Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fleksibilitas kontenUser-Generated Content (UGC) pada media sosial memungkinkan pesatnya penyebaran informasi di masyarakat. Terlebih, konten UGC mengizinkan pengguna memiliki kebebasan berekspresi melalui berbagai cara untuk saling berbagi, berdiskusi maupun mengungkapkan opini di ruang digital. Namun, pelaksanaan kebebasan berekspresi ini seringkali melanggar hak privasi dan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pembatasan hak kebebasan berekspresi jika dikaitkan dengan hak privasi, pengaturan penyebaran data pribadi di media sosial menurut hukum Indonesia, dan kebijakan Twitter sebagai Lingkup Privat UGC dalam melindungi hak individu terkait penyebaran data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kebebasan berekspresi dapat dibatasi sesuai Prinsip Siracusa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (“Permenkominfo 5/2020”). Adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan pelindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap penyebaran data pribadi dibandingkan UU ITE dan UU Adminduk. UU ITE hanya menekankan persetujuan dari individu terkait informasi yang memuat data pribadi, sedangkan UU Adminduk melarang penyebaran data kependudukan dan data pribadi tanpa hak dengan sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda maksimal sejumlah Rp25.000.000,00 di mana sanksi tersebut diatur lebih berat dalam UU PDP, yaitu penyebaran data pribadi diancam hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4.000.000.000,00. Dalam melindungi data pribadi, Twitter sebagai PSE Lingkup Privat UGC memiliki kebijakan yang wajib dipatuhi oleh pengguna dalam penggunaan layanannya. Meskipun demikian, terdapat ketidakjelasan prosedur dan kurangnya transparansi penilaian internal Twitter terkait penghapusan konten tweet yang melanggar data pribadi. Oleh karena itu, selain pelaku penyebaran data pribadi, Twitter juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 11 Permenkominfo 5/2020.

---

The flexibility of User-Generated Content (UGC) on social media enables the rapid dissemination of information in society. Moreover, UGC allows users to express themselves freely through various means of sharing, discussing, and expressing opinions in the digital realm. However, the exercise of this freedom of expression often violates privacy rights and personal data. This study aims to explore the limitations of freedom of expression in relation to privacy rights, the regulation of personal data dissemination on social media according to Indonesian law, and Twitter's policies as a Private User-Generated Content Platform in protecting individuals' rights regarding the dissemination of personal data in Indonesia. The research methodology employed is a normative juridical approach with a focus on legal regulations. The findings indicate that freedom of expression can be restricted in accordance with the Siracusa Principles, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law), its derivative regulations such as Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), and the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 5 of 2020 on Private Electronic System Operators (Permenkominfo 5/2020). In comparison, the Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) offers more comprehensive legal protection concerning the dissemination of personal data compared to the ITE Law and the Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to the Law Number 23 of 2006 on Population Administration (Adminduk Law). The ITE Law emphasizes obtaining consent from individuals regarding information containing personal data, while the Adminduk Law prohibits the dissemination of population and personal data without authorization, punishable by a maximum imprisonment of 2 (two) years and/or a fine of up to Rp25,000,000. In contrast, the PDP Law imposes stricter penalties for the dissemination of personal data, with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a fine of up to Rp4,000,000,000. Twitter, as a Private User-Generated Content Platform, has policies that users must comply with in using its services to protect personal data. However, there are uncertainties in the procedures and a lack of transparency in Twitter's internal assessment regarding the removal of tweets that violate personal data. Therefore, in addition to holding data disseminators accountable, Twitter can also be held legally responsible under Article 11 of Permenkominfo 5/2020."

"Twitter merupakan layanan media sosial yang dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di Indonesia, oleh karenanya Twitter perlu mematuhi aturan serta melakukan kewajiban-kewajiban sebagai PSE. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 mewajibkan PSE untuk menghapus informasi elektronik yang melanggar ketentuan di Indonesia dalam sistem elektroniknya dan menerapkan sistem poin dalam pengenaan denda administratif kepada PSE yang melanggar kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yakni penelitian yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan, serta menekankan pada penggunaan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal, dan dokumen terkait yang mencangkup prinsip hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Belum adanya tata cara dan mekanisme yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pengenaan denda berbasis poin, penulis meninjau sistematika poin dengan menggunakan basis penalty unit yang telah lama digunakan Australia dan Poin pelanggaran yang telah digunakan Kementerian Perhubungan serta rancangan Peraturan Menteri yang telah dibuat untuk menjabarkan sistematika yang akan diterapkan. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut akan penerapan sistem poin dalam denda bagi PSE yang melanggar dan dampak yang dapat mempengaruhi Twitter dalam melakukan moderasi dan mematuhi aturan terkait konten ilegal.

