Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan wisata halal karena jumlah penduduk mayoritas memeluk agama Islam dan daya tarik wisata yang sangat beragam. Namun saat ini terjadi kekosongan hukum terkait pengembangan potensi tersebut di Indonesia. Penyelenggaraan wisata halal di Indonesia hanya diatur pada Fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Potensi wisata halal ini harus mendapatkan respon positif daerah dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan wisata halal. Kota Bukittinggi merupakan salah satu destinasi wisata halal di Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal telah merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Hotel syariah sebagai salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan pada destinasi wisata halal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan prinsip syariah yang diatur pada Perda Sumbar dan Fatwa DSN MUI pada hotel syariah sebagai pendukung wisata halal di Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung dengan jenis data sekunder sekaligus data primer. Berdasarkan penelitian perkembangan pariwisata halal di Kota Bukittinggi khususnya hotel syariah belum maksimal dalam menerapkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Perda Sumbar dan Fatwa DSN MUI. Implementasi prinsip syariah Hotel Grand Bunda Syariah Bukittinggi yang belum dipenuhi seperti sertifikasi halal, penggunaan jasa lembaga keuangan syariah dan tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan wisata halal khususnya hotel syariah di Kota Bukittinggi maka perlu komitmen bersama pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat setempat untuk melaksanakan prinsip syariah secara maksimal.

---

Indonesia has a great opportunity in the development of halal tourism because the majority of the population embraces Islam and a very diverse tourist attraction. However, there is currently a legal vacuum related to the development of this potential in Indonesia. The implementation of halal tourism in Indonesia is only regulated in the DSN MUI Fatwa Number 108 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia-based Tourism. This halal tourism potential must get a positive response from the region by forming regional regulations governing the implementation of halal tourism. Bukittinggi City is one of the halal tourist destinations in West Sumatra in organizing halal tourism has referred to the Regional Regulation (Perda) of West Sumatra Number 1 of 2020 concerning the Implementation of Halal Tourism. Islamic hotels as one of the facilities needed by tourists in halal tourist destinations. Therefore, this study aims to find out more about the application of sharia principles stipulated in the West Sumatra Regional Regulation and Fatwa DSN MUI on Islamic hotels as a supporter of halal tourism in Bukittinggi City. This research is a normative-empirical research that uses qualitative analysis methods supported by secondary data as well as primary data. Based on research, the development of halal tourism in Bukittinggi City, especially Islamic hotels, has not been maximized in applying sharia principles as stipulated in the West Sumatra Regional Regulation and the DSN MUI Fatwa. The implementation of sharia principles at Grand Bunda Syariah Hotel Bukittinggi that have not been fulfilled such as halal certification, the use of Islamic financial institution services and there is no Sharia Supervisory Board (DPS). In an effort to increase the development of halal tourism, especially Islamic hotels in Bukittinggi City, it is necessary to commit with the local government, business actors and the local community to implement sharia principles to the fullest."

"ABSTRAKPerilaku harmonis antara pemerintah dan pelaku industri syariah dalam initial public offering menimbulkan kebutuhan kepastian hukum perjanjian penjaminan emisi efek syariah. Adapun pada situasi a quo terdapat kekosongan, ketidakpastian dan ketidakjelasan pengaturan perihal tersebut. Oleh karenanya muncul permasalahan sebagaimana dianalisis tesis, yakni perihal: 1 Bagaimana penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Penjamin Emisi Efek sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah? dan 2 Akad apa yang tepat digunakan dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah? Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada taraf sinkronisasi peraturan, ditemukan 2 dua simpulan yaitu: 1 penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Penjamin Emisi Efek harus dilaksanakan dalam setiap aspeknya baik internal maupun eksternal sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah, dengan ancaman apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan karena termasuk kategori akad yang fasad; dan 2 akad yang tepat digunakan dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah adalah gabungan dari tiga akad dasar yang dikembangkan, yakni akad wakalah, syirkah abdan dan syirkah inan, dan al-ba i istishna. Adapun terdapat sejumlah saran kepada pemerintah dan Penjamin Emisi Efek Syariah, yaitu: 1 membuat dan/atau memperbaiki peraturan terkait; dan 2 peningkatan kesadaran dan kepatuhan Penjamin Emisi Efek dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal.

