Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi ACFTA, AKFTA, dan AJFTA terhadap perdagangan internasional di sektor elektronik antara ASEAN dan mitra dagangnya. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada konsep trade creation & trade diversion oleh Jacob Viner. Kami menggunakan data ekspor sektor elektronik dalam tingkat HS Level 6 yang mencakup 264 produk. Data ekspor yang kami gunakan berasal dari 28 negara dalam rentang waktu 2003 hingga 2020. Untuk estimasi, kami menggunakan metode PPML yang dilengkapi dengan beberapa effects seperti time-effect, country-effect, dan country-time effect Kami menemukan bahwa AJFTA, AKFTA, dan ACFTA menghasilkan trade creation dalam ekspor ke sesama anggota FTA. Kami juga menemukan bahwa implementasi ketiga FTA juga menurunkan ekspor ke non member meski tidak signifikan. Kami juga mendapati adanya trade deflection dalam aktivitas ekspor dari nonanggota ke anggota FTA. Hasil ini dapat diatribusikan kepada jaringan produksi yang ekstensif antara ASEAN dan ketiga negara tersebut. Selain itu, implementasi FTA juga memperluas akses pasar untuk input di Asia.. Secara agregat, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat fenomena trade creation dalam sektor elektronik di ASEAN dan ketiga negara tersebut (Jepang, Korea, dan China).

---

This study aims to evaluate the impact of the implementation of the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), and ASEAN-Japan Free Trade Agreement (AJFTA) on international trade in the electronics sector between ASEAN and its trading partners. The approach used is based on the concept of trade creation and trade diversion proposed by Jacob Viner. We utilized export data from the electronics sector at the HS Level 6, covering 264 products. The export data used in this study is sourced from 28 countries over the period from 2003 to 2020. For estimation, we employed the PPML (Poisson Pseudo-Maximum Likelihood) method, considering several effects such as time-effect, country-effect, and country-time effect. The findings reveal that AJFTA, AKFTA, and ACFTA resulted in trade creation in exports among FTA member countries. We also found that the implementation of these three FTAs led to a decrease in exports to non-member countries, although the impact was not significant. Furthermore, we observed trade deflection in export activities from non-member countries to FTA member countries. This outcome can be attributed to the extensive production networks between ASEAN and the three partner countries (Japan, Korea, and China). Additionally, the FTA implementation expanded market access for inputs in Asia. In aggregate, we can conclude that there is a trade creation phenomenon in the electronics sector within ASEAN and these three partner countries (Japan, Korea, and China).""

"Tesis ini membahas mengenai perbandingan perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia dalam kerangka kerjasama antara ASEAN dan Keempat Mitra Wicara. Substansi yang diperbandingkan dalam penulisan ini adalah pengaturan perdagangan barang atau trade in goods. Keempat perjanjian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Perbandingan yang menjadi fokus utama pembahasan adalah bagaimana tiap-tiap perjanjian memenuhi teori keadilan dalam perdagangan liberal. Berdasarkan hasil analis, dicari upaya yang disediakan oleh setiap perjanjian perdagangan bebas bagi negara berkembang yang merasa tidak diuntungkan. Teori critical legal studiesdigunakan dalam menganalisa upaya dan merujuk pada ketentuan pada perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisa data kualitatif data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Tidak ada perbedaan mendasar dalam pengaturan perdagangan barang dalam perjanjian-perjanjian perdagangan barang antara ASEAN dan keempat Mitra Wicara. Pengaturan perdagangan barang dalam keempat perjanjian perdagangan barang ini telah berusaha memenuhi prinsip keadilan dalam perdagangan liberal, namun bentuk keadilan berupa perlakuan berbeda bagi negara yang paling tidak diuntungkan dalam hal ini adalah negara berkembang, hanya bersifat sementara.Negara berkembang sebagai pengimpor sulit untuk melakukan negoisasi yang membutuhkan prosedur yang panjang. Terhitung pada tanggal pemberlakuan liberalisasi penuh special differential treatment ini akan dihapuskan. Terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang dirasa tidak adil atau tidak mampu untuk dilaksanakan oleh suatu negara seperti negara berkembang maka terdapat 2 langkah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Mengingat sulitnya upaya melakukan perubahan atas isi perjanjian yang disepakati. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang akan ditandatangani nantinya. Pilihan yang paling realistis untuk saat ini bagi Indonesia adalah tetap memberlakukan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dalam Kerangka Kerjasama ASEAN yang telah disepakati. Demikian, dengan realitas kemampuan Indonesia saat ini hal yang dapat dilakukan adalah memfokuskan diri pada perbaikan kinerja industri lokal (modal, pendidikan, keahlian dan teknologi).

