Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai 29,10%. Namun, pada tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB hanya mencapai 19,18%. Sejalan dengan hal tersebut penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2010, industri manufaktur mampu menyerap 14,91% dari total tenaga kerja nasional. Sementara pada tahun 2022, industri manufaktur hanya mampu menyerap 13,80% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur agar kontribusinya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja meningkat kembali. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri manufaktur. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri sasaran yang mencapai TKDN tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian insentif fiskal tersebut terhadap peningkatan TKDN pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Industri Besar – Sedang BPS tahun 2008-2019 dan menerapkan metode Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diterapkan berpengaruh positif terhadap peningkatan TKDN industri manufaktur sebesar 23,5% dalam kurun waktu 2008 hingga 2019.

---

In the last decade, contribution of the manufacturing industry sector to the national economy continually decline. In 2010, contribution of the manufacturing industry sector to Indonesia's GDP reached 29.10%. However, in 2022 its contribution to GDP only reached 19.14%. As a result, employment in the manufacturing industry sector has also continued to decline. In 2010, the manufacturing industry was able to absorb 14.91% of the total national workforce. Meanwhile in 2022, the manufacturing industry only able to absorb 13.80% of the total national workforce. Therefore, the Indonesian government is trying to increase the growth of the manufacturing industry so it will contribute to the economy and job creation increases. One of the policies designed by Indonesia’s government for this purpose is the policy to increase the Domestic Component Level (called: TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri) in the manufacturing industry. The government provides fiscal incentives to the targeted industries that achieve certain TKDN. This study aims to analyze the impact of the provision of these fiscal incentives on increasing TKDN in the manufacturing industry in Indonesia. By using BPS Large-Medium Industry Survey data for 2008-2019 and applying the Difference in Difference (DID) method, this study shows that the fiscal incentive policy implemented has a positive effect on the increase in the TKDN of the manufacturing industry by 23,5% in the period 2008 to 2019."

"Tesis ini membahas mengenai Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) Terhadap Pelaksanaan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Sektor Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan dalam sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari belanja Pemerintah Indonesia berdasarkan justifikasi cost recovery sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Jumlah Kontrak Bagi Hasil, sehingga ketentuan Pasal III GATT 1994 sebagai salah satu rujukan dalam Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) dapat dikesampingkan dan gugur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal III. 8 GATT 1994. Oleh sebab itu kebijakan TKDN dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dimaksimalkan guna memajukan perekonomian dan menyejahterakan Bangsa Indonesia.

---

This thesis discusses the Juridical Analysis of the Application of Article 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) on the Implementation of Domestic Component Level Requirements (TKDN) in the Oil and Gas Sector in Indonesia. This research is juridical normative. The results of this study conclude that the provisions of the Domestic Component Level (TKDN) required in the Oil and Gas sector as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 of 2013 concerning the Use of Domestic Products in Upstream Oil and Gas Business Activities is part of the Indonesian Government's expenditure based on cost recovery justification as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 08 of 2017 concerning the Number of Production Sharing Contracts, so that the provisions of Article III of the GATT 1994 as one of the references in Article 2.1Agreement On Trade-Related Investment Measures(TRIMS) can be waived and invalidated based on the provisions stipulated in Article III. 8 GATT 1994. Therefore, the TKDN policy in the oil and gas sector can be maximized in order to advance the economy and prosper the Indonesian nation.

"

