Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah kerusuhan suporter sepak bola dalam tragedi Kanjuruhan melebihi dari sekedar urusan sepak bola. Tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebabkan dilakukanlah suatu proses collaborative governance dalam mengatasi masalah kerusuhan suporter sepak bola di Kanjuruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam mengatasi masalah kerusuhan suporter sepak bola pada peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11 (sebelas) sub dimensi collaborative governance terdapat 7 (tujuh) sub dimensi collaborative governance yang sudah terpenuhi, dan terdapat 4 (empat) sub dimensi collaborative governance yang belum terpenuhi pada penerapan collaborative governance dalam mengatasi tragedi Kanjuruhan. Sub dimensi collaborative governance yang sudah terpenuhi yaitu: Multiple Actor, Common Goals, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Knowledge Management. Sedangkan, sub dimensi collaborative governance yang belum terpenuhi yaitu: Consensus Building, Preliminary Rules, Accountability, dan Discourse and Practice. Penerapan sub dimensi tersebut telah membantu mengungkapkan fakta dan memberikan solusi terhadap tragedi Kanjuruhan. Langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti fakta yang telah terungkap melalui kesadaran dan komitmen seluruh pihak untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dan menjalankan prinsip good governance dalam transformasi sepak bola Indonesia sehingga permasalahan tragedi Kanjuruhan dapat terselesaikan.

---

The problem of football fans riot in the Kanjuruhan tragedy is more than just football. The Kanjuruhan tragedy is a human tragedy that cannot be resolved only by the Indonesian Football Association (PSSI) causing a collaborative governance process to be carried out in overcoming the problem of football supporter riots in Kanjuruhan. The purpose of this research is to analyze the implementation of collaborative governance in overcoming the problem of football fan riots at the Malang Kanjuruhan Stadium incident. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection techniques used in-depth interviews and literature studies. The results showed that of the 11 (eleven) collaborative governance sub dimensions, there were 7 (seven) collaborative governance sub dimensions which had been fulfilled, and there were 4 (four) collaborative governance sub dimensions which had not been fulfilled in the application of collaborative governance in overcoming the Kanjuruhan tragedy. The sub dimensions of collaborative governance that have been fulfilled are: Multiple Actors, Common Goals, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Knowledge Management. Meanwhile, the sub dimensions of collaborative governance that have not been fulfilled are: Consensus Building, Preliminary Rules, Accountability, and Discourse and Practice. The application of these sub dimensions has helped reveal facts and provide solutions to the Kanjuruhan tragedy. The next step is to follow up on the facts that have been revealed through the awareness and commitment of all parties to uphold the value of sportsmanship and implement the principles of good governance in the transformation of Indonesian football so the problem of Kanjuruhan tragedy can be resolved."

"Penelitian ini membahas tentang pola yang terbentuk pada saat pelanggaran dilakukan oleh suporter serta pola pengendalian sosial yang dilakukan oleh agen agen pengendali sosial terhadap pelanggaran oleh suporter. Subjek pada penelitian ini adalah suporter Liga 1 selama tahun 2017-2019 dan agen pengendali sosial yang terlibat dalam pengamanan pertandingan, dalam tiga waktu. Tahun penelitian yang dipilih adalah 2017-2019. Tahun tersebut dipilih berdasarkan kembali bergulirnya Liga 1 yang sebelumnya dibekukan oleh FIFA. Selama tahun 2017-2019, ditemukan berbagai pola yang merujuk dari faktor-faktor terkait. Menggunakan metode penelitian secara kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini menekankan pada pencarian data melalui media yang menghasilkan data kuantitatif dan wawancara mendalam menghasilkan data kualitatif, terhadap subjek penelitian. Analisis didasarkan pada teknik summative content analysis serta digunakannya program SPSS, untuk melihat hubungan antar temuan data. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah, terbentuknya berbagai pola pelanggaran dan pengendalian, yang berasal dari berbagai faktor pemicu. Faktor pemicu pelanggaran yang didasarkan pada keterikatan individu dengan kelompok, didasarkan pada teori tingkah laku kolektif dan identitas sosial. Sedangkan pola pengendalian yang berhubungan dengan setiap pelanggaran, dianalisis menggunakan teori pengendalian sosial serta konsep reaksi sosial.