---

ABSTRACTThe harmonious behavior between the government and the sharia industry actors in initial public offering raises the need for legal certainty about Underwriting Agreement of Sharia Securities UASS . Nowadays, there is a vacuum, uncertainty, and unclear law about it. That is why there are problems as analyzed in this thesis 1 How is the implementation of Sharia principles in capital market where Underwriter as a party in the UASS and 2 What is the contract that shall be used in UASS Based on normative juridical research method focuses on regulatory synchronization, has found 2 two conclusions 1 the implementation of capital market s sharia principles in Underwriter must be applied thoroughly to the internal and external aspects as a party in the UASS, with the threat of cancellation of the contract because it is categorized as an contract that is fasad and 2 the contract that shall be used in UASS is a combination of three basic sharia contract that has been developed between wakalah, syirkah abdan dan syirkah inan, dan al ba i istishna. Then there are some suggestions to the government and Underwriters 1 to create and or revise regulations by government and 2 increasing awareness and compliance of Underwriters in applying UASS."

"Kota Bukittinggi merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi memiliki beberapa objek wisata yang banyak menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan fasilitas wisata di Kota Bukittinggi tahun 1994-2007, yaitu dengan cara mengkorelasikan lokasi dan jumlah fasilitas wisata dengan lokasi objek wisata, jumlah wisatawan, dan jaringan jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan spasial dan metode deskriptif dengan membagi tahun penelitian menjadi tiga periode,yaitu periode I (1994-1997), periode II (1998-2002), periode III (2003-2007). Pola perkembangan fasilitas wisata Kota Bukittinggi Tahun 1994-2007 mengelompok di pusat kota dan linear mengikuti jaringan jalan utama kota menuju ke arah Padang.

---

City of Bukittinggi is one of the main tourist destination of Indonesia is located in the Province of West Sumatra. Bukittinggi city has a few objects that attract many tourists visit the archipelago and abroad. This study aims to determine the pattern of tourism facilities in the city of Bukittinggi in 1994-2007, that is the way to correlate the location and number of facilities with tourism object location, the number of tourists, and the road network. Method used in this research approach, namely spatial and descriptive method by dividing a three-year research period, the period I (1994-1997), period II (1998-2002), period III (2003-2007). The development pattern of tourism facilities at Bukittinggi city in 1994-2007 is clustering in city center and linearing at city street network heading to Padang."

"ABSTRAKPerbedaan yang mendasari antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah ialah metode financial screening yang terdapat dalam pasar modal syariah. Metode financial screening yang ada pada pasar modal syariah menimbulkan permasalahan. Terdapat pembatasan utang berbasis bunga sebesar 45% dan pendapatan non-halal sebesar 10%. Penelitian ini membahas dasar hukum pihak OJK dan DSN-MUI memberikan batasan tersebut dan penerapan financial screening pada instrumen saham syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mempelajari literatur yang ada serta melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam permasalahan ini. Pemberian batasan tersebut diperbolehkan karena sifat dari harta berbeda dengan makanan, sedangkan jika ada harta halal dan haram maka kedua harta tersebut dapat dipisahkan karena pada makanan tidak bisa dilakukan pemisahan. Oleh karena itu selagi unsur haram tidak lebih dominan dari pada unsur halalnya dan unsur haram tersebut tidak dimanfaatkan guna kepentingan perusahaan, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Pada akhirnya tentu pengurangan secara bertahap terhadap persentase dalam financial screening pada sektor keuangan ini patut di lakukan, sehingga pasar modal syariah tidak memerlukan lagi batasan financial screening agar dapat mengikuti ketentuan syariah secara menyeluruh

---

ABSTRACTThe difference between the conventional capital market and the Islamic capital market is the financial screening method found in the Islamic capital market. The financial screening method that exists in the Islamic capital market creates some problems. There is an interest-based debt limit of 45% and a non-halal income of 10%. This study discusses about legal basis from OJK and DSN-MUI to impose this limit and the implementation of financial screening on Islamic stock instruments. This study uses a normative research method, namely studying the existing literature and conducting interviews with those who are competent in this problem. The limitation is allowed because the nature of assets is different from food, whereas if there are halal and haram assets then the two assets can be separated. After all, food cannot be separated. While the haram element is not more dominant than halal element, and the haram element is not used for the benefit of the company, it is still allowed. In the end, a gradual reduction in the percentage of financial screening in the financial sector is worth to do, so that the Islamic capital market does not need a financial screening limitation to fully comply with sharia regulations."

