Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbandingan Perpindahan IKN Indonesia (Tahun 2023) dengan Malaysia (Tahun 1999) dilakukan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut: a) Kekuatan (S) Jumlah Orang/Penduduk, Luas, Sumber Daya Alam; b) Kelemahan (W); konflik horizontal; tingkat kemiskinan; IPM; c) Peluang (O); Ideologi; etnis; Pendidikan; Militer; Hubungan Pusat dan Daerah; d) Tantangan Radikalisme (T); Kelompok; motif; bentuk gerakan; Modus operandi. Konsep pencegahan potensi radikalisme dalam memindahkan Ibukota Nusantara dapat dilakukan dengan; 1) Integrasi Badan Pertahanan dan Keamanan Wilayah Ibukota Nusantara, 2) Pembangunan Sarana Pertahanan dan Keamanan yang memadai, 3) Pertahanan Keamanan yang cerdas pertahanan, 4) Penguatan nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, 5) Pertahanan Keamanan Sishankamrata dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

---

The comparison of the transfer of IKN Indonesia (Year 2023) with Malaysia (Year 1999) is carried out based on SWOT analysis as follows: a) Strength (S) Number of People/Population, Area, Natural Resources; b) Weakness (W); horizontal conflicts; poverty level; HDI; c) Opportunity (O); Ideology; Ethnicity; Education; Millitary; Central and Regional Relations; d) The Challenge of Radicalism (T); Group; motif; form of movement; Modus operandi. The concept of preventing potential radicalism in moving the Capital Region of the Archipelago can be done by; 1) Integration of the Defense and Security Agency of the Capital Region of the Archipelago, 2) Construction of adequate Defense and Security Facilities, 3) Defense and Security that is smart defense, 4) Strengthening the value of Pancasila and Bhineka Tunggal Ika in preventing radicalism and terrorism, 5) Sishankamrata Security Defense in preventing radicalism and terrorism."

"Buku ini membahas tentang pembangunan ibu kota negara sebagai multidisiplin ilmu. Kajian mendalam tentang pembangunan IKN diambil dari berbagai aspek permasalahan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia maju, sesuai visi Indonesia 2045."

"Ibu kota baru telah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia pada 26 Agustus 2019, pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan landasan pada UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tantangan lokasi menjadi jalur suplai logistik penghubung wilayah Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan wilayah sekitar untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Dengan melihat perkiraan perkembangan lalu lintas arus barang dan penumpang akan terjadi pada saat konstruksi dan operasional IKN, maka perlu dilakukan perencanaan pengembangan pelabuhan eksisting. Dengan penerapan metode Value Engineering didapatkan komponen struktur dan operasional serta pengembangan Kawasan sekitar yang mempengaruhi nilai (value) pelabuhan. Berdasarkan analisa kelayakan financial yang dihitung dari life cycle cost analysis untuk masing-masing fungsi didapatkan bahwa pembangunan pelabuhan IKN dapat dilaksanakan dengan IRR 14,99 %, nilai ini lebih besar dari presentase cost capital yaitu 4,66%, dengan periode pengembalian di tahun ke-15. Sebagai nilai tambah pelabuhan, terlihat bahwa fungsi industry, pergudangan, perkantoran maupun mix used area dapat dikembangkan dengan nilai IRR19,52 % dan periode pengembalian di tahun ke 7

---

On August 26, 2019, the President of the Republic of Indonesia agreed to relocate the new capital city to East Kalimantan in accordance with Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital. The location issue is to establish a logistics supply line connecting the National Capital City (IKN) area in North Penajam Paser, East Kalimantan, and the surrounding area in order to create urban areas. By applying the Value Engineering method, structural and operational components as well as the development of the surrounding area are obtained which affect the value of the port. Based on the financial feasibility analysis calculated from the life cycle cost analysis for each function, it is determined that the construction of the IKN port can be completed with an IRR of 14.99%, which is greater than the percentage of cost capital, which is 4.66%, and with a payback period of -15 years. As an added value for the port, the functions of industry, warehousing, offices, and mixed-use areas can be created with an IRR of 19.52% and a payback period in the seventh year."

