Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rasio kebutuhan dokter di Indonesia masih dibawah standar WHO. Sesuai dengan amanat Undang-undang, Kementerian Kesehatan berkomitmen memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia melalui Kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan yaitu kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis-dokter gigi spesialis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedure. Penelitian ini menggabungkan model implementasi kebijakan Edward III dan Van Meter Van Horn dengan menggunakan 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, karakteristik organisasi pelaksana, serta lingkungan politik, sosial dan ekonomi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Informan Penelitian terdiri dari ketua dan anggota tim kerja penyelenggaraan beasiswa PPDS-PPDGS, Pengelola IT Dinas Kesehatan provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei-Juni 2023. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Pada variabel ukuran dan tujuan Kebijakan bantuan biaya PDS-DGS telah jelas dan dapat diukur dan tertuang kedalam indikator kinerja kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Komunikasi kebijakan antar organisasi berjalan baik antara Direktorat penyediaan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan stakeholder lainnya melalui sosialisasi dan koordinasi secara rutin. Sumber daya dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS baik sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan telah dioptimalkan dengan baik oleh Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, namun untuk sumber daya fasilitas yaitu sistem informasi masih diperlukan pengembangan agar dapat digunakan secara optimal. Karakteristik organisasi pelaksana didukung dengan ketersediaan SOP penyelenggaraan kebijakan yang sudah lengkap dan pembagian wewenang antar organisasi yang sudah jelas. Pada variabel disposisi, komitmen pimpinan dan tim kerja dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS dengan melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan besarnya dukungan stakeholder terkait dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS.

---

The ratio of the need for doctors in Indonesia is still below the WHO standard. In accordance with the mandate of the law, the Ministry of Health is committed to meeting the needs of specialist doctors in all regions of Indonesia through a policy of assistance with the cost of education for specialist doctors or specialist dentists. This study aims to analyze the implementation of policies that have been implemented, namely the policy of educational assistance for specialist doctors-dental specialists. This research is a qualitative research by using a Rapid Assessment Procedure research design. This study combines the policy implementation model of Edward III and Van Meter Van Horn by using 6 variables, namely policy size and objectives, communication, resources, dispositions, characteristics of implementing organizations, as well as the political, social and economic environment. Data collection was carried out through in-depth interviews, document review and observation. The research informants consisted of the heads and members of the PPDS-PPDGS working team members, IT managers at the Riau, East Nusa Tenggara, Maluku and South Sulawesi Provinces Health Offices. The research was conducted from May-June 2023. The research results show that the policy implementation has been going well, but there are still a number of things that still need to be improved. The size and objective variables of the PDS-DGS cost assistance policy are clear and can be measured and are contained in the performance indicators for the Directorate of Health Workforce Provision activities contained in the Strategic Plan of the Ministry of Health. Inter-organizational policy communication runs well between the Directorate for the provision of health workers, the Provincial Health Office and other stakeholders through regular outreach and coordination. The resources in implementing the PDS-DGS financial assistance policy, both human resources, budget, and authority, have been well optimized by the Directorate for Provision of Health Personnel, but for facility resources, namely the information system, development is still needed so that it can be used optimally. The characteristics of implementing organizations are supported by the availability of complete policy implementation SOPs and a clear division of authority between organizations. In the disposition variable, the commitment of the leadership and the work team in implementing the PDS-DGS financial assistance policy by carrying out tasks according to their respective roles and responsibilities. The economic, social and political environment variables show the amount of support from relevant stakeholders in the implementation of the PDS-DGS financial assistance policy."

