Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investasi atau penanaman modal menjadi salah satu faktor yang mampu menggerakkan perekonomian hingga membentuk suatu pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurut teori Growth Pole Theory oleh Perroux (1950), penetapan KSN sebagai pusat pertumbuhan diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya untuk meningkatkan iklim investasi. Kawasan Strategis Nasional (KSN) memiliki nilai strategis dan dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan pertahanan keamanan. KSN diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan harus disusun rencana tata ruangnya dalam bentuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN). Secara fungsi, rencana tata ruang digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh izin berusaha. Namun, dari jumlah KSN yang ditetapkan, hanya terdapat 20% yang sudah memiliki RTRKSN, sehingga diperlukan adanya evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penetapan KSN dan RTRKSN terhadap investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa yang paling mempengaruhi nilai investasi secara berturut-turut adalah penetapan KSN SDATT, KSN Lingkungan Hidup, KSN Pertahanan dan Keamanan, serta KSN Ekonomi. Dengan demikian, teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan secara teoritis dan empiris tidak relevan dengan penetapan KSN Sosial Budaya karena koefisien yang dihasilkan tidak dapat menggambarkan pengaruhnya terhadap investasi. Hal ini selain dikarenakan masih melekatnya tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan masyarakat, juga karena kurangnya dukungan Pemerintah Daerah untuk membuka peluang perizinan berusaha di wilayah tersebut. Sementara itu, ditinjau dari pengaruh penetapan RTRKSN terhadap investasi, hanya KSN Pertahanan dan Keamanan yang koefisiennya bernilai signifikan terhadap investasi. Sedangkan KSN Ekonomi, KSN Sosial Budaya, dan KSN Lingkungan Hidup memiliki koefisien yang tidak signfikan terhadap investasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa investor hanya mempertimbangkan penetapan suatu wilayah sebagai KSN, tetapi tidak memperhatikan ketersediaan RTRKSN. Hal ini dikarenakan adanya implementasi otonomi daerah di Indonesia bahwa penyusunan rencana tata ruang di daerah lebih dulu disusun daripada rencana tata ruang nasional.

---

Investment or capital investment has become one of the factors capable of driving the economy, leading to the formation of regional economic growth. According to the Growth Pole Theory by Perroux (1950), the designation of National Strategic Areas (Kawasan Strategis Nasional or KSN) as growth centers is expected to attract investors to invest their capital in order to improve the investment climate. National Strategic Areas are categorized based on economic, social-cultural, natural resource and/or high technology, and territorial boundaries interests. The designation of KSN is mandated in the National Spatial Planning Plan (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional or RTRWN), and its spatial plan must be formulated in the form of the National Strategic Areas Spatial Plan (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional or RTRKSN). Functionally, spatial planning is used as one of the instruments to obtain business permits. However, out of the designated KSNs, only 20% have their respective RTRKSN, necessitating an evaluation.This research aims to understand the influence of KSN designation and RTRKSN  on investment. The research method used is Ordinary Least Square (OLS). The results of this study indicate that the factors that most sequentially affect investment value are the designation of KSNs in the areas of Natural Resources and High Technology, Environment, Territorial Boundaries, and Economy. Thus, the growth pole theory posited both theoretically and empirically is not relevant to the designation of Social-Cultural KSN, as the coefficients produced cannot depict its influence on investment. This is attributed not only to the persistence of traditions, customs, and cultural practices within the community but also to the lack of support from Local Governments to open business licensing opportunities in those areas. On the other hand, considering the influence of RTRKSN on investment, only Territorial Boundaries KSNs that have coefficients significantly impacting to investment. Meanwhile, Economic KSN, Social-Cultural KSN, and Environmental KSN that are not significant to investment. This is due to the implementation of regional autonomy in Indonesia, where regional spatial plans are established before national spatial plans. This explains that investors are only considering the designation of an area as KSN, but do not pay attention to the availability of RTRKSN because each district/city already has a Regional Spatial Plan (RTRW) as a form of implementation of regional autonomy."