"

Radikalisme telah menjadi virus yang tidak nampak namun terasa keberadaannya di sekitar kita. Radikalisme ini tidak saja mempengaruhi pemikiran masyarakat umum tetapi ancaman ini juga dapat merubah pemahaman dari aparat negara di Indonesia sehingga menjadi radikal. Pemahaman ini dapat merusak struktur tatanan dalam masyarakat umum dan bila dibiarkan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan dan ketakutan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dampak yang tak kalah merusak adalah terjadinya perpecahan dalam masyarakat sehingga menyebabkan terciptanya jurang pemisah antar umat beragama di Indonesia. Penelitian tentang radikalisme ini dilakukan guna mendapatkan strategi efektif dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan aparat negara sehingga tidak dapat mempengaruhi pemikiran para abdi negara yang bertugas di berbagai instansi pemerintahan. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen (rekam jejak karir kriminal mantan aparat negara yang terpapar radikalisme), wawancara langsung dengan beberapa mantan aparat negara (TNI / Polri dan ASN) yang telah terpapar dengan paham radikal sehingga melakukan aksi terorisme serta metode delphi dari unsur pejabat pemerintah dan penggiat LSM yang menangani masalah terorisme. Hasil yang didapat dari wawancara terhadap mantan aparat negara yang telah terpapar paham radikal menghasilkan beberapa pernyataan yang menarik. Faktor penyebab mereka terpapar radikalisme ternyata sangat beragam. Hal ini sangat berguna dalam merumuskan strategi pencegahan yang efektif dalam menangkal paham radikal terhadap aparat negara. Kesimpulan yang dihasilkan dari penulisan ini akan melahirkan implikasi kebijakan, teoritis dan metodologis. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan hal yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masukan bagi instansi pemerintah dalam menangkal radikalisme.

 

---

Radicalism has become an invisible but felt virus all around us. This radicalism not only affects the thinking of the general public but this threat can also change the understanding of the state apparatus in Indonesia so that it becomes radical. This understanding can damage the structure of the order in society at large and if it is allowed to cause anxiety and fear for all Indonesian citizens. An impact that is no less damaging is the occurrence of divisions in society that have created a gap between religious communities in Indonesia. This research on radicalism was carried out in order to find an effective strategy in preventing the spread of radicalism among the state apparatus so that it could not influence the thinking of state servants who served in various government agencies. This writing uses qualitative methods through document studies (track records of criminal careers of former state apparatus exposed to radicalism), direct interviews with several former state officials (TNI / Polri and ASN) who have been exposed to radical ideology so as to commit acts of terrorism and the delphi method of elements. government officials and NGO activists dealing with terrorism issues. The results obtained from interviews with former state officials who have been exposed to radicalism produce several interesting statements. The factors that caused them to be exposed to radicalism were very diverse. This is very useful in formulating an effective prevention strategy in counteracting the radical understanding of the state apparatus. The conclusions generated from this paper will have policy, theoretical and methodological implications. It is hoped that this writing can provide useful things for the academic world and input for government agencies in counteracting radicalism.

 

"

