Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli tanah dengan menggunakan akta jual beli tanah atas objek yang telah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli tanah dengan pihak lain sehingga menimbulkan kerugian dari pembeli pertama yang kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan akta jual beli tanah yang objeknya sudah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli pihak lain dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif khususnya mengenai perjanjian dan keabsahan jual beli tanah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang di dukung dengan data primer berupa wawancara. Hasil analisis (1) Akta Jual Beli tanah yang objek terikat dengan PPJB pihak lain tetap sah dan mengikat para pihak apabila pembeli merupakan pembeli beritikad baik, dan pihak dalam PPJB belum memenuhi persyaratan berpindahnya hak yuridis atas tanah, yaitu pelunasan, dan penguasaan fisik atas tanah tersebut dan (2) pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta ini merupakan pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi oleh hukum. Pembeli beritikad baik ini berhak menuntut pemenuhan prestasi dan mendaftarkan dirinya sebagai pemilik tanah dengan didahului dengan pembuatan akta jual beli tanah yang sah di hadapan PPAT.

---

This research is motivated by the implementation of land sale and purchase by using a land sale and purchase deed on objects that have been bound by a land sale and purchase binding agreement with other party, resulting to a material damage to the first buyer that ended up suing the seller to the district court. The subject matter of this research is the validity of the deed of sale and purchase of land whose object has been bound by a binding agreement of sale and purchase of other parties and legal protection for good faith buyers who are harmed. The research method is normative juridical, especially regarding agreements and the validity of land sale and purchase. The type of data used is secondary data supported by primary data in a form of interview. The results of the analysis (1) The Sale and Purchase Deed of land whose object is bound by another party's PPJB remains valid and binding on the parties if the buyer is a good faith buyer, and the party in the sale and purchase binding agreement has not fulfilled the requirements for the transfer of juridical rights to land, namely payment, and physical control of the land. and (2) the injured party in making this deed is a good faith buyer who must be protected by law. This good faith buyer has the right to demand the fulfillment of performance and register himself as the owner of the land preceded by the making of a valid land sale and purchase deed before a land deed officer"

"Jual beli tanah di Indonesia seharusnya tidak dilakukan dengan hanya berdasarkan bukti pembayaran berupa kwitasi, melainkan harus dilakukan dengan prinsip dan tata cara jual beli tanah yang berlaku. Jual beli tanah dalam hukum pertanahan nasional mengacu pada asas terang, tunai dan riil. Terang artinya dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang. Namun, tak jarang ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat, jual beli tanah terhadap tanah yang sudah bersertipikat sekalipun dilakukan dengan hanya membuat secarik kertas tanda terima / kwitansi yang dibuat di bawah tangan tidak di hadapan Pejabat. Beberapa contoh jual beli hanya berdasarkan kwitansi terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 964 PK/Pdt/2018 tertanggal 16 Januari 2019, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2538 K/Pdt/2020 tertanggal 20 Oktober 2020, Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/Pdt/2017 tanggal 24 Mei 2017, Putusan Mahkamah Agung RI No. 755 K/Pdt/2022 tertanggal 28 Maret 2022, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2433 K/Pdt/2017 tertanggal 5 Maret 2018, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2354 K/Pdt/2018 tertanggal 22 November 2018. Penelitian akan menganalisis jual beli hanya berdasarkan kwitansi ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, syarat keabsahan jual beli tanah di Indonesia masih terdapat perbedaan penilaian oleh Majelis Hakim yaitu terdapat putusan yang menyatakan jual beli berdasarkan kwitansi saja sah, dan ada yang menyatakan jual beli berdasarkan kwitansi saja tidak memenuhi syarat formil jual beli tanah, sehingga jual beli tidak sah

---

Sale and purchase of land in Indonesia should not be carried out solely on the basis of proof of payment in the form of a receipt, but must be carried out according to the principles and procedures for buying and selling land that apply. The sale and purchase of land in the national land law refers to the principle of clear and cash. Clear means made before an authorized official. However, it is not uncommon to find in social life, the sale and purchase of land even that land has been certified is carried out by simply making a piece of receipt / receipt made privately containing information that payment has been received for the purchase of a plot of land. Several example of buying and selling based only on receipts are contained in Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 964 PK/Pdt/2018 dated 16 Januari 2019, No. 2538 K/Pdt/2020 dated 20 Oktober 2020, No. 312 K/Pdt/2017 dated 24 Mei 2017, No. 755 K/Pdt/2022 dated 28 Maret 2022, No. 2433 K/Pdt/2017 dated 5 Maret 2018, and No. 2354 K/Pdt/2018 dated 22 November 2018. This research method uses normative juridical research methods using secondary data from books and statutory regulations. Based on the research results, there are still differences in the requirements by the judges for the validity of land sales and purchases in Indonesia, namely that there are decisions that state that sales and purchases based on receipts only are valid, and there are those that state that sales and purchases based on receipts do not meet the formal requirements for land sales and purchases, so the sale and purchase invalid."