---

This research discusses the comparison of the free trade agreements Indonesia enters into in the cooperative framework between ASEAN and the four Dialogue Partners. The substance upon which this research compares is the regulation of trade in goods. These four agreements share some similarities as well as differences. The comparison that serves as the main focus of the discussion is how every agreement satisfies the theory of justice in liberal trades. An analysis of each agreement is performed to look for the terms by which a disadvantaged developing country can seek to address the justice it perceives. The theory of critical legal studies is employed in analyzing and refering to the terms in the free trade agreements joined by Indonesia. This research is a legal-normative research with qualitative analysis of the data obtained from literature studies. There are no fundamental differences in the regulation of trade in goods in the trade in goods agreements between ASEAN and the four Dialogue Partners. The regulation of the trade in goods within these four trade in goods agreements has sought to satisfy the principle of justice in liberal trades. However, the equity that takes form in the differential treatments for the most disadvantaged countries,which in this case are developing countries, is only temporary in nature. An importing developing country finds it difficult to be in anegotation that undertakes long procedures. By the time the liberalization swings in full effect, this special differential treatment will be abolished. With regards to the free trade agreements perceived to be inequitable or unperformable by a country such as a developing country, there are two policy measures that the government of such country can take. Taking into account the difficulty in amending the agreed-upon terms, the Government of Indonesia has to pay more attention to the free trade agreements it is about to enter into. The most realistic choice for Indonesia at this moment is to keep respecting the free trade agreements in the agreed ASEAN Cooperative Framework. With this reality in mind, Indonesia has to focus on the improvement of the performance of local industries (capital, education, skills and technology)."

"Tesis ini menganalisa mengenai dampak pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap perdagangan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. Perjanjian ACFTA diberlakukan secara penuh bagi Indonesia pada bulan Januari 2010. Secara keseluruhan, pemberlakuan ACFTA membawa berbagai dampak, baik itu positif maupun negatif. Di sektor TPT sendiri, pemberlakuan ACFTA ini membawa berbagai permasalahan bagi Indonesia. Sektor TPT memainkan peranan penting dalam membangun perekonomian di Indonesia, karena merupakan salah satu sektor yang menjadi penyumbang devisa negara dan membuka lapangan kerja yang besar alias padat karya. Kondisi TPT Indonesia yang sejak awal tidak stabil semakin terpuruk dengan banyaknya pabrik tekstil yang tutup sehingga meningkatkan angka pengangguran. Produsen TPT pun beralih menjadi pedagang sehingga memicu gejala deindustrialisasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan- kebijakan guna melindungi sektor TPT dari dampak pemberlakuan ACFTA. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta.

---

This thesis analyzes the impact of the implementation of ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) on textiles and apparel products sector in Indonesia. ACFTA Agreement is fully implemented in Indonesia in January 2010. Overall, the implementation of ACFTA brings a variety of impacts, both positive and negative. In TPT sector, the implementation of ACFTA brings a variety of problems for Indonesia. The TPT sector plays an important role in building the economy of Indonesia, because it is one of the sectors that contributes to foreign exchange and opens large employment or labor-intensive. Indonesian TPT condition that is unstable from the beginning is getting worse by the closing of many textile factories, thus increasing the unemployment rate. Textile producers were turning into traders that trigger the symptom of de-industrialization. Therefore, the Government of Indonesia needs to create policies to protect textile and apparel product sector from the impact of the implementation of ACFTA. Research conducted in this thesis is normative juridical research to understand the application of legal norms to the facts."

