Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting yang harus ada di setiap wilayah perkotaan. Manfaat yang didapat dari adanya RTH adalah sebagai paru-paru kota yang berfungsi untuk area resapan air, menjaga keseimbangan tanah, dan menjadi sirkulasi udara. Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu wilayah yang dinilai masih kurang dalam penyediaan RTH, membuat strategi kebijakan dengan membangun Alun-alun kota dan taman pada setiap kelurahan. Namun, dalam implementasinya pembangunan Alun-alun tidak sesuai dengan konsep RTH karena lebih banyak lahan terbangun untuk sejumlah fasilitas dibandingkan dengan proporsi area terbuka hijau. Dengan begitu, perlu adanya pengukuran efektivitas pada implementasi kebijakan RTH di Kota Depok terutama pada pengembangan Alun-alun. Penelitian ini menggunakan metode post positivist, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang kemudian diolah menjadi narasi yang deskriptif. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang masih kurang efektif, di mana tingkat kepentingan kelompok sasaran dan pemanfaatan tata ruang menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Alun-alun kota. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan indikator tersebut tidak efektif di antaranya kurang partisipasi masyarakat, kurang sumber daya, dan adanya konflik kepentingan antar pelaksana. Oleh karena itu, pengembangan Alun-alun sebagai instrumen kebijakan ruang terbuka hijau dapat dikatakan masih kurang efektif sehingga perlu adanya penambahan ruang atau Alun-alun untuk memenuhi kebutuhan RTH di Kota Depok.

---

Green open space is one of the essential elements that must exist in every urban area. The benefits derived from the existence of green open space are as the lungs of the city which function as water catchment area, maintain soil balance, and become air circulation. The City Government of Depok, as one of the areas considered to need improvement in the provision of green open space, has made a policy strategy by building city squares and parks in each village. However, in practice, the development of the Alun-Alun is different from the space concept because there is more built-up land for several facilities compared to the proportion of green open areas. Thus, this research aims to analyze the effectiveness of the development of the town square as an instrument of green open space policy in the city of Depok. The research uses a post-positivist method where data is collected through interviews and observations, which are then processed into descriptive narratives. The results show that some indicators still need to be improved, where the level of interest of the target group and spatial use is a problem in implementing green open space policies in town squares. Several factors cause these indicators to be ineffective, including lack of community participation, lack of resources, and conflict of interest between executors. Therefore, the development of the Alun-Alun as an instrument of green open space policy is still ineffective, so there is a need for additional space or Alun-Alun to meet the needs of green open space in Depok City."

"Pembangunan Alun-alun Kota Depok merupakan bentuk kontribusi pemerintah dalam penyediaan lingkungan layak huni bagi masyarakat. Namun, masih terdapat permasalahan yang timbul diantaranya adalah kritik mengenai Alun-alun Kota Depok yang belum sesuai dengan konsep ruang terbuka hijau, kurangnya performa kinerja petugas, dan kemacetan area sekitar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas ruang terbuka hijau di Alun-alun Kota Depok. Metode penelitian ini dilakukan dengan mix method yaitu menggabungkan antara teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan survey kuesioner menggunakan skala likert, observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan puas terhadap fasilitas ruang terbuka hijau di Alun-alun Kota Depok. Namun dalam beberapa hal masyarakat masih merasa kurang puas, seperti pada kinerja petugas yang mendapat nilai cukup dari responden sehingga perlu adanya perbaikan. Saran yang dapat diberikan kepada pengelola Alun-alun yaitu UPTD Tahura adalah agar dapat menambah unsur flora, memperbanyak sumber daya manusia dalam pengelolaan area, memberikan wadah untuk kritik dan saran dari masyarakat, mengatasi kemacetan, dan menambah moda transportasi umum kearah lokasi Alun-alun.

---

.The construction of Depok City Town Square is a form of govenment contribution in providing a liveable environtment for the community. However, there are still problems that arise, including criticism about Depok City Town Square which is not in accordance with the concept of green open space, performances of officers, and congestion in the surrounding area. Therefore, the purpose of this study was to analyze visitor’s satisfaction on green open space facilities of Depok City Town Square. The method of this research is carried out with a mix method that combines quantitative and qualitative data collection techniques. The instrument that used in this study was by conducting a questionnaire survey with likert scale, observation, interviews, and library research. The result showed that the majority of respondents expressed satisfaction with green open space facilities of Depok City Town Square. However, in some cases the visitor is still felt unsatisfied, such as the performance of officers who received sufficient scores from the respondents, and it needs to be improved. Suggestions that can be given to UPTD Tahura as management of Depok City Town Square, are to be able to add flora elements, increase human resources in management area, provide a forum for criticism and suggestions from community, solve highway congestion, and add public transportation to the Town Square’s location."