"Aksi yang mengarah pada ekstremisme dan teror yang melibatkan Aparatur Negara adalah bagian dari fenomena puncak akibat dari paparan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Beberapa Anggota TNI, Polri, PNS/ASN terbukti terlibat tindak pidana terorisme dan telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan serta menjalani hukuman. Maraknya kasus radikalisme Aparatur Negara ini memberi peringatan akan bahaya radikalisme sehingga perlu dilakukan analisis mendalam serta evaluasi terhadap upaya pencegahan radikalisme yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis terhadap praktik radikalisme Aparatur Negara, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan hasil analisis atas relevansi teori terhadap strategi pencegahan radikalisme ASN di Indonesia. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory), Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory), Teori Pencegahan Kejahatan Sosial (Social Crime Prevention Theory) dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa praktik radikalisme pada Aparatur Negara masih terjadi walaupun sudah diterbitkan Surat Keputusan Bersama 11 Kementerian. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia dituntut melaksanakan strategi pencegahan yang komprehensif, diantaranya melalui penegakan hukum, pelibatan tokoh agama, kontra terorisme, kolaborasi antar instansi dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, memperkuat demokrasi dan counter-messaging (kontra narasi)

---

Actions that lead to extremism and terror involving State Apparatus are part of the peak phenomenon due to exposure to radicalism and terrorism in Indonesia. Several members of the TNI, Polri, and PNS/ASN have been proven to be involved in criminal acts of terrorism and have been found guilty by the Court and are serving their sentences. The rise of cases of radicalism by the State Apparatus warns of the dangers of radicalism, so it is necessary to carry out an in-depth analysis and evaluation of the efforts to prevent radicalism by the Government of Indonesia. This study analyzes the practice of State Apparatus radicalism, especially the State Civil Apparatus (ASN). It provides analysis results on the relevance of theory to the strategy of preventing ASN radicalism in Indonesia. The main theories used in this research are Social Identity Theory, Social Learning Theory, Social Crime Prevention Theory, and Human Resource Management Theory. The method used in this study uses a qualitative approach. The results of this study show that the practice of radicalism in the State Civil Apparatus still occurs even though the Joint Decrees of 11 Ministries have been issued. To resolve the issue, the Government of Indonesia is required to implement a comprehensive prevention strategy, including law enforcement, involvement of religious leaders, counter-terrorism, a collaboration between agencies and the intelligence community as well as the active participation of all components of society, strengthening democracy and counter-messaging (counter-narrative)."

"Terorisme, yang berakar dari gerakan-gerakan radikal pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, mulai berkembang pesat juga di Indonesia. Gerakan radikal, terutama yang berlandaskan agama, berkembang menjadi gerakan teror yang mengancam keamanan dan pertahanan negara. Bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Radikalisme, baik sebagai gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembangan di tengah masyarakat Indonesia, adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Untuk itu, bela negara dapat menjadi progam yang dapa mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia. Unsur-unsur religiusitas (agama) juga dapat berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme juka diintegrasikan ke dalam kurikulum bela negara. Tulisan ini akan melihat bagaimana progam bela negara dapat digunakan sebagai sarana mencegah ancaman radikalisme di Indonesia. "

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terpilihnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru yang menciptakan peluang baru bagi daerah setempat namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan besar bagi Masyarakat Hukum Adat yang mendiami wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, bersifat preskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Rumusan permasalahan yag diangkat yakni bagaimana pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur serta bagaimana sistem hukum Indonesia melindungi hak ulayat mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan IKN Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengakuan formal terhadap Masyarakat Hukum Adat masih terbatas. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait masih membutuhkan penyelarasan dan harmonisasi yang lebih komprehensif. Pada pembangunan IKN Nusantara, upaya perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak ulayat mereka belum optimal. Hal ini terlihat dari sejumlah Masyarakat Hukum Adat yang tidak mendapatkan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, serta dalam UU IKN yang sama sekali tidak memuat ketentuan tentang perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

