Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT), pembangunan infrastruktur listrik belum terlaksana secara optimal. Selain sebagai provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah, pendanaan dari Pemerintah terbatas, serta ada terlalu banyak pihak dalam pembuatan dan implementasi kebijakan di Kawasan Perbatasan yang mengakibatkan perlunya koordinasi ekstra. Untuk itu riset ini diawali dengan mempertanyakan bagaimana kondisi pembangunan infrastruktur di sana. Ditemukan bahwa kondisinya belum optimal karena koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah sendiri masih belum berjalan baik, anggaran terbatas, dan tidak menarik bagi investor. Padahal ada keinginan, termasuk dari masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi lokal yang jelas membutuhkan stabilitas pasokan listrik. Menghadapi problematika tersebut, skema blended finance ditawarkan sebagai alternatif dengan perspektif collaborative governance sebagai dasar mengingat sudah pasti ada kolaborasi dalam menjalankan blended finance. Di samping mengkonstruksi skema yang dapat dijadikan alternatif tersebut, desain kolaborasi yang sesuai dengan sistem konteks blended finance juga dikonstruksi berdasarkan tiga teori collaborative governance, yaitu dari Donahue & Zeckhauser, Emerson & Nabatchi serta Ansell & Gash. Hasilnya, penelitian ini mengusulkan bahwa untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Perbatasan Darat, dapat digunakan skema blended finance untuk level usaha kecil yang terdiri dari dua tahapan, yaitu feasibility study dan joint venture. Skema ini kemudian direplikasi dan diagregasi untuk menarik dana katalis dengan skala yang lebih besar. Dalam skema ini, sejumlah hal yang harus diperhatikan adalah para pemangku kepentingan, jenis dan peran setiap investor, sumber dana dari publik atau swasta, instrumen pendanaan, serta jangka waktu kerjasamanya. Dalam menjalankan skema blended finance ini, kolaborasi dilakukan dengan memadukan ketiga model kolaborasi yang telah disebutkan. Para aktor kolaborasi harus memperhatikan sejumlah prasyarat serta pendorong yang akan mempengaruhi jalannya proses kolaborasi. Skema blended finance dan desain kolaborasi ini diharap dapat diaplikasikan dalam meningkatkan kerjasama di pemerintahan dan pihak terkait untuk mengakselerasi pembangunan di Kawasan Perbatasan Darat di NTT dan menjadi solusi ketika pembangunan terhambat karena permasalahan pendanaan.

---

At the border of Nusa Tenggara Timur (NTT), the development of electricity infrastructure has not been implemented optimally. Apart from being the province with the lowest electrification ratio, funding from the Government is limited, and there are too many parties in policy-making and its implementation at the border which results in the need for extra coordination. Therefore, this research begins by questioning the condition of infrastructure development there. It was found that conditions were not optimal because coordination and communication between government agencies themselves were still not running well, the budget was limited, and it was not attractive to investors. Whereas they, including the local community, desire to grow the local economy, which clearly requires a stable supply of electricity. Facing these problems, a blended finance scheme is offered as an alternative with a collaborative governance perspective as a basis considering that there is definitely collaboration in carrying out blended finance. In addition to constructing the alternative scheme, collaboration with blended finance as its system context is also constructed based on three collaborative governance theories, i.e. from Donahue & Zeckhauser, Emerson & Nabatchi, and Ansell & Gash. As a result, this study proposes that for infrastructure development at the border, a blended finance scheme can be used is in the small business level which consists of two stages, namely a feasibility study and a joint venture. This scheme is then replicated and aggregated to attract catalyst funds on a larger scale. In this scheme, a number of things that must be considered are the stakeholders, the type and role of each investor, sources of funds from the public or private sector, funding instruments, and the period of cooperation. In adopting this scheme, collaboration is carried out by combining the three collaboration models that have been mentioned. Collaborative actors must pay attention to a number of prerequisites and drivers that will affect the course of the collaboration process. It is hoped that this blended finance scheme and collaborative design can be implemented to increase cooperation in government and related parties to accelerate development at the border of NTT and become a solution when development is hampered due to funding problems."

