Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak yang terlibat dalam aktivitas periklanan sering tidak diakui sebagai pekerja anak, meskipun pekerjaan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan minat dan bakat mereka. Hal ini mengakibatkan permasalahan seperti diabaikannya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai model iklan ini oleh orangtua, pengusaha dan bahkan pemerintah, yang akhirnya berdampak negatif pada hak dan kewajiban anak tersebut serta berpotensi merugikan masa depan mereka. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia dan perlindungan hukum pekerja anak yang bekerja sebagai model iklan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam skripsi ini bentuk skripsi problem identification dan problem solution. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang didukung data lapangan berupa wawancara kepada informan yaitu model iklan. Simpulan dari skripsi ini bahwa pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia tersebar di beberapa peraturan pemerintah lainnya. Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan oleh orang tua, pengusaha, dan pemerintah terkait pekerja anak sebagai model iklan di Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu dalam skripsi ini dapat diberikan saran bahwa diperlukannya kompilasi hukum terhadap peraturan hukum mengenai pekerja anak sebagai model iklan agar terdapat kepastian hukum terhadap lanak yang bekerja sebagai model iklan dan perlu adanya lembaga khusus yang memberikan perlindungan hukum pekerja anak sebagai model iklan di Indonesia yang dapat berfokus untuk memberikan perlindungan kepada anak yang bekerja sebagai model iklan di Indonesia.

---

Children involved in advertising activities are often not recognized as child laborers, even though their work is actually part of the development of their interests and talents. This leads to issues such as the lack of legal protection for children working as advertising models by parents, employers, and even the government, which ultimately negatively impacts their rights and obligations and potentially harms their future. The problem discussed in this thesis is the legal regulation regarding child labor in Indonesia and the legal protection of child workers who work as advertising models from the perspective of labor law in Indonesia. The method used in this thesis is in the form of problem identification and problem solution. This thesis is a normative legal research and utilizes secondary data supported by field data in the form of interviews with informants who are advertising models. The conclusion of this thesis is that the legal regulation regarding child labor in Indonesia is scattered across several other government regulations. Furthermore, the legal protection provided by parents, employers, and the government regarding child workers as advertising models in Indonesia is not yet optimal. Therefore, this thesis suggests the need for a compilation of laws on the legal regulations regarding child workers as advertising models to ensure legal certainty for children working as advertising models. Additionally, there is a need for a specialized institution that provides legal protection for child workers as advertising models in Indonesia, which can focus on protecting children working as advertising models in Indonesia."

"

Tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan Batas Usia Pemberian Persetujuan (BUPP) diberlakukan dalam hukum pidana terkait perkara eksploitasi seksual terhadap anak dalam prostitusi di Indonesia dan Amerika Serikat, serta bagaimana hukum Indonesia dan Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap Anak yang dilacurkan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif. Situasi eksploitasi seksual terhadap anak di seluruh dunia sangat memprihatinkan. Di seluruh dunia, korban eksploitasi seksual terhadap anak dalam prostitusi atau yang disebut “anak yang dilacurkan” mencapai angka satu sampai dua juta setiap tahunnya. Sebagai kelompok rentan, anak tidak mampu untuk memberikan persetujuan seksual, sehingga hukum mengenai BUPP perlu ditegakkan. Sebagaimana diatur oleh UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP 2023 di Indonesia, serta The Mann Act dan TVPA di Amerika Serikat, semua anak yang dilacurkan, termasuk mereka yang berusia di bawah BUPP, merupakan korban dari tindak pidana eksploitasi seksual dalam prostitusi yang dilakukan oleh muncikari dan/atau pelanggannya. Terkait perlindungan hukum terhadap Anak yang dilacurkan, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memandang anak yang dilacurkan sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

---

This paper analyzes how the age of consent regulations are applied in criminal law related to cases of child sexual exploitation in prostitution in Indonesia and the United States, as well as how Indonesian and United States law provide protection for prostituted children. This research is a doctrinal legal study, with data analysis conducted using a qualitative method. The situation of child sexual exploitation worldwide is very concerning. Globally, the number of victims of child sexual exploitation in prostitution, or “prostituted children” reaches one to two million each year. As a vulnerable group, children are unable to give sexual consent, hence the law regarding the age of consent needs to be upheld. As regulated by Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), and Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 in Indonesia, as well as The Mann Act and TVPA in the United States, all prostituted children, including those below the age of consent, are victims of the crime of sexual exploitation in prostitution perpetrated by pimps and/or their clients. Both Indonesia and the United States view prostituted children as victims of child sexual exploitation who require special protection.