"[Instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit adalah bagian dari rumah sakit yang memberikan layanan terdepan. Di Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang sudah terdapat IGD berdasarkan SK Direktur Utama Rumah Sakit yang menetapkan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, visi dan misi, dan prosedur tetap pelayanan gawat darurat. IGD RSMH Palembang dikepalai oleh seorang dokter spesialis bedah urologi dibantu oleh dua orang kepala ruangan.Standar pelayanan di IGD sudah menerapkan standar layanan sesuai dengan standar akreditasi KARS 2012. IGD keberadaannya di rumah sakit diatur oleh Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD. Kepemenkes ini mengatur tentang standarisasi pelayanan gawat darurat di rumah sakit, dalam Kepmenkes tersebutdiatur standar organisasi, sumber daya manusia, pelayanan, kelengkapan sarana prasarana di IGD. Di RSMH Palembang telah dilaksanakan dokter spesialis jaga on site di IGD sejak 30 Januari 2014 sebagai tindak lanjut Kepmenkes RI tersebut. Sejak dilaksanakan kebijakan dokter spesialis jaga on site di IGD masih dijumpai kepatuhan para dokter masih belum optimal dan walaupun mutu layananan semakin membaik sejalan dengan telah terakreditasi paripurna rumah sakit versi KARS 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dokter spesialis jaga on site di IGD sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sesuai dengan Kepmenkes. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan. Informan yang diwawancarai adalah jajaran Direktur RSMH Palembang, Ketua Komite Medik, Kabag. Keuangan, Kepala ruangan IGD dan para dokter spesialis. Penilaian hasil wawancara menggunakan kerangka fikir model implementasi kebijakan George Edward III dengan variabelsumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur organisasi.Dari hasil penelitian ini didapatkan implementasi kebijakan dokter spesialis jaga on site belum berjalan dengan baik, disebabkan karena faktor komunikasi, disposisi dan struktur organisasi belum berjalan baik dan masih banyak perlu dukungan sumber daya. Usulan yang diberikan adalah penambahan dan kompetensi tenaga sesuai standar, revisi SOP, penyediaan media komunikasi, perbaikan fasilitas,meningkatkan koordinasi dan fungsi pengawasan secara berkala, advokasi ke Kemenkes RI.;Emergency department (ED) is a part of hospital which giving advanced services. In dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang hospital already own an emergency department based on SK director of the hospital whom establishes the organizational structure, duties and responsibilities, vision and mission, and standard operating procedures emergency services. ED RSMH Palembang is lead by a specialist urology and assisted by two heads of the room. Standard service of ED has implementing service standards according to accreditation standards KARS 2012. ED in the hospital arranged Indonesian health minister No. 865/Menkes/SK/IX/2009 about ED standards. The head of health minister regulates the standardization of emergency services at the hospital, which managing standard organizations, human resources, services, completeness infrastructure in ED. RSMH Palembang has been implemented specialist doctors duty on site in the ER since January, 30th 2014 as a follow-up of the head of the Indonesian health minister. Ever since implemented a policy specialist on duty in the ER site still found the compliance of the doctors are still not optimal and although the quality of service has improved in line with acreditation hospital KARS version 2012. This research aims to determine how the implementation of policy specialists doctors on site in the ER has been implemented in accordance with the expected goals in accordance with the head of health minister. Research done with qualitative method by performing in-depth interviews on informants. Informants interviewed are RSMH Palembang board of directors, chairman of the medical committee, chief financial officer, head of the ED room and specialist doctors. Assessment interview results are using logical framework policy implementation model George Edward III with variable resources, communications, disposition and organizational structure. From the results of this study, the implementation of policy specialist doctorson site guard has not run well, due to the communication factor, disposition and organizational structure has not been going well and much needed resource support. The given proposal is the addition of appropriate power and competence standards, the revised SOP, provision of communication media, improvement of facilities,improving the coordination and monitoring functions regularly, advocacy to the head of the Indonesian health minister, Emergency department (ED) is a part of hospital which giving advancedservices. In dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang hospital already own anemergency department based on SK director of the hospital whom establishes theorganizational structure, duties and responsibilities, vision and mission, and standardoperating procedures emergency services. ED RSMH Palembang is lead by aspecialist urology and assisted by two heads of the room. Standard service of ED hasimplementing service standards according to accreditation standards KARS 2012.ED in the hospital arranged Indonesian health minister No.865/Menkes/SK/IX/2009 about ED standards. The head of health minister regulatesthe standardization of emergency services at the hospital, which managing standardorganizations, human resources, services, completeness infrastructure in ED. RSMHPalembang has been implemented specialist doctors duty on site in the ER sinceJanuary, 30th 2014 as a follow-up of the head of the Indonesian health minister. Eversince implemented a policy specialist on duty in the ER site still found thecompliance of the doctors are still not optimal and although the quality of service hasimproved in line with acreditation hospital KARS version 2012.This research aims to determine how the implementation of policy specialistsdoctors on site in the ER has been implemented in accordance with the expectedgoals in accordance with the head of health minister. Research done with qualitativemethod by performing in-depth interviews on informants. Informants interviewed areRSMH Palembang board of directors, chairman of the medical committee, chieffinancial officer, head of the ED room and specialist doctors. Assessment interviewresults are using logical framework policy implementation model George Edward IIIwith variable resources, communications, disposition and organizational structure.From the results of this study, the implementation of policy specialist doctorson site guard has not run well, due to the communication factor, disposition andorganizational structure has not been going well and much needed resource support.The given proposal is the addition of appropriate power and competence standards,the revised SOP, provision of communication media, improvement of facilities,improving the coordination and monitoring functions regularly, advocacy to the headof the Indonesian health minister]"

"Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 29 menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR sesuai sertifikat kompetensi yang dimiliki. STR berlaku lima (5) tahun. Jika sampai masa berlaku STR habis dokter atau dokter gigi tidak melakukan registrasi ulang, akan kehilangan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran. Sanksi bagi yang menjalankan praktik dengan sengaja tanpa STR dan surat ijin adalah denda maksimal Rp 100 juta ( pasal 75). Hasil pencapaian registrasi ulang belum 100%. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan dan analisis untuk menyusun rekomendasi (analysis of policy dan analysis for policy) registrasi ulang dokter dan dokter gigi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk analisis data digunakan model content analisis diolah dengan pendekatan model Patton Savicky dengan kriteria boulton disajikan berdasarkan analysis of policy dan analisis for policy sebagai rekomendasi. Hasil penelitian menemukan bahwa dokter dan dokter gigi kurang bersedia melakukan registrasi ulang karena : alur sertifikasi kompetensi untuk persyaratan registrasi ulang terlalu panjang, pemenuhan persyaratan terlalu sulit, pengisian borang borang terlalu banyak, pengumpulan SKP untuk memperoleh sertifikat kompetensi bagi registrasi ulang kurang menilai kompetensi (skill) lebih untuk menilai administrasi, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi membutuhkan biaya dan hanya untuk peningkatan pengetahuan (knowledge) bukan untuk meningkatkan keterampilan (skill), proses penerbitan sertifikat kompetensi dan STR ulang menjadi terlalu lama.Kesimpulannya, implementasi kebijakan registrasi ulang dokter dan dokter gigi kurang efektif pelaksanaannya karena dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri, upaya dokter atau dokter gigi, institusi yang melaksanakan kebijakan serta kondisi lingkungan. Peneliti menyarankan agar mengembangkan sistem registrasi, meningkatkan komitmen, meningkatkan otoritas KKI, meningkatkan resources, meningkatkan pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan dan stakeholder agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

---

According to the Law Number 29 in 2004 article 29 States that every doctors and dentists who conduct medical practices in Indonesia must have a certificate of competence in accordance STR owned .STR is expired after five (5) years. If until the expiration date of STR, doctor and dentist do not apply for the re-registration, so doctors or dentists will loss their authority to conduct medical practices. The consequence for doctors and dentists who running practice without STR and licence intentionally is a fine of up to Rp 100 million (article 75). The achievements of re-registration have not been 100% yet.

This study aimed to analysis the policy and analysis to make recomendations for reregistration policy of doctors and dentists in Indonesia. This study used qualitative approach and for data analysis using the content analysis model, prepared by "Patton Savicky model approach with Boulton criteria based on the analysis of policy and analysis for policy as a recommendation.

