Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pekerja rokok linting tangan menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi regulasi, perlindungan sosial, karakteristik pasar ataupun faktor lainnya yang berpotensi mengurangi tingkat kesejahteraan mereka. Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan regulasi dan perlindungan tenaga kerja terhadap kesejahteraan pekerja rokok linting tangan di Kabupaten Kudus, Pati, Demak, dan Jepara. Sumber data yang digunakan berasal dari survei pada sampel pekerja rokok linting tangan di empat kabupaten terpilih.  Kesejahteraan dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks kesejahteraan yang terdiri dari 5 kategori yaitu, tidak sejahtera, kurang sejahtera, cukup sejahtera, sejahtera, dan sangat sejahtera. Berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi ordinal, ditemukan bahwa faktor regulasi dan perlindungan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) , kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan, dan status pegawai tetap berhubungan positif dengan tingkat kesejahteraan pekerja rokok. Selain itu, karakteristik individu, wilayah, dan pasar tenaga kerja juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan pekerja rokok. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja rokok linting. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain, optimalisasi pengalokasian dana DBHCHT, memastikan perlindungan sosial bagi pekerja, dan mendorong penyediaan status pekerja tetap.

---

Hand-rolled cigarette workers face various challenges in terms of regulations, social protection, market characteristics, and other factors that potentially reduce their level of well-being. This study examines the influence of labour regulations and protection on the well-being of hand-rolled cigarette workers in the districts of Kudus, Pati, Demak, and Jepara. The data for this study is derived from a survey conducted on a sample of hand-rolled cigarette workers in the four selected districts. Well-being in this research is measured using a well-being index of five categories: not well-off, less well-off, moderately well-off, well-off, and very well-off. Based on the analysis using ordinal regression, it was found that regulatory and protective factors such as Direct Cash Assistance (BLT) from the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT), ownership of the Workers Social Security Program (BPJS Ketenagakerjaan), and permanent employee status are positively associated with the well-being of cigarette workers. Additionally, individual characteristics, regional factors, and the labour market also influence the well-being of these workers. The findings of this research are expected to serve as a basis for developing policies and programs that can enhance the well-being of hand-rolled cigarette workers. Some policy recommendations that can be considered include optimizing the allocation of DBHCHT funds, ensuring social protection for workers, and promoting the provision of permanent employment status."

"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran dari status kepegawaian dalam memoderasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen terhadap perubahan dengan pelatihan kepemimpinan transformasional sebagai intervensi. Samplenya merupakan karyawan PT QRS, sebuah perusahaan minyak dan gas multi nasional (status kontrak dan status permanen). Teknik sampel yang digunakan yaitu accidental sampling. Sampel berjumlah 221 karyawan dengan pembagian 100 orang merupakan karyawan kontrak dan 121 merupakan karyawan tetap. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik regresi moderasi menggunakan macro process Hayes pada SPSS. pearson product moments dan process macro hayes. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa status kepegawaian secara siknifikan memoderasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen terhadap perubahan. Status kepegawaian tetap memberikan efek yang lebih besar dalam memoderasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan komitmen terhadap perubahan dibandingkan dengan status kepegawaian kontrak. Intervensi pelatihan kepemimpinan transformasional secara efektif meningkatkan pengetahuan paraa peserta terkait kepemimpinan transformasional.

 

 

 

---

The purpose of this study was to examine the effect of employment status role in moderating the relationship between transformational leadership and commitment to change with transformational leadership training as an intervention. Samples were contract and permanent employees of PT QRS, a multinational oil and gas company. This study used a accidental sampling technique to get 221 employees consisting of 100 contract employees and 121 permanent employees. The analysis technique used was moderation regression with Macro Process Hayes. Hypothesis test results showed that employment status significantly moderated the relationship between transformational leadership and commitment to change. Permanent status employment had higher effect than contract status employment. The result of transformational leadership training, as an intervention, was effectively improved the knowledges of all participants related to transformational leadership.

 

 

"

"Jaminan sosial sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan pada saat pekerja mengalami risiko-risiko kerja sehingga menciptakan ketenangan dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan akses kantor dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, mengetahui ada asosiasi atau tidak antara informalitas wilayah dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Data analisis yang digunakan adalah data Sakernas Agustus 2021 yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensial dengan pengolahan menggunakan aplikasi Stata. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan regresi logistik biner multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses kantor tidak signifikan mempengaruhi jaminan sosial ketenagakerjaan. Temuan penelitian ini yakni Rasio kantor tidak selaras dengan Partisipasi jamsos. Kantor yang banyak tidak berbanding lurus dengan partisipasi jaminan sosial yang tinggi. Variabel informalitas wilayah secara signifikan berpengaruh negatif mempengaruhi partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, Kenaikan informalitas wilayah menyebabkan probabilitas berpartisipasi pada jaminan sosial pada pekerja yang berstatus PKWT,PKWTT dan Perjanjian tertulis akan meningkat jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak ada perjanjian kerja. Oleh karena itu, perlu dipikirkan strategi-strategi untuk mengakomodir  individu-individu yang bekerja di wilayah ekonomi informal.