"

"Dalam Skripsi ini diuraikan tentang penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. Setelah pembahasan secara teoritis dilanjutkan dengan analisis studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2047K/PID.SUS/2010. Sehingga dapat diketahui putusan tersebut, apakah telah melindungi hak-hak anak. Hasil penelitian ini menyarankan perlu adanya pengetahuan psikologi hukum yang dapat menopang ketajaman analisis dan pertimbangan hukum bagi aparatur hukum guna melindungi hak-hak anak.dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

Described in this paper about imposition of penalty for crimes committed by children in the perspective of child protection laws and the Islamic criminal law. After a theoretical discussion followed by acase study analysis in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 2047K/PID.SUS/2010. So it can be known of such decisions, whether it has to protect the rights of children. The results of this study suggest to need for psychological knowledge that can sustain legal acumen and legal consideration for the analysis of the legal apparatus to protect the right of children and monitoring and evaluation of the implementation of law no 11 year 2012 about children criminal justice system."

"Pers yang terjamin kebebasannya bertanggung jawab atas informasinya kepada masyarakat, karena tujuan utama dari jurnalisme sendiri adalah untuk melayani masyarakat dengan menyediakan informasi yang diperlukan agar masyarakat bisa membuat keputusan berdasarkan informasi (making an informed decision). Akan tetapi, pada kenyataannya perlindungan wartawan masih belum sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah sendiri sudah memberikan peraturan yang menjadi fondasi yang cukup bagi para pihak untuk mencegah ataupun memitigasi kekerasan terhadap wartawan. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat kasus penyerangan terhadap wartawan Nurhadi yang terjadi pada bulan Maret 2021. Nurhadi, yang merupakan koresponden Tempo, ditangkap secara tidak sah dan disiksa oleh dua orang polisi di Surabaya ketika Nurhadi meminta keterangan pada Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak yang menjadi tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis instrumen perlindungan wartawan terhadap kekerasan fisik dari aspek perundang-undangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan juga jaminan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara kepada informan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan wartawan terhadap kekerasan fisik yang ada masih belum sempurna. Ini dikarenakan Tempo belum memberikan alat perlindungan diri dan juga fasilitas K3 seperti Pertolongan Pertama Kepada Kecelakaan. Akan tetapi, dalam aspek perundang-undangan dan perlindungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah cukup memadai untuk membantu Nurhadi hingga selesai kasusnya pada tahap Kasasi.

---

A press that is guaranteed its freedom is responsible for its information to the public, because the main purpose of journalism itself is to serve the public by providing the necessary information so that the public can make an informed decision. However, in reality, the protection of journalists is still not in accordance with Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. The government itself has provided regulations that serve as a sufficient foundation for the parties to prevent or mitigate violence against journalists. In this research, the author raises the case of the attack on journalist Nurhadi which occurred in March 2021. Nurhadi, who is a Tempo correspondent, was unlawfully arrested and tortured by two policemen in Surabaya when Nurhadi asked for information on Angin Prayitno Aji, the former Director of Tax Audit and Collection who is a suspect in a gratification and money laundering (TPPU) case. This thesis is written by analyzing journalists' protection instruments against physical violence from the aspects of legislation, occupational safety and health (K3), and social security. The method used in this research is the doctrinal method using literature study and interviews with informants. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study. The result of this research is that the protection of journalists against physical violence is still imperfect. This is because Tempo has not provided personal protective equipment and occupational safety and health (K3) facilities such as First Aid Equipments. However, in terms of legislation and protection from various nongovernmental organizations (NGOs), professional organizations, and also the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) are sufficient to help Nurhadi until the completion of his case at the Cassation stage."

"Layanan keyword advertising memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengiklankan produknya yang akan muncul pada hasil pencarian yang dipicu oleh kata kunci yang dimasukkan ke mesin pencari. Kata kunci yang dipilih oleh pengiklan tidak dibatasi dan dapat berupa suatu merek. Penggunaan merek sebagai kata kunci dalam keyword advertising merupakan penggunaan merek yang tidak terlihat sehingga menimbulkan permasalahan apakah dapat dikategorikan sebagai penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Pemilik merek berhak melarang penggunaan mereknya tanpa izin sehingga penggunaan merek sebagai kata kunci oleh pihak lain menimbulkan permasalahan karena dapat dianggap penggunaan tanpa hak yang berkaitan dengan pelanggaran merek. Tujuan penelitian ini adalah meninjau permasalahan hukum berkaitan dengan penggunaan merek sebagai kata kunci dalam keyword advertising berdasarkan hukum merek yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atas norma hukum tertulis. Perbandingan putusan pengadilan di negara lain dipaparkan untuk memberikan pemahaman. Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan merek yang diatur Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 merupakan penggunaan dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang atau jasa. Penggunaan merek sebagai kata kunci oleh pengiklan dapat dikategorikan penggunaan merek dalam kegiatan produksi dan perdagangan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia namun bukan merupakan suatu pelanggaran merek menurut hukum merek di Indonesia. Penyedia layanan keyword advertising tidak dapat diberikan pertanggungjawaban apabila terdapat pelanggaran merek yang dilakukan pengiklan berdasarkan perlindungan safe harbor.