The study has found that doctors and dentists are less willingness to be registered as the competencies certification flow for the reregistration are too long, too difficult STR making requirements, too many forms must be fulfilled, the SKP activity colllecting to have competence certificate for the reregistration is not to assess the competencies (skills) but to assess the administration, education and training organized by professional organizations to expensive and only for knowledge increase, not for the skills the,and the waiting time for STR publishing is too long. To sum up, the implementation of the re-registration policies of doctors and dentists have not performed well because it was influenced by the re-registration policy and efforts of the doctors and dentists and institutions in implementing the policy and environmental circumstance.

Researchers suggests to develop a registration system, to increase the commitment, to improve KKI authority, increase resources, to increase the understanding and agreement on goals and stakeholders in order to improve the guidance and supervision"

"Jumlah populasi individu berkebutuhan khusus di Indonesia semakin meningkat seiring dengan waktu. Individu berkebutuhan khusus (IBK) dapat memiliki berbagai keterbatasan seperti keterbatasan dalam kemampuan intelektual dan fisik, gangguan kondisi jiwa, dan juga masalah medis yang kompleks sehingga membuat populasi ini semakin rentan mengalami gangguan kesehatan mulut dan membutuhkan akses serta pelayanan perawatan kesehatan gigi dan mulut. Dokter gigi Indonesia yang memiliki spesialisasi dan kemampuan di bidang perawatan gigi dan mulut IBK masih langka sehingga besar kemungkinan bahwa perawatan gigi dan mulut pasien IBK dilakukan oleh dokter gigi umum atau spesialis. Namun sampai saat ini, tidak ditemukan data mengenai pelayanan kedokteran gigi bagi IBK oleh dokter gigi Indonesia dan bagaimana pengetahuan dan persepsi dokter gigi Indonesia dalam melakukan special needs dentistry/special care dentistry (SND/SCD). Studi ini merupakan penelitian dengan desain potong lintang dan deskriptif analitik menggunakan kuesioner yang telah diadaptasi lintas budaya ke dalam Bahasa Indonesia. Hasil uji reliabilitas dan validitas kuesioner ini adalah baik (acceptable). Sebanyak 250 responden yang merupakan dokter gigi dan dokter gigi spesialis berpartisipasi dalam penelitian ini. Hanya 26,4% responden yang memiliki persepsi yang baik mengenai SND/SCD dan mayoritas (70%) responden tidak melakukan SND/SCD. Meskipun demikian, persepsi responden terhadap pasien SND/SCD pada penelitian ini dominan positif kecuali pada kelompok pasien penyakit menular. Persepsi responden juga dominan nyaman, kecuali pada kelompok pasien dengan penyakit menular dan masalah psikologis atau perilaku. Tidak terdapat hubungan antara persepsi SND/SCD dengan karakteristik demografi, namun terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara komponen SND/SCD dalam pendidikan dokter gigi dengan persepsi dan kemampuan dalam SND/SCD. Selain itu, terdapat perbedaan perasaan dan kenyamanan terhadap perawatan pasien SND/SCD antara dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mengenai SND/SCD pada responden dokter gigi DKI Jakarta belum baik namun responden cenderung memiliki persepsi yang positif dan nyaman kepada pasien SND/SCD.

---

Population of special needs individuals in Indonesia is steadily increasing. Special needs individuals may have various disabilities such as physical and intelectual disabilities, mental health and complex medical problems which made this population more prone to oral health problems and requires access to oral health care services. Indonesian dentists who have specialization and ability in special needs dentistry/special care dentistry (SND/SCD) are rare thus there is a high chance that general dentists or other specialist dentists perform the oral health care to special needs individuals. Currently, data on SND/SCD in Indonesia and Indonesian dentists’ knowledge and perception towards SND/SCD are lacking. This study was a cross-sectional and analytical descriptive study using a questionnaire which has been cross-adapted into Indonesian language. Reliability and validity tests were performed and yielded accetable scores. A total of 250 respondents which consisted of dentists and specialist dentists participated in this study. This study found that only 26.4% respondents had good perception in SND/SCD and 70% of respondents did not practice SND/SCD. Nevertheless, respondents’ perception towards groups of special needs patients were mostly positive except on the group of patients with infectious disease and respondents were mostly comfortable in treating special needs patients except in group of patients with infectious disease and psychological or behavioral problems. There was no correlation between SND/SCD perception and demographical characteristics. However, there were statistically significant correlations between SND/SCD component in undergraduate dental training with the perception and ability in SND/SCD. Moreover, there were significant correlations between dentists and specialist dentists towards treatment in special needs patients. In conclusion, the respondents in this study had poor perception in SND/SCD although there were tendecies of positive and comfortable perception towards special needs patients."