"Tanah merupakan suatu bagian yang penting bagi kehidupan manusia, tanah-tanah ini harus didaftarkan untuk mendapat validasi kepemilikan yaitu, melalui sistem pendaftaran tanah yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal pendaftaran tanah sering ditemukan kesalahan pada administrasi yang dapat menyebabkan sertipikat hak atas tanah menjadi cacat administrasi, hak ini biasanya berujung menjadi sengketa pertanahan seperti dalam kasus ini Ny. IF melawan PT. X dimana PT. X menjual bidang tanah yang Ny. IF sedang lakukan upaya hukum di Pengadilan, sejalan dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam tesis ini yaitu Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli dari Objek Tanah Yang Masih Dalam Upaya Hukum. Penelitian ini menganalisis pertimbangan Kantor Badan Pertanahan dalam menerbitkan kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan saat masih ada sengketa dan juga meneliti tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli dari objek tanah yang masih bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian diagnostik dan preskriptif. Pengumpulan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa studi literatur dan wawancara sebagai bahan pendukung. Data yang sudah ada akan dianalisis secara kualitatif, dan bentuk hasil penelitian ini bersifat deskriptifanalitis. Hasil dari penelitian, yakni atas penerbitan kembali sertifikat yang telah dibatalkan juga adanya perbuatan hukum jual-beli atas tanah tersebut ternyata sah adanya, dikarenakan telah terdapat putusan terdahulu yang menyatakan Ny. IF Ne Bis In Idem yang artinya atas keluarnya putusan tersebut atas objek tanah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum. Oleh Karena itu Pertanggung Jawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli tidak memenuhi unsur untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

---

The land is a crucial aspect of human existence; this land must be registered to get ownership validation, which is done through a land registration system facilitated by the Land Office. Administrative faults are frequently discovered in land registration, causing the certificate of land rights to become administratively faulty; this right usually results in a land dispute, as in Mrs. IF's case against PT. X, where PT. X sold the plot of land for which Mrs. IF is currently pursuing legal action in court, in line with the problem raised by the author in this thesis; It is Responsibilities of the Land Deed Officer in the Sale and Purchase Deed of Disputed Land Objects. This study analyzed some concerns of the Land Agency Office in re-issuing the Right to Build Certificate while there is still a disagreement and the obligation of the Land Deed Official in creating the Sale and Purchase Deed of land objects that are still in dispute. This study used a juridicalnormative research method with a diagnostic and prescriptive typology of research. Secondary data types were collected using primary, secondary, and tertiary legal documents in literature reviews and interviews as supporting materials. Existing data will be qualitatively examined, and the research's findings will take the form of descriptiveanalytical reports. Based on the findings, the re-issuance of a canceled certificate, as well as a legal act of purchasing and selling land, were both lawful due to a previous ruling saying that Mrs. IF Ne Bis In Idem, which indicates that legal remedies are no longer available following the issuing of the decision on land objects. Therefore PPAT's Liability for the Sale and Purchase Deed does not meet the elements to be able to be held accountable both administratively, civilly, and criminally."

"

Masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan di Indonesia serta lambannya proses sertifikasi tanah menjadi latar belakang dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para aktor pelaksana dituntut untuk melaksanan PTSL secara profesional yang mengacu pada ketentuan hukum maupun teknis sehingga tidak terjadi praktik maladministrasi. Hal tersebut menjadi alasan  dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PTSL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori dari Edwards III (1980) dengan pendekatan post-positivist  dan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi capaian, pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, secara keseluruhan program PTSL di Kota Jakarta Utara belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya penyuluhan intensif dari Kantor Pertanahan, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dan fasilitas dalam menunjang pelaksanaan PTSL, serta terdapat kekosongan hukum perihal peraturan teknis  pembiayaan persiapan pelaksanaan program PTSL. Peneliti juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program PTSL yaitu faktor kepemimpinan faktor sosial ekonomi masyarakat. 

