Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The North East after Brexit arises from new research and activities at Northumbria University to shape the future of public sector management in the region. Across a range of new themes and governance, work is focused on how public sector agencies can work better together to shape the Northern economy in the future."

"It is widely believed that a virtuous state always commits to uphold and consistently implement ethical values. If ethics cannot be maintained in the public sector, it would drive unethical behaviors of public officials that ultimately damage the public reputation and cause nepotism, irregularities, waste of public resources, loss of lives and properties, etc. Meanwhile, implementing ethical values into practice for public sector management requires a systematical approach and policies. Since the culture of a nation also influences people's behaviors, thus the role of cultural values should be considered in the management of ethical values in the public sector. This study examines the masterpiece work of Mawlana Jalal al-Din Rumi, The Mathnawi, as an example of a cultural resource. This study has two main purposes: Firstly, it aims to raise awareness about the advice of Mawlana Jalaleddin Rumi regarding the essentials of ethical management in the public sector through Mathnawi. The second aim is to encourage readers to analyze and evaluate their own cultural resources to understand and implement the ethical management philosophies they envisage through a systematic perspective. This study argues that the core elements of Mathnawi with supporting local cultural values can play a crucial role in strengthening the practice of ethical management in public sector organizations. Therefore, it can be said that Mathnawi includes advice regarding the key essentials of ethics management."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pembiayaan Infrastruktur Dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Oleh PT Adhi Jalintim Riau dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini meneliti perbedaan skema pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU dengan skema konvensional dan bagaimana skema KPBU yang dijalankan pada PT Adhi Jalintim Riau, skema pendanaan dan pembayaran pada PT Adhi Jalintim Riau dan dampak bagi kelayakan bisnis bagi PT Adhi Jalintim Riau, penerapan creative finance pada PT Adhi Jalintim Riau dan Analisis Risiko dan Pelaksanaan Proyek PT Adhi Jalintim Riau. Hasil Penelitian ini menghasilkan bahwa skema KPBU merupakan salah satu skema yang terbaik dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dengan penerapan creative finance perusahaan dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan terutama berkaitan dengan rasio utang.

---

This research aims to Public-Private Partnership (PPP) Scheme on Infrastructure Financing for Road Preservation Project in East Sumatera by PT Adhi Jalintim Riau with a sampling method using qualitative methods. This research examines the differences between PPP schemes and conventional schemes and how the PPP scheme is implemented at PT Adhi Jalintim Riau, funding and payment schemes at PT Adhi Jalintim Riau and the impact on business feasibility for PT Adhi Jalintim Riau, the application of creative finance at PT Adhi Jalintim Riau and Risk Analysis and Project Implementation PT Adhi Jalintim Riau. The results of this research show that the PPP scheme is one of the best schemes in implementing infrastructure projects with the application of creative company finance which can produce benefits for the company, especially in relation to debt ratios."

"Studi ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari studi ini adalah modifikasi perspektif balanced scorecard di Bank Indonesia yang tidak memberikan hasil yang signifikan dan usulan untuk pengadaan kembali peta strategi di level Satuan Kerja, adanya perbedaan peran balanced scorecard di Bank Indonesia berdasarkan tujuan awal memilih balanced scorecard dengan keadaan saat ini, hasil dari penilaian kinerja dengan balanced scorecard dapat digunakan pada rapat-rapat yang dijabarkan di dalam siklus SPAMK, dan terdapat kendala berupa transitional issues, design failures, serta process failures yang dihadapi Bank Indonesia dalam menyusun balanced scorecard.Kata kunci: balanced scorecard, Bank Indonesia, Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, peran dan kendala.

---

The aims of this study is to evaluate the preparation of balanced scorecard in Bank Indonesia. The method of this study is qualitative. The conclusion of this study are the modification of the perspectives of balanced scorecard which does not give significant impact and suggestion to build strategy map in each division, the differences between the roles of balanced scorecard in the past and the current condition, the result of balanced scorecard can be used in the meetings which are explained in SPAMK cycle, and the obstacles in preparing balanced scorecard in Bank Indonesia which are transitional issues, design failures, and process failures.Keywords balanced scorecard, Bank Indonesia, Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, the roles and the obstacles."

"Peran penentu kebijakan di sektor publik dalam kegiatan inovasi untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat merupakan hal penting dalam menghadapi perubahan masyarakat modern. Pendekatan lama yang menekankan pada pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya tidak lagi dapat digunakan dalam menghadapi perubahan tuntutan nilai yang lebih tinggi dari masyarakat. Diperlukan terobosan-terobosan baru yang dihasilkan dalam menciptakan layanan-layanan baru yang mampu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam dinamika masyakarat. Wirausaha publik sebagai penentu kebijakan publik diharapkan mampu menciptakan solusi terkini terhadap layanan kepada masyarakat dan merancang cara-cara baru dalam menyampaikan informasi dan sistem komunikasi yang dapat memberikan edukasi yang akurat, lengkap, dan menarik kepada masyarakat."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pajak penghasilan yang timbul sebagai akibat adanya pemberian Dukungan Kelayakan kepada project company selaku sponsor proyek dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan lapangan, studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Kelayakan yang diberikan kepada project company berdasarkan PSAK 61 termasuk ke dalam hibah yang terkait dengan aset yang mengakibatkan adanya timbulnya pajak penghasilan yang merupakan beban. Pengenaan pajak penghasilan tersebut dinilai akan mengurangi pengembalian investasi yang diinginkan oleh swasta. Oleh karena itu dalam pemberian besaran Dukungan Kelayakan perlu mempertimbangkan aspek pajak yang akan timbul. Adapun alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memasukan komponen pajak dalam perhitungan besaran Dukungan Kelayakan atau mengecualikan pengenaan pajak penghasilan atas pemberian Dukungan Kelayakan.

