Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini menelaah rangkaian peristiwa konflik yang terjadi pada organisasi Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Era Nurdin Halid hingga La Nyalla Mattalitti pada 2010-2016. Dimulai dari konflik dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Andi Mallarangeng di tahun 2010 terkait dualisme liga, hingga pembekuan PSSI oleh Kemenpora Imam Nahrawi pada 2015. Dalam setiap konflik yang terjadi, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sebagai badan sepak bola dunia juga membantu mengatasi masalah yang terjadi pada organisasi PSSI. Akan tetapi, saat PSSI dibekukan oleh Kemenpora yang berarti hal ini bertentangan dengan Statuta FIFA, membuat FIFA juga ikut membekukan PSSI di tingkat internasional sampai Kemenpora mencabut pembekuan PSSI. Hal ini mengakibatkan kompetisi maupun liga yang diadakan oleh PSSI menjadi terhenti termasuk Tim Nasional yang tidak bisa berkompetisi di ajang internasional. Artikel ini bertujuan sebagai pengingat bahwa sepak bola Indonesia pernah mengalami masa-masa kelam akibat adanya intervensi pemerintah yang memiliki kepentingan politik sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada pembekuan PSSI. Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah dengan sumber berupa dokumen SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 dan SK Menpora Nomor 14 Tahun 2016, surat kabar sezaman, buku, artikel jurnal, dan artikel daring. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa terdapat unsur politik dalam setiap konflik yang terjadi pada PSSI Era Nurdin Halid hingga La Nyalla Mattalitti.

---

This article examines the series of conflict events that occurred in the Indonesian Football Association (PSSI) from the Nurdin Halid Era to La Nyalla Mattalitti in 2010-2016. Starting from the conflict with the Ministry of Youth and Sports (Kemenpora) Andi Mallarangeng in 2010 regarding the dualism of the league, to the freezing of PSSI by the Kemenpora Imam Nahrawi in 2015. In every conflict that occurs, the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) as world football governing body also help overcome problems that occur in the PSSI organization. However, when PSSI was frozen by the Ministry of Youth and Sports, this meant that this was against the FIFA Statutes, making FIFA also freeze PSSI at the international level until the Ministry of Youth and Sports lifted the suspension of PSSI. This resulted in competitions and leagues held by PSSI being stopped including the National Team which could not compete in international events. This article aims to serve as a reminder that Indonesian football has experienced dark times due to government intervention that has political interests, causing conflict which led to the freezing of PSSI. This article was written using the historical method with sources in the form of Menpora Decree Number 01307 of 2015 and Menpora Decree Number 14 of 2016, contemporary newspapers, books, journal articles, and online media. From the results of this study it can be found that there is a political element in every conflict that occurred in the PSSI Era Nurdin Halid to La Nyalla Mattalitti."

"Artikel ini membahas mengenai peranan Soeratin Sosrosoegondo yang merupakan salah satu tokoh penting dalam pendirian PSSI. Soeratin memiliki peran besar dalam memperjuangkan sepak bola bumiputra dengan puncaknya adalah saat ditandatanganinya Gentlement’s Agreement tahun 1937. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas yaitu mengenai dinamika keadaan sepak bola Hindia Belanda sebelum PSSI berdiri, kiprah Soeratin dalam memperjuangkan sepak bola Bumiputra, dan dampak perjuangan Soeratin terhadap sepak bola Bumiputra selama menjabat sebagai ketua PSSI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang sebagian besar menggunakan surat kabar seperti Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, Bataviaasch Nieuwsblad, De Koerier, De Locomotief, De Indische Courant, De Preanger-bode, De Preanger-bode, De Sumatra Post, Deli Courant,, Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, Moestika dan Pemandangan. serta terbitan berkala Berita PSSI 1940. Sumber yang didapat kemudian disaring sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya Soeratin memiliki dedikasi yang tinggi dalam memperjuangkan sepak bola agar setara dengan NIVB/NIVU. PSSI didirikan atas semangat untuk menandingi federasi bangsa Belanda. Meskipun begitu, Soeratin tidak pernah menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan bangsa lain asalkan tidak melanggar asas dan juga PSSI tidak terikat dengan pihak lain atau dalam arti ditingkat yang setara. Pada akhirnya PSSI dan NIVU bekerja melalui Gentlement's Agreement 1937. Perjanjian tersebut menjadi puncak dedikasi Soeratin bagi persepakbolaan Bumiputra, karena pada akhirnya PSSI dan NIVU menjadi federasi yang setara. Kiprah Soeratin serta kontribusinya terhadap sepak bola maupun PSSI, menjadikannya layak untuk menyang gelar “Bapak Sepak bola Indonesia”.