---

Social security is urgently needed to provide protection when workers experience work risks  to provide ease of mind in working. This study aims to determine the relationship between  office availability and employment social security participation. In addition, it aims to find out whether there is an association between regional informality and employment social security participation. The data used is the August 2021 Sakernas data which is analyzed using descriptive and inferential analysis while the processing is done with Stata. The analytical method used is multilevel binary logistic regression. The results of the study show that office availability does not significantly affect employment social security. The findings of this study are that the office ratio is not aligned with social security participation. High number of offices are not directly proportional to high social security participation. The regional informality has a significant negative effect on labor social security participation. Furthermore, the increase in regional informality causes the probability of participating in social security for workers with PKWT, PKWTT and written agreement status to increase when compared to workers who do not have a work agreement. Therefore, it is necessary to consider strategies to accommodate individuals who work in the informal economy."

"ABSTRAKThe present study investigated the relationship of nutritional status and work productivity of Indonesian female industrial workers who engaged in light activity. Anthropometrics, hemoglobin (Hb), work productivity, physical activity and several socioeconomic data were collected from 230 female cigarette industrial workers. Nutritional assessment of studied population showed that the average body mass index of studied population was 19.55 ± 2.33 kg/mz, which 41.3% of the workers were under nutrition which indicated by BMI below 18.5 kg/m2 and 40.4% were anemic while 13.9% of them were under nutrition and anemic. BMI showed a significant quadratic regression with work productivity (p<0.05). A classification for chronic energy deficiency (CED) using BMI of 18.5 as a cutoff point was related to the functional parameter of work productivity. Workers whose BMI below 18.5 kg/m2 had work productivity about four percent lower than those whose BMI above 18.5. Female workers whose BMI ranged of 18.5 --22.5 kg/re had the highest work productivity among others. Analysis of variance showed that anemic workers had significantly lower work productivity than the non-anemic workers (p<0.01). The anemic workers produced about five percent less output than the non-anemic workers. There was a linear regression between work productivity and hemoglobin level. Multiple regression analysis showed that increases in Hb levels, lean body mass and experience were significantly associated with increased work productivity (p<0.01). This study concluded that Hb, BMI and LBM were significantly related with work productivity. The better nourished workers as determined by BMI, LBM, and Hb levels were more productive than under-nourished workers also the more experienced workers had higher work productivity than the less-experienced workers."

"Hubungan yang terjalin antara guru dengan siswa merupakan faktor terpenting yang membentuk teacher wellbeing O Connor, 2008. Akan tetapi, terdapat faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi teacher wellbeing guru, yang diperkirakan dipengaruhi oleh status kepegawaian guru (guru tetap dan guru honorer) (Setiyawan, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan guru- iswa dan status kepegawaian guru dapat memprediksi teacher wellbeing pada guru di jenjang sekolah menengah. Penelitian ini dilakukan pada guru sekolah menengah (N = 284; 65.8% Perempuan; M-usia = 38.58 tahun) dengan alat ukur berupa skala Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire (TSWQ) yang dikembangkan oleh Renshaw, Long, dan Cook (2015) dan skala Student-Teacher Relationship Scale (STRS) yang dikembangkan oleh Aldrup, Klusmann, Lüdtke, Göllner, dan Trautwein 2018. Kedua alat ukur sudah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia dan memiliki hasil uji psikometrik yang baik. Diketahui bahwa hubungan guru siswa dan status kepegawaian guru sebagai prediktor terhadap teacher wellbeing sebagai variabel terikat menunjukkan hasil yang signifikan F2,281 = 78,118, p < .0005. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan guru siswa dapat memprediksi teacher wellbeing pada guru sekolah menengah secara positif dan status kepegawaian guru juga akan memprediksi teacher wellbeing pada guru jenjang sekolah menengah, dimana guru tetap memiliki teacher wellbeing yang lebih baik dibandingkan guru honorer.

