Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The significance of Asian representation in media resides in its capacity to encapsulate the intricacy of realities and cultural tapestry inherent within Asian communities. By manifesting a spectrum of Asian experiences, such representation assumes a pivotal role in illuminating the diverse narratives and identities that shape Asian cultures. This paper focuses on how Crazy Rich Asians (2018) promotes a Western point of view that only certain Asians possess desirable traits like wealth, elitism, and aristocracy, thereby creating a portrayal of an "Ideal" Asian within the Western world. This paper applies the concepts of “model minority” Petersen (1966) to analyze what attributes participate in establishing the image of the “Ideal” Asian as well as the theory of “Othering” to show the impact of the “model minority” narrative in the film. The result of this research is presented by multiple evidences on how the movie ignored the diversity and complexity of Asian identities and experiences by sidelining or excluding other Asian groups and constructing the "Other" Asians that do not fit with the “Ideal” Asian within the Asian community. The outcome of this study can deepen the understanding of the role of Crazy Rich Asians (2018) in representing Asian cultures and identities in global media. Furthermore, it could facilitate the creation of media regulations and procedures that are respectful and inclusive, recognizing and promoting the diverse spectrum and intricate nature of Asian experiences and perspectives.

---

Representasi budaya Asia dalam media memiliki peranan yang sangat penting dalam menggambarkan keaslian dan keutuhan budaya-budaya dalam komunitas orang Asia. Dengan menampilkan beragam adegan yang mewakili budaya-budaya Asia, representasi tersebut membantu khalayak memahami identitas dan keberagaman yang membentuk budaya Asia. Makalah ini berfokus pada cara Crazy Rich Asians (2018) mempromosikan budaya Asia, namun terkadang melalui sudut pandang media Barat yang mengasosiasikan pemeran Asia dengan sifat-sifat seperti kekayaan, elitisme, dan aristokrasi. Hal ini mengakibatkan gambaran orang Asia yang "ideal" dalam media Barat melalui film tersebut. Makalah ini menggunakan konsep "model minority" oleh Petersen (1966) untuk menganalisis atribut yang memperkuat gambaran orang Asia yang "ideal," serta teori "othering" untuk menunjukkan akibat dari narasi "model minority" dalam film tersebut. Hasil penelitian ini akan disajikan dengan bukti yang menunjukkan bagaimana film ini mengabaikan keragaman dan kompleksitas identitas orang Asia dengan mengisolasi dan mengesampingkan kelompok-kelompok lain dalam komunitas Asia, serta membangun narasi yang meremehkan kelompok etnis Asia lain yang tidak memenuhi standar "ideal" Asia. Penelitian ini bertujuan untuk mendalamkan pemahaman tentang peran Crazy Rich Asians (2018) dalam merepresentasikan budaya dan identitas Asia dalam media global. Selain itu, penelitian ini dapat membantu menyusun regulasi dan prosedur yang mempromosikan saling menghormati, inklusifitas, dan penggambaran yang adil terhadap semua aspek budaya Asia."

"Film merupakan sebuah produk budaya yang mewarisi nilai-nilai dan makna dari realitas hidup. Di antara banyak film yang diproduksi oleh industri film Hollywood, ada beberapa film yang dibuat untuk menggambarkan budaya dan nilai orang-orang Asia. Crazy Rich Asians (2018), disutradai dan ditulis oleh orang Amerika keturunan Asia, adalah salah satu dari film yang memiliki tujuan tersebut. Film tersebut, yang membuat kesuksesan box office, melibatkan sebagian besar pemeran orang Asia, dan banyak penelitian telah dilakukan tentang penggmbaran karakter wanita dalam film tersebut dan masalah dikotomi pada nilai Timur-Barat. Studi kualitatif ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana tokoh laki-laki direpresentasikan dalam film, hubungannya dengan kenyataan, dan ideologi dibalik representasi tersebut berdasarkan teori Semiotik dari John Fiske yang berjudul `The Codes of Television`. Tulisan ini juga mengkaji bagaimana orientalisme menjadi salah satu ideologi utama yang tersirat dalam film tersebut. Studi tersebut mengungkapkan bahwa representasi tokoh laki-laki Asia dalam film ini telah bergeser dari stereotipe orang Asia pada zaman dahulu, namun masih tergambar secara parsial melalui sudut pandang Barat.

---

A film is a cultural product that inherits values and meanings from the reality of life. Among many films produced by the Hollywood film industry, there are a number of films that are made to portray Asian`s culture and values. Crazy Rich Asians (2018), directed and written by Asian Americans, is one of the films that serves the purpose. The film, which made a box office success, involved largely Asian casts, and many studies have been conducted on the portrayal of the female characters in the film and the issue of East-West values dichotomy. This qualitative study aims to further discuss the male characters in the film, which is still lacking. It aims to provide insights on how the male characters are represented in the film, its relation to the reality, and the ideology behind the representation based on a semiotic theory called `The Codes of Television` by John Fiske. It also examines how the orientalism becomes one of the major ideologies implied in the film. The study reveals that the representation of Asian male characters in this film have shifted from the old Asians` stereotypes, yet it is still partially portrayed through the Western`s point of view."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan doktrin vicarious liability dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022 mengenai tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum pegawai bank yang merugikan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Doktrin tanggung gugat atau doktrin vicarious liability, dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, yakni doktrin yang mengatur bahwa majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan masih dalam lingkup pekerjaannya. Bank sebagai pemberi kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pegawainya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai terhadap nasabahnya. Pada kasus tanggung gugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022, terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Tingkat Pertama dengan Putusan Tingkat Banding dan Kasasi mengenai penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Pada hasil penelitian tulisan ini, penulis setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Farrahdhiba Jusuf selaku pegawai Tergugat dengan melihat hubungan hukum yang sah berupa hubungan kerja dan kesalahan Tergugat yang memiliki sistem manajemen yang buruk. Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Kasasi yang menerima salah satu eksepsi Tergugat, mengenai gugatan kurang pihak dengan tidak menarik pihak pegawai bank sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini sehingga melepaskan tanggung jawab bank sebagai majikan, telah memperlihatkan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dalam putusan terkait.