"Tujuan dari penelitian ini untuk membahas mengenai pengaruh kualitas jasa hotel syariah terhadap kepuasan dan dampaknya terhadap loyalitas konsumen Siti Hotel di Kota Tangerang. Kualitas jasa sendiri terdiri dari lima dimensi yaitu assurance, responsiveness, tangible, empathy dan reliability. Untuk menjaga relevansi penelitian terhadap kasus yang diamati oleh peneliti, maka peneliti menambahkan dimensi prinsip-prinsip syariah pada variabel laten kualitas jasa. Sebanyak 155 dari tamu yang pernah menginap minimal satu malam di Siti Hotel, yang menjadi responden dalam penelitian yang berlangsung selama bulan November 2016. Pengolahan data menggunakan Structural Equation Modeling Hasil analisis data menunjukkan bahwa dimensi kualitas jasa yaitu assurance, tangible, empathy dan prinsip-prinsip syariah berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen secara langsung, namun terdapat beberapa dimensi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan diantaranya responsiveness dan reliability. Kepuasan konsumen disini juga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Maka dari itu, pihak Siti Hotel perlu memperhatikan kembali dimensi kualitas jasa yang belum mempengaruhi kepuasan demi menjaga persaingan dalam industri perhotelan yang didominasi oleh hotel konvensional.

---

The purpose of this study is to discuss the influence of Islamic Service Quality on satisfaction and its impact on consumer loyalty at Siti Hotel in Tangerang. Quality of services consists of five dimensions, assurance, responsiveness, tangible, empathy and reliability. To maintain the relevance of the research to the cases observed by the researchers, the researchers added a dimension of Islamic principles on the latent variables of service quality. The total of 155 respondents drawn from guests who stayed at least one night at Siti Hotel ongoing during at November 2016. Processing data using Structural Equation Modeling. The results of this study indicate that the dimensions of service quality that assurance, tangible, empathy and the principles of sharia significantly influence customer satisfaction directly, but there are several dimensions that no significant impact on satisfaction among responsiveness and reliability. Consumer satisfaction here a significant effect on consumer loyalty. Therefore, the need to take back the Siti Hotel dimensions of service quality are not yet affecting satisfaction in order to maintain competition in the hospitality industry which is dominated by a conventional hotel. "

"Dalam mengukur kesuksesan hotel secara jangka panjang satu terpenting dengan mempertahankan serta meningkatkan tingkat kunjungan ulang dari pengunjung lama pada hotel. Begitupula memicu pengunjung untuk melakukan penyebaran positif melalui electronic word-of-mouth (eWOM), yang diyakini dapat mengarahkan keputusan pengunjung terkait hotel. Jika dibandingkan dengan hotel umum, hotel syariah masih memiliki jumlah terbatas perlu dikembangkan Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden memiliki tujuan untuk meneliti anteseden dari pembentukan eWOM revisit intention dari pengunjung sudah pernah menginap sebelumnya, dengan meneliti pengaruh langsung, mediasi, dan efek moderasi dari tingkat religiusitas pengunjung. Pada penelitian ini, tingkat komitmen religiusitas dari pengunjung ditemukan dapat mempengaruhi perilaku pengunjung secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja perlu diperhatikan untuk menarik kembali pengunjung dalam rangka pengembangan hotel syariah. Hasil dari penemuan penelitian ini memiliki implikasi untuk mengembangkan hotel syariah di Indonesia secara lebih efektif, baik secara teori maupun praktik

---

Maintaining and improving the rate of repeat visits from existing guests is one of the most important aspects in determining a hotel's long-term performance. In addition, encouraging guests to distribute positive words via electronic word-of-mouth (eWOM) can influence other guests' hotel choices. Comparatively, there are fewer sharia hotels than conventional hotels. While in reality, Muslim tourists are increasing every year around the world. Therefore, halal tourism must be enhanced, including sharia hotels. This study distributed questionnaires to 312 participants in order to examine the antecedents of eWOM creation and revisit intention of the guest who has previously stayed by examining the direct effect, mediation effect, and moderating effect of the guest's religiosity level. In this study, it was discovered that the amount of religious commitment of sharia hotel guests influences their behavioral intentions either directly or indirectly. This attempted to determine what aspects must be taken into account to attract existing guests to form eWOM and have the intention to revisit as a form of reciprocity from social exchange. The findings have both theoretical and practical implications for the development of sharia hotels in Indonesia."