---

This study discusses the patterns that are formed when violations are committed by supporters and patterns of social control by social control agents for violations by supporters. The subjects in this study were Liga 1 supporters during 2017-2019 and social control agents involved in securing the match, in three times. The research year chosen is 2017-2019. That year was chosen based on the re rolling of League 1 which was previously banned by FIFA. Using qualitative and quantitative research methods, this research emphasizes data search through media that produces quantitative data and in depth interviews produce qualitative data, on the research subjects. The analysis is based on summative content analysis techniques and the SPSS program be used, to see the relationship between data findings. The results obtained from this study are the formation of various patterns of violation and control, which are derived from various triggering factors. The trigger factors for violations are based on the attachment of individuals to groups, based on theories of collective behavior and social identity. While the control patterns associated with each violation, analyzed using social control theory and the concept of social reaction.

"

"Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas.Keberhasilan dalam menciptakan SDM yang berkualitas sangat dipengaruhi olehketersediaan guru berkualitas dan terdistribusi secara merata, namun saat ini masihbanyak sekolah yang kekurangan guru hingga akhirnya dapat berdampak pada kualitasbelajar siswa. Salah satu Kabupaten yang kekurangan guru dan distribusi gurunya tidakmerata adalah Kabupaten Malang, untuk itu tata kelola guru terkait penyediaan danpemerataan guru menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian iniadalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tata kelola guru pada tingkat SekolahDasar khususnya terkait dengan penyediaan dan pemerataan guru, serta mengidentifikasifaktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian inimerupakan penelitian post positivis, dengan analisis menggunakan Model ImplementasiKebijakan Grindle. Data diperoleh melalui wawancana dan studi literatur. Hasilnyaadalah kebijakan tata kelola guru dalam rangka penyediaan dan pemerataan guru tingkatSekolah Dasar di Kabupaten Malang masih belum berjalan secara efektif dan efisien.Outcome kebijakan, yaitu meningkatnya kualitas peserta didik juga belum tercapai.Dilihat dari faktor konten kebijakan, tingkat perubahan yang diharapkan, letakpengambilan keputusan dan sumber daya belum terpenuhi dan berjalan dengan baik.Sedangkan pada faktor konteks implementasi, sudah terdapat strategi aktor yang terlibat,dukungan rezim yang berkuasa dan tingkat daya tanggap, namun belum optimal danresponnya cenderung lambat. Selain faktor tersebut terdapat faktor lain yangmempengaruhi implementasi yaitu kebijakan pemerintah lainnya

---

Education is an important factor to achieve quality of human resources. The quality of

human resources is strongly influenced by the availability of quality and equitable

teachers. However there are still many schools that shortage of teachers so that it can

effect the student learning quality. One of the districts that lack of teachers and having

anequal distribution of teachers is Malang District, for this reason teacher governance

related to the provision dan distribution of teachers is very important to do. This study is

post-positivist research, and the analysis uses the Grindle Policy Implementation Model.

This study aims to analyze the implementation of teacher governance policies at the

primary school level, particularly in providing teachers and equal teacher distribution,

and to identify the factors that influence the policy implementation. Data collection

through interviews and literature study. The results show that teacher governance policies

in order to provide teachers equally are not carry out effectively and efficiently. The

policy outcome, the increase of student quality, has not been achieved. In the policy

content factor, extent of change visioned, site of decition making, and resources

committed have not been fulfilled and running well. Meanwhile, in the context of

implementation, the are already strategies of actors involved, the support of ruling regime

and responsiveness of the actor, however, it is not optimal and slow. In addition, there are

others factors, such as other government policy that actually influence the policy

implementation"

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit MRT di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta adalah teori governance, teori kolaborasi, dan teori collaborative governance. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post positivist untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi collaborative governance dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi 4 dimensi berdasarkan Teori Model Collaborative Governance sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash, yaitu adanya kemacetan dan ketimpangan sumber daya serta kemampuan sebagai kondisi awal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance, desain institusional seperti tertuang dalam Kepgub Nomor 1655 tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk hubungan collaborative governance; 3 Gaya kepemimpinan dari pemimpin formal maupun informal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance; serta 4 Proses kolaboratif yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT. MRT Jakarta, dan pemerintah Jepang melalui JICA sebagai bentuk hubungan collaborative governance.