"

Jumlah populasi individu berkebutuhan khusus di Indonesia semakin meningkat seiring dengan waktu. Individu berkebutuhan khusus (IBK) dapat memiliki berbagai keterbatasan seperti keterbatasan dalam kemampuan intelektual dan fisik, gangguan kondisi jiwa, dan juga masalah medis yang kompleks sehingga membuat populasi ini semakin rentan mengalami gangguan kesehatan mulut dan membutuhkan akses serta pelayanan perawatan kesehatan gigi dan mulut. Dokter gigi Indonesia yang memiliki spesialisasi dan kemampuan di bidang perawatan gigi dan mulut IBK masih langka sehingga besar kemungkinan bahwa perawatan gigi dan mulut pasien IBK dilakukan oleh dokter gigi umum atau spesialis. Namun sampai saat ini, tidak ditemukan data mengenai pelayanan kedokteran gigi bagi IBK oleh dokter gigi Indonesia dan bagaimana pengetahuan dan persepsi dokter gigi Indonesia dalam melakukan special needs dentistry/special care dentistry (SND/SCD). Studi ini merupakan penelitian dengan desain potong lintang dan deskriptif analitik menggunakan kuesioner yang telah diadaptasi lintas budaya ke dalam Bahasa Indonesia. Hasil uji reliabilitas dan validitas kuesioner ini adalah baik (acceptable). Sebanyak 250 responden yang merupakan dokter gigi dan dokter gigi spesialis berpartisipasi dalam penelitian ini. Hanya 26,4% responden yang memiliki persepsi yang baik mengenai SND/SCD dan mayoritas (70%) responden tidak melakukan SND/SCD. Meskipun demikian, persepsi responden terhadap pasien SND/SCD pada penelitian ini dominan positif kecuali pada kelompok pasien penyakit menular. Persepsi responden juga dominan nyaman, kecuali pada kelompok pasien dengan penyakit menular dan masalah psikologis atau perilaku. Tidak terdapat hubungan antara persepsi SND/SCD dengan karakteristik demografi, namun terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara komponen SND/SCD dalam pendidikan dokter gigi dengan persepsi dan kemampuan dalam SND/SCD. Selain itu, terdapat perbedaan perasaan dan kenyamanan terhadap perawatan pasien SND/SCD antara dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mengenai SND/SCD pada responden dokter gigi DKI Jakarta belum baik namun responden cenderung memiliki persepsi yang positif dan nyaman kepada pasien SND/SCD.

---

Population of special needs individuals in Indonesia is steadily increasing. Special needs individuals may have various disabilities such as physical and intelectual disabilities, mental health and complex medical problems which made this population more prone to oral health problems and requires access to oral health care services. Indonesian dentists who have specialization and ability in special needs dentistry/special care dentistry (SND/SCD) are rare thus there is a high chance that general dentists or other specialist dentists perform the oral health care to special needs individuals. Currently, data on SND/SCD in Indonesia and Indonesian dentists’ knowledge and perception towards SND/SCD are lacking. This study was a cross-sectional and analytical descriptive study using a questionnaire which has been cross-adapted into Indonesian language. Reliability and validity tests were performed and yielded accetable scores. A total of 250 respondents which consisted of dentists and specialist dentists participated in this study. This study found that only 26.4% respondents had good perception in SND/SCD and 70% of respondents did not practice SND/SCD. Nevertheless, respondents’ perception towards groups of special needs patients were mostly positive except on the group of patients with infectious disease and respondents were mostly comfortable in treating special needs patients except in group of patients with infectious disease and psychological or behavioral problems. There was no correlation between SND/SCD perception and demographical characteristics. However, there were statistically significant correlations between SND/SCD component in undergraduate dental training with the perception and ability in SND/SCD. Moreover, there were significant correlations between dentists and specialist dentists towards treatment in special needs patients. In conclusion, the respondents in this study had poor perception in SND/SCD although there were tendecies of positive and comfortable perception towards special needs patients.

