Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan menginat bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga perbankan syariah memiliki berbagai risiko. Ketika suatu pembiayaan mengalami permasalahan, maka dilakukanlah upaya-upaya penyelamatan pembiayaan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Bank Syariah dalam kegiatan penyertaan modal sementara. serta menganalisis upaya alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara gagal. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan Penelitian Hukum Empiris, yaitu metode penelitian di mana hukum dianalisis sebagai manifestasi perilaku aktual dan gejala sosial yang tidak harus dikodifikasikan, melainkan dialami oleh individu dalam kehidupan sosialnya. Metodologi Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif dan preskriptif. Penelitian eksploratif digunakan untuk menyelidiki, meningkatkan pemahaman, menghasilkan konsep-konsep baru, menguraikan masalah, dan kemudian menentukan perlunya penelitian lebih lanjut. Penelitian preskriptif digunakan untuk dapat menemukan solusi-solusi atas apa yang perlu dilakukan dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kegiatan penyertaan modal sementara oleh Bank Syariah diberikan melalui rangakain regulasi yang mengatur tentang penilaian kualitas aset, penerapan manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Terdapat alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara mengalami kegagalan melalui mekanisme bridge institution dalam rangka melakukan transfer aset serta kewajiban suatu perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah dan kreditur.

---

Islamic Banking Institutions in Indonesia in carrying out their business activities are required to comply with prudential principles and sharia principles to maintain public trust given their role as intermediary institutions. This is done bearing in mind that in carrying out its business activities Islamic banking institutions have various risks. When a financing encounters a problem, efforts are made to save the financing. One effort that can be made is to carry out the debt-to-equity swap activities. The purpose of this thesis research is to analyze the legal protection for Islamic Banks in debt-to-equity swap activities. As well as analyzing alternative efforts to disband the debtor when the debt-to-equity swap fails. The writing of this thesis uses the Empirical Legal Research approach, which is a research method in which law is analyzed as a manifestation of actual behavior and social phenomena that do not have to be codified but are experienced by individuals in their social life. Methodology This study uses exploratory and prescriptive research. Exploratory research is used to investigate, increase understanding, generate new concepts, outline problems, and then determine the need for further research. Prescriptive research is used to be able to find solutions to what needs to be done to deal with these problems. Based on the results of the research conducted, it is concluded that legal protection for debt-to-equity swap activities by Islamic Banks is provided through a series of regulations governing the assessment of asset quality, application of risk management, and the prudential principle. There are alternative solutions for debtor when debt-to-equity swap fails through bridge institution mechanism in order to transfer assets and liabilities of an Islamic finance company in order to provide protection to its customers and creditors."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam produk perbankan berbasis syariah. Bank Syariah dalam menjalankan usahanya harus selalu memperkaya produknya untuk memenuhi kebutuhan objektif masyarakat modern dalam menjawab kebutuhan ummat akan perbankan modern namun tetap sejalan dengan ajaran Islam. Hawalah sebagai salah satu produk yang dirumuskan oleh bank syariah sebagai akad yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Namun, praktik Hawalah juga tidak luput dari risiko, terutama bagi pihak bank. Untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi oleh nasabah, bank syariah memiliki upaya untuk mengantisipasi risiko akad hawalah. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hawalah berdasarkan hukum Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Bank dalam suatu transaksi Hawalah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber terkait. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan tentang hawalah diatur dalam beberapa undang-undang seperti dalam Fatwa Dewan Nasional, UU No.21 Tahun 2008 dan POJK. Perlindungan hukum yang diberikan kepada bank dilakukan melalui cara-cara preventif dan represif, dimana cara-cara tersebut membantu bank untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Tesis ini menyarankan agar peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap cukup, namun sebaiknya bank lebih berupaya mencegah pembiayaan macet yaitu melalui perlindungan hukum preventif yang telah diberikan kepada bank. Selain itu, untuk mencegah terjadinya default bank juga harus memaksimalkan perlindungan hukum yang represif.

