Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlin sebagai ibukota Jerman tidak hanya dikenal dengan peninggalan historis dalam bentuk budaya material (material culture) seperti monumen atau bangunan dengan gaya arsitektur tertentu, tetapi juga menyimpan kisah spionase dunia pada era Perang Dingin. Sebagai “pusat pertarungan“ ideologi Perang Dingin, Berlin sangat lekat diasosiasikan dengan spionase. Kesan ini sering diangkat sebagai tema berbagai produk media, baik yang diproduksi di dalam atau luar Jerman. Salah satu produk media populer yang mengangkat tema spionase di Berlin adalah serial manga Spy X Family (2019) karya Tetsuya Endo. Penggambaran kota Berlint dalam serial manga ini dapat dimaknai sebagai representasi Berlin pada era Perang Dingin. Dengan menganalisis serial manga ini secara semiotik, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana Berlin sebagai wilayah sentral pada era Perang Dingin direpresentasikan dalam budaya populer. Analisis semiotik terhadap penggambaran landscape dan kehidupan di kota Berlint dalam manga Spy X Family ini merepresentasikan kota Berlin sebagai pusat spionase yang tertata rapi dan menyediakan ruang tinggal yang layak bagi penduduknya.

---

Berlin is not only known for its historical heritage in the form of material culture, such as monuments or buildings with a particular architectural style, but also for keeping stories of world espionage during the Cold War era. As the arena of ideology contestation of the Cold War, Berlin is closely associated with espionage. This impression is often used as the theme of various media products produced inside and outside Germany. One of the popular media products with the theme of espionage in Berlin is the manga series Spy X Family (2019) by Tetsuya Endo. The depiction of the city of Berlint in this manga series can be interpreted as a representation of Berlin during the Cold War era. By analyzing this manga series semiotically, this study aims to reveal how Berlin, as a central region during the Cold War era, was represented in popular culture. This semiotic analysis of the depiction of landscape and life in the city of Berlint in the Spy X Family manga represents the city of Berlin as an espionage center that is neatly arranged and provides decent living space for its inhabitants."

"In 1989-90 the map of Europe was transformed peacefully-without a war, unlike other great ruptures of the international order such as 1815, 1870, 1918, and 1945. What role did international summitry play in the dénouement of the cold war? So far scholars have focused on long-term systemic factors, Gorbachevs reform agenda, or the impact in 1989 of people power. This major multinational study, based on archives from both sides of the Iron Curtain, adopts a novel perspective by exploring the contribution of international statecraft to the dissolution of Europes bipolar order. This is done through the examination of key summit meetings from 1970 to 1990 across three phases Thawing the cold war, living with the cold war, and transcending the cold war and in three main strands: the superpowers and arms control, their triangular relationship with China, and the German question. The threads are drawn together in a sweeping analytical conclusion. The book includes fascinating insights into key statesman such as Richard Nixon and Ronald Reagan, Leonid Brezhnev and Mikhail Gorbachev, Willy Brandt and Helmut Kohl, Zhou Enlai and Deng Xiaoping, both as thinkers about the international system and also practitioners of summit bargaining. Particular attention is devoted to the cultural dimensions of summitry, as performative acts for the media and as engagement with the other across ideological divides. Written in lively prose, this book is essential reading for those interested in modern history, contemporary politics, and international relations addressing issues that still shape the world today."