"Perkembangan perkotaan menjadi salah satu permsalahan yang sedang terjadi tiada hentinya. Salah satu permasalahan umum yang dihadapi oleh kota besar di Indonesia adalah pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi. Permasalahan di perkotaan tidak hanya berkutat pada ekstraksi lahan terbangun, akan tetapi ekstraksi lahan vegetasi yang semakin lama semakin berkurang. Tidak heran jika area hijau di perkotaan semakin berkurang. Dampak yang timbul dari adanya permasalahan tersebut adalah perubahan iklim mikro perkotaan, salah satunya yaitu meningkatnya suhu permukaan daratan di wilayah perkotaan. Penelitian ini melihat hubungan nilai AST terhadap LST dengan menggunakan metode regresi linear dan melihat hubungan antara variabel RTH dengan menggunakan metode multinomial logistik dan juga pola spasial yang terbentuk pada RTH di Kota Bogor. Hasil penelitian ini menghasilkan adanya hubungan yang positif AST dengan LST serta variabel RTH dan LST yang menunjukkan hubungan yang signifikan dengan nilai <80%. Sementara itu, pola spasial yang terbentuk pada RTH di Kota Bogor menunjukan pola yang mengelompok.

---

Urban development is one of the problems that continues to occur without stopping. One of the common problems faced by big cities in Indonesia is the high growth of urban population. Problems in urban areas do not only revolve around the extraction of found land, but the extraction of vegetation land which is decreasing over time. No wonder the green area in urban areas is decreasing. The impact that arises from these problems is urban microclimate change, one of which is the increase in NDVI in urban areas. This study looked at the relationship between AST and LST values using the linear regression method and looked at the relationship between green space variables using the multinomial logistic method and the spatial pattern formed in green open space in Bogor City. The results of this study resulted in a positive relationship between AST and LST and the RTH and LST variables which showed a significant relationship with a value of <80%. Meanwhile, the spatial patterns formed in green open space in Bogor City show a clustered pattern.

"

"[ABSTRAKPerkembangan manusia menyebabkan krisis lingkungan dan memunculkan pemikiran pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mengatasinya. Kota hijau merupakan sebuah metafora dari pencapaian tujuan- tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kota hijau diwujudkan melalui pemenuhan 8 atribut, terdiri atas green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, dan green energy. Salah satu atribut yang secara nyata dapat diukur dan telah menjadi masalah adalah green open space (ruang terbuka hijau). Isu kebutuhan akan ruang terbuka, terutama ruang terbuka hijau, muncul sebagai akibat perubahan lingkungan fisik yang terjadi di tingkat nasional dan internasional.Kota Depok sebagai kotamadya yang baru berusia 14 (empat belas) tahun, secara administratif berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat, tetapi perkembangannya sangat dipengaruhi oleh Provinsi DKI Jakarta. Kota Depok merupakan wilayah hunian tujuan masyarakat Jabodetabek dan wilayah dengan fasilitas pendidikan yang dituju oleh seluruh Indonesia. Kota Depok telah berkomitmen untuk berupaya mewujudkan kota hijau melalui penandatanganan Piagam Kota Hijau tanggal 8 November 2012. Kemampuan kota Depok mewujudkan kota hijau dapat dilihat berdasarkan daya dukung dan daya tampung, potensi sosial dan budaya serta penegakan hukum di kota tersebut.