"

"Skripsi ini membahas tentang kewenangan dan kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia dengan mengamati apa yang terjadi di klinik Indonesia Sports Medicine Centre. Antusiasme masyarakat akan olahraga sangat besar akan tetapi karena ketidaktahuan akan olahraga memunculkan potensi terjadinya cedera, sehingga muncul dokter spesialis kedokteran olahraga sebagai jawaban. Karena dokter spesialis kedokteran olahraga masih baru mengakibatkan masyarakat termasuk peneliti sebagai mahasiswa hukum mempertanyakan bagaimana kewenangan dan kompetensi dari dokter spesialis kedokteran olahraga. Kesimpulan dari skripsi ini kewenangan dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Praktik Kedokteran dan kompetensi utamanya adalah mengobati orang yang sakit karena aktifitas olahraga dan mengobati orang yang sakit dengan metodeolahraga. Dokter dan Klinik bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang timbul kepada pasien hal ini dapat dilihat pada pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Saran dari skripsi ini adalah pihak Konsil KedokteranIndonesia bersama Kolegium Kedokteran Olahraga sesegera mungkin mengesahkan rancangan standar kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga agar dokter spesialis kedokteran olahraga di Indonesia memiliki legalitas yang jelas terhadap Standar Profesi Medik yang dokter spesialis kedokteran olahraga gunakan guna melindungi kepentingan para dokter juga jika sewaktu-waktu ada tuntutan atau gugatan hukum.

---

This thesis examines the authority and competence of sports medicine specialists in Indonesia by observing what is happening at the Indonesia Sports Medicine Center.”The enthusiasm of the community for sports is very large, but because of their ignorance of sports, there is potential

for injury, so that sports medicine specialist appears as the answer. Because sports medicine specialists are still new, people, including researchers as law students, question the authority and competence of sports medicine specialists. The conclusion of this thesis is that the

authority of sports medicine specialists in Indonesia is based on Article 35 of the Medical Practice Law and their main competences are to treat people who are sick due to sports activities and treat people who are sick with sports methods. Doctors and Clinics are responsible if there is a loss incurred to patients, this can be seen in article 58 paragraph (1) of the Health Law that everyone has the right to claim compensation for someone, health workers, and / or health providers who cause losses due to errors. or negligence in the health services it receives. The suggestion from this thesis is that the Indonesian Medical Council together with the Sports Medicine College as soon as possible ratify the draft standard of competency for sports medicine specialists so that sports medicine specialists in Indonesia have clear legality

against the Medical Professional Standards that sports medicine specialists use to protect the interests of doctors as well. if at any time there is a lawsuit."

"Kepatuhan Dokter Spesialis Terhadap Implementasi Clinical pathway Pada Lima Area Prioritas di RSUP SanglahPembimbing: Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDTesis ini membahas implementasi clinical pathway pada lima area prioritas yang telah ditetapkan oleh RSUP Sanglah. Rumah sakit ditantang untuk terus meningkatkan pelayanan dengan penekanan pada kendali mutu dan kendali biaya agar dapat tetap menjaga keberlangsungan pelayanan sebagai industri kesehatan di wilayahnya. Dengan perbaikan mutu layanan dan efisiensi, rumah sakit dapat memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan rumah sakit, terutama dalam pelaksanaan skema Sistem Jaminan Sosial Nasional.Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang dengan pendekatan mixed method kuantitatif dan kualitatif . Data dikumpulkan secara concurrent embedded.Hasil penelitian mengungkap adanya kepatuhan dokter spesialis dalam implementasi clinical pathway pada lima area prioritas di RSUP Sanglah yang dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan SOP. Faktor-faktor tersebut mampu membuat para dokter spesialis merasa memiliki dan menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi yang berkelanjutan guna mempertahankan dan memperbaiki hasil terbaik yang telah dicapai.