---

Twitter is a social media service categorized as a Private Electronic System Provider in Indonesia. Therefore, Twitter needs to comply with regulations and fulfill its obligations as a PSE. Government Regulation No. 5 of 2021 requires PSEs to remove electronic information that violates Indonesian provisions within their electronic systems and implement a point-based system for imposing administrative fines on PSEs that breach their obligations. This research adopts a juridical-normative research method, which relies on literature materials and emphasizes the use of written law, such as legislation, books, journals, and relevant documents encompassing legal principles, legal history, and legal comparison. Due to the absence of specific procedures and mechanisms regulated by the Ministry of Communication and Information regarding the implementation of a point-based fine system, the author reviews the point system based on the penalty unit system that has long been used in Australia, the violation point system used by the Ministry of Transportation, and the draft Ministerial Regulation that has been prepared to outline the applicable systematics. This paper aims to provide further explanation of the implementation of a point-based fine system for PSEs that violate regulations and the potential impact on Twitter's content moderation and compliance with relevant rules regarding illegal content."

"Marketplace merupakan salah satu jenis penyedia platform UGC yang memungkinkan para merchant untuk memiliki akun serta bebas mengunggah dan membagikan beragam konten informasi. Konten-konten tersebut secara etis dan legal dimiliki oleh merchant yang bersangkutan. Seiring berjalannya waktu, marak ditemukan beberapa oknum merchant yang mengunggah dan menampilkan beragam konten penjualan barang bermuatan pornografi pada marketplace untuk menarik perhatian konsumen dan mencari keuntungan semata. Ketegasan dan keaktifan marketplace sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan notice kepada para merchant serta melakukan take down atas konten penjualan barang bermuatan pornografi tersebut. Penelitian skripsi ini akan membahas mengenai analisis pertanggungjawaban marketplace sebagai platform UGC terhadap konten penjualan barang bermuatan pornografi melalui tindakan notice and take down di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan memahami norma dan sifat sumber hukum tertulis melalui analisis yang komprehensif terhadap suatu konsep hukum serta harmonisasi pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan. Hasil analisis yang didapatkan adalah peraturan perundang-undangan dan kebijakan di marketplace secara tegas melarang setiap merchant untuk mengunggah dan/atau menampilkan konten-konten penjualan barang bermuatan pornografi karena merupakan konten ilegal. Oleh karena itu, marketplace wajib memastikan bahwa platformnya tidak memuat dan memfasilitasi penyebarluasan konten ilegal dengan menerapkan kebijakan notice and take down, demi terselenggaranya kegiatan e-commerce yang aman, andal, dan bertanggung jawab.

---

Marketplace is a type of UGC platform provider that allows merchants to have accounts and freely upload and share various information content. These contents are ethically and legally owned by the merchant concerned. Over time, it is common to find several merchants who upload and display a variety of pornographic content selling goods on the marketplace to attract consumers' attention and seek only profit. Firmness and activeness of the marketplace are very much needed in implementing notice policies to merchants and taking down the sale of pornographic content. This thesis research will discuss the accountability analysis of the marketplace as a UGC platform for the sale of pornographic goods through notice and take down actions in Indonesia. The research method used is juridicial-normative by understanding the norms and nature of written legal sources through a comprehensive analysis of a legal concept and harmonization of its implementation in statutory regulations. The results of the analysis obtained are that the laws and regulations and policies in the marketplace expressly prohibit every merchant from uploading and/or displaying content selling pornographic goods because it is illegal content. Therefore, the marketplace must ensure that its platform does not contain and facilitate the dissemination of illegal content by implementing a notice and take down policy, in order to implement safe, reliable, and responsible e-commerce activities."

"ABSTRAKSeiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini, maraknya distribusi karya sinematografi di Internet melalui situs yang bersifat User Generated Content secara tanpa hak/izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana ketentuan Undang-UndangNo.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pencegahanpendistribusian ciptaan karya sinematografi secara Illegal di Internet, Perlukah membatasi tanggung jawab Penyedia Platform User Generated Content di Indonesia terkait dengan penyebarluasan konten pelanggaranHak Cipta oleh Pengguna di dalam Platformnya, dan apakah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir Penyedia Platform User Generated Content dalam mencegahpendistribusian karya sinematografi secara illegal di dalam Platformnya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pencegahan pendistribusian karya sinematografi secara illegal di Internet diatur didalam Bab VIII UU Hak Cipta, dengan memberikan kewajiban kepadaPemerintah dalam mencegah pembuatan dan/atau penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta. Dari penelitian menunjukkan, perlunya membatasi tanggung jawab Penyedia Platform User Generated Content terkaitpelanggaran Hak Cipta yang terjadi di dalam Platformnya. Selain itu, melalui Pasal 10 UUHC, Penyedia Platform UGC diberikan akomodasi dalam mencegah pendistribusian karya sinematografi secara illegal di dalam Platformnya.

---

ABSTRACTAlong with technological developments, the distribution of cinematographic works on the Internet through the User GeneratedContent Sites without the rights/ permissions of the Author and/orCopyright Holder. The Issues that be appointed are, How The Law No. 28 of 2014 on Copyright regulate the prevention of the illegal distribution of cinematographic works on the Internet, Is it necessary to limit theresponsibility of the User Generated Content Platform Provider inIndonesia in relation to dissemination of copyright infringement content by user within its Platform, Has The Law No. 28 of 2014 on Copyright accommodated the User Generated Content Platform Provider in preventing the illegal distribution of cinematographic works within itsPlatform. This research is a Juridical Normative research with desciptiveanalysis. The data in this research is obtained from library research. The results show that the prevention of illegal distribution of cinematographic works on the Internet is regulated in Chapter VIII of the Copyright Act by giving obligations to the Government in preventing the manufacture and/or the distribution of copyright infringement content. From theresearch indicates, the need to limit the responsibility of the UserGenerated Content Platform Provider in relation to copyright infringement that occur within the Platform. In addition, based on article 10 Copyright Act, the User Generated Content Platform Provider has been accommodated to prevent the illegal distribution of cinematographic work within its platform."

"ABSTRAKElectronic commerce e-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Akibat adanya fenomena beralihnya kegiatan perdagangan konvensional kepada e-commerce khususnya di Indonesia, timbul juga permasalahan hukum terkait hal tersebut. Skripsi ini membahas mengenai dasar pengaturan e-commerce di Indonesia. Selain itu dibahas juga mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh hukum di Indonesia kepada pihak penyedia platform e-commerce yang berbasis user generated content UGC sebagai pihak yang menyelenggarakan sarana perdagangan melalui sistem elektronik. Skripsi ini juga menganalisis mengenai Surat Edaran Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2016 mengenai batasan tanggung jawab antara pihak penyedia platform dan pihak merchant yang terjadi didalam e-commerce UGC. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, mengenai kegiatan e-commerce sampai saat ini diatur didalam UU Perdagangan Tahun 2014, UU ITE, dan PP 82 Tahun 2012, selain itu untuk mengisi kekosongan hukum digunakan peraturan terkait kegiatan perdagangan konvensional. Berdasarkan ketentuan UU Perdagangan, UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Perlindungan Konsumen, pihak penyedia platform e-commerce UGC bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang terdapat didalam platform yang dikelolanya. SE No.5 Tahun 2016 tidak dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan batasan tanggung jawab bagi penyedia platform UGC karena ldquo;baju rdquo; surat edaran yang tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dikeluarkannya surat edaran tersebut oleh kementerian Kominfo dirasa kurang tepat, karena kominfo seharusnya mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik dalam suatu kegiatan bisnis secara internal, dan tidak pada konteks komersia