"Upaya mengatasi permasalahan timbulan sampah di Indonesia diejwantahkan dengan pengimplementasian konsep ekonomi sirkular pada industri daur ulang plastik. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pertumbuhan industri sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah melalui pemberian insentif fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemberian insentif fiskal, tantangan dalam merumuskan kebijakan insentif pajak atas konsumsi, dan optimalisasi pemanfaatan kebijakan insentif fiskal oleh pelaku industri daur ulang plastik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi diperlukannya dukungan tambahan dari pemerintah melalui pemberian insentif kepada industri daur ulang plastik adalah keterbatasan bahan baku dan kurang memadainya teknologi daur ulang plastik di Indonesia yang menyebabkan pelaku usaha banyak melakukan impor plastik untuk memenuhi kebutuhan industri, sementara masih banyak sampah plastik berjenis multilayer yang belum terkelola dan langsung berakhir di TPA. Adapun tantangan yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan insentif adalah bahwa perlu dipertimbangkan pula kesesuaian usulan insentif dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa saat ini sudah terdapat insentif fiskal yang dapat meringankan biaya untuk investasi mesin daur ulang, namun pelaksanaannya belum optimal karena belum banyak pelaku usaha yang mengetahui keberadaan insentif fiskal tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya mengoptimalisasi pemanfaatan insentif fiskal oleh pelaku industri daur ulang plastik, pemerintah untuk melakukan koordinasi antar pihak pemangku kebijakan mulai dari proses perumusan, pengimplementasian, hingga pengevaluasian kebijakan sehingga kebijakan insentif fiskal yang diberlakukan dapat terlaksana sesuai tujuan, serta memperluas jangkauan sosialisasi terkait pemanfaatan insentif fiskal untuk investasi mesin dengan bekerja sama dengan pihak lain yang terlibat di lapangan.

---

The efforts to overcome plastic waste problem in Indonesia are manifested by implementing the circular economy concept in the plastic recycling industry. However, there are several obstacles that hinder the industrial growth, and it requires support from the government through the implementation of fiscal incentives. This study aims to analyze the urgency of providing fiscal incentives, challenges in formulating consumption tax incentive, and effort in optimalizing the utilization of fiscal incentive by the plastic recycling industry players. The approach used in this study is qualitative with descriptive research type. The techniques used for data collection is literature studies and field studies. The study shows that the urgency of providing incentive for the plastic recycling industry are due to the limited raw materials and inadequate plastic recycling technology in Indonesia which causes businesses to import plastic to meet industrial needs, while there is still a lot of multilayer plastic waste that has not been managed and directly ends up in landfill. The challenges in formulating tax incentive is that it is necessary to consider the suitability of the proposed incentives with the applicable regulatory provisions in Indonesia. Based on the analysis, it can be conclude that the government is already providing fiscal incentives that can reduce costs for investment in recycling machines, but the implementation is not optimal because not many businesses are aware of these fiscal incentives. To optimize the utilization of fiscal incentives by plastic recycling industry players, the government should do a coordination between policy makers in the process of formulating, implementing, and evaluating policies, so that the fiscal incentive policies can be implemented as intended, and expand the reach of socialization related to the utilization of fiscal incentives for machinery investment by working with other parties involved."

"Kandungan lokal merupakan salah satu alat untuk mengukur manfaat dari kegiatan industri hulu minyak dan gas terhadap ekonomi nasional. Kebijakan kandungan lokal dibuat untuk meningkatkan kandungan lokal. Selain peningkatan kandungan lokal, kebijakan kandungan lokal akan memberikan dampak pada pendapatan pemerintah, keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas. Pada penelitian ini akan memodelkan kebijakan kandungan lokal beserta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut terhadap industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Proyeksi terhadap dampak yang timbul dari alternatif kebijakan didapat dengan permodelan kuantitatif dengan menggunakan model sistem dinamis. Beberapa alternatif dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kebijakan TKDN pada industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Dari hasil analisis didapat bahwa kebijakan TKDN minimum dan preferensi harga tidak terlalu berpengaruh terhadap keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas dengan sistem bagi hasil Production Sharing Contracts (PSC), tetapi berpengaruh cukup besar terhadap pendapatan pemerintah dari industri hulu minyak dan gas. Kebijakan TKDN akan berpengaruh signifikan pada keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas apabila pada kebijakan TKDN terdapat dana peningkatan TKDN dari pendapatan kotor. Biaya dari kebijakan preferensi harga akan meningkat seiring dengan meningkatnya persentase TKDN dan nilai pengadaan dengan menggunakan barang/jasa dalam negeri.

