Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komedi merupakan pilihan hiburan populer yang memiliki banyak penggemar. Selain menghibur, komedi juga rentan dengan masalah ketersinggungan. Komedi sebagai seni pertunjukan yang objeknya bersifat universal sering kali membawakan topik-topik yang sensitif. Teori humor superior menjelaskan bahwa tawa muncul dari rasa superior terhadap objek komedi, sehingga objek komedi dipandang rendah. Namun komedian sering kali berlindung dengan pembenaran teori kognitifif komedi yang menyatakan bahwa dibutuhkan kesadaran bahwa komedi adalah pertunjukan hiburan, sehingga penampilan komedi hanya dapat dilihat dalam konteks tujuannya menghibur. Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara komedi sebagai hiburan dan validitas ketersinggungan sebagai respons terhadap komedi. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan tanggung jawab komedian terhadap komedinya. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa komedian bebas menampilkan komedi tentang apapun, jika hanya jika, komedian tersebut mampu bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang disebabkan komedinya. Komedian juga secara moral harus terbuka terhadap tanggapan yang diberikan terhadap komedinya.

---

Comedy is a popular entertainment that has a large fans. Besides being entertaining, comedy is also prone to the problem of offense. Comedy as a performing art with universal object often presents sensitive topics. The theory of superior humor explains that laughter arises from a sense of superiority of the object of comedy, so that the object of comedy is looked inferior. However, comedians often take refuge in the justification of the cognitive theory of comedy which states that it takes awareness that comedy is an entertainment, so that comedy performances can only be seen in the context of its purpose to entertain. This research trying to explain the relationship between comedy as entertainment and the validity of offending as a response to comedy. This research also tries to explain the comedian's responsibility towards his comedy. From the results of the analysis, it was found that comedians are free to present comedy about anything, as long as, the comedian is able to take responsibility for the consequences caused by his comedy. Comedians must also be morally open to the responses given to their comedies."

"Tanggung jawab moral merupakan salah satu dari prinsip etis profesi. Tanggung jawab moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan terhadapnya berdasarkan prinsip prinsip etis. Dari pengertian ini, ada dua aspek tanggung jawab moral, yakni menunjukkan diri sebagai seorang profesional yang bermutu dan berani menjawab persoalan persoalan yang muncul di dalamnya. Aspek pertama meliputi pengakuan diri sebagai pribadi yang bebas, sadar dan tahu apa yang akan dilakukan serta kecintaan pada pekerjaannya. Apek kedua, seorang profesional berani menanggung risiko dari perbuatannya. Esensi tanggung jawab ini juga berlaku bagi profesi akuntansi. Ini berarti, seorang akuntan menyadari diri sebagai orang bebas. Ia juga secara sadar akan prosedur prosedur pekerjaannya dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu seorang akuntan berani menanggung resiko dari perbuatannya. Singkatnya, tanggung jawab moral adalah kemampuan kaum profesional menggunakan kompetensi teknis dan kompetensi etis dalam menjalankan tugas tugasnya."