"Perdagangan regional (RTA) menjadi fenomena umum yang menyebar luas ke seluruh dunia. Gelombang besar inisiatif perdagangan regional terus berlajut sejak awal tahun 1990-an. Banyak negara memilih membuat komitmen di tingkat regional karena lebih mudah dilakukan daripada komitmen bidang yang sama di tingkat multilateral. RTA merupakan bagian dari sistem perdagangan global (multilateral trading sistem), namun dalam kenyataanya persyaratan Pasal XXIV GATT 1994 sering kali diabaikan. Beberapa kelompok regional memiliki persetujuan perdagangan barang, persetujuan perdagangan jasa, persetujuan investasi, dan kerjasama ekonomi, diantaranya adalah ACFTA. Liberalisasi ACFTA akan meningkatkan kinerja perdagangan antara negara anggota, namun karena China jauh lebih siap dengan daya saing lebih tinggi, menyebabkan pertumbuhan kinerja ekspor China akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN. Kementerian Perindustrian pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa liberalisasi ACFTA berdampak buruk terhadap kinerja beberapa industri nasional. Sektor elektronik merupakan salah satu sektor yang mengalami defisit neraca perdagangan paling buruk semenjak liberalisasi ACFTA. Penelitian ini mempergunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum pengaturan RTA dalam kerangka WTO, sedangkan dalam kegiatan menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta sebagai dipergunakan kajian empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pasal XXIV GATT 1994 memperbolehkan anggota WTO untuk perdagangan bebas dengan lebih cepat diantara anggota-anggota tertentu yang membentuk suatu kelompok. ACFTA bukan merupakan sistem terpisah, namun merupakan bagian dari sistem perdagangan global WTO, keduanya mengejar tujuan yang sama yaitu liberalisasi perdagangan secara substansial yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian WTO. Ketidakberhasilan Indonesia memanfaatkan liberalisasi ACFTA untuk meningkatkan kinerja perdagangan, khususnya sektor elektronik, mengakibatkan China akan memperoleh manfaat lebih besar dari liberalisasi ACFTA sebagai akibat daya saing industri mereka yang lebih tinggi. Dengan demikian, industri elektonik di Indonesia harus melakukan serangkaian perbaikan berupa investasi tenaga kerja, fisik dan teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi produk dari China.

---

Regional Trade Agreement (RTA) to be a common phenomenon that widespread throughout the world. A surge of regional trade initiatives has continued since the early 1990s. Many countries have chosen to make a commitment at the regional level because it is easier to do than the same field commitments at the multilateral level. RTA is part of the multilateral trading system, but in fact the requirements of Article XXIV of GATT 1994 is often times overlooked. Some regional groups have consent of trade in goods, trade in services agreements, investment agreements, and economic cooperation, including the ACFTA. ACFTA liberalization will improve the performance of trade between member states, but because China is much better prepared with higher competitiveness, led to the growth of China's export performance will be much higher than the ASEAN countries. Ministry of Industry in 2010 revealed that the liberalization ACFTA adversely affect the performance of some of the national industry. The electronics sector is one sector that suffered the worst trade deficit since the liberalization of the ACFTA. The study used a normative legal studies to understand the application of legal norms within the framework of the WTO RTA arrangements, whereas in digging activities and qualify the facts as used empirical study. The result of this is that Article XXIV of GATT 1994 allows WTO members to trade freely with faster among certain members that form a group. ACFTA is not a separate system, but is part of the multilateral trading system the WTO, both pursuing the same goal of trade liberalization substantially subject to the provisions of the WTO agreements. The failure to take advantage of the liberalization of Indonesia in ACFTA to improve trading performance, particularly the electronics sector, China will result in a greater benefit from the liberalization of the ACFTA as a result of their industrial competitiveness higher. Thus, the electronic industry in Indonesia must make a series of improvements in the form of investment of manpower, physical and technology to improve their competitiveness in the face of the product from China."