---

ABSTRACTHuman development causes environmental crisis and bring sustainable development thinking to handle. Green city is a methaphor of achieving sustainable urban development goals. Green city realized through the fulfillment of 8 atributes, consist of green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, and green energy. One of the atributes that can actually measured and has become a problem is green open space. The issue of open space necessity, especially green open space, appear as the result of physical environmental changes that occur at the national and international level.Depok City as a 14 years municipality, is administratively under the authority of West Java province, but its’ development is strongly influenced by DKI Jakarta. Depok is a residential area aimed by Jabodetabek society and have educational facility for Indonesia. Depok has committed for struggle create green city through the the signing of Green City Charter date 8th November 2012. The ability of Depok to make green city into realize can be seen by carrying capacity, social and cultural potential as well as law enforcement in the city., Human development causes environmental crisis and bring sustainable development thinking to handle. Green city is a methaphor of achieving sustainable urban development goals. Green city realized through the fulfillment of 8 atributes, consist of green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, and green energy. One of the atributes that can actually measured and has become a problem is green open space. The issue of open space necessity, especially green open space, appear as the result of physical environmental changes that occur at the national and international level.Depok City as a 14 years municipality, is administratively under the authority of West Java province, but its’ development is strongly influenced by DKI Jakarta. Depok is a residential area aimed by Jabodetabek society and have educational facility for Indonesia. Depok has committed for struggle create green city through the the signing of Green City Charter date 8th November 2012. The ability of Depok to make green city into realize can be seen by carrying capacity, social and cultural potential as well as law enforcement in the city.]"

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan taman kota di Depok. Kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan Taman Kota ini disusun oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok dalam bentuk Masterplan pembangunan Taman Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan taman kota di Depok. Teori inti yang digunakan adalah mengenai kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan perencanaan pembangunan taman kota Depok. Hal tersebut dikarenakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) belum disahkan, keterbatasan dana, ketidakakuratan data, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

---

This study discusses implementation of planning policies in Depok city park. Planning policy has been prepared by Parks and Sanitation Department (DKP) in Depok City Parks as a master plan. The purpose of this study was to determine how the implementation of planning policies in Depok city park. Core theories were use in this policy development planning. The research methode in use is a qualittive data collection with in dept interviews and review of literature. The result showed that there is not the policy planning of city park in Depok city it is because the spatial plan (spatial plan) as not been authorized, limited funds, the inaccuracy data, lack of socialization, and human resource constraints."

"Pembangunan fisik di DKI Jakarta telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan terutama lahan yang seharusnya diperuntukkan sebagai RTH menjadi kawasan untuk kegiatan perekonomian atau permukiman, hal ini menyebabkan luas RTH yang ada pada tahun 2010 hanya 11,2%. Jumlah ini masih jauh dari target 30% sesuai amanat Undang-undang No. 26 Tahun 2007. Penelitian bertujuan untuk menginventarisasi kondisi eksisting RTH di DKI Jakarta tahun 2012 (luas, jenis, dan kerapatan vegetasi),  menginventarisasi  luas kawasan yang berpotensi sebagai peluang pemenuhan target RTH 30%, dan mengetahui persepsi masyarakat pada pembangunan RTH. Data kondisi eksisting RTH diperoleh dari studi literatur berdasarkan dokumen instansi terkait, observasi lapangan dan perhitungan. Potensi kawasan peluang untuk memenuhi target RTH 30% diperoleh dari studi literatur dan teknik overlay peta. Inventarisasi dilakukan pada kawasan penyangga (sempadan sungai, pantai dan tandon air), serta pada kawasan-kawasan terbangun yang memiliki kewajiban untuk memenuhi Undang-undang No. 26 Tahun 2007. Persepsi masyarakat diperoleh dari survei dengan teknik wawancara menggunakan instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan luas RTH eksisting di DKI Jakarta tahun 2012 adalah 7.842,61 ha (13,27%) dari luas total daratan Jakarta.  Jenis vegetasi tercatat 142 jenis dengan kerapatan vegetasi rata-rata 277 pohon/ha. Potensi kawasan peluang yang dapat ditelusuri tercatat seluas 10.003,92 ha. Persepsi masyarakat mengenai pembangunan RTH di DKI Jakarta cukup baik.

---

Physical development in Jakarta has led the conversion of land, especially land that should be designated as green open space (GOS) for the economic activity or settlement, it caused the existence of GOS  only 11.2% in 2010 . This number is still below the target of 30% as mandated by Law. 26 of 2007. This study aims to take stock of the existing condition of GOS in Jakarta in 2012 (broad, vegetation type and density of vegetation), inventory of total area that can be the opportunity area to meet the target 30% GOS in Jakarta and to determine public perceptions. Data of existing condition of GOS obtained from the literature  based on the documents from related agencies, field observations and calculations. Opportunity potential area obtained from literature, map overlay technique.Inventory conducted in the buffer zone of (river banks, beaches and water tanks), as well as in areas that have awakened to fulfill the obligation Law. 26 of 2007. Public perception survey is done by interview. The results showed GOS existing in 2012 was 7842.61 ha (13.27%) of the total land area of Jakarta. Vegetation types recorded 142 species which density of vegetation 277trees/ha. Potential opportunities recorded 10,003.92 ha area to be potential GOS. Public perception about the development of GOS in Jakarta is quite good."