"Aristotle?s Ethics develops a complex theory of the qualities which make for a good human being and for several decades there has been intense discussion about whether Aristotle?s theory of voluntariness, outlined in the Ethics, actually delineates what modern thinkers would recognize as a theory of moral responsibility. Javier EchenÌ?ique presents a novel account of Aristotle?s discussion of voluntariness in the Ethics, arguing - against the interpretation by Arthur Adkins and that inspired by Peter Strawson - that he developed an original and compelling theory of moral responsibility and that this theory has contributed in important ways to our understanding of coercion, ignorance and violence. His study will be valuable for a wide range of readers interested in Aristotle and in ancient ethics more broadly"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas masalah tanggung jawab moral sebagai masalah bereksistensi manusia yang tersaji dalam roman karya Erich Kastner, Fabian. Die Geschichte eines Moralisten. Melalui penjabaran problem dan konflik yang dihadapi tokoh utama Jakob Fabian dalam menunjukkan idealisme kepedulian terhadap sesama, dibuktikan bahwa niat baik dan potensi saja belum cukup untuk mewujudkan eksistensi tanggung jawab moral. Tindakan nyata atau perbuatan merupakan inti dari nilai-nilai moral yang ada dalam diri setiap manusia. Kegagalan Jakob Fabian mewujudkan idealismenya bersumber pada masalah tersebut. Ia memiliki pemikiran mulia dan Kati nurani, namun selalu enggan mewujudkannya akibat terlalu terpaku pada trauma masa lalu ketika perang dan pesimisme menghadapi krisis moral yang tengah melanda masyarakat. Dari penggambaran kegagalan tokoh utama roman ini ditarik kesimpulan, bahwa sesungguhnya manusia harus senantiasa mawas diri dan memperbaiki pribadinya. Eksistensi tanggung jawab moral sebagai individu terletak pada keaktifan merealisasikan nilai-nilai moral dan akal budi. Sedangkan sebagai mahluk sosial, eksistensi manusia baru terwujud bila ia berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat, baik dengan cara berjuang menegakkan kebajikan maupun menunjukkan solidaritas kepada perjuangan yang dilakukan oleh orang lain. Masalah tanggung jawab moral yang disajikan Erich Kastner dalam roman ini merupakan refleksi dari keprihatinan kaum intelektual Jerman di era Republik Weimar terhadap masalah disorientasi yang meluas ketika itu. Mereka memperjuangkan konsep humanitas militans (kemanusiaan aktif) untuk mengingatkan masyarakat akan ancaman bahaya disorientasi dalam kehidupan.

---

"

"Etika merupakan bagian filsafat yang melipudi hidup baik, menjadi orang baik, berbuat baik dan menginginkan hal baik dalam hidup. Etika, sebagaimana metode filsafat, mengandung permusyawaratan dan argumen eksplisit untuk membenarkan tindakan tertentu (etika praktis). Juga membahas asas-asas yang mengatur karakter manusia ideal atau kode etik profesi tertentu (etika normatif). Etika adalah pedoman berbuat sesuatu dengan alasan tertentu. Alasan tersebut sesuai dengan niat tertentu dan pembenarannya. Etika penting karena masyarakat selalu berubah, sehingga kita harus dapat memilih dan menyadari kemajemukan (norma) yang ada (filsafat praksiologik). Jadi etika juga adalah alasan untuk memilih nilai yang benar di tengah belantara norma (filsafat moral). Perbedaan etika dengan moralitas, bahwa moralitas adalah pandangan tentang kebaikan/kebenaran dalam masyarakat. Suatu hukum dasar dari masyarakat yang paling hakiki dan dan amat kuat. Juga suatu perbuatan benar atas dasar suatu prinsip (maxim). Ia merujuk pada perilaku yang sesuai dengan "kebiasaan atau perjanjian rakyat yang telah diterima", sesuai nilai dan dan pandangan hidup sejak masa kanak-kanak, tanpa permusyawaratan."

"Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PID/2015/PT.DKI menyatakan bahwa notaris BS sebagai terdakwa, dimana notaris tersebut dalam putusan ini terbukti memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara. Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan notaris antara lain wajib: memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif adalah Pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian masalah ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, peran notaris dalam pembuatan akta yang sesuai dengan keterangan para penghadap yang tidak melanggar hukum dengan memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Kedua, Tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya harus memenuhi kualitas diukur dan dilihat dari cara notaris melayani klientnya, integritas diukur dan dilihat dari ketidak berpihakan, adil dan kepercayaan dalam melayani klient, dan moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari kepribadian luhur dari notaris. Ketiga, akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris BS adalah akta tersebut dibatalkan oleh hakim, karena di dalam aktanya terdapat unsur tindak pidana dengan memasukan keterangan palsu kedalam aktanya.