---

Keyword advertising service gives opportunity for businesses to advertise their products that will be displayed in search result triggered by the input of keyword in search engine. Chosen keywords by advertisers are unlimited and trademarks are often used. Trademark use as keyword in keyword advertising is an invisible use that could lead to question such use can be categorized as use in commerce or not. Trademark owners could forbid their unauthorized trademark use, so the unauthorized use of trademark as keyword by other parties could lead to problems related to trademark infringement. The purpose of this research is to review legal issues related to trademark use as keywords in keyword advertising based on the current Indonesian Trademark Law, Law No. 20 of 2016. Normative juridical research is applied for this research. Court decisions in other countries are used to compare issues to give understanding. The conclusion of this research is the trademark use that is ruled in Law No. 20 of 2016 is the use in production and commerce of goods or services. Trademark use as keyword in keyword advertising is categorized as use in commerce based on Indonesian law but such use cannot be categorized as trademark infringements based on Indonesian trademark law. Keyword advertising service providers could not be held accountable if for trademark infringements done by advertisers based on the safe harbor protection."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan hukum di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pasien dari persepektif hukum perdata serta penyelesaian masalah kesehatan antara dokter dan pasien dari segi perspektif hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder serta metode analisis kualitatif. Hasil dari penulisan ini yang dikaitkan dengan Putusan-Putusan di Indonesia bahwa dokter melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yaitu melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga, pasien membutuhkan perlindungan hukum dari perspektif hukum perdata yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan dokter memberikan pertanggungjawaban hukum kepada pasien yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

---

This research paper consist about the relation between doctor and patient based on Indonesian law, legal protection for patient based on civil law and problem solving between doctor and patient based on civil law. This research is using the Juridistic Normative method which is the literature study. The result of this research are related with a several Indonesian Jurisprudence that doctors violate on the Article 1365 Code on Civil Law that is a tort law. Thus, patients need legal protection from the perspective of Civil Law as regulated in the Article 19 Paragraph (1) of the Law on Consumer Protection, and doctors provide legal accountability to patients as regulated in Article 50 and 51 of the Law on Medical Practice. "

"Perkembangan teknologi yang pesat memberikan kemudahan akses ke informasi untuk semua orang dan mengaktifkan pengumpulan data secara pribadi oleh perusahaan dan pemerintah dalam database yang memiliki cakupan yang luas dan mendalam. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang berkaitan dengan hak individu untuk menjaga kerahasiaan beberapa informasi, salah satu-satunya data pribadi individu dan menciptakan ancaman terhadap privasi individu dengan memberikan peluang besar bagi mereka yang memiliki akses ke informasi pribadi untuk menyalahgunakan data pribadi orang lain untuk kepentingan pribadinya. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi dan peraturan yang melindungi data dan sanksi yang berlaku terhadap pelanggaran masih bersifat sektoral dan tersebar di lebih dari 30 undang-undang dan peraturan. Ancaman sanksi belum cukup kuat untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran violations perlindungan data pribadi, masih ada beberapa celah yang dapat dimanfaatkan pihak yang ingin menyalahgunakan data pribadi untuk keuntungan mereka yang mengakibatkan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi masih beredar besar. Untuk mengatasinya, RUU Perlindungan Data Pribadi sedang disusun oleh pemerintah yang didalamnya terdapat berbagai jenis sanksi atas pelanggaran tentang perlindungan data pribadi, termasuk sanksi pidana. Penting untuk tagihan Perlindungan Data Pribadi harus diprioritaskan dalam merancang dan pengesahannya sebagai solusi dalam menjawab kebutuhan akan perlindungan data swasta di Indonesia.