---

Local content is one of the tools to measure the benefits of the upstream oil and gas industry activities to the national economy. Local content policy is made to increase local content. In addition to increasing local content, local content policy will have an impact on government revenue, contractor profit and investment in the upstream oil and gas industry. This research will model the local content policy and its impact of the policy on the upstream oil and gas industry in Indonesia. Projections effects of alternative policies obtained by quantitative modeling using dynamic system models. Several alternatives were analyzed to be taken into consideration regarding the local content policy for upstream oil and gas industry in Indonesia.

From the results of analyzes obtained that price preferences and local content minimum policy does not significantly affect contractor profits and investment in upstream oil and gas industry with a profit- sharing system Production Sharing Contracts (PSC), but considerable influence on government revenues from upstream oil and gas industry. Local content policy will impact significantly on contractor profits and investment in upstream oil and gas industry if the policy contained funding to increase local content from gross revenues. Costs of price preference policy will increase as a percentage local content and procurement value by using the goods/services in the country."

"ABSTRAKPenelitian ini berlatar belakang bahwa daur ulang merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mendorong diperlukannya insentif pajak bagi industri daur ulang plastik serta menganalisis alternatif pemberian insentif bagi industri daur ulang plastik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor baik fiskal maupun non fiskal yang mendorong pemberian insentif bagi industri daur ulang plastik dari segi strength, weakness, opportunity, dan threat. Insentif fiskal yang dapat diberikan bagi industri daur ulang plastik adalah PPN tidak dipungut sedangkan insentif non fiskal yang dapat diberikan adalah Extended Producer Responsibility. Dengan demikian disajikan analisis berupa kajian insentif yang dapat diberikan bagi industri daur ulang plastik di Indonesia.

---

ABSTRACT

This research has a background that recycling is one of many ways that can be use to overcome the plastic waste problem. The purpose of this study is to analyze the factors that encourage the need for tax incentives for plastic recycling industry and analyzing the alternative of providing incentives for the plastic recycling industry in Indonesia. This study use a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are done through in-depth interviews. The results of this study indicate there are several factors, both fiscal and non-fiscal, that encourage incentives for the plastic industry in terms of strength, weakness, opportunity, and threat. Fiscal incentive that can be given to the plastic recycling industry is non-collected VAT while non-fiscal incentive that can be given is Extended Producer Responsibilty. Thus presented an analysis in the form of incentive studies that can be given to the plastic recycling industry in Indonesia. "

"ABSTRAK

Perkembangan teknologi 4G LTE menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kewajiban TKDN pada perangkat telekomunikasi 4G LTE. Pemerintah mewajibkan perangkat terminal pengguna 4G LTE untuk memenuhi persentase penggunaan komponen lokal sebesar 20 dan meningkat menjadi 30 mulai Januari 2017 untuk 4G FDD-LTE dan Januari 2019 untuk 4G TDD-LTE. Pada Juli 2016 Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang tata cara penghitungan TKDN untuk telepon genggam, komputer tablet, dan komputer genggam dengan memasukkan komponen aplikasi dalam penghitungan TKDN dan memberlakukan skema TKDN hardware atau TKDN software, serta TKDN investasi. Dengan adanya perubahan tata cara penghitungan TKDN pada 3 komoditas, maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi TKDN untuk melihat kesiapan industri dalam memenuhi peningkatan persentase TKDN 4G LTE menjadi 30 pada Januari 2017 serta menentukan tindakan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan TKDN.Melalui indepth interview pada pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, asesor, dan praktisi diperoleh informasi tentang implementasi TKDN 4G LTE dari sisi kebijakan, industri manufaktur, pengembangan, aplikasi, dan investasi, yang kemudian dianalisis menggunakan gap analysis untuk merumuskan tindakan korektif. Penelitian menganalisis tata cara penghitungan TKDN dengan Regulatory Impact Analysis dan menghasilkan usulan Solusi Alternatif dengan perubahan pada ketentuan komponen investasi, prasyarat dan penghitungan komponen aplikasi, serta penilaian melalui pre-assessment dan post-assessment untuk monitoring.