---

ABSTRACTE-commerce is a trading activity conducted through electronic systems. Due to the phenomenon of the shift of conventional trading activities to e commerce especially in Indonesia, there are legal issues related to it. This thesis discusses the legal basis of e commerce in Indonesia, discusses the responsibilities given by law in Indonesia to the user generated content e commerce providers as means of trading through electronic systems, and also analyzes the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology No. 5 of 2016 concerning the limitation of liability between the e commerce UGC and the Merchant. This research is done by analytical descriptive method. The results show that, Indonesian e commerce activities regulated in KUHD, the Trade Act of 2014, EIT act, and GR 82 Year 2012, in addition to fill the legal void used rules related to conventional trading activities. Under the terms of the Trade Law, the EIT Act, the Copyright Act, and the Consumer Protection Act, UGC 39 s e commerce platform providers are responsible for all content contained within the platform they manage. CL No. 5 of 2016 can not be the legal basis for setting limits on liability for UGC e commerce because circulars letter are not included in the hierarchy of legislation in Indonesia. The release of the circular by the Ministry of Communications and Informatics is deemed inadequate, as it should regulate the use of electronic systems in an internal business activity, and not in a commercial context."

"Pembelian dengan metode omnichannel serta tren UGC media sosial terus berkembang pesat di seluruh dunia selama beberapa tahun terakhir, termasuk di Indonesia. Metode belanja showrooming sebagai salah satu metode belanja omnichannel dapat mendorong konsumen untuk membuat UGC dan dapat membantu retailer untuk meninjau kembali pentingnya kehadiran toko fisik dalam penjualannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Mobile Dependency dan Uncertainty Reduction terhadap Showrooming Behavior dan User-generated Content. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian secara showrooming, berusia 18-26 tahun, dan berdomisili di Jabodetabek. Terdapat sebanyak 223 responden kuesioner yang telah berhasil dikumpulkan yang selanjutnya data diolah dengan metode Partial Least Square – Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan software SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mobile dependency, need for touch, dan value consciousness memiliki pengaruh signifikan terhadap mobile showrooming attitude. Kemudian mobile dependency dan mobile showrooming intention memiliki pengaruh signifikan terhadap user-generated content creation. Mobile dependencymemiliki pengaruh signifikan terhadap psychological risk dan mobile showrooming attitude memiliki pengaruh signifikan terhadap mobile showrooming intention. Serta ditemukan bahwa psychological risk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap mobile showrooming attitude.

---

Purchasing with omnichannel methods and the trend of social media user-generated content (UGC) have been rapidly growing worldwide in recent years, including in Indonesia. Showrooming shopping method, as one of the omnichannel shopping methods, can encourage consumers to create UGC and help retailers reconsider the importance of physical stores in their sales. This study aims to analyze the influence of Mobile Dependency and Uncertainty Reduction on Showrooming Behavior and User-generated Content. The sample used in the study consisted of consumers who had previously made purchases through showrooming, aged 18-26, and residing in Jabodetabek. A total of 223 questionnaire respondents were successfully collected, and the data were processed using Partial Least Square - Structural Equation Modeling (SEM) with SmartPLS software. The results of this study indicate that mobile dependency, need for touch, and value consciousness have a significant influence on mobile showrooming attitude. Furthermore, mobile dependency and mobile showrooming intention have a significant influence on user-generated content creation. Mobile dependency has a significant influence on psychological risk, and mobile showrooming attitude has a significant influence on mobile showrooming intention. It was also found that psychological risk does not have a significant influence on mobile showrooming attitude."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh perceived credibility, perceived usefulness, dan information quality dari user generated content (UGC), serta fear of missing out (FoMO) terhadap purchase intention pemain game gacha di Indonesia. Game seluler telah mencatat pendapatan terbesar di antara platform game lainnya, dengan game gacha seperti Genshin Impact dan Uma Musume berhasil mencapai 10 besar terlaris di seluruh dunia pada tahun 2021. Indonesia telah menunjukkan banyak potensi sebagai pasar game terbesar di Asia Tenggara dan diprediksikan penetrasi pengguna smartphone akan terus meningkat. Namun, baru sedikit penelitian yang dilakukan mengenai game gacha dan pengaruh user generated content terhadap purchase intention di game gacha. Studi yang menunjukkan pengaruh FoMO terhadap purchase intention dalam konteks video game juga masih minim. Pengukuran penelitian dan model struktural ini dilakukan menggunakan PLS-SEM dan 234 responden didapatkan melalui survei online. Temuan menunjukkan bahwa perceived credibility dan information quality dari UGC berpengaruh positif terhadap attitude, tetapi information quality dari UGC tidak berpengaruh terhadap attitude. FoMO berpengaruh positif terhadap purchase intention dan subjective norms, tetapi tidak berpengaruh terhadap attitude dan perceived behavioral control. Dan attitude, subjective norms, dan perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap purchase intention. Studi ini menyarankan bahwa pemasar harus mencoba mengembangkan strategi yang mendorong FoMO dan mendorong pembuatan user generated content karena dapat mengarah niat membeli para pemain game gacha.