---

The relationship that is bonded between teachers and their pupil is the most crucial factor of teacher wellbeing O Connor, 2008. However, there is another important predictor beside student-teacher relationship which could affect teachers wellbeing. Teachers employment status is regarded as another important predictor towards teacher wellbeing and it is shown as to whether the teacher is permanently employed or is a temporary teacher (Setiyawan, 2017). This research aims to see whether student-teacher relationship and teachers employment status could predict teacher wellbeing amongst teachers of secondary level of education. The subjects of this study were secondary teachers (N = 284; 65.8% Female; M-age = 38.58 years old). The instrument used in this research were Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire (TSWQ) developed by Renshaw, Long, and Cook 2015 and Student Teacher Relationship Scale (STRS) developed by Aldrup, Klusmann, Lüdtke, Göllner, and Trautwein 2018. Both instruments were adapted to Bahasa Indonesia and showed having good psychometrical attributes. Multiple Regression Analysis were deployed to test both predictors and the result indicates both predictors successfully predict teacher wellbeing amongst secondary teacher F(2,281) = 78,118, p < .0005. The result indicates that student teacher relationship predicts teacher wellbeing positively and teachers employment status also predicts teacher wellbeing which permanent teachers show better teacher wellbeing than temporary teachers."

"Tujuan studi ini adalah mempelajari apakah rata-rata pengeluaran rumah tangga dan karakteristik rumah tangga lainnya berpengaruh secara signifikan terhadap status penerima BLT, Raskin, dan pelayanan kesehatan gratis. Dengan menggunakan data SUSENAS 2009 analisis deskriptif menunjukkan bahwa rumah tangga dengan ratarata pengeluaran kuintil teratas masih menjadi penerima program dan rumah tangga dengan kuintil terbawah ada yang tidak menerima program.Model regresi probit menunjukan bahwa seluruh karakteristik rumah tangga yang digunakan dalam penelitian ini secara signifikan mempengaruhi status penerima program perlindungan sosial. Rata-rata pengeluaran rumah tangga berhubungan secara negatif dengan status penerima program BLT, Raskin, dan pelayanan kesehatan gratis.The purpose of this study is to analyze whether the average household expenditure and other household characteristics affect the status of BLT, Raskin and free health service recipients. Using the 2009 SUSENAS data, descriptive analysis shows that there are households from highest average expenditure quintile receive the programs while there are households from lowest quintile do not receive the programs.

The results of probit regression show that all household characteristics significantly affect the status of BLT, Raskin, and free health service recipients. Average household expenditure is negatively related to the status of BLT, Raskin and free health care recipients."

"ABSTRACTDi era globalisasi ekonomi, kemampuan negara untuk menyediakan perlindungan sosial bagi warga negaranya mulai tergerus. Walaupun demikian, negara masih memiliki ruang untuk melakukan inovasi dalam pembuatan kebijakannya. Dalam kerangka pemikiran Karl Polanyi, yakni Gerakan ganda, setiap tekanan ekonomi internasional akan menciptakan respon alamiah yang berperan sebagai anti-tesis dari logika ekonomi pasar. Di Indonesia, hal ini nampak dalam kasus distribusi Bantuan Langsung Tunai BLT, sebuah program kompensasi yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin atas dampak pemotongan subsidi BBM yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ekonomi politik dari perkembangan BLT sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial Indonesia dengan menggunakan kerangka gerakan ganda perangkap akuntabilitas. Dalam kasus Indonesia, BLT tidak lagi hanya berperan sebagai gerakan tandingan dan bertujuan untuk memperbaiki dislokasi sosial dan ekonomi akibat globalisasi ekonomi. Namun demikian, lebih jauh lagi BLT dalam konteks ekonomi politik Indonesia menjadi instrumen politik dari partai-partai untuk mendapatkan kekuasaan di lembaga eksekutif.

---

ABSTRACTIn the era of economic globalization, the states capacity to provide social protection for its citizens has begun to erode. Nevertheless, the state still has room for innovation in its policy making. In Karl Polanyis double movement concept, every international economic pressure will create a natural response that is used as an anti thesis of the market economy logic. In Indonesia, the case of Unconditional Cash Transfer BLT, a compensation program given to the poor households following the effect of fuel subsidies reduction. Therefore, this research paper aims to analyze the political economy dimension of BLTs expansion as one of Indonesias social protection policy by using double movement and accountability trap framework. In the case of Indonesia, BLT did not only serve as a counter movement and a tool to fix socio economic dislocation caused by economic globalisation. Furthermore, BLT in the context of Indonesian political economy, was also used as a political instrument to gain power in the executive branch by the political parties. "