"Proyek FEED (Front End Engineering Design) Pembangunan Booster Pump Station Batang Heavy Oil di Rokan Hilir, Riau yang dilaksanakan oleh PT Solusi Energy Nusantara merupakan bagian dari Proyek Strategi Nasional National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Praktik keinsinyuran ini adalah mensimulasikan perancangan dan analisis sebuah sistem tenaga listrik dengan menggunakan software engineering ETAP (Electrical Transient Analysis Power) power station 19.5. ETAP mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik dan online untuk pengelolaan data real-time dengan metode pendekatan studi aliran daya (load flow study). Metode pendekatan aliran daya yang akan digunakan dalam praktik keinsinyuran ini adalah metode Newton-Rhapson dengan faktor ketelitian 0,0001. Dari hasil analisis simulasi dan teori aliran daya, maka didapatkan nilai level tegangan dari peralatan listrik yang dihasilkan masih dalam batas yang diperbolehkan, yaitu ± 5%. Power supply dari PLN dengan hasil level tegangan, 20 kV Medium Voltage switchgear (100%); 6,6 kV Medium Voltage Switchgear (99,06%) dan 0,4 kV Low Voltage Switchgear (99,72%), sedangkan power supply dari EDG (Emergency Diesel Generator) diperoleh dengan hasil level tegangan 6,6 kV Medium Voltage switchgear (100%) dan 0,4 kV Low Voltage switchgear (99,3%). Praktik keinsinyuran dilaksanakan mulai dari pengumpulan data sampai dengan pembuatan laporan telah memenuhi aspek profesionalisme, KEI dan K3LL.

---

The FEED (Front End Engineering Design) Project for the Construction of the Batang Heavy Oil Booster Pump Station in Rokan Hilir, Riau implemented by PT Solusi Energy Nusantara is part of the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) National Strategy Project. This engineering practice is to simulate the design and analysis of an electrical power system using ETAP (Electrical Transient Analysis Power) power station 19.5 engineering software. ETAP is able to work offline for power simulation and online for real-time data management with the load flow study approach method. The power flow approach method that will be used in this engineering practice is the Newton-Rhapson method with an accuracy factor of 0.0001. From the results of simulation analysis and power flow theory, it is obtained that the voltage level value of the electrical equipment produced is still within the allowed limit, which is ± 5%. Power supply from PLN with voltage level results, 20 kV Medium Voltage switchgear (100%); 6.6 kV Medium Voltage Switchgear (99.06%) and 0.4 kV Low Voltage Switchgear (99.72%), while power supply from EDG (Emergency Diesel Generator) is obtained with voltage level results 6.6 kV Medium Voltage switchgear (100%) and 0.4 kV Low Voltage switchgear (99.3%). Engineering practices carried out from data collection to report writing have fulfilled aspects of professionalism, KEI and HSE.

"

"Listrik merupakan sebuah kebutuhan primer di zaman teknologi saat ini. Tak terkecuali di dalam dunia industri. Karena kebutuhan akan listrik yang memiliki ketahanan terhadap gangguan, maka diciptakanlah alat-alat yang mendukung hal tersebut agar system listrik tidak menganggu kegiatan produksi didunia industri.PT. Chevron Pacific Indonesia yang bergerak dibidang eksplorasi minyak bumi, sangat membutuhkan listrik dengan tingkat kehandalan yang tinggi. Pada tahun 2005, diadakan pembelian produk Static Transfer Switch (STS) untuk meningkatkan produksi minyak mereka. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi akan energy yang efisien dan tahan terhadap gangguan.Static Transfer Switch adalah sebuah alat elektronik yang dapat memindahkan secara cepat sumber tenaga listrik dari satu sumber ke sumber lainnya tanpa harus mematikan beban. Kecepatan waktu perpindahan dapat diartikan, jika satu sumber mati, maka STS mengalihkan sumber ke sumber cadangan dengan sangat cepat sehingga beban tidak dapat merasakan pengalihan tersebut. STS dapat melakukan transfer antara dua sumber dengan kecepatan kerja empat sampai 20 milidetik sehingga dapat digunakan untuk mengamankan beban dalam jumlah besar dan beberapa fasilitas lainnya dari gangguan singkat. Kedua buah sumber harus memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda, sehingga beban akan benar-benar tidak terganggu.

---

Electricity is a primary need in this era of technology, including in the industrial sector. Therefore, to fulfill the demand of reliable electricity against disturbance; there is a necessity to create electrical devices which are designed to meet the required standards in the industrial sector in order to keep the production running.

PT. Chevron Pacific Indonesia , a multinational energy company specifically specializes in the oil exploration, is one of the big industries in high needs. In 2005, this company applied the Static Transfer Switch (STS) so that the oil production would keep increasing. The STS is expected to be part of solution of efficient and resilient energy against disturbance.