---

The large number of land parcels that have not yet been registered and mapped in Indonesia and the slow process of land certification is the background for the establishment of a complete systematic land registration program (PTSL). The actors involved in this program are required to implement PTSL professionally which refers to legal and technical provisions so that there is no practice of maladministration, thus being the reasons for this research that aims to analyze the implementation of the PTSL program and the factors that influence it at the Land Office of North Jakarta in 2018. This research refers to the theory from Edwards III (1980) with a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the research show that in terms of achievement, the implementation of the PTSL program in 2018 at the Land Office of North Jakarta City successfully achieved the set target. However, overall the PTSL program in North Jakarta City has not been implemented properly due to several constraints such as lack of intensive counselling from the Land Office the quantity of human resources and facilities are still lacking in supporting the PTSL implementation, and there is a legal vacuum regarding technical regulations that regulate the financing of preparation for implementing PTSL programs. The researcher also found other factors that influence the implementation of the PTSL program, namely the leadership factors and the socio-economic factors of the community.

 

"

"Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menyusun program besar transformasi digital, salah satunya melalui kebijakan sertipikat tanah elektronik.[1] Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan ini, diperlukan skema dan infrastruktur pendukung digitalisasi sertipikat tanah. [2] Namun kebijakan tersebut mendapatkan kritikan dari masyarakat. Pemerintah dianggap belum memiliki kesiapan dalam memasuki era digitalisasi sertipikat tanah.[3] Terdapat sejumlah permasalah yang harus dibenahi dalam rangka menyiapkan pelaksanaan program ini. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pendaftaran tanah secara elektronik. Selain itu untuk menguraikan akar permasalahan penerapan pendaftaran tanah secara elektronik di negara lain yang menjadi pembelajaran bagi penerapannya di Indonesia. Untuk mengidentifikasi prospek penerapan dan permasalahan kebijakan ini berdasarkan pembelajaran (lessons learned) dari negara lain. Tipologi penelitian menggunakan metode preskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan study kepustakaan dan wawancara (kualitatif). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat potensi permasalahan dan hambatan penerapan sertipikat elektronik di Indonesia dari segi kesiapan sistem, kelengkapan data dan SDM. Hal ini dapat menghambat penerapan digitalisasi pendaftaran tanah.

---

The government through the Ministry of ATR/BPN has compiled a major digital transformation program, one of which is through the electronic land certificate policy. To realize the implementation of this policy, a scheme and infrastructure to support the digitization of land certificates are needed. However, this policy has received criticism from the public. The government is considered not yet ready to enter the era of digitizing land certificates. There are a number of problems that must be addressed in order to prepare for the implementation of this program. The purpose of writing this thesis is to identify the policy of the Ministry of ATR/BPN in conducting electronic land registration. In addition, to describe the root cause of the application of electronic land registration in other countries which is a lesson for its application in Indonesia. To identify the implementation prospects and problems of this policy based on lessons learned from other countries. Typology of research using prescriptive analysis method, data collection is done by literature study and interviews (qualitative). The data collected was analyzed qualitatively by combining library research with field research. Based on the results of the study, it was concluded that there are potential problems and obstacles to the application of electronic certificates in Indonesia in terms of system readiness, completeness of data and human resources. This can hinder the implementation of digitizing land registration."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur dan saksama. Dalam praktik pembuatan akta oleh Notaris, banyak ditemukan pelanggaran dimana Notaris tidak mengindahkan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seperti halnya akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Euis Komala, S.H., dimana sebelum dibuatnya akta, Notaris tidak melakukan prosedur pengecekan sertipikat tanah yang ternyata berada dalam sengketa, akibatnya pembeli mengalami kerugian materiil. Permasalahan yang diangkat adalah akibat dari kelalaian Notaris yang tidak melakukan pengecekan sertipikat tanah yang ternyata sudah beralih kepada pihak laindan pertanggungjawaban Notaris atas kelalaianya yang mengakibatkan kerugian sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat dilanjutkan menjadi Akta Jual Beli. Tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitisdengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Akibat dari kelalaian Notaris yang tidak melakukan pengecekan sertipikat tanah yang ternyata sudah beralih kepada pihak lain membuat pengikatan jual beli tidak dapat dilanjutkan menjadi akta jual beli karena objek jual beli sudah bukan lagi milik penjual. Pertanggungjawaban Notaris atas kelalaianya tidak melakukan pengecekan sertipikat tanah yang mengakibatkan kerugian, dapat dimintai pertanggungjawaban secara administatif, kode etik, perdata maupun pidana. Notaris dalam menjalankan kewajibannya dituntut harus selalu teliti dalam memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh penghadap dan berpegang teguh pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