---

The development of Syariah banks in Indonesia encourages the birth of new innovations in sharia-based banking products. Syariah Banks in carrying out their business should always enrich its products to meet the objective needs of modern society in responding to the ummah's need for modern banking but still in line with Islamic teachings. Hawalah as one of the product that syariah banks formulates as akad that is expected to be a solution to the problems faced by the Indonesian people. However, the practice of Hawalah is also not spared from risk, especially for the bank. In order to anticipate the occurrence of default by customers, Islamic banks have efforts to anticipate the risk of hawalah contracts. Therefore, the problem that will be examined in this thesis are how are the applicable law and regulations regarding hawalah based on Indonesian law and how are the legal protection provided for the Bank in a Hawalah transaction. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that the law and regulation on hawalah is stipulated under several laws such as under the National Council Fatwa, Law No.21 Year 2008 and POJK. The legal protection provided for the banks are carried out through preventive and repressive ways, in which such ways helps the bank to prevent the occurrence of default. This thesis suggest that the prevailing law and regulations are considered sufficient, but rather the banks should put in more efforts in preventing a bad financing which is through the preventive legal protection that has been provided for banks. Moreover, to prevent the occurrence of default to happen banks should also maximize its repressive legal protection."

"Tujuan tesis ini adalah untuk mendapatkan indikator awal dalam memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ, dengan pendekatan model logit. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 110 sampel nasabah bermasalah Bank Syariah XYZ dengan kondisi 79 nasabah masuk dalam kategori nasabah yang berhasil disehatkan oleh bank dan 31 nasabah dalam kategori nasabah yang gagal disehatkan oleh bank.Dengan pendekatan model logit, diperoleh variabel yang secara statistik signifikan untuk menjadi indikator awal yang dapat memprediksi kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah XYZ, yaitu variabel sikap nasabah, prospek usaha nasabah dan variabel kecukupan jaminan (collateral coverage). Ditinjau dari ketepatan klasifikasi, pendekatan dengan menggunakan model logit memberikan ketepatan klasifikasi 84,5%.

---

The focus of this thesis is to obtain initial indicators in predicting the handling failure of non performing debtors in Bank Syariah XYZ is to implement logit analysis approach. This is a quantitative research, run sample by 110 non performing debtors of Bank Syariah XYZ, which 79 among them categorize as current and the rest is non current.

Implementing logit model approach resulted in acquiring significant statistic variable which can be identified as initial indicators to predict handling failure of non performing debtors in Bank Syariah XYZ. These are attitude, debtor?s business prospect and collateral coverage variable. In term of classification accuracy, the logit analysis approach provide up to 84.5% exactitude."

"Pada tahun 2015, Bank Danamon melalui unit usaha syariahnya, Danamon Syariah, menandatangani perjanjian pembiayaan bersama syariah di Indonesia dengan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), institusi keuangan yang merupakan anggota Islamic Development Bank (IDB) Group. Tujuan dari perjanjian ini adalah mendorong dan mempercepat pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia. Skripsi ini membahas dan menganalisis Hak & Tanggung Jawab Hukum dari Bank Danamon Syariah dan ITFC selaku Para Pembiaya dalam Pembiayaan Bersama syariah serta kewajiban Shahibul Maal kepada nasabah dalam pembiayaan bersama syariah antara Bank Danamon Syariah dan ITFC dengan menggunakan Akad Mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bank Danamon Syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) bertindak pula sebagai agen fasilitas yang juga bertindak sebagai pengelola dana. Walaupun Bank Danamon Syariah memiliki status yang sama dengan ITFC sebagai shahibul maal akan tetapi Bank Danamon Syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari ITFC.

---

By 2015, Bank Danamon through sharia business unit, Danamon Syariah, signed a co-financing agreement sharia in Indonesia with the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), a financial institution that is a member of the Islamic Development Bank (IDB) Group. The purpose of this agreement is to encourage and accelerate the growth of Islamic finance in Indonesia.

This thesis discusses and analyzes the Legal Rights & Responsibilities of Bank Danamon Syariah and ITFC as the funders in the Joint Sharia Financing and the legal obligations of Shahibul Maal to the Customer under the Joint Sharia Financing Agreement between Bank Danamaon Syariah and ITFC. This research is a normative juridical using secondary data.

These results indicate that Bank Danamon Syariah as the owner of the funds (shahibul maal) also acting as the facility agent that also acts as a fund manager. Although Bank Danamon Syariah has the same status with ITFC as the shahibul maal, Bank Danamon Syariah has more obligations than the ITFC."

"Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan dan meneliti pengaruh dari faktor kebijakan jenis pembiayaan bank dan faktor makroekonomi terhadap tingkat risiko pembiayaan bank syariah yang digambarkan oleh rasio non performing financing (NPF) pada Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Mega Syariah (BMS) pada periode 2005 kuartal pertama sampai dengan 2012 kuartal ke tiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS) dan Error Correction Model (ECM). Hasil regresi dengan OLS dan ECM menunjukkan bahwa pada BMI, peningkatan rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah menurunkan rasio non performing financing. Sedangkan, hasil regresi OLS dan ECM pada BSM menyimpulkan bahwa total aset dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko pembiayaan. Terakhir, pada hasil regresi OLS dan ECM BMS, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko pembiayaan adalah Net Operational Margin.