"Salah satu bentuk integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara adalah implementasi ASEAN-China Free Trade Area. Melalui misi ACFTA yaitu sebagai most favourite nation, national treatment, dan transparency diyakini mampu memberikan keuntungan perdagangan bagi anggotanya. Namun, yang terjadi adalah fenomena defisit neraca perdagangan antara ASEAN terhadap China, serta lima dari enam negara ASEAN mengalami defisit dengan China, depresiasi kurs terhadap dollar, dan terjadinya beberapa penurunan ekspor disbanding impor masing-masing negara yang terdampak. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis proyeksi neraca perdagangan negara anggota ASEAN terhadap China, menganalisis posisi perdagangan, efek trade creation dan trade diversion, serta menganalisis dampak kinerja neraca perdagangan terhadap lima indikator makroekonomi negara anggota ASEAN, yaitu pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, inflasi dan kurs.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Singapura mengalami rata-rata kenaikan yang positif, sementara sisanya mengalami rata-rata penurunan yang negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi perdagangan negara anggota ASEAN mengalami fluktuatif dan memberikan dampak trade creation yang lebih besar dari trade diversion setelah implementasi ACFTA. Sementara itu, beberapa negara sempat mengalami trade diversion saat terjadi gangguan dari luar seperti krisis global. Kinerja neraca perdagangan mengalami dampak yang berbeda terhadap indikator makroekonomi negara anggota ASEAN. Khusus untuk Indonesia, kinerja neraca perdagangan kurang memberikan keuntungan bagi kelima indikator makroekonomi.Neraca perdagangan merupakan indikator yang penting dalam menilai kinerja perdagangan internasional. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keuntungan dalam ACFTA, harus ditingkatkan peranan ekspor terhadap China dan mengurangi impor dari China dengan berbagai kebijakan ekonomi. Selain itu, perlu diadakan revaluasi terhadap keikutsertaan dalam FTA dan lebih waspada serta mengevaluasi kemungkinan keikutsertaan dalam FTA di masa yang akan datang untuk menghindari kerugian perdagangan.

---

One of economic integration types in South East Asia is the implementation of ASEAN-China Free Trade Area. From the mission of ACFTA is being most favourite nation, national treatment, and transparency believed as to give trading profit for its members. However the reality shows that deficit phenomenon on the trade balance between ASEAN towards China, also five of six ASEAN countries experience to deficit toward China, depreciaction. Based on that phenomenon, this research is intended to analyze the forecast on the ASEAN trade balance towards China, trade position, the effect of trade creation and trade diversion, and also to analyze the impact of trade balance performance towards five macroeconomy indicators of ASEAN countries, such as economic growth, Gross Domestic Product, Human Development Index, inflation and exchange rate.

This research finds out that some ASEAN countries, such as Malaysia, Thailand, and Singapore get rising positively on average term, while the rest experiences rising negatively on average term. The research result shows fluctuated on trade position of ASEAN countries and it gives deep impact of trade creation than trade diversion after ACFTA implementation. Besides, several countries experience a deep impact of trade divesion than trade creation during global crisis. Trade balance performance gets different impact toward macroeconomy indicators of ASEAN countries. Especially for Indonesia, trade balance performance give slightly profit toward the five macroeconomy indicators.

Trade balance is an important indicator in assessing the international trade performance. Therefore, to get excessive profit in ACFTA, export performance should be improved toward China and deduct the import from China through various economic policies. Besides, there should be a revaluation on the participation in FTA while being on guard, also evaluation on the future opportunity of participating in FTA to avoid any loss of trade."

"Keikutsertaan dalam perdagangan bebas memberikan dampak yang beragam bagi negara anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efek trade creation dan trade diversion dari implementasi ASEAN-Korea Free Trade Agreement AKFTA pada lima 5 kategori produk manufaktur di Indonesia dengan 20 negara mitra dagang yang termasuk anggota dan non-anggota AKFTA periode 1990-2015. Metode estimasi menggunakan model gravity yang dimodifikasi dengan menambahkan variabel dummy FTA sebagai proxi dari dampak implementasi AKFTA dengan variasi model fixed effects. Hasil penelitian menunjukkan adanya efek trade creation dan trade diversion dimana pada sisi impor menunjukkan efek yang hampir sama pada kelima klasifikasi produk, sedangkan sisi ekspor efeknya bervariasi untuk masing-masing klasifikasi produk.