---

This paper analyzes the application of the vicarious liability doctrine in Supreme Court Decision No. 2600 K/Pdt/2022 concerning the liability of a bank for the wrongful acts of its employees that harm customers, as regulated in Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. The study is conducted using the doctrinal research method. Vicarious liability doctine, in civil law is regulated in Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. This doctrine stipulates that an employer is responsible for the wrongful acts committed by subordinates within the scope of their employment. Banks as employers who have a employment relationship with their employees can be held liable for the wrongful acts committed by its employees against customers. In the case of bank's liability in the decision of Supreme Court No. 2600 K/Pdt/2022, there are differences in the considerations of the Judges at the First Instance Decision compared to the Decision at the Appellate and Supreme Court regarding the application of Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. Based on the findings of this study, the author agrees with the considerations of the First Instance Panel of Judges, stating that the bank as the defendant in this case is responsible for the losses incurred by Farrahdhiba Jusuf as an employee of the bank, considering the valid employment relationship and the bank's negligence in having a poor management system. In contrast, the considerations of the Appellate and Supreme Court, which accepted one of the defendant's exceptions regarding the inadequacy of the plaintiff's claim by not involving the bank employee as a co-defendant in this case thereby absolving the bank from employer liability, indicate that the Panels of Judges did not apply Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code in the related judgment."

"Wajib magang merupakan persyaratan menjadi notaris. Permasalahan dapat terjadi ketika seorang Calon Notaris dalam mengerjakan tugasnya melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 134K/PID/2020, dimana seorang Calon Notaris dalam menjalani tugasnya membantu Notaris untuk menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang didasari oleh Berita Acara Rapat yang tanda tangannya palsu. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, dan keberlakuan doktrin Vicaroius Liability terhadap tanggung jawab Calon Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian, ditemukan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap Akta yang dibuatnya. Dalam kasus ini Notaris turut bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya, berdasarkan doktrin Vicarious Liability. Meskipun Calon Notaris memiliki kualitas dan kapasitas intelektual untuk mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum, seharusnya Calon Notaris dapat berlindung di bawah doktrin Vicarious Liability karena ketidak seimbangan posisi antara Calon Notaris dan Notaris, kurangnya perlindungan hukum dan tidak adanya upah dalam hubungan hukum antara Notaris dan Calon Notaris dalam magang. Notaris harus memastikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh bawahannya sesuai dengan standar yang ditetapkan UUJN dan tidak melanggar hukum. Dalam kualitas dan kapasitas Calon Notaris sebagai pihak yang membantu Notaris, Calon Notaris seharusnya mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi masa depan dan karir Calon Notaris tersebut.

---

Internship is a compulsory requirement to become a notary. Problems can occur when a Notary Candidate in carrying out his duties makes mistakes that cause losses to third parties. This study raises the case that occurred in the Supreme Court's Cassation Decision Number 134K/PID/2020, where a Notary Candidate in carrying out his duties assists the Notary in issuing the Deed of Statement of Meeting Resolutions based on the Minutes of Meeting whose signature is fake. The problem in this study is related to the responsibilities of the Notary in making the Deed of Statement of Meeting Resolutions, and the application of the Vicaroius Liability doctrine to the responsibilities of the Notary Candidate in making the Deed of Statement of Meeting Resolutions. This study was analyzed using a normative juridical research method. The results of the study, it was found that the Notary has full responsibility for the deed he made. In this case, the Notary is also responsible for the mistakes of his subordinates, based on the Vicarious Liability doctrine. Even though the Notary Candidate has the quality and intellectual capacity to know that his actions are against the law, the Notary Candidate should be able to take refuge under the Vicarious Liability doctrine due to the imbalance in the position between the Notary Candidate and the Notary, the lack of legal protection and the absence of wages in the legal relationship between the Notary and the Notary Candidate. The notary must ensure that the work carried out by his subordinates is in accordance with the standards set by UUJN and does not violate the law. In terms of the quality and capacity of the Notary Candidate as a party assisting the Notary, the Notary Candidate should receive legal protection to protect the future and career of the Notary Candidate."

"One of the fisheries management model for the open seas is a population diffusion model , where fish are free to move . This model could be developed from population growth and harvesting models...."

"This paper is the result of the rain attenuation research, especially the results of ARIMA modeling of tropical rain attenuation in thr design of 28 GHZ millimeter wave communication system. Data acquasition is done on the link distance of 56.4 meters on Electrical campus ITS Surabaya. Data acquisition was recorded using the device every 1 second. The data obtained are processed using an ARIMA (p,d,q) model. The process aims to obtain a time series model. Validation process in done by comparing the ARIMA model result with measurements and attenuation model of ITU - R P.838-3. From 6 events that obtained in February 2009 concluded that all events can be approached by ARIMA (0,1,1) model. ARIMA (0,1,1) model can be used to generate rain attenuation data."