Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu dampak globalisasi pada aspek sosial budaya adalah berkembangnya industri hiburan dari Korea Selatan yang dikenal dengan Kpop. Ketertarikan para penggemar dengan group kpop terlihat dari pembelian merchandise, misalnya photocard, sebagai bentuk cinta dan dukungan kepada idolanya tersebut. Pengiriman kpop merchandise dapat dilakukan dengan menggunakan jasa ekspedisi. Penelitian ini membahas tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap kerusakan barang menurut peraturan perundang-undangan; dan secara khusus membahas tanggung jawab PT Sicepat Ekspres terhadap kerusakan kpop merchandise yang dilakukan oleh pegawainya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kasus (case approach) serta menggunakan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan yang diperkuat dengan wawancara. Hasil penelitian menujukkan bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) UU LLAJ, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab terhadap kerusakan barang kiriman selama dapat dibuktikan bahwa kerusakan tersebut diakibatkan oleh penyelenggaraan angkutan. Hal ini juga berlaku dalam hal terjadi kehilangan atau musnahnya barang kiriman. Selain itu, PT Sicepat Ekspres bertanggung jawab terhadap kerusakan paket kpop merchandise yang disebabkan oleh kesalahan pegawainya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 191 UU LLAJ. Hal ini karena terdapatnya hubungan hukum ketenagakerjaan antara PT Sicepat Ekspres sebagai majikan dan pegawainya. Akibatnya majikan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga untuk membayar ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pekerjanya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata. Untuk memitigasi resiko pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga atas kerusakan barang kiriman karena sebab apapun terutama karena kesalahan atau kelalaian pegawianya, sebaiknya perusahaan ekspedisi menggunakan asuransi.

---

One of the impacts of globalization on social and cultural aspect is the growth of the entertainment industry from South Korea, known as Kpop. The interest of fans in Kpop groups can be seen through purchasing merchandise, such as photocards, as a form of love and support for their idols. Delivery of kpop merchandise can be done by using courier services. This research discusses the responsibility of expedition companies for damage to goods according to statutory regulations; and specifically discusses the responsibility of PT Sicepat Ekspres for damage to kpop merchandise committed by its employees. This research uses a normative juridical method with a case approach and uses secondary data obtained by literature study reinforced by interviews. The results showed that based on Article 193 paragraph (1) of the Land Traffic and Transportation Law, the expedition company is responsible for damage to the shipment as long as it can be proven that the damage was caused by the transportation. This also applies in the event of loss or destruction of the shipment. In addition, PT Sicepat Ekspres is responsible for damage to kpop merchandise packages caused by the fault of its employees as in the provisions of Article 191 of the Land Traffic and Transportation Law. This is because there is an employment law relationship between PT Sicepat Ekspres as an employer and its employees. As a result, employers are liable to third parties to pay compensation for errors or omissions committed by their employees in the performance of their duties as stipulated in Article 1367 of the Civil Code. To mitigate the risk of paying compensation to third parties for damage to the shipment due to any cause, especially due to the error or negligence of its employees, the expedition company should use insurance."

"Aljazair merupakan salah satu negara di Afrika Utara yang pernah mengalami masa penjajahan oleh Prancis. Pada perjalanannya, kolonialisme Prancis selama 132 tahun di Aljazair mendorong munculnya kesusastraan frankofon. Pada umumnya, kesusastraan frankofon terkenal berkaitan dengan keadaan dan budaya di negara yang bersangkutan dengan tema-tema kolonialisme seperti isu identitas dan feminisme. Dalam novel Vaste est la Prison, Assia Djebar menghadirkan perempuan-perempuan Aljazair yang tertindas oleh budaya patriarki yang semakin kuat oleh sebab Arabisasi. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menerapkan teori naratologi Roland Barthes (1966) yang diperkuat oleh konsep alienasi Melvin Seeman (1959) serta konsep écriture féminine Hélène Cixous (1975). Analisis struktur teks menggunakan kajian Barthes menunjukkan adanya unsur perjuangan perempuan dan dominasi budaya patriarki di Aljazair. Melalui sudut pandang sastra dengan teori dan konsep-konsep yang diterapkan, penelitian ini menunjukkan alienasi perempuan-perempuan Aljazair dari dunia patriarki dan reaksi mereka sebagai bentuk dari resistensi.

---

Algeria is a North African country which once was colonized by the French. French colonialism in Algeria for 132 years leads to the emergence of francophone litterature that is famed for being associated with the cultural circumstances in the respective country, such as identity and feminism issues. In the novel Vaste est la Prison, Assia Djebar presents Algerian women who are repressed by the reinforced patriarchal culture due to Arabization. By using qualitative method, this research is supported by narrative theory by Roland Barthes (1966), alienation concept by Melvin Seeman (1959), and écriture féminine Hélène Cixous (1975). Further reading using Barthes’ narratology shows women’s struggle and patriarchal culture dominance in Algeria. Through literary standpoint, this research conveyed the alienation of Algerian women from the patriarchal world and their reactions as a form of resistance."