---

This thesis aims to analyze the legal protection of customary land of Indigenous People in the development of the IKN Nusantara in the East Kalimantan. The background of the research is the challenges faced by the Indigenous People in East Kalimantan amid the development of the IKN Nusantara. Using the doctrinal and prescriptive research approach, and data collection conducted through literature review, this research addresses the recognition and protection of Indigenous Law Communities in East Kalimantan Province. It also explores how the Indonesian legal system safeguards their customary rights in the face of the challenges posed by the development of the IKN Nusantara. The findings indicate that, despite the issuance of Regional Regulation No. 1 of 2015 on Guidelines for Recognition and Protection of Indigenous People by the East Kalimantan Provincial Government, formal recognition of Indigenous People remains limited. Moreover, relevant legislation requires further alignment and comprehensive harmonization. In the development of the IKN Nusantara, efforts to protect Indigenous Law Communities and their customary rights are not yet optimal. This is apparent as numerous Indigenous People are not receiving sufficient and equitable compensation, and the IKN Law lacks clauses addressing the safeguarding of the customary rights of Indigenous People."

"Berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik total jumlah penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa pada tahun 2020. Menurut perkiraan tersebut, jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai 300 juta pada tahun 2045. Kondisi ini, ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang datang ke kota, serta konsekuensi lingkungan dan sosial. Konsekuensi lingkungan yang dapat terjadi yaitu meningkatnya pencemaran, degradasi ekosistem, dan kurangnya ruang untuk melakukan proses pengelolaan sampah. Salah satu masalah yang ditimbulkan dengan adanya sampah yang tidak dikelola yaitu bencana banjir. Dari masalah sampah yang menyebabkan bencana banjir, salah satu solusi yang ditawarkan yaitu penerapan kota cerdas, mengacu pada kota yang berbasis teknologi, perkembangan teknologi pada setiap bidang seperti pendidikan, energi, dan transportasi. Salah satu dimensi yang terdapat pada kota cerdas (smart city) yaitu smart environment. Smart environment memiliki area kerja diantaranya smart waste management. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN. Tujuan dari penelitian ini memberikan perencanaan terkait smart waste management bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) dari hulu ke hilir. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian berupa perencanaan smart waste management yang terdiri dari pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Penelitian ini didukung dengan riset yang dilakukan dari berbagai negara. Dalam perencanaan smart waste management dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengolahan air limbah (lindi) secara terpusat. Penerapan prediksi terkait prediksi perubahan volume TPA yang diperoleh dari 3D model wilayah TPA. Selain itu, perlu adanya spesifikasi jenis kendaraan pengangkut sampah untuk setiap kategori sampah dan belum dilakukan pengumpulan data dari pakar sesuai bidang keilmuan.

---

Based on projections from the Central Statistics Agency, the total population of Indonesia will reach 271 million people in 2020. According to these estimates, the total population of Indonesia could reach 300 million in 2045. This condition is marked by the growth of people coming to cities, as well as environmental and social consequences. Environmental consequences that can occur are increasing levels of pollution, ecosystem degradation, and lack of space to carry out waste management processes. One of the problems caused by unmanaged waste is flooding. From the waste problem that causes the flood disaster, one of the solutions offered is the application of smart cities, referring to technology-based cities, technological developments in every field such as education, energy, and transportation. One of the dimensions in a smart city is the smart environment. Smart environment has a work area including smart waste management. This is supported by the results of interviews with the Deputy for Green Transformation and the Digital Authority of IKN. The purpose of this study is to provide planning related to smart waste management for The New National Capital City (IKN) from upstream to downstream. This study uses a qualitative data collection method by conducting interviews and document studies. The results of the research are smart waste management planning which consists of sorting, transporting, processing and landfill for waste. This research is supported by research conducted in various countries. In addition, to improve smart waste management planning, further analysis can be carried out related to centralized wastewater (leachate) treatment. Application of predictions related to predictions of changes in landfill volume obtained from 3D models of landfill areas. In addition, it is necessary to have specifications for the types of waste transport vehicles for each category of waste and data collection has not been carried out from experts according to scientific fields."