Static Transfer Switch is an electronic device that functions to switch the supply of electricity instantly from one source to other source without having to deactivate the connected load. The switching is such a rapid-timing process that the load would not even affected. STS can deal a transfer between two sources within only 4 to 20 milliseconds. This allows STS to safely protect even the massive load and other components from brief disturbance. One of the requirements to make the STS work in full capacity is that the both sources must have similar characteristics so that the load will not be greatly affected."

"Pemanfaatan energi listrik semakin meningkat dari tahun ke tahun dan meluas aplikasinya, sehingga energi listrik kini menjadi energi penukar yang umum digunakan dalam berbagai bidang. Fenomena ini menyebabkan pembangkit-pembangkil bekerja dengan sistem interkoneksi untuk penyediaan kebutuhan listrik yang besar dengan keandalan tinggi.Dalam suatu sistem tenaga listrik dengan interkoneksi banyak pembangkit, masalah stabilitas dalam menyalurkan daya listrik sangat penting. Gangguan pada sistem tenaga listrik dapat menyebahkan gangguan stabilitas sistem secara keseluruhan. Gangguan yang sifatnya kecil biasanya dapat diatasi oleh sistem itu sendiri. Namun gangguan yang cukup besar dan atau terjadi dalam waktu cukup lama dapat menyebabkan sistem menjadi tidak stabil yang mengakibatkan daya listrik tidak dapat tersalurkan ke beban dan sistem dimatikan unluk keamanan.Tulisan ini membahas tentang perbaikan stabilitas sistem tenaga listrik dengan koordinasi metode pengkatuban cepat (fast valving) dan kendalt eksitasi pada pembangkit serempak yang-ter-interkoneksi dengan sistem. Dengan metode pengendalian terkoordinasi ini, pembangkit diharapkan dapat bertahan pada gangguan yang lebih panjang dan kembali ke stabilitasnya seperti keadaan sebelum gangguan sehingga sistem secara keseluruhan dapat kembali stabil.Pengendalian terkoordinasi dilakukan dengan mentup katub masukan secara cepat sehingga daya mekanik masukan sistem berkurang, dan mengatur eksitasi sehingga daerah akselerasi yang terbentuk berkurang dan sebaliknya daerah deselerasi menjadi bertambah, dan pembangkit dapat distabilkan kembali. Hasil dari koordinasi pengendalian ini adalah pembangkit yang kembali dapat distabilkan setelah melewati satu atau dua putaran tidak serempak."

"Indonesia merupakan negara berkembang yang kebijakan pemerintahnya berorientasi kepada pembangunan ekonomi. Tentunya pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan tanpa adanya pasokan energi yang memadai. Sampai saat ini, PLTU batubara mendominasi industri ketenagalistrikan Indonesia, terlebih lagi dengan ditetapkannya Kebijakan Energi Nasional Tahun 2015 yang menetapkan batubara tetap menjadi bahan bakar produksi listrik utama di Indonesia. Di sisi lain, pembakaran batubara memiliki efek yang berbahaya terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, Negara memberlakukan baku mutu emisi bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berada di bawah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008. Namun dengan kondisi saat ini, kelayakan baku mutu emisi yang berlaku dipertanyakan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini menguraikan baku mutu emisi bagi PLTU yang berlaku di Indonesia, dan pembahasannya di dalam proses peradilan Tata Usaha Negara, serta mengkaji kekurangan daripada baku mutu emisi yang berlaku dengan membandingkan dengan baku mutu emisi bagi PLTU di negara lain. Hasil dari penelitian adalah baku mutu emisi bagi PLTU yang berlaku saat ini sudah tidak layak untuk diterapkan dan perlu dilakukan revisi demi melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya kesehatan akibat emisi PLTU.

---

Indonesia is a developing nation in which its government policies are focused mainly on economic development. The economy itself cannot develop without sufficient energy supply. Until today, coal power plants dominate the energy industry in Indonesia, which is firmly stated in the goverment rsquo s National Energy Policy in 2015. Thus, to counter the effects of coal emissions, the State imposes emission standards for coal power plans which is regulated under Minister of Environment Law No. 21, 2008. But observing the air quality condition in Indonesia, the utility of the standard is under question. With the method of normative legal research, this paper describes the current emission standards for coal power plants in Indonesia, and its discussion in administrative legal courts and analyze the weakness of the standards by comparing the standards imposed in other countries. The result of this research is that the current standards is no longer feasible and must be revised in order to protect public health."