"Pertumbuhan sektor industri tekstil memunculkan fenomena pencemaran limbah tekstil yang dikualifikasi sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun limbah B3. Kondisi nyata pencemaran limbah tekstil terjadi di Jawa Barat, khususnya DAS Citarum beserta anak sungainya. Hingga saat ini masih banyak perusahaan tekstil yang belum melaksanakan kewajiban pengelolaan limbah B3. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Permasalahan yang diteliti antara lain mengenai pengaturan tanggung jawab perusahaan tekstil dalam pengelolaan limbah B3 menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem pengelolaan limbah B3 di PT. Kahatex II dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta kebutuhan pengaturan ke depan terkait pengelolaan limbah B3 cair yang dibuang ke sumber air.Penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu perusahaan tektil bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan larangan yang diatur dalam izin pengelolaan limbah B3 maupun peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah B3. Selanjutnya PT. Kahatex II sebagai penanggungjawab usaha dan/kegiatan telah memenuhi tanggung jawab pengelolaan limbah B3 yang dibebankan terhadapnya. Kemudian terdapat kebutuhan pengaturan ke depan terkait pengelolaan limbah B3 cair perusahaan tekstil seperti pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban pengurangan limbah B3 dan sanksinya, standar kepekatan warna atau kekeruhan air limbah, penetapan baku mutu air sungai serta daya tampung beban pencemaran sumber air.

---

The growth of companies in textile industry raises the phenomenon of environmental pollution by textile waste pollution that is qualified as waste of hazardous and toxic materials waste of B3. The actual condition of environmental pollution by textile waste happened in Citarum River Basin and Citarum tributaries. Until now some of textile companies still throw out textile waste to the river without processing on installation of waste water treatment. The research method of this thesis is normative and juridical research. This thesis will examining the regulation in Indonesia about liability of textile industry in waste management of hazardous and toxic materials, the waste management system in PT. Kahatex II and future regulation that related to waste management of liquid hazardous and toxic materials.This research concludes that a textile company has some responsibility to fulfill its obligations on secure license from the authority and any regulation that related to waste management of hazardous and toxic materials. Furthermore, PT. Kahatex II has fulfilled the responsibilities on waste management of hazardous and toxic materials. Through this research, Indonesia need develop the regulations for the waste management of liquid waste from textile company such as regulation about penalty for disobeying the obligation to reduction waste of B3, color standard of water waste from textile company, quality standard of water and carrying capability of the river."

"Task and responsibility tax representative and tax authority in fulfilling tax obligation is sometimes alike with tax representative which is represented or the one that authorized. The main problem of research in interrogative sentence form, namely, is : How big is the influence of responsibility between representative and tax authority in fulfilling lax obligation? The objective is to know main problem of research hypothesis, namely : First : Is it predicted that responsibility of representative and tax authority has positive influence in fulfilling tax obligation of tax payer? Second : ls it predicted that there is a significant correlation between representative responsibility and tax authority in fulfilling tax obligation of tax payer?Tax law or fiscal law is formulated as : A whole of rules that covering government authority to withdraw someone?s wealth and return to public through government cash office, so that, it becomes a part of public law that regulates connection of law between country (government) and people (public) and institutions (of law) that has obligation to pay tax. Obligation is a must to take a certain steps, pay tax, lbr example, and obey the rules to respect other people. Personal responsibility and in-line of tax obedience is able to be meant as an individual obligation in-line on behalf of him/herself in fulfilling the tax obligation according to tax rules and regulation, as a consequency of rights? got to that person individually of subject and object of tax.Appearance of representative is might be born by an agreement and might be born by regulation Giving authority can be made specific as one purpose only or more and giving authority in general as an arrangement activity only. The representative meant here is covering representative based on regulation as parents or relative according to regulation representing children under their authority.The research used qualitative method. Qualitative method with analysis descriptive approach covering theoretical analysis and bibliography study. Research population are PT. Jasprim Dinamika Global and Indonesia tax consultant. Research variable are tax representative and tax consultant as independent variable. Tax obligation fulfilling of tax payer as dependent variable. Data collecting technique to test hypothesis by simple regression formula and correlation coefficient and determinant coefficient.Calculation result of correlation coefficient is 07338. This correlation coefficient calculation value means the responsibility of representative and tax authority in doing tax obligation of tax payer has a strong positive correlation in fulfilling tax obligation of tax payer. Mentioning of having a strong correlation is because of correlation coefficient value is in coefficient interval of 0.60 to 0.1799. Determinant coefficient of this correlation coefficient is KD = r2 x 100 or 53,85%. The size of representative responsibility and tax authority in fulfilling tax obligation of tax payer which is represented and authorized is 53,85%. The rest is influenced by other factors except the responsibility of representative and tax authority. This case is authomatically as a prove of first hypothesis.Fcounting8 is actually more, if compared with Ftable therefore a whole variable influence is significant. The second hypothesis of this research can be accepted, in another words that there is a significant correlation between representative and tax authority in fulfilling tax obligation of tax payer. This research globally proves that representative and tax authority has a positive influence in fulfilling tax obligation through the using methods.Tax authority in doing its working always refers to valid tax regulation. Letter of statement from tax consultant which should be sent/reported at every time accepting tax authority from tax payer, should not be per tax item enclosure, but just enough in once enclosing of copied enclosure at the time of accepting authority from tax payer of each tax service office."