"Sejak tahun 2019, narasi perpindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur dengan Forest City sebagai konsep utamanya resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam skripsi ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis studi literatur dan refereni beberapa sumber mengenai berbagai konsep Forest City hingga perpindahan ibu kota baru yang telah diterapkan di beberapa negara sebelum Indonesia. Teori-teori ini nantinya menjadi parameter utama saya dalam menganalisis kesiapan, kelebihan, hingga potensi masalah dari konsep Forest City yang diusung pada Ibu Kota Negara Baru (IKN) Indonesia, Nusantara.

---

Since year 2019, the Indonesia’s government has announced the new capital city of Indonesia in Kalimantan Timur with Forest City as the main concept. In this thesis, I am using literature study as qualitative approach, referencing some similar Forest City concepts and the moving capital city used by some countries before Indonesia. These theories, then, will be used as my main standards in analyzing the preparations, advantages, and potential problems that might occur from the concept implemented in Indonesia’s new capital city, Nusantara.

"

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah instansi yang memiliki peran penting dalam menopang perekenomian bangsa. Maka keberadaan BUMN tersebut membutuhkan manusia-manusia yang tidak hanya mempunyai keunggulan dalam keahlian namun juga harrus memiliki integritas kebangsaan dan nasionalisme kemudian bisa membawa kemajuan BUMN untuk bangsa dan negara. Disinilah persoalan muncul. Di tengah negara fokus dalam pengembangan BUMN, kita dihadapkan pada potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT). AGHT yang paling laten adalah paham radikal (Radikalisme).Radikalisme adalah pandangan dan sikap yang menjustifikasi kekerasan dalam menarasikan kebencian terhadap negara. Orang yang memiliki pandangan radikal, mengganggap bahwa negara tidak sesuai dengan imajinasi keyakinannya, sehinga negara dianggap dzolim dan harus diperangi. Negara bagi kaum radikal harus mengikuti apa yang dipikirkannya meskipun menabrak nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Mereka tak mengenal tenggangrasa dan tepasilira alias intoleran.Pandangan yang demikian tersebut bisa mendorong tahapan selanjutnya yang membahayakan bukan hanya pada negara namun juga pada personal yakni terorisme. Radikalisme yang negatif tersebut bisa memproduksi terorisme yang merusak seluruh sendi kebangsaan. Pandangan Radikalisme yang berujung pada terorisme ini telah masuk ke lingkungan BUMN. viii Maka dibutuhkan peran intelijen, sebagai deteksi dini dan peringatan dini potensi penyebaran radikalisme tersebut. Harapannya, radikalisme tidak boleh masuk ke lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada gilirannya akan menghambat atau bahkan merusak BUMN itu sendiri.

---

State Owned Enterprise (BUMN) are agenies that have an important role in supporting the nation’s economy. So the existence of these SOEs requires human beings who not only have superiority in expertise but also must have national integrity and nationalism then be able to bring the progress of SOEs for the nation and state. This is where the problem arises. In the midst of a country focusing on the development of SOEs, we are faced with potential Threats, Distruption, Obstacles and Challenges (AGHT). The most latent AGHT is radicalism (Radicalism).

Radicalism is a new and attitude that justifies violence in narrating hatred against the state. People who have radical views, think that the state is not in accordance with the imagination of their beliefs, so the state is considered tyrannical and must be fought. The state for radicals must follow what they think event though it clashes with human and national values.

They do not know tolerance and tepasilira alias intolerance. Such a view can encourage the next stage which is dangerous not only to the state but also to individuals, namely terrorism. This negative radicalism can produce terrorism which destroys the whole nation. This view of radicalism that led to terrorism has entered the SOE environment. So the roel of intelligence is needed, as early detection and early warning of the potential spread of radicalism. The hope is that radicalism should not enteer the environment of State-Owned Enterprises (BUMN), which in turn will hinder or even damage the BUMNs themselves.

This research tries to describe the potential threat of radicalism in the BUMN environment, then stepas for early detection and early warning carried out by management in dealing with this radicalism. As well as the efforts made by the intteligence community with BUMN and other intelligence communities in dealing with this radicalism."