"Meningkatnya kemakmuran suatu wilayah, salah satunya ditandai dengan meningkatnya permintaan listrik karena sangat dibutuhkan masyarakat wilayah itu untuk menunjang aktivitas dan kenikmatan hidupnya. Untuk menghindari terjadinya pemadaman listrik (black out) karena kekurangan listrik (shortfall) maka perlu perencanaan pembangunan pembangkit listrik yang benar berdasarkan variabel konsumsi listrik tahun sebelumnya dan variabel yang menyebabkan perubahan pada permintaan listrik, misalnya harga listrik dan jumlah pelanggan.Metodologi penelitian ini menggunakan uji regresi panel data untuk 5 wilayah daerah Jawa-Bali yaitu Jakarta-Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali dalam perioda 1994-2002. Varabel terikat yang yang digunakan adalah konsumsi listrik, sedang variabel bebasnya adalah PDRB, pelanggan, harga listrik, jumlah pegawai PLN, dan panjang jaringan.Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien PDRB, jumlah pelanggan dan panjang jaringan mempunyai tanda positif terhadap permintaan listrik Jawa-Bali, sedangkan harga listrik dan jumlah pegawai mempunyai koefisien yang bertanda negatif terhadap permintaan listrik Jawa-Bali.Permintaan listrik Jawa-bali pada tahun 2015 akan mencapai 182.952 GWh yang berarti terjadi pertumbuhan sebesar 7,7 % per tahun pada perioda 2003-2015. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan listrik tersebut akan membutuhkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 23.999 MW. Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik adalah 15.749 - 19.499 juta dolar. Penambahan bahan bakar yang dibutuhkan sebesar 239,4 ton batubara dan 2,62 TCF. Emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar tersebut adalah sebagai berikut 2,46 juta PM, 1,45 juta SOx, 1,82-4,17 juta ton NOx, dan 171-182 juta CO2."

"ABSTRAKPertumbuhan jumlah industri yang pesat mengakibatkan peningkatan kebutuhan energi listrik. Tetapi, peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik belum diiringi dengan peningkatan keandalan suplai energi listrik. Banyak industri yang mengalami kerugian akibat gangguan suplai listrik.Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar biaya kerugian yang ditanggung industri akibat terputusnya suplai energi listrik, juga PLN sebagai pemberi jasa untuk suplai energi listrik pada konsumen. Hasil Kajian ini memperlihatkan, hasil kerugian biaya akibat gangguan terputusnya suplai listrik serta lamanya gangguan dan biaya pengadaan pencegahan terputusnya suplai yang ditanggung industri sebagai pelanggan.Jumlah kuesioner yang diterima 11 terdiri dari 15 pabrik, dimana industri ada yang mempunyai lebih dari satu pabrik. Hasil analisa kerugian biaya, kerugian tertinggi untuk per-lamanya gangguan adalah Rp 18.916,- per-kWh bagi Industri minuman. Sedangkan biaya per-gangguan adalah Rp 26.676,- per-kW untuk industri alat listrik dan elektronika, untuk biaya pencegahan adalah industri tekstil yaitu Rp 1.426.234.528; pertahun. Sedangkan PLN mengalami kerugian sebesar Rp 10,391 milliar pada tahun 1994 untuk Jakarta dan Jawa Barat.PLN sepatutnya meningkatkan keandalan pelayanan terhadap pelanggan karena melihat jumlah kerugian yang dialami oleh industri dan kerugian PLN akibat tidak terjualnya kWh karena terputusnya suplai listrik.

---

ABSTRACTA rapid industrial growth leads to increase in electrical energy demands. However, the increase in satisfying electrical requirements is not incorporated with the increase in the excellent electric energy supply. Many industries suffered from electrical supply disruption.This study aim at knowing the amount of financial loss borne to the industry owing to the halt of electric power supply, also PLAN as the service supplier for electric power to consumer. Result of this study shows that the financial are loss owing due to the disruption of electric supply, and duration of halt and is cost of avoiding the supply halt are borne to industry as the subscribe customer.Total questionnaires received are 11 comprising 15 factories. The result of loss analysis of highest cost; metal product industry, is Rp 26.676,- per-kWh per halt. Halt duration for electrical and electronic product industry is Rp 18.916,- per-kWh and avoiding cost for textile industry is Rp 1.425.234.528,- per year . Whereas PLN lost Rp 10.391 million in 1994 for Jakarta and West Java area.It suggested that PLN should improve its better service to the customers owing .to the amount of loss due to unsalable kWh because of electric supply halts."