---

In the decision of of the High Court of Special Region of Capital Jakarta Number 247/PID/2015/PT.DKI declares that notaries as the defendant, where BS notary in this decision are prove given false information in the authentic deed whose they made. As the public official whose given the trust to bearing some of country tasks. Notary who holds and runs should have morals, and good personalities, honest, indipendent, impartiality, and have resposibility according to legislation and content of notary oath. Method used in this study was normative juridicial, which is approach from the point of rules and implementation of rules that applies on society. Done by researching the secondary data first, then continued by doing reasearch of primer data on field.

The result of problem research there are 3 main things that can be concluded. First, notaries role on creating the deed which consistent with statements of clients of non-offenders and comply all the applicable terms in UUJN and code of ethics of notaries. Second, notaries responsibility in running its profession have to comply the qualities which could be measure and seen by the way of notary serves its clients, the integrity could be measure and seen from the impartiality, fair, and trustworthy from serving clients, and morality is power that leads and underlies the noble personality of notaries. Third, the consequences of law to deed whose created by BS notary was a deed annulled by the judge, because in the deed there were element of crimes by putting the false information to the deed."

"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris/PPAT terhadap dokumen yang telah diterimanya, Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi bahwa banyak notaris/PPAT yang tersangkut didalam kasus pidana, yaitu pemalsuan dokumen yang diterimanya, yang biasanya dapat berupa sertipikat hak atas tanah. Dimana pada saat dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan setempat ternyata diberi cap bahwa sertipikat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh kantor pertanahan, tetapi didalam tanda terima yang diberikan kepada klien ternyata dibubuhkan kata-kata asli. Hal tersebut yang biasa ditulis oleh pegawai notaris/PPAT dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa apa yang telah diterimanya bukan merupakan fotokopi.Berdasarkan hasil penelitian, Notaris/PPAT tidak bertanggung jawab terhadap keaslian terhadap dokumen yang diterimanya, karena tugas seorang notaris adalah menkonstantir apa yang diinginkan oleh kliennya, ditambah lagi bukan kewenangan seorang notaris/PPAT untuk menentukan keaslian dokumen yang diterimanya.

---

This thesis will discuss to what extent the responsibility of Notary/Land Deed Official (PPAT) on the authenticity of the received documents. The research for this thesis used a normative juridical method with qualitative approach. The background of the research is that there are many Notaries/PPAT committed in criminal cases such as the falsification of the received documents, in which the documents are usually in the form of land certificate. At the time of verifying the certificate to the Land Administration Office, it is marked as a never-issued document by the Office. However, there is a word "Authentic" written on the receipt which is later given to the client. It is aimed to inform that the certificate is not a copy.

Based on the results of the research, Notary/PPAT is not responsible to the authenticity of the received documents since a notary is a person who confirms what is needed by his/her client, in addition, it is not the authority of a notary/PPAT to determine the authenticity of the received documents."

"Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pada prinsipnya membebankan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam di Indonesia yang melimpah adalah sumber daya tambang. Perusahaan, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bergerak di bidang pertambangan sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial, sedangkan untuk perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan selain tunduk pada peraturan perundang-undangan di atas juga tunduk pada ketentuan tanggung jawab sosial yang ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Peraturan perundangundangan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Tidak semua perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, peraturan perundangundangan yang mengatur tanggung jawab sosial bagi perusahaan swasta perlu diperbaiki agar kemakmuran rakyat dapat tercipta.

---

Article 33.3 of Indonesia Constitution 1945 constitute government to use natural resources for wealthy of the people. One of its kind is mining resources. There are many mining company, even private or state owned enterprises (BUMN) in Indonesia. Pursuant to Law No. 40 2007 concerning Company, Law No. 25 2007 concerning Investment, and Law No. 4 2009 concerning Mineral and Coal Mining, private mining company have obligation to do corporate social responsibility, however for BUMN also bound with Law No. 19 2003 concerning BUMN. Corporate social responsibility regulation for BUMN is better than corporate social responsibility regulation for private mining company. Not all private company do their corporate social responsibility obligation. Corporate social responsibility regulation for private mining company must be revised for people welfare."