---

Notary in carrying out their positions must be carried out trustworthy, honest and thorough. In the practice of making a notarial deed, many are found to violate the Notary public not heeding their purchase in the Notary Position Act. Like inviting a Bind of Deed of Sale and Purchase made by Notary Euis Komala, S.H., before the deed was made, the Notary did not carry out the procedure of checking the land certificate which turned out to be in dispute, as a result the buyer suffered a material loss. The problem raised is the result of the negligence of the Notary who did not check the certificate of land which turned out to have been transferred to another party and the Notarys liability for negligence resulting in a loss so that the Agreement on Binding of the Sale and Purchase could not be continued to be a Deed of Sale. This study uses a normative juridical type of research that is analytical descriptive by using secondary data as the main source of data obtained through library research. As a result of the negligence of the Notary who does not check the land certificate which turns out to have been transferred to another party, the binding of the sale and purchase cannot proceed to the sale and purchase deed because the object of sale and purchase no longer belongs to the seller and the Notarys liability for negligence does not check the land certificate resulting in losses, can be held accountable administratively, code of ethics, civil or criminal. In carrying out its obligations, the notary must always be careful in verifying the truth of the data provided by the taper and holding fast to Article 16 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli yang memiliki nomor akta dengan penambahan huruf dibelakangnya dan tanggung jawab dari PPAT terhadap akta yang dibuatnya apabila mengalami kecacatan. Penilitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap akta yang mempunyai penambahan huruf pada nomornya, untuk menyatakan bahwa akta tersebut sah atau tidak, harus dilihat dari penyebab penambahan tersebut; dan PPAT harus bertanggung jawab sesuai perundang-undangan.

---

This thesis discusses the validity of the Sale and Purchase Agreements that have numbers behind the deed with the addition of the letter and the responsibility of PPAT deed made when the experience of disability. This research is to use normative juridical analysis method. The study states that every deed that has the addition of the letters on the number, to declare that the deed is legitimate or not, to be seen of the causes of the increase; and shall be responsible in accordance PPAT legislation."

"Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertipikat. Salah satu perbuatan hukum untuk memperoleh hak atas tanah adalah dengan jual beli, dimana bukti peralihan hak yang dapat digunakan untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan adalah Akta Jual Beli AJB yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . Ada kalanya sebelum dibuat AJB, terlebih dahulu dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah PPJB sebagai perjanjian pendahuluan. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/Pdt/2010/PT.DKI, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding didasari dengan alasan hukum bahwa Pembanding dinilai telah mempunyai alas hak yang kuat dan benar atas objek sengketa berdasarkan Akta PPJB Nomor 02 tanggal 09 Februari 2007 yang telah dibayar lunas. Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif normatif, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pokok permasalahan yang diangkat adalah kekuatan hukum PPJB tersebut, perlindungan hukum terhadap pembeli, serta analisis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/Pdt/2010/PT.DKI.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kekuatan hukum dari PPJB tersebut telah menandakan sahnya jual beli karena telah terjadi penyerahan secara yuridis dan telah dilakukan pembayaran baik sebagian maupun secara lunas, namun hanya mengikat para pihak dalam perjanjian saja. Selain itu menurut penulis, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seharusnya yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertipikat. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah alangkah baiknya apabila Indonesia memiliki peraturan yang jelas terkait dengan PPJB, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik ataupun sengketa antara para pihak yang terjadi karenanya. Kata Kunci:Jual Beli Tanah, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Sertifikat Hak Atas Tanah

---

Ownership of land rights must be proved by certificate. One of legal actions to obtain land rights is by buying and selling, where evidence of transfer of rights that can be used to ownership transition process in the Land Office is the Sale and Purchase Deed issued by the Land Deed Officer. Sometimes before Sale and Purchase Deed is created, Conditional Sale and Purchase of Land Agreement is first created as a preliminary agreement. At the Jakarta High Court Verdict Number 307 Pdt 2010 PT.DKI, the Panel of Judges granted the petition of appeal based on the legal grounds that the Appellant was judged to have true entitled on the object of dispute by Conditional Sale and Purchase of Land Agreement Deed Number 02 dated February 9, 2007 which has been paid off. In this thesis, the author uses descriptive normative research methods, which describes the rules and regulations related to the issues to be studied.The conclusion of this study is the legal force of the Conditional Sale and Purchase of Land Agreement has marked the legitimate of buying and selling because the transfer has occured judicially and the payment has been made in part or in full, but only binding on the parties to the agreement. Also according to the author, the Court of Appeal is less precise in applying the law in accordance with the legislation in force, in which certificate should be the proof of land ownership. The advice can be given by the author is it would be nice if Indonesia has clear rules relating to the Conditional Sale and Purchase of Land Agreement, that could minimize the occurrence of conflict or dispute between the parties that happened because of it. Keyword Sale and Purchase of Land, Sale and Purchase Agreement, Land certificate."