"ABSTRAKBerakhirnya Perang Dingin dan Disintegrasi Uni Soviet menyebabkanterjadinya perubahan mendasar di bidang politik dan ekonomi Rusia. Perubahan-perubahan yang ada ternyata membawa dampak terhadap masalah keamanan nasional Rusia, sebab bagaimanapun masalah kelanjutan Rusia sebagai bekas negara adidaya tidak semata masalah reformasi ekonomi dan demokrasi, tetapi jauh Iebih penting adalah bagaimana mengembalikan status Rusia sediakala seperti Uni Soviet, dengan kapabilitas kekuatan militer dan nuklirnya.Untuk itu, Rusia merasa perlu dan segera merumuskan atau memperkirakan apa dan bagaimana menghadapai dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman keamanan nasionalnya. Untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan tersebut dengan sendirinya, strategi keamanan dan militernya juga harus dikaitanatau disesuaikan dengan perkembangan realitas yang dihadapi oleh Rusia saat ini dan masa depan.Kepentingan keamanan Rusia tidak lain adalah masalah konflik-konflikregional antara negara-negara bekas Uni Soviet dan masalah ancaman perluasan NATO ke Eropa Timur dan Tengah atau negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa. Kedua ancaman tersebut sebenarnya saling mempengaruhi, instabilitas dalam negeri dan regional akan mempengaruhi kredibilitas Rusia sebagai pewaris kekuasaan Uni Soviet di internasional.Ketidakberdayaan Rusia dalam mencegah NATO tersebut menunjukkanbahwa Rusia tidak memiliki kekuatan tawar menawar (bargaining power) yang kuat terhadap Amerika Serikat. Pada gilirannya Rusia mengalami dilema, di satu sisi tidak ingin AS bertindak sebagai hegemoni tunggal. Di sisi lain, Rusia masihmembutuhkan bantuan dan dukungan ekonomi dari AS dan negara-negara majulainnya (G-7).Dari pandangan strategi tradisionil, Rusia secara historis memilikipenyebaran pengaruh (sphere of infiuence) di seluruh wilayah bekas Uni Soviet. Dengan kata Iain secara geopolitik, Rusia masih merasa perlu menyatukan bekas negara-negara Uni Soviet dan Pakta Warsawa bahkan RRC untuk menggalang kerjasama kemanan dan militer regional. Di samping itu, sebagai upaya pencarian keseimbangan kekuatan (balance of power) terhadap NATO.Konsekuensi logis dari ancaman tersebut adalah Rusia tetapmengandalkan kekuatan nuklirnya secara terbatas (finite nuclear deterrence) untuk menghadapi perang-perang lokaI. Dalam hal ini, diarahkan kepada kekuatan NATO yang mencoba mengancam kedaulatan Rusia."

"Penelitian ini ingin membahas perkembangan teori Democratic Peace pasca Perang Dingin. Periode tersebut dipilih karena terjadi peningkatan jumlah negara demokrasi yang signifikan, dan runtuhnya Uni Soviet yang merupakan musuh bersama negara-negara demokrasi. Penelitian ini akan menggunakan metode kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan pendapat para akademisi yang beragam mengenai teori Democratic Peace pasca Perang Dingin. Para akademisi yang mendukung penerapan teori Democratic Peace pasca Perang Dingin memiliki dua argumen utama, yaitu landasan normatif dan struktural demokrasi. Sementara para akademisi yang mengkritik teori tersebut mempunyai tiga sanggahan utama: (1) operasionalisasi konsep yang bermasalah, (2) landasan normatif dan struktural yang bermasalah, dan (3) relasi demokrasi dan perdamaian yang bermasalah.

---

This research will analyze the development of Democratic Peace Theory post Cold War. That period has been chosen because it witnessed an increasing spike of new democracies, and the fall of Soviet Union, which were the common enemy for the democracies. This research will use literature review methods. The result of the research shows the variety of arguments presented. Those who support the notion of Democratic Peace post Cold War have two main arguments, the normative and structural foundation in democracies. While those who criticize the idea of Democratic Peace have three main rebuttals: (1) issues in concept operations, (2) issues in the normative and structural foundations, and (3) issues in the relations between democracy and peace."

"Tesis ini membahas diplomasi publik Amerika Serikat di Eropa pada masa perang dingin dana pengaruhnya terhadap nilai ekonomi seni Amerika Serikat. pengaruh ini dilihat dari interaksi diplomasi publik dengan agen agen seni Amerika Serikat dan bagaimana sinerginya dapat berpengaruh terhadap nilai ekonomi seni lukis asal Amerika dan film Hollywood. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam melihat permasalahan ini penelitian berikut menggunakan pendekatan soft power dan keterkaitannya dengan diplomasi publik. Dalam pembahasan berikut, seni dalam konsep kenegaraan Amerika Serikat dapat berkembang karena kaitannya dengan pengolahannya sebagi sumber soft power di ranah domestik yang kemudian bersinergi dengan elemen diplomasi publik, diplomasi ekonomi dan situasi politik dunia ditengah perang dingin.

---

This thesis analyzes United States public diplomacy during cold war operated in the Europe and it?s influence on american art?s economic value. This operation is examined from United States public diplomacy interactions with artworld agents and how this cooperation impacts the economic value of Unites States Abstract Painting dan Hollywood Movies. This research is a qualitative research with descriptive approach and using soft power in public diplomacy as theoritical approach. A strong foundation in ideological factor in American Art grew into a strong competence to expand in the global scene during the cold war with multiagent support from public diplomacy, economic diplomacy and private agencies."