---

Specialist Doctors rsquo Compliancy in the Implementation of the Clinical Pathway in Five Priority Areas at Sanglah HospitalAdvisor Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDThis thesis discusses the implementation of the clinical pathway in five priority areas established by Sanglah General Hospital. Hospitals are challenged to continue improving its services while emphasizing quality and cost control in order to ensure the continuity of the health industry in the region. Improvement in service quality and efficiency will assist hospitals in providing the most effective health services for the community while increasing hospital rsquo s income, especially essential in the era of the national social security system.This research used a cross sectional design with mixed method approach quantitative and qualitative . Data were collected with the concurrent embedded method.

The results suggest the compliance of specialist doctor in the implementation of clinical pathway of five priority areas in Sanglah General Hospital were influenced by factors of communication, resources, disposition and SOP. These factors provided the specialists with a sense of belonging and ownership of the policy. Continuous monitoring and evaluation, as well as ongoing socialization needs to be continued and expanded to maintain and improve the satisfactory results that have been achieved."

"Sistem manajemen kinerja merupakan proses sitematis yang memiliki ruang lingkup sangat luas mulai dari proses input, proses, output dan outcome untuk mencapai tujuan organisasi. Dokter spesialis merupakan SDM yang sangat sentral dalam rumah sakit. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui implementasi analisis manajemen kinerja dokter spesialis di RSUP Dr.Kariadi Semarang.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini input; perencanaan, rekrutmen, kredensial, pembinaan, pengembangan, imbal jasa, kelengkapan pedoman panduan klinis dan sarana prasarana sudah berjalan, program kerja, target kinerja dan tindak lanjut belum berjalan. Proses; kepatuhan terhadap pedoman pelayanan klinis belum baik. Output; pengukuran, evaluasi kinerja dan umpan balik belum berjalan. Kesimpulan implementasisis manajemen kinerja dokter spesialis di RSUP Dr.Kariadi belum berjalan secara terpadu dan berkesinambugan. Saran untuk melaksanakan system manajemen kinerja secara benar dan konsisten.

---

Performance management system is a systematic process that has a very wide field of an organization including input, process, output and outcomes to achieve organizational goals. Specialists are the major of human resource in hospital. This study aims to determine the implementation of performance management system analytics of specialist at Dr.Kariadi Hospital Semarang. This study is descriptive qualitative research design.

The results of this study consist of input include planning, recruitment, credentials, training, development, reward, guidance of medical care and complete infrastructure is already running. Work programs and targets have not been running.Process; adherence to guidance of medical yet either. Output; measurement, performance evaluation and feedback mechanism are not running well.

Conclusion; the implementation of performance management systems of specialists at Dr.Kariadi Hospital have not been integrated and sustainable.The suggestion is to organize performance management system of specialists correctly and consistently at Dr.Kariadi Hospital."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan biaya peningkatan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menelaah data sekunder. Peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi perhatian semua pihak dalam memasuki era globalisasi ini. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan bebas, salah satunya adalah bantuan dalam bidang pendidikan karena pendidikan memegang peranan yang sangat penting dimana semakin tinggi  pendidikan yang dimiliki maka semakin tinggi pula kualitas dan daya saing sumber daya manusia tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintah daerah menjalankan perannya dalam mendukung pemerataan pendidikan khususnya dalam memberikan kesempatan warganya mengeyam pendidikan tinggi menerbitkan kebijakan bantuan biaya peningkatan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu pada tahun 2016 yang tertuang kedalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2016. Selama 3 tahun ini, dari tahun 2016-2018, pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan biaya peningkatan pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan  antara lain dalam pendataan dan penyaluran bantuan.