---

ABSTRACTThis study aims to analyse collaborative governance in developing MRT in DKI Jakarta. The theories that are used in this study include governance, collaboration, and collaborative governance theories. This study uses post positivist approach to identify and assess which causes the application of collaborative governance in this MRT development in DKI Jakarta. Documented data were collected through in depth interviews and paperworks. The result of this study shows that collaborative governance in the development of MRT in DKI Jakarta has complied the all four dimentions based on Collaborative Governance Model theory as stated by Ansell and Gash, which are 1 there is congestion and inequality of resources and capabilities as the initial conditions that affect the relationship of collaborative governance, 2 institutional design as set Governor Decree No. 1655 of 2014 which provides legitimacy for collaborative governance relations, 3 leadership style that affects collaborative governance relations, and 4 collaborative process that occur between the central government, local government, PT. MRT Jakarta, and the Japanese government through JICA as a form of collaborative governance relations. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini secara khusus menggambarkan BPKP dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berkerjasama dalam menerapkan SPIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan badan pemerintah dan non pemerintah. Teori yang digunakan adalah collaborative governance. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan SPIP memenuhi tiga dimensi dari tujuh dimensi collaborative governance, yaitu initiative, formality dan duration.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of Government Internal Control System (SPIP). This research specifically describes the Central of Indonesia’s National Government Internal Auditor (BPKP) and BPKP’s representatives of DKI Jakarta Province (Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta) collaboration in implementing Government Internal Control System (SPIP). The theory used in this research is collaborative governance. The post-positivist approach is used in this research, and data collection methods include in-depth interview and document/ literature study. The results show that in the implementation of Government Internal Control System (SPIP) has met three out of the seven dimensions for collaborative governance namely initiative, formality and duration."

"ABSTRAKKekayaan negara merupakan salah satu hal krusial yang wajib dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah di seluruh dunia memiliki jumlah aset yang sangat besar bila dilihat dari segi kuantitas dan nilai bila dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh lembaga apapun dalam negara tersebut. Berbagai bentuk kerja sama antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai bentuk respon pemerintah dalam kegiatan menyelesaikan masalah publik. Bentuk kerjasama tersebut yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun swasta diartikan sebagai collaborative goevernance. Direktorat Jenderal Kekayan Negara DJKN sebagai salah satu fokus yang dibahas dalam penelitian ini memiliki beberapa masalah dalam siklus pengelolaan barang milik negara. Dalam penyelesaian masalah tersebut apakah DJKN menggunakan metode collaborative governance. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan collaborative governance dalam pengelolaan kekayaan negara, barang milik negara tahun 2015-2018 di DJKN Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori kolaborasi, governance, dan collaborative governance. Dengan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara. Hasil dari penelitian ini yaitu menujukan bahwa DJKN dalam melakukan pengelolaan kekayaan negara telah melakukan collaborative governance.

---

ABSTRACT<>br>State assets become one of the crucial things that must be managed properly by the government. This is because governments around the world have an enormous amount of assets compared to each country and compared with the wealth owned by the country.Numerous types of cooperation have been undertaken among governmental stakeholders as response for public related matters. Such collaboration, involving the government, society, non government organizations, and corporations, is classified as a collaborative governance. As the focus of the study, we cover the Directorate General of State Assets Management rsquo s Direktorat Jenderal Kekayaan Negara henceforth referred as DJKN apparent problems on managing the state assets. The use of collaborative governance by the Directorate is put under question. Therefore, this study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the state assets management in 2015 2018 by DJKN of the Ministry of Finance. The study utilizes the theory of collaboration, governance, and collaborative governance, under the post positivist methods. Furthermore, the study gathers data through interviews and state documents analysis. Findings suggest that DJKN has indeed been using collaborative governance in managing state assets."

"Dalam teks terjemahan berita, kasus dimana teks sasaran memiliki format yang berbeda dengan teks sumber merupakan hal yang sering terjadi. Perubahan ini memungkinan penerjemah untuk frame artikel berita untuk memengaruhi persepsi pembaca sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi framing dalam teks terjemahan berita yang ditulis dari Bahasa Indonesia ke Inggris dengan menggunakan berita tragedi Stadion Kanjuruhan sebagai sampelnya. Analisis ini kemudian mengeidentifikasi isu apa yang ditekankan atau dikurangi penekanannya dalam teks sasaran melalui framing. Penelitian ini akan menggunakan strategi framing di teks terjemahan berita dari Mona Baker. Beberapa studi sebelumnya telah menyimpulkan bahwa strategi Baker ini digunakan untuk menekankan nilai-nilai budaya tertentu dan mengecilkan yang lain. Namun, tulisan ini menyimpulkan bahwa strategi framing dalam menerjemahkan teks beita memiliki tujuan lain. Hal itu untuk memperbaiki citra pemerintah Indonesia pasca peristiwa tragis terssebut di mata pembaca sasasran. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa strategi apropiasi selektif merupakan strategi yang paling umum digunakan di teks-teks sampel.