---

ABSTRACT

The development of 4G LTE has become a momentum for the Indonesian government to impose the obligation of Local Content Level LCL on 4G LTE equipments. The government requires that 4G LTE subscriber station to meet the percentage for local component usage by 20 and increases to 30 in January 2017 for 4G FDD LTE and January 2019 for TDD LTE 4G. In July 2016 the Ministry of Industry issued a Minister Decree No. 65 M IND PER 7 2016 regarding the LCL calculation method for mobile phone, tablet computer, and handheld by including application component in the calculation and introducing LCL scheme of hardware and software, as well as LCL based on investment. With the amendment of LCL calculation method on these three commodities, it is necessary to analyze the implementation of the LCL to see the readiness of the industry to meet the increasing percentage of 4G LTE LCL to 30 in January 2017 and to determine the actions to overcome the obstacles in reaching LCL rsquo s objectives.Through in depth interview on stakeholders from regulator, industry, assessor, and practitioner, information about the implementation of LCL 4G LTE rsquo s policy, manufacturing, design house, application, and investments were obtained, which were then analyzed using gap analysis to formulate corrective actions. This research analyzed the LCL calculation method with Regulatory Impact Analysis and developed the Alternative Solution as its result with amendment on the provisions of the investment component, prerequisite and calculation method for application component, as well as the assessment through the pre assessment and post assessment for monitoring. "

"Penelitian ini meneliti dampak akuisisi asing terhadap perusahaan domestik yang menjadi target akuisisi, dengan fokus terhadap preferensi perusahaan asing dan pengaruh intensitas akuisisi asing dalam mempengaruhi besar dampak akuisisi asing, yang dibagi menjadi sebagian dan sepenuhnya. Penelitian ini menemukan bahwa akuisisi asing di Indonesia menunjukkan perilaku Strategic Market Entry, yaitu memilih perusahaan domestik yang merupakan winners. Juga ditemukan bukti bahwa akuisisi asing sebagian maupun sepenuhnya berdampak positif terhadap output, tingkat upah, dan jumlah tenaga kerja, namun akuisisi sebagian berpengaruh lebih besar dan positif daripada akuisisi sepenuhnya.

---

This study examines the impact of foreign acquisitions on domestic companies that are the target of acquisition, and also focusing on the preferences of foreign companies and the impact of the intensity of foreign acquisitions, which are divided into partial and full acquisition. This study finds that foreign acquisitions in Indonesia shows Strategic Market Entry behavior, namely choosing domestic companies that are winners. There is also evidence that foreign acquisitions, both partially or fully, have a positive impact on output, wage levels, and the number of workers, but partial acquisitions have a larger and more positive effect than full acquisitions."

"Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis struktur sektor industri Manufaktur dalam perekonomian Indonesia; 2) mengidentifikasi sektor kunci pada sector industri Manufaktur; 3) menganalisis dampak investasi pada sektor industri Manufaktur terhadap pembentukan output, nilai tambah, pendapatan rumah tangga, dan penyerapan tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah Input Output yang dimuktahirkan dengan teknik RAS Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan efisiensi dimana tahun 2012 cenderung lebih inefisien dibandingkan tahun 2010. Sub sektor industri Makanan, Minuman, dan Tembakau merupakan sektor unggulan karena memiliki nilai yang paling besar dalam tiga kelompok angka pengganda, yaitu angka pengganda output, nilai tambah, dan penciptaan tenaga kerja, sedangkan angka pengganda pendapatan rumah tangga yang tertinggi berada pada industri Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam. Berdasarkan analisis sektor kunci, industri Makanan, Minuman, dan Tembakau; industri Produk Pupuk, Kimia, dan Karet; dan industri Peralatan, Mesin, dan Perlengkapan Transportasi merupakan sektor kunci pada industri Manufaktur. Simulasi dampak investasi sektor industri Manufaktur secara total berdampak positif pada perekonomian Indonesia dengan indikator berupa pembentukan pertumbuhan output sebesar 1,78 persen, nilai tambah sebesar 1,61 persen, pendapatan rumah tangga sebesar 1,35 persen, dan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,06 persen.