---

This research aims to analyze the income tax aspects that arise as a result of the Provision of Viability Gap Fund to the project company as the project sponsor in Public Private Partnership Infrastruktur Project. This study used a qualitative approach with literature and field studies, field studies with in depth interviews to expert parties. The results show that Viability Gap Fund given to the project company according to PSAK 61 is included in the grants related to assets which resulted in an income tax as a burden.

The imposition of income tax is assessed to reduce rate of return desired by the project company. Therefore, in giving the amount of Viability Gap Fund it is necessary to consider the tax aspects that will arise. The alternative policy that can be done by the government are by including the tax component in the calculation of Viability Gap Fund amount or by exclude the imposition of income tax on the provision of Viability Gap Fund."

"Globalisasi telah merubah dan menyajikan realita baru beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan, menggeser fungsi pemerintah dari memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi menjadi hanya menentukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikannya. Hal ini meningkatkan peran swasta sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Sebagai BUMN bidang Telekomunikasi, TELKOM seperti halnya BUMN bidang telekomunikasi di sejumlah negara lain seperti Amerika, Amerika Latin, Asia, Afrika termasuk di negara bekas Uni Soviet yang disebut CIS (Commonwealth Of Independent State), dituntut meningkatkan produktif dan daya saing, BUMN harus dikelola secara efisien, dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate gevermance, oleh sebab itu swastanisasi sebagai necessary condition tidak terhindarkan lagi.Sebagai BUMN bidang telekomunikasi di Indonesia, swastanisasi TELKOM dilaksanakan sejak tahun 1995 melalui penjualan 33,75 % saham modal yang dikenal dengan IPO (Initial Public Offering). Selanjutnya dengan maksud mempertahankan laju pembangunan pada REPELITA VI, mempercepat target pembangunan jaringan telekomunikasi, mempercepat kesiapan memasuki pasar bebas,. agar lebih cepat mencapai peringkat World Class Operator, swastanisasi dilanjutkan dengan pola Kerja Sama Operasi (KSO) yang melibatkan perusahaan swasta Nasional dan Asing sebagai MITRA USAHA KSO melalui perjanjian KSO.Sebagai suatu perjanjian, sesuai ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagai suatu perbuatan hukum, perjanjian KSO merupakan perjanjian yang sah, untuk menimbulkan ikatan-ikatan, yang merupakan prestasi timbal balik, Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya', ayat (3) menegaskan "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Apa yang sudah disepakati wajib ditaati. Pelanggaran asas ini di sebut wanprestasi.Sejak awal pelaksanaan Perjanjian KSO menimbulkan banyak persoalan operasional. Gejolak keuangan tahun 1997 dijadikan justifikasi keadaan memaksa oleh MITRA USAHA atas tidak dipemenuhinya prestasi perjanjian, yang ditolerir TELKOM melalui MOU, padahal sewajamya bila risiko tersebut menjadi tanggung jawab MITRA USAHA. Masalah timbul setelah masa MOU berakhir MITRA USAHA enggan kembali ke perjanjian induk. Puncak perselisihan terjadi dengan diputusnya secara sepihak PT. Aria West, sebagai MITRA USAHA di Divisi Regional III Jawa Barat. Akibatnya TELKOM diadukan ke Mahkamah Arbitrase Internasional.Berdasarkan penelitian diketahui perjanjian KSO secara juridis memiliki beberapa kelemahan, ada beberapa pasal yang multi interpretation, selain halangan prestasi M1TRA USAHA, sehingga terjadi gugat menggugat. Untuk kepastian hukum, sewajarnya TELKOM kembali ke perjanjian induk. MITRA USAHA yang kooperatif dan menunjukan itikad baik menyelesaikan kewajibannya patut diberi keringanan dan ditingkatkan kerjasarnanya, sedangkan MITRA USAHA yang selama ini tidak menunjukan itikad baik, dan tidak kooperatif, sebaiknya divonis saja."