"ABSTRAKSejak awal berdirinya, Indonesia sering diasosiasikan sebagai pemimpin di institusi kawasan Asia Tenggara, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Berakhirnya Perang Dingin membuat peran yang dilakukan Indonesia semakin beragam. Tulisan ini akan melihat posisi Indonesia dan kondisi lingkungan yang mendorong Indonesia dalam menjalankan peran di ASEAN. Secara kronologis, tulisan ini akan melihat peran Indonesia di ASEAN pada masa Orde Baru pasca Perang Dingin, peran Indonesia di ASEAN pada masa krisis ekonomi Asia 1997, dan peran Indonesia di ASEAN pada masa pasca krisis ekonomi 1997. Tinjauan pustaka ini berusaha untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan akademis dalam topik ini. Dari pemetaan literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru pasca Perang Dingin, Indonesia tetap mampu menginisiasi kerja sama di ASEAN walaupun signifikansi ASEAN sempat dipertanyakan. Pada masa krisis ekonomi Asia 1997, krisis ekonomi, kebakaran hutan, dan instabilitas politik di Indonesia menjadi sumber masalah di ASEAN. Krisis tersebut membuat Indonesia berperan pasif di ASEAN. Pasca krisis, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dengan menginisiasi Komunitas ASEAN maupun memediasi konflik di kawasan, salah satunya adalah kasus Preah Vihear. Namun pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia dinilai tidak lagi memprioritaskan ASEAN dalam kebijakan luar negerinya. Indonesia berfokus pada urusan dalam negeri dan mencoba berperan lebih di tingkat internasional. Secara umum, peran Indonesia di ASEAN didominasi di sektor keamanan dan politik. Kajian literatur menunjukkan bahwa kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional memengaruhi peran yang dilakukan Indonesia di ASEAN.

---

ABSTRACTSince its inception, Indonesia has often been associated as a leader in the institution of the Southeast Asian region, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The end of the Cold War made Indonesia's role more diverse. This paper will look at Indonesia's position and environmental conditions that are driving Indonesia to play a role in ASEAN. Chronologically, this paper will look at Indonesia's role in ASEAN during the post-Cold War New Order, Indonesia's role in ASEAN during the 1997 Asian economic crisis, and Indonesia's role in ASEAN in the post-1997 economic crisis period. This literature review seeks to show consensus, debate, and academic gaps in this topic. From the literature mapping conducted, it can be concluded that in the post-Cold War New Order era, Indonesia was still able to initiate cooperation in ASEAN even though the significance of ASEAN was questioned. During the 1997 Asian economic crisis, the economic crisis, forest fires and political instability in Indonesia were a source of problems in ASEAN. The crisis made Indonesia a passive role in ASEAN. After the crisis, Indonesia again showed its leadership by initiating the ASEAN Community and mediating conflicts in the region, one of which was the Preah Vihear dispute. But in the first period of President Joko Widodo's administration, Indonesia was considered to no longer prioritize ASEAN in its foreign policy. Indonesia focuses on domestic affairs and tries to play a greater role at the international level. In general, Indonesia's role in ASEAN is dominated in the security and political sectors. The literature study shows that the interests, leadership, and dynamics of internal and international politics influence the role of Indonesia in ASEAN."

"Following Heonik Kwon, this article explores the social and cultural underpinnings of the Cold War (and Cambodia’s stance of neutrality in relation to it) as illustrated through the life of a colorful Cambodian monk, Dharmawara Mahathera. Long resident in India, Dharmawara became a confidant of Norodom Sihanouk as the latter negotiated independence and Cambodia’s new geopolitical realities. Dharmawara was one point of connection between Sihanouk and India at the time Sihanouk was drawn to a position of neutrality and to the Non-Aligned Movement associated with Jawaharlal Nehru and Zhou Enlai, and his story illuminates some of the cultural interface underlying the politics. He would assume a profile in emerging institutions of international Buddhism, such as the World Fellowship of Buddhists, which in their own way related to developing geopolitics. He subsequently attracted the attention of American diplomats in Cambodia in ways that illustrate something of how the Cold War came to be negotiated on the ground. His tensions with the Cambodian monastic hierarchy help us better understand the latter’s role at a historical conjuncture. I argue that Dharmawara helps us understand Sihanouk’s emerging philosophy of “Buddhist socialism.”"