---

Rapid technological developments provide easy access to information for everyone and enable data collection privately by companies and governments in a broad and in-depth database. This can cause problems related to the right of individuals to maintain the confidentiality of some information, one of which is the individual's personal data and create threats to individual privacy. by providing a great opportunity for those who have access to personal information to misuse other people's personal data for their personal interests. Indonesia does not yet have a specific law that regulates the protection of personal data and regulations that protect data and the sanctions that apply to violations are still sectoral in nature and spread across more than 30 laws and regulations. The threat of sanctions is not strong enough to prevent and take action against violations of personal data protection. To overcome this, the Personal Data Protection Bill is being drafted by the government which includes various types of sanctions for violations of personal data protection, including criminal sanctions. It is important for the Personal Data Protection bill to be prioritized in designing and ratifying it as a solution in responding to the need for private data protection in Indonesia."

"Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak merupakan harapan dan apabila sampai saatnya, seorang anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "Declaration of the Right of the Child". Preamble Declaration of the Right of the Child (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

Human rights are the fundamental rights that are possessed and inherent in each human individual in a Contracting State. In LAW No. 39 year 1999 on Human rights, mentioned that human rights is a set of rights inherent to the nature and existence of man as a God almighty being and is his grace which must be respected, held and protected by the state, law, government, and everyone for the dignity and protection of human dignity.

The child is a hope and when it comes to the time, a child will replace the old generation in furthering the wheels of the country's life, thus, the child needs to be built so that they are not wrong in their lifetime. Each child has the right to obtain legal protection from any form of physical or mental violence, abandonment, bad treatment, and sexual harassment during the care of their parents or guardian, or any other party responsible for Care of the child.  But the truth is not the case, the child as a victim of violent abuse is often overlooked by competent institutions in the criminal justice system, which should provide adequate attention and protection based on the law. It is not supposed to happen, because the victim still has the right to be treated fairly, and protected by his rights.

To realize the protection and welfare of the child, the General Assembly of the United Nations on 20 November 1958 is acclamation to confirm the Declaration of the Right of the Child. Preamble Declaration of the Right of the Child, in paragraph 3. The United Nations Convention on the Rights of the Child, is an international convention governing the Civil, political, economic, social, and cultural rights of children and the children. In the Indonesian legislation of the child protection purpose is governed by article 3 of the Law No. 23 of 2002 on child protection."

"Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi dikaitkan dengan fungsi peraturan perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja anak. Efisiensi prosedur pengawasan ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Perlindungan hukum pekerja anak atas waktu kerja dan sekolah; Perlindungan hukum pekerja anak atas upah; dan perlindungan hukum pekerja anak atas K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) yang pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan belum berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Hal ini dikarenakan terdapat pengecualian terhadap aturan larangan mempekerjakan anak sehingga sanksi-sanksi dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum memiliki daya paksa. Prosedur pengawasan ketenagakerjaan yang kurang efisien, hal ini dikarenakan banyaknya komonen-komponen dari tipe ideal birokrasi yang belum terpenuhi.

---

This study examines and answer the problem of how legal protection for child workers who work in the field of construction associated with the function of legislation on Employment in providing protection for child workers. The efficiency of labor inspection procedures Social Service, Labour and Transmigration. Protection of child labor laws over time and school work; Protection of child labor laws on wages; and protection of child labor laws over K3 (Occupational Health Safety) whose implementation is contrary to the Law No. 13 Year 2003 on Manpower. Legislation on employment has not served to provide legal protection against child labor. This is because there are exceptions to the rule that the ban on employing children in the sanctions legislation does not yet have the power of the force. The procedure is less efficient labor inspection, this is because many komonen-component of the ideal type of bureaucracy that have not been fulfilled."

"Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan untuk melindungi Kekayaan Bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan apabila dimanfaatkan memiliki potensi nilai ekonomis didalamnya. Tenun Gringsing dari Bali sebagai salah satu Warisan Budaya Bangsa Indonesia, sudah diberikan perlindungan melalui Indikasi Geografis. Namun, untuk melihat sejauh mana efektifitas serta implementasi yang sudah berjalan, penelitian ini akan mengkajiperlindungan rezim Hak Kekayaan Intelektual selain Indikasi Geografis yang dapat melindungi khususnya Tenun Gringsing secara optimal. Temuan dari penelitian skripsi ini menunjukkan adanya dampak positif dari perlindungan Indikasi Geografis namun masih diperlukan kontinuitas pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari.Protection of Intellectual Property Rights can be used to protect the Indonesian Nation's Wealth which has cultural diversity and if used has potential economic value in it. Gringsing weaving from Bali as one of the Cultural Heritage of the Indonesian Nation, has been given protection through Geographical Indications. However, to see how far the effectiveness and implementation have gone, this research will examine protection of the Intellectual Property Rights regime other than Geographical Indications that can optimally protect the Gringsing Weaving in particular. The findings of this thesis research indicate that there is a positive impact from the protection of Geographical Indications, but continuity of supervision is still needed so that violations do not occur in the future."