"Perekonomian mengalami perkembangan pesat di abad 21 ini. Krisis ekonomi merupakan salah satu keadaan yang terjadi dalam perkembangan perekonomian, banyak perusahaan yang bangkrut dalam krisis ekonomi. Lahirlah Hukum Kepailitan untuk menanggulangi kebangkrutan perusahaan-perusahaan saat mengalami krisis ekonomi. Kurator merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam suatu kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit PT. Kymco Lippo Motor Indonesia. Pada saat kurator melakukan tugasnya diketahui banyak sekali rintangan yang dilakukan oleh PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Debitor Pailit) dan PT. Metropolitan Tirta Perdana (Kreditor Pailit). Perlindungan terhadap profesi kurator tidak diberikan secara spesifik, sehingga hal ini sering di manfaatkan para pihak yang berkepentingan untuk menghalangi tugas kurator. Tidak ada peraturan yang spesifik memberikan perlindungan kepada kurator dapat mempengaruhi independensi kurator. Maka dari itu terdapat suatu masalah ketika kurator menjalankan tugasnya diancam dengan tuntutan pidana oleh para pihak yang berkepentingan. Namun tidak adanya peraturan-peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum, hal tersebut dapat mempengaruhi independensi kurator.

---

Economy has been through fast growing in the 21st century. The economic crisis is one the circumstances exists on such development. Companies’ bankruptcy in the middle of the economic crisis results in the establishment of Bankruptcy Law, which is believed to be one of the way to solve the issue. Curators play an important part on handling bankruptcy estate. This study uses normative juridical research method. Therefore this paper discuss the responsibility of curators on handling bankruptcy estate for PT Kymco Lippo Motor Indonesia. When the curator is doing the job, there are a lot of problem from PT Kymco Lippo Motor Indonesia as the debtor and PT Metropolitan Tirta Perdana as the creditor. There is no protection spesifically given for curators, especially in relation to their independency, and this circusmtance is often used by several parties who intend to prevent curators from doing their job. Thus, there are times when curators are being threaten with criminal charges and there is no regulation able to legally save them, and that circumstance is affecting their independecy."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya, khususnya berkaitan dengan kredit bank, dalam hal dalil Penyalahgunaan keadaan yang dituntut terhadapnya dapat dibuktikan di pengadilan dan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian kredit yang diduga mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian kredit yang dibuatnya terdiri dari 3 tiga hal yaitu Tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana, dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan hukum perdata dengan konstruksi ajaran Penyalahgunaan keadaan. Dalam kasus ini notaris tidak dapat dikaitkan sebagai tergugat atas akta yang telah dibuatnya. Kepastian isi akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh Notaris.

---

The Notary's Responsibility On The Deed Of Loan Agreement Which Allegedly Containing The Undue Influence Conditions Analisys of the Supreme Court Decision Number 2964 K PDT 2010 AbstractThis thesis discusses the form of responsibility of a Notary to the authentic deed he made, especially in respect to bank loan, in the case of the argument of Undue Influence Conditions prosecuted against it, shall be proved in court and how is the responsibility of a notary to the loan agreement which allegedly contain elements of abuse of circumstances is associated with case study that are in real terms in the community. This research was conducted by using qualitative method and analytical descriptive approach.

The result of the research shows that the responsibility of notary to the loan agreement consists of 3 three issues, namely civil liability, administrative and criminal, viewed from the perspective of the Notary Law, Notary Code and civil law with the construction of Undue Influence Conditions. In this case the notary cannot be attributed as a defendant to the deed he has made. The certainty of the contents of the Deed of Loan Agreement made by the notary means that the content is so desired by the parties, and also the content of the deed has been filtered by the Notary."