"Terjadinya perubahan besar dalam struktur keamanan dunia dalam era pasca Perang Dingin, menjadikan situasi keamanan Asia Pasifik dilanda ketidakpastian, Sedikitnya terdapat dua alasan yang menyebabkan situasi keamanan tersebut, yaitu pertama terjadinya pengurangan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut yang menimbulkan kekhawatiran diantara di kawasan. Kekhawatiran tersebut mengakibatkan munculnya peningkatan pembangunan militer dan dilema keamanan. Alasan kedua adalah negara-negara Asia Pasifik pasca Perang Dingin tidak memiliki persepsi yang sama mengenai ancaman terhadap keamanan di kawasan.Tesis ini membahas faktor-faktor penghambat dan pendukung bagi terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik. Penulis membagi faktor-faktor tersebut ke dalam dua bagian, yaitu faktor-faktor penghambat terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik antara lain seperti persepsi dan sikap negara-negara besar di kawasan, timbulnya dilema keamanan akibat peningkatan kemampuan militer dan perkembangan sistem internasional pasca Perang Dingin. Sedangkan pada bagian kedua membahas mengenai faktor-faktor pendukung kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik seperti adanya interdependensi, peran konstruktif ASEAN dalam menangani masalah keamanan regional. Namun untuk membatasi meluasnya ruang lingkup penelitian, perrmbahasan dibatasi seputar wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.Dalam hal ini penulis mencoba membahasnya dengan menggunakan pendekatan rezim internasional dan dilema keamanan yang dikemukakan oleh Oran Young, Robert O. Keohane, Bilveer Singh dan DR. Amien Rais. Adapun dalam menganalisanya, penulis melakukan studi kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku dan referensi lainnya sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Pembahasan yang didukung dengan data yang ada mendukung hipotesa yang diambil oleh penulis bahwa situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik pasca Perang Dingin masih tergantung pada interaksi antar negara-negara besar dengan negara-negara lainnya di kawasan, dan semakin tingginya faktor-faktor penghambat yang ada maka semakin rendah kemungkinan atau semakin tinggi kesulitan pembentukan kerja sama keamanan di Asia Pasifik pasca Perang Dingin serta peran konstruktif ASEAN dalam merealisasikan pembentukan forum dialog multilateral di kawasan Asia Pasifik, namun untuk membatasi jangkauan pembahasan dalam masalah tersebut tidak dibahas masalah ARF dan prospeknya secara detail."

"ABSTRAKBenua Eropa merupakan benua kedua terkecil dalam jajaran benua yang ada dipermukaan planet Bumi. Benua ini membentang di semenanjung Eurasia bagian Barat, memiliki luas hampir 10.600.000 kilometer persegi atau seluas seperlima belas dari luas daratan di Bumi. benua ini dibatasi Lautan Arktik di utara, laut Tengah, laut Hitam, dan pegunungan Kaukasus di selatan mengarah ke timur, pegunungan Ural dan laut Kaspia di timur dan lautan Atlantik di Barat. Sekalipun kecil tak ada satu benua pun yang besar pengaruhnya terhadap dunia daripada Eropa. Terkonsentrasinya penemuan penting dan budaya manusia, di bagian bumi ini, menyebabkan Eropa menjadi semacam 'kekayaan yang tiada habisnya dalam sebuah ruang kecil'. semenjak jaman Yunani Kuno, paham-paham politik, penemuan ilmiah, kesenian, filsafat, serta kepercayaan relijius menyebar dari Eropa ke seluruh bagian dunia lain. Statistik tahun 1988 menunjukkan dua perlima belas penduduk dunia atau 696.360.000 dari 5,026 milyar penduduk dunia berdiam di benua tersebut. Tingkat kepadatannya 65 jiwa per kilometer persegi. Dalam sejarahnya terjadi peristiwa-peristiwa besar yang mewarnai jalannya kehidupan bangsa-bangsa di Eropa. Munculnya renaissance, aufklarung dan revolusi industri telah merubah wajah Eropa dari jaman kegelapan abad pertengahan menjadi ajang konflik di antara raja-raja ? "

"Malaya attained independence on August 31, 1957 fromBritain. However this new nation faced a communist insurgencyknown today as the ?Malayan Emergency? (1948-1960). Thenin 1961, Tunku announced a wider federation of ?Malaysia?,viz. Malaya, British Crown Colonies of Singapore, Sarawakand North Borneo, and the protectorate of Brunei. Counteringcommunism was a principal motive for ?Malaysia?.Sarawak?s leftist elements were rejected with an armedopposition. Malaysia was formed excluding Brunei. Amidstits birth pangs, Malaysia faced hostile neighbors Indonesiaand the Philippines; the former objected by way ofKonfrontasi (1963-1967) while the latter laid claim to Sabah(formerly North Borneo). Malaya/ Malaysia was borne in themidst of the Cold War (1947?1991), a bipolar world betweenthe US and the USSR. Malaya/Malaysia is utilized as a caseof analysis and evaluation in the context of the twin trendsof continuities and transformations in tracing the historicaldevelopments from the 1950?s to the 1990?s. The risks,motives, and challenges that prompted the shift in foreignrelations reveal as much of the personality of the political leadership, the prevailing situations, and conditions fromwithin and circumstances from without."