"Indonesia memiliki proporsi pekerja perempuan di sektor informal yang lebih tinggi. Selain itu, Indonesia juga mengalami kondisi beban ganda malnutrisi. Padahal beberapa penelitian menyatakan bahwa anak dengan ibu yang bekerja di sektor informal lebih memiliki kelebihan dalam fleksibilitas waktu dan jarak yang bisa menjadi kelebihan untuk mengurus anak. Hal ini disebabkan jenis pekerjaan pada sektor informal bersifat heterogen dalam tingkat efisiensi. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui pengaruh status pekerjaan dan jam kerja ibu bekerja terhadap status gizi anak di Indonesia melalui peluang kejadian malnutrisi anak dengan kategori standar z-score IMT (indeks masa tubuh) WHO (World Health Organization). Penelitian ini menggunakan variabel bebas utama status pekerjaan dan jam ibu bekerja pada tahun 2007 dan 2014 dengan variabel terikat peluang kejadian malnutrisi anak pada tahun 2014. Data yang digunakan berasal dari IFLS 4 dan 5 dengan model ekonometrika multinomial logistic regression. Secara umum, anak dengan ibu yang bekerja di sektor formal pada tahun 2014 menaikkan peluang kejadian malnutrisi anak dibandingkan anak dengan ibu yang bekerja di sektor informal. Selain itu, kenaikan jam kerja ibu yang bekerja di sektor formal menurunkan peluang kejadian malnutrisi anak dibandingkan anak dengan ibu yang bekerja di sektor informal.

---

Indonesia has a higher proportion of female workers in the informal sector. Indonesia is also experiencing double burden of malnutrition. Although several studies state that children with mothers who work in the informal sector have more advantages in flexibility of time and distance which can be an advantage in caring for children. This is because the type of work in the informal sector is heterogeneous in terms of efficiency. The aim of this study is to determine the effect of employment status and working hours of working mothers on the nutritional status of children in Indonesia through the probability of child malnutrition occurring in the WHO (World Health Organization) standard category of BMI z-score (body mass index). This study uses working mothers’ maternal employment’s status and working hours in 2007 and 2014 as interest variables and probability of child malnutrition in 2014 as the dependent variable. The data is from IFLS 4 and 5 and the method that is being used is multinomial logistic regression. In general, children with mothers working in the formal sector in 2014 increases the chance of child malnutrition compared to children with mothers working in the informal sector. In addition, the increase in working hours of mothers who work in the formal sector reduces the chance of child malnutrition compared to children of mothers who work in the informal sector."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat kesejahteraan terhadap jumlah pekerja migran di kabupaten dan kota pada tahun 2015-2019. Dari variabel yang diukur dalam penelitian ini dengan regresi Random Effect Model (REM) ditemukan fakta bahwa variabel yang memiliki tingkat elastisitas tinggi adalah jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun sebelumnya, dan jumlah PMI pada 2 tahun sebelumnya, serta luas wilayah, dan jumlah populasi. Variabel dalam penelitian ini antara lain: tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui tingkat kemiskinan, indikator pendidikan dan PDRB per kapita dengan variabel kontrol jumlah penduduk, luas wilayah (daratan dan lautan), Jawa-luar Jawa, dan kabupaten/kota. Dari simpulan penelitian, Pemerintah setidaknya memiliki 2 (dua) pilihan kebijakan, pertama, apabila Pemerintah memandang bahwa pengiriman pekerja migran merupakan manifestasi ketidaksejahteraan/kemiskinan daerah kab./kota, maka Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang memfokuskan pada program-program penanggulangan kemiskinan di daerah kantong PMI melalui program padat karya, meningkatkan PDRB per kapita dan Harapan Lama Sekolah (HLS), terutama di daerah kabupaten yang memiliki populasi tinggi, terutama di Jawa, dan memiliki luas wilayah yang tidak besar, dan kebijakan yang akan diambil pemerintah sekurang-kurangnya dimulai dari 2 tahun sebelumnya. Kedua, apabila pemerintah melihat pengiriman pekerja migran sebagai aset yang harus dihandel Pemerintah, fokus kebijakan pemerintah dipusatkan pada daerah terutama kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dengan HLS yang rendah, populasi tinggi, di Jawa, dengan luas wilayah yang sempit.

---

This study aims to analyze the effect of welfare levels on the number of migrant workers in districts and cities in 2015-2019. From the variables measured in this study using the Random Effect Model (REM) regression, it was found that the variables that had a high level of elasticity were the number of Indonesian Migrant Workers (PMI) in the previous year, and the number of PMIs in the previous 2 years, as well as the area, and the number of migrant workers. population. The variables in this study include: the level of community welfare as measured by the level of poverty, education indicators and GRDP per capita with the control variables being population, area (land and sea), Java-outer Java, and districts/cities. From the conclusion of the study, the Government has at least 2 (two) policy options, first, if the Government views that sending migrant workers is a symbol of poverty/poor in the regencies/cities, then the government must carry out policies by focusing on poverty reduction programs in PMI enclaves through labor-intensive programs, increasing per capita GRDP and expected years of schooling, especially in districts that have a high population, especially in Java, and have a small area, and policies that the government will take at least start from the previous 2 years. Second, if the government sees the sending of migrant workers as an asset that must be handled by the government, there are several government on the regions, especially districts with high poverty rates, with the expectation of low years of schooling, high population, in Java, with a narrow area."