"Tesis ini membahas dasar ditetapkannya kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional, implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, serta kedudukan dan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan negara yang ideal dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kawasan perbatasan negara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi negara, khususnya dari aspek pertahanan dan keamanan, dan di dalamnya terdapat kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah di sekitarnya dan kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya. Implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, yaitu: terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam RTRW-nya, terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya, serta terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya. Sementara itu, dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan kawasan perbatasan negara yang ideal adalah sebagai Kawasan Otorita Perbatasan Negara yang pengelolaannya termasuk pelaksanaan penataan ruangnya menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

---

This research discusses about the basis for the establishment of the state border area as a National Strategic Area, the implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, and the ideal status of the state border area and the ideal implementation of the state border area rsquo s spatial planning associated with the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI . The research method used is normative juridical by reviewing the legislation and related literatures. The result of the research concludes that the state border area is designated as a National Strategic Areas because it has a very important and strategic role for the state, especially from the aspects of defense and security, and there are activities that have great influence on the surrounding spatial planning and other activities in the field the like and activities in other fields. The implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, namely the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating spatial structure plan and spatial pattern plan in its local regulation of spatial planning, the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating indication of the main program of spatial use in its local regulation of spatial planning, as well as the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating the direction of control of spatial utilization and the provision of spatial control in its local regulation of spatial planning. Meanwhile, in relation to the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI , the ideal status of the state border area is as the State Border Authority Area whose management including the implementation of spatial planning becomes the full authority of the central government."

"Kanker merupakan penyakit kronis yang angka kejadiannya terus meningkat di dunia dan menjadi perhatian dalam beberapa dekade belakang ini. Namun, Indonesia belum memiliki Program Pengendalian Kanker Nasional yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana strategis pengembangan Pusat Kanker Nasional yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan operational research selama bulan Maret-Desember 2013 dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam Program Pengendalian Kanker di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan penyakit kanker dengan angka kematian akbibat penyakit kanker menduduki urutan ketiga di Indonesia. Pembiayaan untuk penyakit kanker menunjukkan trend yang terus meningkat. Seluruh informan pada penelitian ini menyatakan pentingnya memiliki sebuah lembaga yang bersifat nasional yang berperan dalam pengendalian kanker secara komprehensif. Lembaga yang paling ideal adalah lembaga non struktural yang untuk mencapainya diperlukan bentuk antara yang disebut Tim Pengembangan Pusat Kanker Nasional yang berada dalam wadah yang berkoordinasi dengan Direktur Utama RS Kanker "Dharmais?. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingya memiliki sebuah lembaga yang bersifat nasional yang berperan dalam pengendalian kanker secara komprehensif. Bentuk lembaga yang paling ideal adalah sebuah Lembaga Non Struktural."

"Food Estate merupakan usaha pangan skala luas yang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu kawasan hutan. Dalam menjalankan proyek tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 yang menyatakan penyediaan kawasan hutan untuk food estate dilakukan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Dalam ketentuan tersebut, mekanisme KHKP dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 6 Tahun 2007 jo. UU No. 3 Tahun 2008 mengemukakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dilakukan secara terbatas melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dimulai dengan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hutan dan tata ruang dalam pengadaan tanah untuk proyek food estate. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan kebijakan pengelolaan kawasan hutan lindung dalam perspektif penataan ruang telah mengalami perkembangan dan perubahan yang dipengaruhi oleh politik ekonomi dan politik pangan nasional. Perubahan tersebut menyebabkan melemahnya fungsi penataan rung sebagai bagian dari sistem pencegahan terhadap kerusakan kawasan hutan lindung. Selain itu, kebijakan penataan ruang tidak lagi dapat mempertahankan kriteria luas minimal kawasan hutan yang berada dalam suatu wilayah serta hilangnya mekanisme kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan dan evaluasi penataan ruang. Selain itu, Pengaturan kebijakan food estate dapat melindungi kawasan hutan lindung dan sesuai dengan tata ruang jika kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar adanya perhitungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pengadaan lahan untuk proyek food estate juga harus dapat mempertahankan ketentuan minimal 30% kawasan hutan yang berada dalam suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota.