---

The focus of this study is tocompare and analyzethe impact of several financing policies and macroeconomic factors, on the risk financing level represented by Non Performing Financing (NPF) ratio, in Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia (BMI) and Bank Mega Syariah (BMS), within period 2005:Q1 ? 2012:Q3. The methods of research being used in the study are Ordinary Least Square (OLS) and Error Correction Model (ECM). The output regression based on OLS and ECM, concludes that for BMI, the increasing of allocation of ratio of Murabahah to Musyarakah and Mudharabah results the decreasing on non performing financing. Meanwhile, based on output of OLS and ECM for BSM, it also showed that factors affecting non performing financing is SIZE and INF. Besides that, it also concludes that Net Operational Margin is significant in affecting NPF BMS for output regression based on OLS and ECM."

"Tesis ini ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan rekomendasi implementasi model pembiayaan syariah dengan pembiayaan supply chain finance dan implikasinya. Sektor perikanan merupakan sektor potensial, namun memiliki permasalahan seperti keterbatasan rumah tangga tersebut untuk memperbesar usahanya karena permodalan hanya sebatas modal pribadi, tingkat kesadaran pelaku usaha rumah tangga perikanan tangkap (RTPT) terhadap keberadaan pembiayaan syariah serta kondisi geografis terkait akses pembiayaan antara Bank yang terletak di pusat kota dengan lokasi usaha yang menjadi kendala efektivitas pembiayaan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Belitung dan Rumah Tangga Perikanan Tangkap di 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Belitung. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang digunakan untuk menghitung dan menganalisis kinerja usaha rumah tangga perikanan setelah penerapan pembiayaan syariah dengan model supply chain financing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model SCF dengan akad pembiayaan syariah berpotensi diterapkan dengan menggunakan usulan akad musyarakah sebagai dasar transaksi bagi RTPT dan BPRS, serta akad wakalah bil ujrah sebagai dasar transaksi koperasi syariah ke bank maupun ke nasabah. Implikasi bagi RTPT setelah penerapan model ini yaitu nilai NTN Kab Belitung sebesar 114,83 yang artinya dengan pembiayaan bagi hasil ini sektor perikanan ini masih berada di kategori surplus/sejahtera (nilai di atas 100). Implikasi bagi BPRS berpotensi dalam memperluas pasar ke nasabah dan memperoleh lebih banyak hasil yang didapatkan (pendapatan). Dan bagi koperasi syariah dapat memperluas jaringan usaha nasabah serta perolehan fee  dari transaksi sebagai perantara. Akan tetapi, dari sisi BPRS sendiri juga melihat skema ini perlu mempetimbangkan kebutuhan investasi di bidang SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kemampuan analisis pembiayaan yang capable jika penerapan skema ini akan diterapkan di BPRS.

---

The thesis aims to introduce and provide recommendations for the implementation of an Islamic financing model with supply chain financing and its implications. The fisheries sector is a potential sector but has problems such as the limitations of these households to enlarge their business because capital is only limited to personal capital, the level of awareness of fisheries household (RTPT) businesses to the existence of Islamic financing and geographical conditions related to access to financing between banks located in the city center, with business locations that become obstacles to the effectiveness of Islamic financing. The research method used is the qualitative method. The research was conducted at Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Belitung and fisheries households in 5 (five) sub-districts of Belitung. This research uses quantitative data to calculate and analyze the business performance of fisheries households after the implementation of Islamic financing with the supply chain financing model. The results of this study indicate that the SCF model with sharia financing contracts has the potential to be applied by using the proposed musharakah contract as the basis of transactions for RTPT and BPRS, and the wakalah bil ujrah contract as the basis for transactions of Islamic cooperatives (Koperasi Syariah) to banks and customers. The implication for RTPT after the implementation of this model is that the NTN value of Belitung Regency is 114.83, which means that with this profit-sharing financing, the fisheries sector is still in the surplus / prosperous category (value above 100). The implication for BPRS is the potential to expand the market to customers and get more income. Islamic cooperatives can expand the customer's business network and obtain fees from transactions as intermediaries. However, from the BPRS side itself, it also sees that this scheme needs to consider the need for investment in the field of human resources (Human Resources) who have capable financing analysis skills if the application of this scheme is implemented in BPRS."