---

This article discusses the role of Soeratin Sosrosoegondo, one of the important figures in the founding of PSSI. Soeratin had a significant role in fighting for native football, the peak of which was when he was signed Gentlement’s Agreement in 1937. In this research, several issues are discussed, namely regarding the dynamics of the state of Dutch East Indies football before PSSI was founded, Soeratin’s work in fighting for Bumiputra football, and the impact of Soeratin’s struggle on Bumiputra football while serving as chairman of PSSI. This research uses historical methods which mostly use newspapers such as Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, Bataviaasch Nieuwsblad, De Koerier, De Locomotief, De Indische Courant, De Preanger-bode, De Preanger-bode, De Sumatra Post, Deli Courant,, Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, Moestika dan Pemandangan, as well as the periodic publication Berita PSSI 1940. The sources obtained were then filtered according to the existing problem formulation. This research shows that Soeratin has a high dedication to fighting for football to be equal to NIVB/NIVU. PSSI was founded in the spirit of competing with the Dutch national federation. Even so, Soeratin never ruled out the possibility of collaborating with other nations as long as it did not violate principles and PSSI was not bound to other parties or was at an equal level. In the end, PSSI and NIVU worked through Gentlement’s Agreement in 1937. This agreement was the culmination of Soeratin’s dedication to Bumiputra football because, in the end, PSSI and NIVU became equal federations. Soeratin’s work and contribution to football and PSSI make him worthy of the title “Father of Indonesian Football”."

"Artikel ini membahas terkait pembinaan pemain muda sepak bola nasional dalam program binatama pada tahun 1979-1981. Terdapat permasalahan dalam sepak bola Indonesia tahun 1970-an, seperti pemain tim nasional yang sudah memasuki era pensiun dan kebutuhan pelatih yang berkualitas. DR. B. Edward Rahantoknam menyampaikan bahwa kualitas, kuantitas dan akreditasi pelatih nasional belum memadai sedangkan kebutuhan pemain berkualitas terus dibutuhkan. Permasalahan tersebut mengakibatkan prestasi sepak bola nasional terus menurun. Maka dari itu, PSSI melakukan terobosan dalam program pembinaan binatama dengan mengirimkan 24 pemain ke Brazil untuk mengadaptasi sistem sepak bola modern ala Amerika Latin. Melalui binatama, diharapkan kebutuhan pemain dan pelatih berkualitas yang diiringi dengan konsep pelatihan modern dapat terpenuhi dan diimplementasikan dalam pembinaan sepak bola Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi dengan pendekatan deskriptif analitis. Binatama berdampak pada pengembangan individu pemain meskipun dalam pelaksanaannya diwarnai dengan serangkaian permasalahan internal dan eksternal.

---

This article discuss about developing young players of national football team in Binatama program in 1979-1981. There were in Indonesian football in the 1970s, such as national team players entered in retirement times and needed for quality coaches. DR. B. Edward Rahantokam said that quality, quantity, and accreditation of national football team coach is insufficient, however needs of quality player keeps required. These problems have impact on declined in Indonesian football performance. So therefore, PSSI is doing breakthrough by sending 24 players to Brazil for adapting Latin American modern football. Through Binatama, It is hoped that the needs of quality players and coaches accompanied by modern training concepts can be fulfilled and implemented in the development of Indonesian football. The method used in this research is historical method which is Heuristik, critics, interpretation, and historiography with analytics descriptive approach. Binatama development is impacting individual development despite being filled with many internal and external problems."

"Skripsi ini membahas tentang perkembangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) kurun waktu 1977-1981. Saat itu PSSI berada di bawah kepemimpinan Ali Sadikin. Sebelum dipimpin oleh Ali Sadikin, PSSI mengalami penurunan prestasi yang cukup signifikan. Dalam masa kepemimpinannya, Ali Sadikin bersama PSSI mencoba mengangkat kembali prestasi tim nasional sepakbola Indonesia dengan berbagai programnya. Salah satu program kerja utama PSSI saat itu adalah pembentukan Galatama (Liga Sepakbola Utama). Galatama merupakan liga sepakbola profesional pertama yang bergulir di Indonesia dan diharapkan mampu mengangkat kembali prestasi sepakbola Indonesia.

---

This thesis will discuss about the development of Indonesian Football Association, known as PSSI, during 1977-1981. During the period, PSSI was lead by Ali Sadikin. Before was lead by Ali Sadikin, PSSI significant decreased in achievement. In his tenure of PSSI, Ali Sadikin tried to improve Indonesian football achievements with his work programs. One of main work program was Galatama (Liga Sepakbola Utama). It was the first professional football league in Indonesia. Galatama expected to lift the achievement of Indonesian football."