---

The impact of a free trade agreement FTA establishment is different for each country involved. This paper highlights the effect of ASEAN Korea Free Trade Agreement AKFTA on Indonesian manufacturing products which devided into five categories of manufacturing goods. By using a panel data with augmented gravity model and fixed effects approach, this paper investigates evidence of trade creation and trade diversion effects of Indonesia with 20 trading partner countries, covering a 26 year period dating from 1990 2015. The results identified the presence of both trade creation and diversion effects. While the results on import side almost similar for five products classification, the results on export side vary among categories."

"Indonesia telah bergabung ke dalam beberapa perjanjian kerjasama regional. Secara teori kerjasama tersebut akan memberikan dampak positif terhadap negara-negara anggotanya. Industri tekstil dan produk tekstil cukup besar kontribusinya terhadap neraca perdagangan Indonesia, khususnya pada sektor non-migas. Dengan menggunakan perhitungan Indeks Pangsa Ekspor (IPE), Indeks Penampakan Keunggulan Komparatif (IPKK), Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), serta analisa SWOT, penulis mencoba untuk menganalisa dampaknya terhadap industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Hasilnya, secara indeks menunjukkan bahwa saat ini Indonesia tergolong ke dalam negara yang dominan impor. Beberapa komoditi tekstil dan produk tekstil Indonesia berada dalam tahap substitusi impor, pematangan, dan perluasan ekspor. Akan tetapi, jika dilihat dari analisa SWOT, faktor kekuatan dan peluang masih lebih besar dibandingkan dengan faktor kelemahan dan ancaman. Sehingga diperlukan kerjasama dari seluruh pihak untuk dapat terus meningkatkan keunggulan bersaing industri tekstil dan produk tekstil Indonesia.

---

Indonesia has involved in some of many regional trade agreements. Theoretically, this agreement should give benefits for countries. Textiles and textile products industry share an important contribution to Indonesia`s Trade Balance, specifically in the non-migas sector. By using a calculation of Export Share Index (IPE), Indeks Indexes of Revelaed Comparative Advantage (IPKK), Spesialisasi Perdagangan (ISP), and SWOT analysis, we try to analyze the effect to textiles and textile products industry. As a results, commodity of textiles and textile products of Indonesia are categorized as a country of import dominant. The commodity also divided into the phase of substitution of import, maturity, and export extensive. But, if we could see from the SWOT analysis, strengths and opportunity factors are bigger than weaknesses and threats factors. So, we need a good partnership to increase competitiveness of textiles and textile products of Indonesia."

"Donald Trump was elected into US presidential office in November 2016 and his protective approach on international economics blatantly differs with actions taken by politicians before him. Those policies and sentiments are always expressed via his twitter account and received various responses from citizens and governments alike. This research aimed to find out if the US diplomatic hostility towards its partners on social media will have a direct impact on their bilateral trade flows because of diplomatic retaliation. Using monthly import and export data between the US and 10 major trading partners from June 2015 until March 2018, their respective Economic Policy Uncertainty EPU Index, and tweets analysed with VADER sentiment analysis, we estimate an ARDL model of Trump rsquo s twitter sentiments and its effect on trade. We found out that tweets and trade are not causally linked, yet in most cases they are cointegrated in the short and long run. Through ARDL, we can infer that tweets took around 4 months to take effect and they are only significant in several countries.

---

Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di bulan November 2016 dan kebijakannya yang protektif sangat berbeda dengan politisi-politisi sebelumnya. Kebijakan dan opini Trump selalu diutarakan melalui akun Twitternya dan mendapat berbagai tanggapan baik dari masyarakat maupun negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apabila ketegangan diplomatis akibat perilakunya di media social akan memiliki efek langsung pada perdagangan bilateral sebagai konsekuensi dari balasan diplomatic. Dengan menggunakan data bulanan impor dan ekspor antara AS dan 10 partner dagang dari Juni 2015 sampai Maret 2018, data Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi EPU dari negara-negara tersebut dan twitnya yang dianalisa dengan metode analisa sentiment VADER, kami mengestimasi model ARDL untuk nilai sentiment twit Trump dan efeknya pada perdagangan. Melalui ARDL, ditemukan bahwa twit membutuhkan sekitar 4 bulan untuk memengaruhi arus perdagangan dan bahwa twit merupakan variabel yang signifikan hanya untuk beberapa negara tertentu."

"Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara. Dalam melakukan kegiatan perekonomian internasional seperti perdagangan atau investasi, negara-negara di dunia akan menggunakan mata uang US Dollar dalam menyelesaikan transaksi perdagangan. Nilai US Dollar yang semakin tinggi, turut serta meningkatkan resiko terhadap mata uang lokal. Local Currency Settlement (LCS) merupakan salah satu alternatif untuk menggantikan US Dollar. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia telah melakukan implementasi LCS dengan beberapa negara mitra. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi dampak penerapan LCS dalam perdagangan Indonesia dengan negara mitra LCS yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Dengan analisa kuantitatif menggunakan Pooled Ordinary Least Square (POLS), penelitian ini menemukan bahwa penggunaan LCS antara Indonesia dengan negara mitra, akan turut meningkatkan total perdagangan dan ekspor secara bilateral. Walaupun waktu implementasi LCS harus melewati krisis pandemi COVID-19, namun penerapan LCS merupakan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi penggunaan US Dollar.

---

International trade is a important economic activity for countries economic need. In conducting international economic activities such as trade or investment, countries use the US Dollar to complete transactions. The increasing value of the US Dollar also increases the risk to local currencies. Local Currency Settlement (LCS) is an alternative to replacing the US Dollar. As the monetary authority in Indonesia, Bank Indonesia has implemented LCS with several partner countries. This research seeks to identify the impact of implementing LCS on Indonesia's trade with LCS partner countries, namely Malaysia, Thailand, Japan, and China. Using quantitative analysis through Pooled Ordinary Least Squares (POLS), this research found that the use of LCS between Indonesia and partner countries increases total bilateral trade and exports. Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, implementing LCS is a policy that Bank Indonesia can adopt to reduce the reliance on the US Dollar."

"Perjanjian perdagangan regional telah mencakup lebih dari setengah dariperdagangan internasional di seluruh dunia sejak di awal 1990-an. ASEAN FreeTrade Area (AFTA) didirikan untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional. Peningkatan ekspor telah menjadi salah satu prioritas utama dalam timbulnya perdagangan internasional sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi.Sebagai akibat dari krisis keuangan global adalah hal yang penting bagi negaranegaraanggota untuk meningkatkan hubungan perdagangan internasional melalui perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan sistem produksi regional. Perjanjian perdagangan bebas meningkatkan perdagangan barang secara efisien bersumber antara negara-negara anggota dan menyebabkan terciptanya transaksi perdagangan yang meningkatkan kesejahteraan. Untuk menganalisis dampak AFTA pada kinerja ekspor negara-negara anggota, penelitian ini mengembangkan model gravitasi dasar untuk melakukan analisis data cross sectional yang melibatkan enam puluh negara, baik anggota dan non-anggota AFTA, untuk periode tahun 1991,2001, dan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah AFTA mulai berlaku, terdapat efek positif pada kinerja ekspor negara-negara anggota.

---

Regional trade agreements have covered more than half of international trade throughout the world since in the beginning 1990?s. The ASEAN Free Trade Area (AFTA) was established to improve regional economic competitiveness. Encouraging export has been one of the main priorities within the opening-up to international trade as the driving force for economic growth. In the aftermath of the global financial crisis, it is important for the member countries to enhance international trade relations through free trade agreements to improve regional production systems. Free trade agreements enhance the trade of goods efficiently sourced between member countries and lead to trade creation that improves welfare. In order to analyze the impact of AFTA on member countries? export performance, this paper develops a basic gravity model to perform cross sectional data analysis involving sixty countries, both members and non-members of AFTA, for the periods of 1991, 2001, and 2012. The main finding of this study is that after AFTA came into force, there was a positive effect on the member countries? export performance."