---

This study was aimed to:1) analyze the structure of the manufacturing sector;2) identify the key sectors of the manufacturing sector; 3) analyze the impact of the investment on manufacturing sector in terms of output, value added, household income and labor force. The analysis on this research was based on Input Output Table 2010 which had been updated to Input Output Table 2012 by RAS technique. The result of research showed that there was a change in efficiency where 2012 is tend to be more inefficient compared to 2010. The Food, Beverage and Tobacco industry is a dominant industry in manufacturing sector for it has the three biggest multiplier of output, value added, and labor force while The Cement Product and Non Metallic Quarrying industry has the highest value on household multiplier. The key sectors of manufacturing industry are Food, Beverage, and Tobaco industry and Fertilizer, Chemical, and Rubber Product industry as well as Transportation Machinery and Tool industry. The simulation of the impact of investment in the manufacturing sector showed that investment on manufacturing sector had totally pushed Indonesian economy to grow up, indicated by the increasing of output (1,78 percent), the increasing of value added (1,61 percent), the increasing of household income (1,35 percent), and the increasing of labor absorption (0,06 percent)."

"Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir di sejumlah negara Muslim menggambarkan suatu pertumbuhan yang tidak berkualitas akibat meningkatnya kesenjangan. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan efisien dapat mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menikmati pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal meliputi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan serta kebijakan moneter meliputi sasaran akhirnya yaitu inflasi dan kredit domestik perbankan terhadap pertumbuhan inklusif di 4 negara OKI yaitu Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia dengan menggunakan pengukuran yang diformulasikan oleh Hakimian. Hasil estimasi dengan menggunakan ECM Error Correction Model menunjukkan bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Malaysia dan Qatar, sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia dan Saudi Arabia. Sementara itu, inflasi ditemukan hanya berpengaruh signifikan dalam jangka panjang baik di Indonesia, Qatar, Malaysia dan Saudi Arabia, sedangkan kredit domestik perbankan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Saudi Arabia, Malaysia dan Qatar dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu adanya peninjauan ulang porsi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan dan efisiensi alokasi anggarannya untuk mendukung pertumbuhan inklusif. Selain itu, penguatan kebijakan moneter, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, serta perluasan sektor keuangan financial deepening untuk mencapai kesetaraan masyarakat dalam mendapatkan akses keuangan dapat mendukung tercapainya pertumbuhan inklusif.

---

In the last decade, a number of Muslim countries experience an unqualified economic growth. It is indicated by a high economic growth with less equality. The usage of an effective and efficient fiscal and monetary policy can promote an inclusive growth. This study empirically investigates the impact of fiscal policy government spending on health and education and monetary policy target inflation and domestic credit by banks on inclusive growth in four selected OIC Organization of Islamic Cooperation member countries, namely Indonesia, Malaysia, Qatar and Saudi Arabia by using Hakimian's formulation.

Based on ECM Error Correction Model, the result of this investigation shows that government spending in health positively and significantly influences inclusive growth in Malaysia and Qatar, while government spending on education influences inclusive growth in Indonesia and Saudi Arabia positively and significantly both in the short and long term. In terms of monetary policy, there is a significant effect of inflation towards inclusive growth in Indonesia, Qatar, Malaysia and Saudi Arabia in the long term. Meanwhile, a significant and positive influence of domestic bank credit towards inclusive growth only happens in Malaysia, Qatar and Saudi Arabia in long term.

Based on these results, it is necessary to review the portion of government spending in health and education, to increase the efficiency of budget allocation to support the inclusive growth. In addition, it is also necessary to strengthen monetary policy, maintaining political stability and security of the country, as well as to enhance the finance sector by financial deepening to achieve the equality in access to finance to promote the inclusive growth. "