"Ruang Terbuka Hijau RTH adalah bagian dari ruang terbuka dalam suatu kota yang didominasi oleh tetumbuhan yang memiliki manfaat ekologis. Kota Depok sebagai kawasan perkotaan dan juga kota penyangga Ibukota DKI Jakarta mengalami alih fungsi lahan karena pembangunan yang menyebabkan berkurangnya tutupan vegetasi menjadi wilayah terbangun, RTH Eksisting tercatat dalam Perda No.1/2015 seluas 3.271,26 ha 16,33 dari luas wilayah Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan RTH pada pola ruang Kota Depok dan Wilayah Potensial RTH untuk pemenuhan target 30 pada tahun 2032 melalui Analisis Overlay Variabel Penggunaan Tanah, Nilai Tanah, dan Ketersediaan RTH Menurut Jumlah Penduduk per kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 39 kelurahan yang masih belum tersedia luasan RTH menurut jumlah penduduk. Wilayah sangat potensial dan cukup potensial pengembangan RTH di Kota Depok seluas 397,40 ha dan 1.312,87 ha 8,54 luas kota Depok dominan di Kawasan permukiman kepadatan sedang 662,11 ha , Kawasan konservasi 448.63 ha dan Kawasan permukiman kepadatan rendah 423,85 ha yang cenderung berada di Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Beji.

---

Green Open Space GOS is part of open space that dominated by vegetation with ecological function. Depok City as urban area and city buffer of DKI Jakarta and having development that causing the reduction of vegetation to developed region that in the year of 2015 has GOS covering an area of 3.271,26 ha 16,33 . This study aims to determine the availability of green space in Depok city and Potential of GOS for the fulfillment of target 30 in 2032 with Overlay analysis of Land Use Variable, Land Value Variable, and Availability of GOS.

The results showed that there are 39 urban villages are still not available by the amount of GOS according to the population needs which has a tendency in the Central Business District, Industrial and medium or high density residential areas. Very Potential and potential region of GOS development covering 397,40 ha and 1,312.87 ha 8.54 of Depok area are dominant in medium density settlements 662.11 ha, conservation areas 448.63 ha and Low density settlement areas 423,85 ha tend to be in subdistrict of Tapos, subdistrict of Cimanggis, subdistrict of Bojongsari, subdistrict of Sukmajaya and subdistrict of Limo, subdistrict Pancoran Mas and subdistrict Beji."

"Alun-alun Kota Serang merupakan ruang publik yang dibangun pada tahun 1828 oleh Belanda. Sebagai warisan benda budaya, pemanfaatan ruang publik ini diatur agar sesuai dengan kondisinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Pemerintah Daerah Kota Serang dalam mengatur pemanfaatan ruang Alun-alun Kota Serang dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan ruang. Hal ini diidentifikasi melalui interaksi tiga elemen spasial yaitu representasi ruang (conceived space), praktik spasial (perceived space), dan ruang representasi (lived space) yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan, penyelenggaraan, dan pemanfaatan ruang. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis dilakukan dengan metode komparatif spatial antara rencana tata ruang pemanfaatan alun-alun, dengan persebaran aktivitas dan kepadatan pengguna di alun-alun. Selain itu juga dilakukan identifikasi interaksi antara tiga elemen spasial pembentuk aktivitas di alun-alun. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai conceived space, terdapat dua ruang perencanaan. Pada area timur, perencanaan dilakukan dengan konsep modern dan berorientasi pada peningkatan ekonomi sehingga fasilitas dan atraksi yang tersedia lebih banyak dan bervariasi. Sedangkan pada area barat, perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan dengan konsep kuno dan berorientasi untuk melestarikan bangunan-bangunan bersejarah yang tersebar di sekitar Alun-alun Kota Serang. Untuk mempertahankan fungsi warisan budaya di area barat, fasilitas dan atraksi disediakan secara terbatas. Dengan perbedaan pola ruang pemanfaatan tersebut, perceived space cenderung memusat di area timur. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan alun-alun sebagai warisan benda budaya yang dilakukan pemerintah berhasil mengatur pemanfaatan ruang. Alun-alun sebagai lived space tidak berdiri sendiri, namun menunjukkan keterkaitan dengan ruang di sekitarnya.

