaan distribusi lithofasies ini merupakan carayang cukup baik untuk menentukan persebaran lateral batubara. Persebarannyadapat dilihat dengan melakukan beberapa langkah yaitu melakukan pemodelandari sebaran fasies batubara. Pemodelan ini didasarkan pada data sumur dan dataseismik, yang pada tahapannya menghasilkan marker geologi, struktur waktu danjuga struktur kedalaman. Kemudian dari struktur waktu dibuat 4 zona batubaradan lapisan dari tiap zona yang akan dihitung volumenya. Setelah persebaran daribatubara sudah dapat dimodelkan, maka selanjutnya dilakukan proses perhitunganvolume batubara untuk tiap lapisannya berdasarkan batasan daerah penelitian,ketebalan tiap lapisan dan juga persentase batubara pada tiap lapisannya.

---

AbstractLithofasies distribution mapping of coal seams have been successfully performedin the formation of Muara Enim Field "P" Riau. The study is based on well dataand 2D seismic data. 19 main wells with a depth of 400 ft and a support wellswith a depth of 2000 ft. 3 2D seismic line is used as a correction of the lateralstudy area. Lithofasies distribution mapping is good enough way to determine thelateral distribution of coal. The distribution can be viewed with doing severalsteps that perform modeling of coal facies distribution. This modeling is based onwell data and seismic data, which in geological marker of subsequent yield, timestructure and also the depth of the structure. Then from the structure of the coalzone and made 4 layering of each zone to be calculated volume. After thedistribution of coal is to be modeled, then the calculation process is performed foreach layers of coal volume based on boundary study area, the thickness of eachlayer and also the percentage of coal in each layer."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan penerapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam kegiatan pertambangan batubara di Indonesia serta mengetahui dampaknya terhadap investasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, yaitu bahwa IPPKH merupakan sebuah fasilitas untuk menjembatani kepentingan investasi dan kepentingan pelestarian hutan dimana keduanya merupakan kepentingan strategis bagi Negara yang tidak bisa dikesampingkan salah satunya. Namun, IPPKH masih mengalami masalah dalam penerapannya karena beberapa faktor seperti masih banyaknya perusahaan yang tidak atau belum mengajukan IPPKH, perbedaan pemetaan, serta kepastian hukum pengaturan IPPKH. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh faktor dari Pemerintah maupun pihak pengusaha pertambangan itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan potensi terganggunya investasi di bidang pertambangan batubara. Dengan demikian perlu diwujudkan penerapan IPPKH yang efektif sehingga fungsi dan tujuan dari IPPKH untuk mengakomodir kepentingan investasi dan pelestarian hutan dapat terlaksana secara optimal.

---

This research aims to determine the concept, purpose, regulations, and implementation of Borrow-to-Use Permit For Forest Area (IPPKH) on coal mining activities in Indonesia, as well as the impact on investment climate. This research is a normative legal research using secondary data, such as legislations, books, and interviews with experts. From this research, it can be concluded that IPPKH is a permit to facilitate the interests of forest protection and investment which both of them have strategic importance to Indonesiaand none of them can be ruled out. However, IPPKH still experiencing problems in its implementation because of several factors such as; many companies don?t obtain IPPKH, differences in mapping, and legal certainty of IPPKH regulations. These problems are caused by factors from the Government and the mining investors itself. This condition poses a potential disruption of investment climate in coal mining. Thus, IPPKH needs an effective implementation so that the function and the purpose of IPPKH to accommodate the interests of investment and forest protection can be implemented optimally."