---

This paper aims to empirically analyze the effect of perceived credibility, perceived usefulness, and information quality of user generated content (UGC), as well as fear of missing out (FoMO) towards purchase intention for gacha games in Indonesia. Mobile games has recorded the biggest revenue amongst the gaming platform, with several gacha games like Genshin Impact and Uma Musume made it to top 10 grossing worldwide in 2021. Indonesia has shown a lot of potential as the largest gaming market in South East Asia and increasing penetration of smartphone users. However, there is little known research regarding gacha games and the effect of user generated content towards purchase intention in gacha games. Studies which shows the effect of FoMO towards purchase intention in gaming is also minimal. This research measurement and structural model were assesed using PLS-SEM and 234 respondents data were collected from online survey. Finding shows that perceived credibility and perceived usefulness of UGC information has a positive effect towards attitude, but information quality of UGC has insignificant effect towards attitude. FoMO has a positive effect towards purchase intention and subjective norms, but insignificant effect towards attitude and perceived behavioral control. And attitude, subjective norms, and perceived behavioral control has positive effect towards purchase intention. The study suggests that marketers should try to develop FoMO inducing strategy and encourage the creation of user generated content as it may lead to purchase intention."

"Dalam 3 (tiga) tahun terakhir sering terjadi kebocoran data pribadi sensitif yang melibatkan instansi pemerintahan dan perusahaan besar di Indonesia. Pelindungan data pribadi dan rasa aman atas privasinya merupakan hal fundamental yang wajib diberikan oleh negara pada setiap individu. Hal ini sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NR1 1945 yang menyatakan bahwa pelindungan data pribadi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam implementasi PDP, diperlukan Profesi Penunjang Pelindungan Data Pribadi (PPDP) yang bertugas melakukan pengawasan tersebut secara berkala. Sedangkan, penerapan PPDP pun telah menjadi bagian regulasi Pelindungan Data Pribadi di 136 negara di dunia. Meski tingkat penerapan PPDP di berbagai negara memiliki perbedaan, tetapi hadirnya PPDP mampu menunjang pelaksanaan PDP. Di Indonesia, peran PPDP sudah diterapkan di beberapa perusahaan, lumrahnya terdapat di perusahaan multinasional atau perusahaan yang bergerak di bidang sistem informasi elektronik. Profesi penunjang ini pun menjadi salah satu materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Rumusan masalah yang diangkat penelitian ini ialah lingkup pengaturan PDP dalam perspektif global, pengaturan PDP berdasarkan hukum positif Indonesia, dan implementasi PPDP di Indonesia. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan hasil penelitian menyarankan diperlukan Undang-Undang PDP yang mengatur Profesi Penunjang PDP secara terperinci, baik dari segi ruang lingkup, tugas dan peran, ataupun sertifikasi kompetensi.