"Kemampuan perbankan syariah untuk mempertahankan kualitas aset yang baik atau tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah dalam periode pertumbuhan yang cepat merupakan tantangan bagi perbankan syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator yang perlu diamati karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk dicermati dengan kehati-hatian. Hal inilah yang akan diteliti dalam tesis ini, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah perbankan syariah Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa kinerja industri Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari bulan Desember tahun 2000 sampai dengan bulan Desember tahun 2013. Variabel independen diidentifikasi berdasarkan turunan dari model perilaku perbankan yang dikembangkan oleh Freixas dan Rochet. Berdasarkan data sekunder dirumuskan model ekonometri. Hasil penelitian menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Indonesia adalah imbal hasil pembiayaan (rata-rata tertimbang), jumlah pembiayaan perbankan syariah, imbal hasil pembiayaan mudharabah, jumlah profit perbankan syariah, dan rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah periode sebelumnya. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka rekomendasi yang dapat diberikan baik kepada Pemerintah, regulator, dan perbankan syariah adalah : i) Untuk mendiversifikasi risiko, perbankan syariah diharapkan dapat lebih menyeimbangkan portofolio komposisi pembiayaan antara akad murabahah dan akad lainnya, dan ii) Pemerintah hendaknya terus menjaga stabilitas kondisi perekonomian Indonesia untuk membantu menekan jumlah pembiayaan bermasalah perbankan syariah yang berpotensi timbul di masa yang akan datang.

---

The ability to maintain the optimum level of asset quality and non performing financing in the rapid economic growth period is a challenge for islamic banking. Non performing financing (NPF) is one of the indicators which needs to be concerned because of its volatility. It should also be monitored with prudent banking principles. This research is conducted to find factors that influence Non Performing Financing in the Indonesian Islamic Banking Industry.

This research uses quantitative method by using econometric model which is constructed based on the banking behavior models in a competitive banking sector theory which developed by Freixas and Rochet, and former researches. Particularly, the thesis aims to analyze industry behavior in the Indonesian islamic banking. Based on the empirical analysis, it is confirmed that some factors that influence NPF in the Indonesian Islamic Banks are financing rate (weighted average method), amount of financing, mudharabah financing rate, amount of profit, and former NPF ratio itself.

Based on the findings, the research suggests two main recommendations for the islamic banks and government. Firstly, Islamic banking is expected to balance its financing portfolio between murabaha financing and the others. Secondly, the government should maintains economic stability in order to reduce the number of NPF that could potentially arise in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah di Kawasan Middle East and North Africa (MENA) dan Southeast Asia (SEA), serta peran Pandemi Covid-19 sebagai variabel moderasi pengaruh diversifikasi terhadap kinerja dan pembiayaan bank syariah. Sampel penelitian terdiri dari 72 bank syariah yang beroperasi secara penuh di 14 negara di Kawasan MENA dan SEA dari 2012 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif diversifikasi pendapatan terhadap kinerja bank syariah. Selanjutnya, ditemukan pengaruh negatif diversifikasi pendapatan terhadap risiko pembiayaan bank syariah. Lebih lanjut, ditemukan bahwa terdapat efek moderasi krisis kesehatan dalam memperlemah pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah.

---

This study aims to analyse the influence of income diversification on the Sharia banks’ performance and financing risk in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA), as well as the moderating role of health crisis. The study uses 72 Islamic banks in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA) Region during 2013 – 2021. The study found a positive effect of income diversification on Islamic banks’ performance. Additionally, income diversification negatively affects the financing risk. Moreover, using the health crisis as the moderating variable has proven that it weakens the initial findings of the impact of income diversification on the Sharia banks’ performance and the financing risk"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pembiayaan BPRS dan variabel makro ekonomi mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Model panel data digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian dengan data dari pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS pada 24 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2021 dan variabel makro ekonomi yang di dapat dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan BPRS dan variabel makro ekonomi, yaitu PDRB dan tingkat inflasi, signifikan mempengaruhi pertumbuhan kemiskinan dalam skala makro.

---

This study aims to explore how BPRS financing and macroeconomic affect poverty in Indonesia. The panel data model used to answer the objectives of the research with data from financing disbursed by BPRS in 24 provinces in Indonesia in the period 2011-2021 and macroeconomic variables obtained from the Financial Services Authority and the Central Agency on Statistics of Indonesia. The results of this study found that BPRS financing and macroeconomic variables, namely GRDP and inflation rate, significantly affected poverty growth on a macro scale."