"Pendapat Muladi dalam media massa yang menyatakan adanya kalangan akademisi yang telah melacurkan pengetahuan akademisnya sebagai seorang ahli dalam persidangan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, patut dicermati. Hal ini didasari adanya perkara tindak pidana korupsi yang dalam pertimbangan putusan akhir majelis hakim, sangat didominasi oleh pendapat para ahli. Dalam hal ini, apa keterangan ahli telah mengenyampingkan alat bukti lain dalam hal pembuktian perkara pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Dalam penelitian hukum ini, yang kemudian menjadi pokok permasalahan pertama, adalah bagaimana pengaruh/peranan keterangan ahli dalam pertimbangan putusan akhir majelis hakim untuk perkara tindak pidana korupsi. Terhadap pokok permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa keterangan ahli dalam studi kasus penelitian hukum ini memegang peranan penting dalam pertimbangan putusan akhir majelis hakim. Hal ini dapat dilihat dengan dibutuhkannya pendapat ahli dalam menentukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dan dalam hal ada tidaknya unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi tersebut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan kedua adalah mengenai kriteria atau batasan seorang ahli dalam tindak pidana korupsi. Apa batasan ini perlu secara limitatif diadakan pengaturannya dalam peraturan perundangundangan tindak pidana korupsi. Terhadap pokok permasalahan ini, tidak perlu diatur secara khusus kriteria seorang ahli. Hal ini cukup mengacu pada Pasal 1 butir 28 KUHAP, di mana ahli tersebut harus memiliki keahlian khusus, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, maupun dari pelatihan atau pengelaman khusus. Pokok permasalahan yang terakhir adalah dalam hal keterangan yang telah diberikan oleh ahli tidak relevan dengan perkara korupsi yang disidangkan, apa keterangan ahli tersebut masih dapat dianggap sebagai keterangan ahli. Terhadap hal ini, keterangan ahli tersebut tetap bernilai sebagai keterangan ahli. Hal ini dikarenakan bebasnya nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli itu sendiri. Dengan demikian, hakim bebas dalam menentukan apa keterangan ahli tersebut relevan atau tidak dalam persidangan, yang akan berimbas pada digunakan atau tidak keterangan ahli tersebut dalam pertimbangan putusan akhir dari majelis hakim."

"Korupsi tergolong ke dalam kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat akut dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas ke dalam seluruh aspek masyarakat. Setiap kali ada putusan bebas bagi terdakwa kasus korupsi apalagi yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah masyarakat langsung bereaksi. Hati nurani mereka seperti terusik mendengar ada terdakwa kasus tindak pidana korupsi ratusan miliar bebas melenggang. Terhadap putusan bebas ini, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung karena Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena putusan bebas tersebut adalah bukan pembebasan yang murni. Hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP yang menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, Mahkamah Agung selaku Judex Jurist atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Untuk menentukan apakah putusan Judex Facti itu merupakan putusan bebas murni atau bebas tidak murni, Judex Jurist memberikan batasan penilaian sepanjang hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penilaian Judex Jurist terhadap putusan Judex Facti yang membebaskan terdakwa didasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Judex Facti tersebut adalah bukan putusan bebas murni dan Pemohon Kasasi juga harus dapat memperlihatkan dan membuktikan dimana letak tidak murninya putusan pembebasan tersebut. "

"Sepak bola selalu menjadi olahraga yang paling populer di masyarakat Indonesia dan akhirnya menghasilkan banyak pecinta sepak bola. Sepak bola Indonesia sekaligus federasinya yaitu PSSI sering menjadi bahan pembicaraan berdasarkan persepsi para pecinta sepak bola. Saat ini, kinerja dari kepengurusan sekaligus ketua umum PSSI periode 2019-2023 sedang menjadi pembicaraan hangat oleh masyarakat pecinta sepak bola Indonesia di media sosial karena pergantian ketua umum sekaligus pengurus ke periode 2023-2027. Iwan Bule memiliki berbagai kinerja positif serta tindakan buruk selama masa jabatannya. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana rasa kepercayaan yang dimiliki berdasarkan persepsi masyarakat pecinta sepak bola Indonesia kepada Iwan Bule sebagai ketua umum PSSI periode 2019-2023 serta membuktikan apakah pada akhir kepemimpinannya, Iwan Bule sudah dapat memberikan rasa puas kepada para pecinta sepak bola Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer yang diperoleh dari wawancara serta pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui observasi daring. Hasil analisis menemukan bahwa rasa kepercayaan dapat dibangun seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun pada awal kepemimpinan Iwan Bule tidak memiliki rasa kepercayaan dari para pecinta sepak bola, namun di akhir kepemimpinannya ia berhasil mendapatkan rasa kepercayaan yang menghasilkan rasa puas dari para pecinta sepak bola Indonesia.