---

In the last 3 (three) years, there have been frequent leaks of sensitive personal data involving government agencies and large companies in Indonesia. Personal data protection (PDP) and security of their privacy are a fundamental thing that need to be provided by state to every citizen. This is in accordance with Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution NR1 which states that PDP is part of Human Rights. In the implementation of the PDP, a Personal Data Protection Supporting Professional or "PPDP)" is required to carry out such supervision on a regular basis. Meanwhile, the implementation of PPDP has also become part of the regulation of Personal Data Protection in 136 countries in the world. Although the level of implementation of PPDP in various countries has differences, the presence of PPDP can support the implementation of PDP. In Indonesia, the role of PPDP has implemented in several companies, usually in multinational companies or companies engaged in electronic information systems. This supporting profession has also become one of the content materials in the Personal Data Protection Bill (RUU PDP). The formulation of the problem raised by this research is the scope of PDP regulation in a global perspective, PDP regulation based on Indonesian positive law, and PPDP implementation in Indonesia. The research was conducted qualitatively, and results of the study suggest that a PDP Law is needed which regulates PDP Supporting Professionals in detail, both in terms of scope, duties, and roles, or competency certification."

"Pengguna TikTok di Indonesia semakin berkembang pesat. Pengguna dapat langsung terhubung dengan informasi mengenai produk melalui User-Generated Content (UGC) di TikTok, sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk mengevaluasi produk sebelum melakukan pembelian. Studi ini mengkaji pengaruh sikap pengguna TikTok terhadap UGC terhadap niat pembelian konsumen dengan mengusulkan model untuk menilai pengaruh brand engagement, perceived source credibility, perceived source homophily, perceived benefits, dan information quality sebagai faktor yang mempengaruhi sikap terhadap UGC pada niat pembelian. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dari 256 pengguna TikTok di Indonesia yang telah menonton fashion UGC di TikTok. SEM-PLS digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini menemukan bahwa brand engagement, perceived source credibility, perceived source homophily, dan perceived benefits efek positif pada sikap terhadap UGC. Selain itu, sikap terhadap UGC di TikTok memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi niat membeli konsumen. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi pemasaran digital dengan memeriksa pengaruh sikap konsumen terhadap UGC yang dibagikan di media sosial

---

TikTok users in Indonesia are growing rapidly. The users can directly connect with information through User-Generated Content (UGC) in TikTok which can attract consumers' attention to evaluate the product before making purchases. This study examines the effect of TikTok users' attitudes toward UGC on consumer purchase intention by proposing a model to assess the impact on purchase intention and brand engagement, perceived source credibility, perceived source homophily, perceived benefits, and information quality as the ancedentens of attitude toward UGC. This study uses purposive sampling from 256 TikTok users in Indonesia who have watched fashion UGC on TikTok. SEM-PLS was used to see the relationship between variables. The findings imply that brand engagement, perceived source credibility, perceived source homophily, and perceived benefit have a positive effect on attitude toward UGC. Also, attitude toward UGC in TikTok has a significant effect on generating purchase intention. The results provide a better understanding of digital marketing strategy by examining the influence of consumer attitudes toward UGC shared on social media."

"Fenomena akselerasi pertumbuhan penggunaan sosial media pada kalangan Gen Z merupakan peluang bagi pemasar untuk menyusun strategi pemasaran digital. Dalam konteks pemasaran pariwisata, User-Generated Content telah menjadi sumber informasi yang berharga bagi para wisatawan dalam membuat keputusan perjalanan. Penelitian ini mencoba memberikan gambar pengaruh dari User-Generated Content terhadap Niat Perjalanan Wisata Gen Z yang dimediasi oleh perceived credibility, perceived usefulness, dan destination image di Platform Instagram. Metode secara kuantitatif dengan online kuesioner 346 responden digunakan untuk melihat pengaruh UGC dengan Visit Intention. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Emotional User-Generated Content mempengaruhi Visit Intention di platform instagram sehingga dapat dijadikan strategi bagi pemasar.

---

The phenomenon of accelerated growth in social media usage among Gen Z is an opportunity for marketers to develop digital marketing strategies. In the context of tourism marketing, User-Generated Content has become a valuable source of information for tourists in making travel decisions. This research tries to illustrate the influence of User-Generated Content on Gen Z visit intention mediated by perceived credibility, perceived usefulness, and destination image on the instagram platform. A quantitative method with an online questionnaire of 346 respondents was used to see the effect of UGC with Visit Intention. The results in this study indicate that Emotional User-Generated Content affects Visit Intention on the Instagram Platform so that it can be used as a strategy for marketers."