---

Legal Analysis of Forest Protection and Spatial Planning in the Land Acquisition for Strategic Projects of National Food Estate Food Estate is a large-scale food business carried out through a series of activities to utilize natural resources by using capital, technology, and other resources to produce food products in an integrated manner, including food crops, horticulture, plantations, livestock, and fisheries in a forest estate. In carrying out this project, the Ministry of Environment and Forestry released the Ministerial Regulation of Environment and Forestry Number 24 of 2020, which stated that the provision of forest estate for food estate is carried out through Change of Forest Area Designation and Determination of Forest Estate for Food Security (Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan/KHKP). In this provision, the mechanism of KHKP can be carried out in protected forest estates that are no longer fully functional in accordance with the provision of the law. This is different from the provision of Act No. 41 of 1999 and Government Regulation No.6 of 2007 jo. Act No. 3 of 2008 proposed that the utilization of protected forest is carried out in a limited manner through the utilization of the area, utilization of environment services, or collection of non-timber forest products. In this study, the method used was juridical normative, which began by analyzing the laws and regulations concerning forest protection and spatial planning in the land acquisition for food estate projects. The results of the study stated that the regulation of protected forest areas in the perspective of spatial planning has experienced development and changes influenced by political economy and national food politics. This change causes the weakening of the spatial planning function as a part of the prevention system to the damage of protected forest areas. Moreover, the policy of spatial planning is no longer able to maintain the criteria for the minimum area of forest area and the loss of mechanism of strategic environmental study in the arrangement and evaluation of spatial planning. Furthermore, the arrangement of food estate policy can protect protected forest areas and are in accordance with the spatial planning if the policy is carried out using the instrument of Strategic Environmental Study. Thus, there is a calculation of the carrying capacity and capacity of the environment, as well as the disaster vulnerability and climate change. Land acquisition for food estate projects must also be able to maintain the provision for a minimum of 30% forest area in a province area or regency/city area."

"Kanker merupakan penyakit kronis yang angka kejadiannya terus meningkat di dunia dan menjadi perhatian beberapa dekade belakangan ini seiring dengan meningkatnya angka penyakit kronis di dunia. Registrasi kanker merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pengendalian kanker yang komprehensif. Di Indonesia belum memiliki program pengendalian Kanker Nasional yang komprehensif. Data registrasi kanker yang tersedia baru menggunakan hospital base, belum community base. Penelitian ini bertujuan menyusun rencana strategis pengembangan Pusat Kanker Nasional yang sesuai untuk kondisi Indonesia. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan operational research. Penelitian dilaksanakan selama bulan Maret-Desember 2013 dengan melibatkan berbagai stake holder yang memiliki peranan penting dalam Pengendalian Kanker di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan penyakit kanker, angka kematian akibat non communicable disease yang di dalamnya terdapat kanker pada urutan ketiga di Indonesia menunjukkan trend yang terus meningkat. Pembiayaan untuk penyakit kanker juga menunjukkan trend yang terus meningkat. Seluruh informan dalam penelitian ini menyatakan pentingnya memiliki sebuah lembaga yang bersifat nasional yang berperan dalam pengendalian kanker secara komprehensif. Lembaga yang paling ideal adalah lembaga non struktural yang untuk mencapainya diperlukan bentuk antara yang disebut Tim Pengembangan Pusat Kanker Nasional. Tim tersebut akan berada dalam wadah yang berkoordinasi dengan Direktur Utama RS Kanker "Dharmais" yang merupakan pusat rujukan kanker saat ini untuk menjamin keberlangsungan dan akuntabilitasnya.Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingya memiliki sebuah lembaga yang bersifat nasional yang berperan dalam pengendalian kanker secara komprehensif. Bentuk lembaga yang paling ideal untuk fungsi diatas adalah sebuah Lembaga Non Struktural, tetapi untuk mencapainya diperlukan bentuk antara yang disebut Tim Pengembangan Pusat Kanker Nasional.

---

Cancer is a chronic disease that always increases in recent decades due to the increasing number of chronic diseases in the world. Cancer registration takes really important part in the system of comprehensive cancer control. Nowaday, Indonesia haven?t had a comprehensive program for National Cancer control. Cancer registration data are available using the new base hospital only, not yet using community base system. This study aims to develop a strategic plan for the development of National Cancer Center corresponding to the Indonesia condition. This study was conducted by using operational research?approach. This study was conducted during the months of March to December 2013 by involving various stakeholders who have an important role in Cancer Control in Indonesia.

The results showed progression of cancer, the death rate from non-communicable disease in which there is cancer in the third in Indonesia showed an increasing trend. Funding for cancer also showed an increasing trend. The entire informants in this study expressed the importance of having a national institution that plays a role in cancer control in a comprehensive manner. The most ideal institution is non structural forms necessary to achieve the National Cancer Center Development Team. The team will be in place that coordinate with the Director of Hospital Cancer " Dharmais " which is a referral center for cancer at this time and ensure the sustainability and accountability of this study. In Conclusion, it is really important to national institutions to taking part in comprehensive cancer control. The most ideal form of organization for the above function is a non-structural institution, but to achieve the necessary forms National Cancer Center Development Team."

"Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah sistem komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat. Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi komputer merupakan sarana pendukung yang sangat penting ? bahkan bisa dikatakan mutlak ? untuk operasional rumah sakit. Dalam kaitan dengan visi dan misi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, direncanakan suatu peta jalan atau cetak biru Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang akan mengikuti perkembangan Rumah Sakit agar manajemen dapat melaksanakan program-program yang dikembangkan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam bentuk suatu Rencana Strategis dengan pendekatan Balanced Score Card beserta Key Performance Indicator masing masing. Didapatkan strategi alternatif terpilih yang meliputi empat perspektif yaitu Perspektif Keuangan (financial) yaitu keberlangsungan kegiatan rumah sakit dan biaya efisien, Perspektif Pelanggan (customer) yaitu tersedianya layanan dan infrastruktur IT yang nyaman, tersedianya pengamanan aset perusahaan yang efektif dan pelanggan yang setia, Perspektif Proses Bisnis Internal (internal business process) yaitu optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, efektifitas & efisiensi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur IT serta Perspektif Pembelajaran (learning&growth) yaitu meningkatkan kompetensi dokter, paramedik dan karyawan, meningkatkan efektivitas pengelolaaan informasi dan budaya kerja.

---

Hospital Management Information System (HMIS) is a computerized system that processes and integrates the entire business process flow in the form of a network of health services coordination, reporting and administrative procedures to obtain information quickly, precisely and accurately. Management Information Systems (MIS) is a computer -based technology is a very important means of support - even to say absolute - for hospital operations.

In regard to the vision and mission of the National Brain Center Hospital, planned a road map or blueprint of Hospital Management Information System that will follow the development of hospital management in order to implement programs developed at the National Brain Center Hospital in the form of a Strategic Plan Balanced approach Score Card and a Key Performance Indicator respectively.

Obtained selected alternative strategy that includes four perspectives: Financial Perspective sustainability of the activities that the hospital and cost efficient, Customer Perspective is the availability of IT infrastructure services and comfortable, the availability of effective safeguarding corporate assets and customers are loyal, Internal Business Process Perspective HMIS optimization, effectiveness and efficiency of the construction and management of infrastructure IT and Learning and Growth Perspectives that improves the competence of doctors, paramedics and employees, improve the effectiveness of information and work culture."

"Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium di utara Jakarta tetapnya pada Taman BMW di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara mempunyai sejarah yang panjang dalam perjalanan pembangunan kawasan tersebut. Dengan terbangunnya Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium dengan kapasitas 82.000 penonton yang tergabung dengan area komersial, Jakarta International Stadium tentu akan menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan yang cukup signifikan, yang nantinya berdampak pada jaringan jalan di sekitar lokasi stadion. Melihat fenomena inilah tidak cukup dengan hanya membangun sarana olahraga saja melainkan JIS sebagai pusat kegiatan baru dengan taraf internasional membutuhkan sarana dan prasarana transportasi untuk menghubungkan wilayah sekitar Stadion JIS maupun dengan pusat kegiatan lainnya. Atas dasar pemikiran inilah saya ingin mengetahui kebijakan, rencana, dan program-program pendukung Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan analisis deskrptif untuk mengetahui kondisi struktur ruang serta kronologi pembangunan dan analisis spasial untuk mengidentifikasi kondisi aksesibilitas eksisting pada Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengembangan kawasan studi telah sesuai dengan peraturan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta, dan ditemukan disparitas antara kondisi eksisting dengan rencana pengembangan transportasi karena dalam rencana perencanaan transportasi pada Kecamatan Tanjung Priok dan Kelurahan Papanggo belum mengakomodir terkait pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium.

---

The construction of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area in the north of Jakarta remains at the BMW Park in Papanggo Village, Tanjung Priok District, North Jakarta has a long history during development of the area. With the construction of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area with a capacity of 82,000 spectators who are members of the commercial area, the Jakarta International Stadium will certainly cause a significant rise and pull in travel, which will have an impact on the road network around the stadium location. Seeing this phenomenon, it is not enough to only build sports facilities, but JIS as a new activity center with an international level requires transportation facilities and infrastructure to connect the area around JIS Stadium andwith other activity centers.  It is on this basis of this idea that I would like to know the policies, plans, and programs supporting the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis to determine the condition of the spatial structure as well as the chronology of development and spatial analysis to identify the existing accessibility conditions in the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area. The result of this study is that the development of the study area is in accordance with the regulations of the DKI Jakarta Provincial spatial plan, and a disparity was found between the existing conditions and the transportation development plan because the transportation planning plan in Tanjung Priok District and Papanggo Village has not accommodated related to the development of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area."