"[Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian tersebut adalah dengan melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah berdasarkan Prinsip 5C sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan Prinsip 5C dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada bank, terutama bagi pembiayaan Mudharabah, dimana bank menyediakan seluruh modal dan nasabah menjadi pengelola, yang memiliki banyak risiko. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penerapan Prinsip 5C dalam pembiayaan Mudharabah antara Bank Syariah X dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan perlindungan hukum bagi Bank Syariah X dengan penerapan Prinsip 5C. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif melalui Undang-Undang, wawancara, dan analisis akad. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Bank Syariah X telah menerapakan Prinsip 5C yang telah sesuai berdasarkan Undang-Undang dan sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi Bank Syariah X.

---

In conducting its business activities sharia bank must pay attention to the prudential principles. One of the prudential principles is analyzing the feasibility to provide financing based on the 5C’s Principles, as stipulated in the Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking. The implementation of 5C’s principles are conducted to provide legal protection for the bank, especially for Mudharabah financing, because the bank provides the whole capital and the applicants will manage it, therefore there are a lot of risks on it. This research discuss about the suitability of the implementation of the 5C’s Principles in Mudharabah financing between Bank Syariah X and the Sharia Banking Law and the legal protection for Bank Syariah X with the application of the 5C’s Principles. This research is a normative-qualitative research based on the Laws, interviews, and the analysis of the agreement. Afterwards, the reseracher found the conclusions that Bank Syariah X has applies the 5C’s Principles that are in line with the Law and have been able to provide legal protection for Bank Syariah X., In conducting its business activities sharia bank must pay attention to the

prudential principles. One of the prudential principles is analyzing the feasibility

to provide financing based on the 5C’s Principles, as stipulated in the Law

Number 21 of 2008 on Sharia Banking. The implementation of 5C’s principles are

conducted to provide legal protection for the bank, especially for Mudharabah

financing, because the bank provides the whole capital and the applicants will

manage it, therefore there are a lot of risks on it.

This research discuss about the suitability of the implementation of the 5C’s

Principles in Mudharabah financing between Bank Syariah X and the Sharia

Banking Law and the legal protection for Bank Syariah X with the application of

the 5C’s Principles. This research is a normative-qualitative research based on the

Laws, interviews, and the analysis of the agreement. Afterwards, the reseracher

found the conclusions that Bank Syariah X has applies the 5C’s Principles that are

in line with the Law and have been able to provide legal protection for Bank

Syariah X.]"

"ABSTRAKKarya akhir ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip syariah pada transaksi efek dalam aplikasi online trading syariah dan struktur organisasi PT HPS. Aplikasi online trading syariah sebagai salah satu wadah transaksi efek bagi nasabah investor harus memiliki keandalan terutama dalam mencegah transaksi yang bertentangan dengan syariah. Sebagai penyelenggara jasa keuangan syariah di pasar modal, PT HPS juga wajib mengikuti arahan yang tertera dalam peraturan OJK dalam menerapkan prinsip syariah pada aplikasi transaksi efeknya dan juga pada struktur organisasi perusahaan. Dalam evaluasi penerapan prinsip syariah ini, PT HPS telah melakukan beberapa penyesuaian dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal. Namun, ada beberapa prinsip syariah yang belum terakomodasikan dengan baik pada aplikasi online trading syariah tersebut. Saran untuk perusahaan adalah berkoordinasi dengan regulator terkait beberapa prinsip syariah yang belum dapat diterapkan. Selain itu, perusahaan sebaiknya memperkaya pengetahuan dan pemahaman bagi petugas yang menangani online trading syariah.

---

ABSTRACT

This paper has purposes for evaluate the sharia principle implementation of securities transaction in sharia online trading application and organization structure of PT HPS. Sharia online trading application as a tool for investors to do securities transaction must be reliable especially in preventing the transaction that are forbidden by Islamic law. As an entity that providing Islamic financial services in capital market, PT HPS must obey the guidance of OJK in the sharia principle implementation for the securities transactions and its structure. In this evaluation, PT HPS had done some adjustment in order to fulfill the sharia principle. However, there are some sharia principle that had not been well accommodated in its sharia online trading application. Based on this problem, PT HPS had been suggested to coordinate with the regulator regarding of the sharia principle that cannot be implemented. Other than that, PT HPS should make enrichment and capacities improvement for its personnel that tasked with sharia online trading application."