---

The purpose of this study was to find out the implementation of the policy of cost assistance to increase education for students from disadvantaged families in DKI Jakarta. This research uses descriptive qualitative research by examining secondary data. Improving the quality of human resources is of concern to all parties in entering this era of globalization. Support from various parties is needed by the Indonesian people in facing free competition, one of which is assistance in the field of education because education plays a very important role where the higher the education they have, the higher the quality and competitiveness of these human resources. The DKI Jakarta Provincial Government as one of the regional governments has played its role in supporting education equality especially in providing opportunities for citizens to have higher education issuing policies to provide cost assistance to increase education for students from poor families in 2016 as stipulated in the Regulation of Governor of DKI Jakarta Province Number 133 of 2016 During these 3 years, from 2016-2018, the implementation of the policy of providing cost assistance to increase education  faced several obstacles, among others in data collection and distribution of aid."

"Latar Belakang: Kepercayaan diri individu dapat dilihat melalui aspek psikososial yang memiliki ketergantungan besar terhadap penampilan dentofasial. Perawatan restorasi gigi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepercayaan diri individu. Sistem adhesif adalah material yang dapat menyatukan dua permukaan yang berbeda, dalam hal ini permukaan gigi dan bahan restorasi. Pemahaman yang tepat dalam penggunaan sistem adhesif sangat krusial dalam keberhasilan perawatan restorasi gigi. Penggunaan adhesif sudah umum di kalangan dokter gigi yang di Indonesia, tetapi belum ditemukan penelitian yang mengevaluasi pemahaman dokter gigi di IKORGI Cabang Jakarta Pusat terhadap penggunaan sistem adhesif. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dokter gigi mengenai penggunaan sistem adhesif saat prosedur restoratif dan hubungannya terhadap rentang tahun kelulusan, sumber informasi, dan lokasi selama kerja praktik. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain studi potong lintang (cross-sectional). Dilakukan secara daring dengan menggunakan google form selama November 2022 – Januari 2023. Hasil: Responden penelitian didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan dengan rentang waktu kelulusan 0-5 tahun sejak tahun kelulusan. Pemahaman responden mengenai sistem adhesif sudah cukup baik, dilihat dari skor maksimum responden adalah 4,25. Responden penelitian ini mayoritas paham terhadap protokol, tetapi menyesuaikan dengan ketersediaan produk adhesif dan isolasi gigi yang ada di tempat kerja praktik. Kesimpulan: Pemahaman dokter gigi di IKORGI cabang Jakarta Pusat sudah baik, meskipun masih ditemukan perbedaan bermakna antara beberapa variabel penelitian.

---

Background: An Individual’s confidence can be seen through psychosocial aspects that have a large dependency on their dentofacial appearance. Dental restoration treatment has a positive impact on improving an individual’s self-confidence. An adhesive system is a material that bonds two different surfaces, which in this case the tooth surface and the restoration material. Proper understanding of the use of adhesive systems is crucial to the success of dental restoration treatment. Adhesives systems is common among dentists in Indonesia, but no research has been found that evaluates the knowledge of dentists in IKORGI Branch of Central Jakarta on the use of adhesive systems. Objective: Aims of this study to determine dentists' understanding of the use of adhesive systems during restorative procedures and its relationship to the range of years of graduation, sources of information, and location during practical work. Methods: This research is a descriptive study with a cross-sectional study design. It was executed online using “google form” during November 2022 - January 2023. Results: The research respondents were dominated by female respondents with a range of 0-5 years since graduation. The respondents understood the adhesive system quite well, as seen from the maximum score of the respondents was 4.25. Most respondents in this study understood the protocol but adjusted to the availability of adhesive products and dental insulation in the practical workplace. Conclusion: The understanding of dentists in the Central Jakarta branch of IKORGI is good, although there are some significant differences between the research variables studied."