"Pendekatan klasik di dalam perencanaan Wilayah Pertambangan (WP) adalah komponen fisik bahan galian dan kelayakan ekonomi dijadikan pertimbangan utama. Sementara komponen lingkungan hidup dipertimbangkan hanyalah ketika menyusun AMDAL pertambangan pada akhir evaluasi sebuah proyek pertambangan sebelum dilakukan eksploitasi bahan galian. Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi komponen lingkungan hidup yang menentukan proporsi alokasi lahan/ruang untuk direncanakan sebagai WP, (2) merumuskan model analisis kesesuaian lahan dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutannya dalam rencana WP, (3) menghitung luas area yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai rencana WP, (4) merumuskan prioritas pilihan model kebijakan dalam rencana penetapan WP. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey persepsi dan integrasi GIS dan AHP dalam analisis kesesuaian lahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buton Utara yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan Suaka Margasatwa tetapi memiliki potensi bahan galian langka di Indonesia yaitu aspal alam. Temuan utama dari penelitian ini adalah: (1) Proporsi alokasi lahan untuk rencana penetapan WP dipengaruhi oleh integrasi komponen lingkungan fisik dan sosial dalam analisis kesesuaian lahannya dengan bobot prioritas dipertimbangkan SEBESAR 75,14%. Pre-Mining Land Suitability Analysis (P-MLSA) dengan produk akhir proporsi green reserve area merupakan model analisis kesesuaian lahan integratif dan paling sesuai untuk diterapkan dalam rencana penetapan WP, (3)Luas green reserve area yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai rencana untuk ditetapkan sebagai WP dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan adalah 13.650 ha atau 18,073% dari 75.529 ha luas lahan total Suaka Margasatwa eksisting yang masuk wilayah administratif Kabupaten Buton Utara (4) Prioritas pilihan strategi kebijakan terhadap green reserve area saat ini adalah menetapkannya sebagai Wilayah Pencadangan Negara (WPN) untuk tetap mempertahankan keberlanjutan penggunaan lahan saat ini dan tetap menjaga representasi sektor pertambangan dalam tata ruang.Konsep green reserve area dalam rencana penetapan Wilayah Pertambangan dengan prosedur analisisnya dapat diterapkan oleh stakeholder pemerintah, masyarakat dan investor pertambangan.

---

The classical approach in the planning of mining area is done by making the physical component of mineral and the economic feasibility as the primary considerations. The environmental component is considered only when formulating the Environmental Impact Assessment/EIA of mining at the final evaluation of a mining project prior to the exploitation of minerals.

The goals of this study are: (1) To identify the environmental components that determine the proportion of allocation of land / space planned as WP, (2) To formulate a model of land suitability analysis by integrating environmental considerations and its sustainability in the WP plans, (3) To calculate the area which is possible to be allocated as WP plans, (4) To formulate the priority of choosing policy model in WP determination plan. This study uses the approach of perception survey and the integration of GIS and AHP in the land suitability analysis. The research was conducted in the Regency of North Buton which most of its area is the Wildlife Sanctuary area but has the potential existence of Indonesia’s rare minerals of natural asphalt.