---

In a news translation text, the case where a target text has a different format compared to the source is frequent. These changes allow translators to frame the article to affect the perception of target readers. This paper aims to analyse framing strategy in news translation texts from Indonesian to English by using reports about the Kanjuruhan Stadium Disaster as the sample. The analysis continues to identify which issues are emphasised or understated in the translated articles through framing. This research will use the framing strategy from Mona Baker in news translation texts as the framework to examine the news reports. Previous studies discovered that Baker's technique occurs to emphasise specific cultural values and understates the opposing. However, this paper concludes that the framing strategy in translating news texts serves an additional purpose. It is to refine the image of the Indonesian government after the tragic event in the eyes of the target readers. Moreover, this research also finds that the selective appropriation strategy is the most commonly used approach for these texts."

"Kehadiran pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah membawa dampak bagi sektor UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, dimana dengan adanya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat mendorong perubahan pada pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial-ekonomi. Akibat dari hal tersebut banyak sektor UMKM yang mengalami penutupan usaha karena tidak mampu mentransformasikan usaha mereka ke dalam ekosistem digital. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program JakPreneur dalam menangani urgensi untuk mendigitalisasikan UMKM. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dan faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance itu sendiri dengan menggunakan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin pada program JakPreneur untuk mendigitalisasikan UMKM telah memenuhi semua dimensi dari teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Dalam hal ini, program JakPreneur tidak hanya memfasilitasi proses digitalisasi UMKM, melainkan turut membina pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha mereka. Namun demikian, terdapat temuan peneliti yang menjadi hambatan, seperti adanya potensi miskomunikasi, sosialisasi program belum optimal, hingga tingkat penyerapan informasi dari pelaku UMKM yang tergolong rendah.

---

The presence of the Covid-19 pandemic has indirectly had an impact on the MSME sector throughout Indonesia. The DKI Jakarta Province is no exception, as the center of the Indonesian economy, where the policy of restricting people's movement space encourages changes in people's behavior patterns in carrying out socio-economic activities. As a result of this, many MSME sectors experienced business closures because they were unable to transform their businesses into a digital ecosystem. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government through the JakPreneur program in dealing with the urgency to digitize MSMEs. This study aims to analyze the collaborative process and the factors that influence collaborative governance itself by using the concept collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This study used post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results showed that the collaboration that exists in the JakPreneur program to digitize MSMEs has fulfilled all the dimensions of the theory proposed by Ansell & Gash (2008). In this case, the JakPreneur program not only facilitates the process of digitizing MSMEs, but also helps develop MSME actors to increase the added value of their businesses. However, there are research findings that become obstacles, such as the potential for miscommunication, program socialization is not optimal, also the level of absorption of information from MSME actors is relatively low."

"Artikel ini berfokus pada analisa peran Pemprov DKI Jakarta terhadap PT Persija Jaya Jakarta. Analisa ini untuk menjawab relasi yang terbentuk antara negara dengan klub terkait dengan masalah kekerasan kolektif yang sering melibatkan Jakmania. Pertanyaan yang akan diangkat adalah bagaimana politik pembinaan suporter sepak bola dari Pemprov DKI Jakarta terhadap PT Persija Jaya Jakarta pada tahun 2012 ndash; 2017? Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merujuk data primer berupa wawancara dan data skunder berupa dokumen tertulis. Kecenderungan relasi yang terjadi antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Persija Jaya Jakarta adalah bersifat mandat melalui aturan terkait CSR. Namun, hingga saat ini belum terdapat aturan CSR yang spesifik untuk memberikan mandat terkait pembinaan Jakmania. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu secara eksternal dari dinamika politik terkait pengelolaan industri sepak bola dan secara internal dari kemandirian dan kultur organisasi dari PT Persija Jaya Jakarta.

---

This article focuses on the analysis of Jakarta Provincial Government 39 s role towards PT Persija Jaya Jakarta. This analysis to answer the relation formed between the state and the club is related to the problem of collective violence that often involves Jakmania. The question that will be raised is how the politics of football fans development from the Jakarta Provincial Government to PT Persija Jaya Jakarta in 2012 2017 This article uses a qualitative approach by referring primary data in the form of interviews and secondary data in the form of written documents. The tendency of relations between Jakarta Provincial Government and PT Persija Jaya Jakarta is mandated through CSR related rules. However, until now there is no specific CSR rules to provide mandates related to Jakmania development program. This is due to two factors that are external to the political dynamics related to the management of the football industry and internally from the independence and organizational culture of PT Persija Jaya Jakarta."