"ABSTRAKProgram peran serta swasta yang hampir-hampir mengarah pada suatu bentuk swastanisasi perusahaan negara yang bergerak di bidang pelayanan umum kepada masyarakat seperti halnya penyediaan air minum di Indonesia masih merupakan fenomena yang relatif bare. Karenanya keberadaan dan bentuk kerjasama antara PAM JAYA dengan Mitra Swastanya yaitu PT.TPJ dan PT. Palyja pada awal pelaksanaannya masih menjadi sesuatu yang bersifat kontoversial.Potensi kontroversi terhadap keberadaan kerjasama semakin bertambah karena proses penentuan perusahaan swasta clan penyusunan kontrak kerjasama ini berlangsung pada situasi dan kondisi politik di masa kekuasaan orde baru, di mana keterlibatan kerabat dan pengusaha yang terkenal kedekatannya dengan pemegang kekuasaan pemerintah pada saat itu, menjadi suatu kendala tersendiri bagi tercapainya optimalisasi penyusunan ketentuan kontrak perjanjian kerjasama beserta perangkat perjanjian pendukungnyaArus tuntutan keterbukaan di berbagai bidang yang semakin marak setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden RI pada bulan Mei 1998 telah mendorong berbagai potensi konflik dan kontroversi mengenai kerjasama tersebut muncul ke permukaan melalui berbagai pemberitaan media massa, sebagai suatu saluran komunikasi yang dapat mempengaruhi pembentukan opini masyarakat.Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap isi pemberitaan tersebut dengan menggunakan metode analisis isi melalui pengambilan sampel purposive di empat bush surat kabar harian nasional yang terbit di Jakarta, yaitu Kompas, Media Indonesia, Suara Karya dan Suara Pemharuan, dalam masa pengamatan selama 84 Mari dari tanggal I Maret 1999 hingga 23 Mei 1999, atau 84 tiras penerbitan untuk masing-masing surat kabar.Hasil temuan penelitian ini selain merperlihatkan warna pemberitaan mengenai permasalahan kerjasama, antara lain juga menunjukkan bahwa berbagai lembaga independen seperti ICW dan Serikat Pekerja, di suatu pihak dengan manajemen kedua Mitra Swasta dan Akaindo dipihak lainnya yang bertentangan, nampak dapat sating berebut untuk mempengaruhi opini publik melalui saluran komunikasi media massa, dengan berperan sebagai sumber informasi aktif bagi media massa. Sementara di sisi lain, pihak manajemen PAM JAYA, DPRD DKI Jakarta, pejabat pengambil keputusan di Pemda DKl Jakarta dan di berbagai instansi pemerintahan pusat, cenderung bersikap sebagai sumber informasi yang pasif bagi media massa. Dalam situasi seperti ini maka tingkat kemampuan dan profesionalisasi pelaku media massa balk itu wartawan, redaktur atau manajemen media massa secara keseluruhan akan sangat menentukan warna dan netralitas pemberitaan mengenai permasalahan kerjasama ini, yang pada akhirnya akan menunjukkan pula tingkat keseimbangan (balance), obyektifitas dan fairness masing-masing pemberitaan keempat surat kabar tersebut."

"Each Organization public sector or private have a goals. Strategy need reach a goal oforganization. It is describe at activities. Organization need reins management system forguarantee to do of strategy organization effective and efficient system. The system for guarantee to do of strategy organization is decision maker at government region. The example is Outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road, Outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road, Outer ring road Semarang.Semarang has a strategy position for national road, province road, regency road and city road.In order to do need strategy management coordination each regent. Central Government haveplan build ring road Semarang-Solo need supported Government Semarang. The Conclusionis, first alternative Trase (Gunung Pati street, Cangkiran, Kalimas, Mangkang) have highfeasibility views. First alternative have some problem. Problem solving need a good branchof road, consistency middle ring road plan at BSB (Bukit Semarang Baru Regency). Second alternative (Pramuka Street, New street, Kalimas and Mangkang) have feasibility stage two.Second alternative needs progress anticipate for conservation region plan, middle ring roadplan, space regulation specific for growth ple, intensive socialization society"

"Indonesia is the world 's largest archntelago with at population of roughly 224million (Jubf 200 estimate), make it the world 's fourth most populous nation.Indonesia people have diferent character and patient in communihi We asdeveloping country, and it grown in entirely area from province to region.'lhe progressive growth in this decade which possibly have different perceptionof occurrence and the developing as the real obligation involved if each region,central government as decision maker of policy and planningThe diferent condition in each region, influences the pattern and the form ofdevelopment to appbi in each region. Ihe policy which succesgiillv applied in oneregion is not necessary as successful region to others. U' we would develop oneregion, therefore the police should suitable regard the region condition such asproblems, needs and potential.A thorough research to know the potential and the prospect ofa certain districtshould be undertaken. the final result of the research has to be provided to thepertinent decision makers.The district of Bekasi has to undertake similar research. As a strategic regionlocated in the border of Jakarta, Bekasi with its excellent iiyrastructure andtransportation could be _hirther developed as an advanced and integrated industrialbusiness district.Recently, there are five industrial business district in the region and oj"course_there wi ll be more in line with jiirther development. All of these potentials which mustbe better studied and research. F nrther, the research also tries to answer .severalaspects of Belrasi region development, and views on which .sectors need to be betterdeveloped and handle seriouslv. Evenlualbf, the results of the research would be putas o henclnnark and tools of .strategic decision making process."