---

Football has always been the most popular sport in Indonesian society and has finally produced a lot of football lovers. At present, the performance of the management as well as general chairman of PSSI for the 2019-2023 period is being hotly discussed by Indonesian football lovers on social media due to the replacement of the general chairman as well as administrators for the 2023-2027 period. Iwan Bule has had various positive performances as well as bad actions during his tenure. This study aims to find out how trust is held based on the perceptions of Indonesian football lovers in Iwan Bule as the general chairman of PSSI for the 2019-2023 period and to prove whether at the end of his leadership, Iwan Bule has been able to give satisfaction to Indonesian football lovers. By combining literature studies and qualitative content analysis, this study found that trust can be built over time. Even though at the beginning of Iwan Bule's leadership he did not have a sense of trust from football lovers, at the end of his leadership he managed to gain a sense of trust which resulted in satisfaction from Indonesian football lovers."

"Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusantindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Suratdakwaan menjadi dasar pemeriksaan sidang perkara pidana,karena dirumuskan dari hasil pemeriksaan tahap penyidikan,yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni berita acarapemeriksaan (BAP). Salah satunya adalah BAP keterangansaksi. Saksi diperiksa untuk keterangan terkait dengantindak pidana yang mereka lihat, dengar, dan alami.Permasalahan terjadi ketika perkara sidang 2 terdakwadipisah (splitzing). Timbul pertanyaan apakah keterangansaksi yang sama di tahap penyidikan dapat dipergunakandalam 2 sidang terdakwa. Hal ini menjadi polemik penerapanhukum, ketika majelis hakim mengeluarkan putusan akhirberbunyi dakwaan tidak dapat diterima pada putusan akhirperkara pidana dengan dasar pertimbangan surat dakwaantidak sah akibat BAP cacat hukum terhadap sidang yang telahmemasuki tahap pembuktian materi pokok perkara. Haltersebut tidak akan menjadi perdebatan apabila diputusdalam putusan sela. Namun ketika sidang sudah memasukipemeriksaan aspek materiil (pembuktian) sampai selesai,tetapi putusan akhir berbunyi dakwaan tidak dapat diterima,maka diperlukan suatu pembahasan khusus mengenai hal ini.Mengingat hukum acara pidana bertujuan untuk mencarikebenaran materiil dan mengingat masih terdapat alat buktilain yang dapat dipertimbangkan sesuai Prinsip MinimumPembuktian Pasal 183 KUHAP. KUHAP sendiri tidak mengaturtentang pengertian dan klasifikasi mengenai dakwaan tidakdapat diterima, sehingga dipertanyakan apa yang menjadidasar hukum dari keputusan ini. Selain itu, hal inimenimbulkan juga ketidakpastian mengenai status hukum dariperkara tersebut, sehingga menyulitkan pilihan upaya hukumyang dapat diajukan terhadap putusan ini. Skripsi inimenggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara,untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan aparat penegakhukum dalam menerapkan hukum sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perkembangan dan dinamika Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI pada masa Kardono pada kurun waktu 1983-1991. Dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode atau langkah-langkah penelitian Ilmu sejarah yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Pada masa ini PSSI berhasil mengangkat prestasi sepakbola Nasional dengan mendapatkan posisi empat Asian Games 1986 dan menjuarai Sea Games 1987 dan Sea Games 1991. Meskipun begitu, berbagai permasalahan seperti kasus suap juga terjadi di masa ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut PSSI membentuk Tim Pemberantasan dan Penanggulangan Masalah Suap (TPPMS). Dalam kepemimpinannya di PSSI Kardono mencoba meningkatkan prestasi sepakbola Indonesia dengan kebijakan PSSI Garuda II dan kompetisi kelompok usia piala Haornas. PSSI di kepemimpinan Kardono ini melakukan berbagai kebijakan yang mengarah pada pembibitan dan juga peningkatan prestasi Tim Nasional.

---

ABSTRACTThis Thesis discusses about the development and dynamics of Indonesian Football Association or PSSI during Kardono period from 1983-1991. A Process this thesis using methods or steps of the study of the history of science that is Heuristik, Criticism, Interpretation and Historiography. At this time PSSI managed to raise the achievement of national football by getting the position of four Asian Games 1986 and won the 1987 Sea Games and Sea Games 1991. However, various problems such as bribery cases also occurred in this period. To overcome these problems PSSI formed the Tim Pemberantasan dan Penanggulangan Masalah Suap (TPPMS). In his leadership in PSSI Kardono tried to improve the achievement of Indonesian football with the policy of PSSI Garuda II and Haornas cup age group competition. PSSI in the leadership of Kardono is doing various policies that lead to the direct as well as the improvement of the achievement of the National Team."