---

Serang Alun-alun is a public space built in 1828 by the Dutch. As a cultural heritage, the utilization of this public space is regulated according to its conditions. This study aims to identify the role of the Local Government of Serang City in regulating the spatial use of Serang Alun-alun and its influence on space utilization. This is identified through the interaction of three spatial elements, namely spatial representation (conceived space), spatial practices (perceived space), and representational space (lived space) which are embodied in the form of planning, organizing, and spatial utilization. The research data was collected through observation, interviews, and documentation studies. While the analysis was carried out using a spatial comparative method between the spatial plan for the use of the Alun-alun, with the distribution of activities and the density of users in the Alun-alun. In addition, the study was also carried out to identify interactions between the three spatial elements forming activities in the Alun-Alun. The results of the analysis show that as a conceived space, there are two planning spaces. In the eastern area, planning is carried out with a modern concept and is oriented towards improving the economy so that more and more varied facilities and attractions are available. Whereas in the western area, the planning carried out by the government with an ancient concept is oriented towards preserving historical buildings scattered around Serang Alun-alun. To maintain the function of cultural heritage in the West area, the government provided limited facilities and attractions. With the difference in the spatial utilization pattern, the perceived space tends to concentrate in the east. The conclusion of this study shows that the planning of the Alun-alun as a cultural heritage by the government has succeeded in regulating the use of space. Alun-alun as a lived space does not stand alone but shows a connection with the space around it."

"Ruang terbuka hijau merupakan suatu hal penting dalam membentuk fungsi ruang perkotaan. Hal ini dikarenakan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan, keamanan, kesehatan, serta terhadap pengembangan ekonomi dan sosial. Selain itu, apabila ruang terbuka hijau ini disediakan secara baik dan proporsional, maka akan memberikan multi benefit bagi komunitas serta dapat memberikan efek positif terhadap nilai lahan properti di sekitarnya. Sejalan dengan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang no. 26/2007, saat ini pemerintah provinsi DKI Jakarta sedang membangun ruang terbuka hijau. Sehubungan dengan dinamika tersebut, studi ini mencoba untuk melihat hubungan antara nilai lahan dengan ruang terbuka hijau dengan menggunakan hedonic pricing model.

---

Green open space is very important for the functioning of an urban area. Moreover, it may give significant contribution for environmental sustainability, safety, health, as well as for sosial and economic development. When green open space adequately provided, it offers multi-dimensional benefits to the community and substitutes to positively impact the property values. There are recent developments of green open space in DKI Jakarta, which aligns with an obligation as regulated by law no. 26/2007 on spatial planning to provide public green space in urban area. This research try to estimate the land value which can explain the house prices in the area of study with the existencies of green open space using hedonic pricing model."

"Ruang publik dapat berfungsi sebagai latar tempat, ketika interaksi sosial terjadi sebagai ruang dialog di dalam ruang kota. Kota disuguhkan oleh kehadiran pedagang kaki lima, memperlihatkan koneksi antara aspek utama dan pendukung. Koneksi ini berupa mekanisme spasial antara formal-informal dan presence-absence di dalam ruang publik. Mekanisme spasial ini mengakibatkan adanya trasnformasi ruang, khususnya pada trotoar melalui proses negosiasi maupun translasi pedagang kaki lima (PKL). Mekanisme spasial ini menjadi ruang hibrid atau persilangan, yaitu ruang penghubung dari dua bagian atau binary opposition. Dalam studi ini, pedagang kaki lima (PKL) menggunakan trotoar di ruang kota, khususnya kawasan Haji Nawi, dekat stasiun MRT Haji Nawi yang merupakan kawasan perkantoran dan perdagangan. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme ruang dalam mengubah sebuah ruang menjadi thirdspace oleh pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima menggunakan elemen-elemen horizontal maupun vertikal di dalam ruang kota sebagai pembentuk ruangnya.

---

Public space is a setting than a backdrop, where social interaction occurs as a dialog communication in a city. The city is entertained by the presence of the street hawkers, which shows a connection between the primary and the supporter. This connection is a spatial mechanism between formal-informal and presence-absence in public space. Spatial mechanism occurs space transformation, specifically in a sidewalk through negotiation and translation by street hawkers, to be a hybrid space as a connective line between binary opposition. This study is about street hawkers takes place in the sidewalk next to the Haji Nawi MRTs station, which functionalized as office and commercial area. This study proposes an idea of space mechanism by the street hawkers to transform a space into thirdspace. The street hawkers use horizontal and vertical elements to as primary elements to their space."