The main findings of this study are: (1) The proportion of the allocation of land/space for the WP determination plan influenced by the integration of the physical environment and social components in land suitability analysis with the priority weighting of 75.14% (percent), (2) Pre-Mining Land Suitability analysis (P-MLSA) with proportion of green reserve area as the final product is an integrative model of land suitability analysis and the most suitable to be applied in determining WP plans, (3) The wide of green area reserve that allows it to be allocated as a plan to set up as WP with due regard to the sustainability principles is 13,650 ha or 18.073% of the total land area of 75,529 ha of Wildlife Sanctuary existing incoming administrative region of North Buton Regency, (4) The current priority of strategy choice of policy for the green reserve area is by assigning it as The State’s reserve area. This is to maintain the sustainability of the current land- use as well as maintaining the representation of the mining sector in the spatial planning. The concept of green reserve in the mining area determination proposed with analysis procedure can be applied by government stakeholders, communities and mining investor."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesempatan investasi, arus kas, modal kerja dan leverage terhadap keputusan investasi perusahaan. Pengujian pengaruh kesempatan investasi, arus kas, modal kerja dan leverage terhadap keputusan investasi juga dilakukan terhadap perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan financially constrained dan non financially constrained. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan investasi, arus kas, dan modal kerja memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi perusahaan dan ditunjukkan juga hasil bahwa kesempatan investasi, arus kas, modal kerja lebih berpengaruh terhadap keputusan investasi perusahaan yang di kategorikan sebagai perusahaan non financially constrained dibanding perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan financially constrained. Tingkat pengaruh kesempatan investasi, arus kas, dan modal kerja terhadap keputusan investasi perusahaan yang lebih tinggi dihasilkan pada penelitian dengan sampel perusahaan yang memiliki arus kas positif.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesempatan investasi, arus kas, modal kerja dan leverage terhadap keputusan investasi perusahaan. Pengujian pengaruh kesempatan investasi, arus kas, modal kerja dan leverage terhadap keputusan investasi juga dilakukan terhadap perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan financially constrained dan non financially constrained. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan investasi, arus kas, dan modal kerja memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi perusahaan dan ditunjukkan juga hasil bahwa kesempatan investasi, arus kas, modal kerja lebih berpengaruh terhadap keputusan investasi perusahaan yang di kategorikan sebagai perusahaan non financially constrained dibanding perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan financially constrained. Tingkat pengaruh kesempatan investasi, arus kas, dan modal kerja terhadap keputusan investasi perusahaan yang lebih tinggi dihasilkan pada penelitian dengan sampel perusahaan yang memiliki arus kas positif."

"ABSTRAKWalini merupakan wilayah yang akan mendapatkan manfaat langsung dari Proyek KeretaCepat Jakarta-Bandung. Pengembangan Walini dapat mengacu Silicon Valley, dimanatingkat pertumbuhan lapangan kerja naik 11,5 dan tingkat pengangguran turun menjadi3.6 sejak 2007-2015.Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan pemetaan kawasan dan menganalisa rencanabiaya investasi berbasis risiko di Walini sebagai technopark berbasis silicon valleydengan menggunakan metode deskriptif.Hasilnya, Walini mempunyai kesesuaian terhadap karakteristik technopark mengacuVisi, Peraturan dan Pemerintahan, Infrastruktur, Stakeholder dan Target Pasar. Selain itu,hasil dari analisa finansial berbasis risiko, nilai NPV Total turun Rp.32.162.318.205,13 dalam 1000 atau sebesar 35,21 dari NPV Total before risk Rp.123.501.671.470,13 dalam 1000 . Lalu, masing-masing IRR per kawasan juga turun dengan nilai yangbervariasi, walaupun begitu, nilainya masih diatas suku bunga BI Rate 4,25 . Investasimasih dinilai layak karena PI > 1, walaupun revenue-nya menurun dan jangka waktupengembalian modal menjadi lebih lama.Walini Technopark yang diintegrasikan sebagai nilai tambah Proyek Kereta CepatJakarta-Bandung, menghasilkan PI > 1, terjadi di tahun ke-33 dengan NPV TotalRp.135,498,626,555,68 dalam 1000 dan IRR sebesar 8,48 . Sehingga, WaliniTechnopark dapat memberikan manfaat berupa revenue yang lebih cepat 9 tahun terhadapproyeksi yang semula 42 tahun.

---

ABSTRACTWalini is an area that will get benefit from the Jakarta Bandung High Speed Railwayproject. Its development could comply of Silicon Valley, where the employment growthrate rose 11.5 and unemployment rate down to 3.6 from 2007 2015.The aim of this study are to plan mapping area and analyze investment funds plan nasedon risk of Walini as a technopark based on Silicon Valley using descriptive methods.The results, Walini has a compatibility from general technopark characteristic Vision,Regulation and Government, Infrastructure, Stakeholder and Market Target.Furthermore, investment based on risk made the Total NPV value decreased byRp.32.162.318.205,13 in 1000 or by 35.21 before risk, which isRp.123.501.671.470,13 in 1000 . Then, the value of IRR from each area had variativeresult despite of still greater than BI Rate 4.25 . The investment remains acceptablecaused of the PI 1, even the revenue had a decreasement with a long term of paybackperiod.In case Walini Technopark as a value added to Jakarta Bandung High Speed Railway, itshas produced PI 1, happened in years 33 with Total NPV Rp.135,498,626,555,68 in1000 and IRR 8,48 . So that, Walini Technopark could give a benefit 9 years earlierthan a formerly projection, which was a 42 years."