"[Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di dalam kasus terkait dengan jual beli tanah. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya. Di dalam skripsi ini, dianalisis satu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari analisis terhadap putusan tersebut, diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkait transaksi tanah telah berkembang untuk mengatasi kebuntuan dalam hal syarat-syarat dilakukannya jual beli belum terpenuhi. Pengikatan jual beli ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah syarat-syarat sahnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, hal-hal yang mengakibatkan suatu pihak dinyatakan melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli dianggap tidak sah menurut hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum,dikaitkan dengan putusan Nomor 412/ Pdt.G /2013/PN.JKT.PST

---

This study aims at looking into The Sale and Purchase Binding Agreement legality related to the land sale transaction. It is discovered that the Sale and Purchase Agreement on land transactions has been developing in the society to overcome the clogged in terms of the condition that the requirements of the sale transaction have not been fulfilled. This preliminary sale and purchase agreement is meant to be as a preceding agreement of the primary intention of all parties to conduct the process of land sale and purchase if the required requirements for that purpose have been fulfilled. Based on those matters, the problems that will be observed in this thesis are conditions of a legally binding land preliminary sale and purchase agreement, the factors that cause a breach of land preliminary sale and purchase agreement, and lawful protection for the party in loss if the land preliminary sale and purchase agreement is deemed to be not legally binding and therefore null and void, related to the Decision Number 412/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.

, This study aims at looking into The Sale and Purchase Binding Agreement legality related to the land sale transaction. It is discovered that the Sale and Purchase Agreement on land transactions has been developing in the society to overcome the clogged in terms of the condition that the requirements of the sale transaction have not been fulfilled. This preliminary sale and purchase agreement is meant to be as a preceding agreement of the primary intention of all parties to conduct the process of land sale and purchase if the required requirements for that purpose have been fulfilled. Based on those matters, the problems that will be observed in this thesis are conditions of a legally binding land preliminary sale and purchase agreement, the factors that cause a breach of land preliminary sale and purchase agreement, and lawful protection for the party in loss if the land preliminary sale and purchase agreement is deemed to be not legally binding and therefore null and void, related to the Decision Number 412/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.

]"

"Peraturan yang berlaku dalam jual beli tanah yang objeknya berstatus Letter C adalah berdasarkan Hukum Tanah Nasional, yang dimana dianggap telah terjadi peralihan hak atas tanah dengan dilakukannya syarat terang dan tunai. Sehingga apabila proses jual beli baru didasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli, belum terjadi peralihan hak atas tanah dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum dan putusan hakim terkait peralihan tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan pembeli tanah yang berstatus Letter C berdasarkan Akta Autentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris yang telah dibayar lunas dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 538 K/Pdt/2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan melakukan studi kepustakaan untuk mengolah data sekunder secara kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam melakukan pencatatan peralihan hak atas jual beli tanah yang belum bersertipikat harus dilakukan proses pendaftaran tanah terlebih dahulu melalui Kantor Kelurahan dan Kantor Pertanahan setempat berdasarkan kewenangannya masing-masing. Pembeli yang beritikad baik dalam melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernyataan yang diberikan oleh penjual terkait kebenaran data objek jual beli dan segala pengurusan lainnya hingga dapat dilakukannya penandatanganan Akta Jual Beli.

---

The regulations that apply in the sale and purchase of land whose object has Letter C status are based on the National Land Law, which is considered to have occured a transfer of land rights by carrying out clear and cash conditions. Therefore, if the buying and selling process is based on a sale and purchase binding agreement, there has not been a transfer of land rights from the seller to the buyer. The problem raised in this research are legal considerations and judge’s decisions regarding land transfers based on the Sale and Purchase Binding Agreement and the legal protection that should be obtained by the land buyer with Letter C status based on the Authentic Deed of the Notary Sale and Purchase Binding Agreement which has been fully paid in the case of Supreme Court Decision Number 538 K/Pdt/2022. The method used in this research is doctrinal by conducting literature studies to process secondary data qualitatively. From this research, it was found that in recording the transfer of rights to the sale and purchase of land that has not been certified, the land registration process must be carried out first through the District Office and Local Land Office based on their respective authorities. A buyer who has good faith in entering into the Sale and Purchase Binding Agreement has the right to obtain legal protection for statements given by the seller regarding the validity of the data on the object of sale and purchase and all other arrangements until the signing of the Deed of Sale and Purchase can be carried out."