Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Literasi ekonomi Syariah di Indonesia hanya meningkat dari 16,3% menjadi 20,1% diakhir tahun 2021 yang mana dari persentase tersebut di indikasikan bahwa tingkatannya masih less literate (BI, 2022). Sementara target pangsa pasar ekonomi Syariah tahun 2023 sebagaimana yang direncankan Bank Indonesia belum mencapai 20%. Maka dari itu dibutuhkan strategi peningkatan literasi ekonomi Syariah melalui lembaga-lembaga yang memiliki kurikulum pendidikan ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal dan pengaruhnya terhadap peningkatan literasi ekonomi Syariah. Melalui metode SLR diklasifikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi majelis taklim adalah dari segi administratif dan pendanaan. Metode SLR juga digunakan untuk menemukan indikator literasi ekonomi Syariah yang menjadi variabel penelitian ini dan saran penerapannya di majelis. Kemudian hasil SLR dibuktikan kepada responden menggunakan metode Delphi. Sesuai dengan metode Delphi, responden dalam penelitian haruslah melibatkan pakar untuk menemukan solusi permasalahan dalam penelitian, maka responden yang menjadi fokus penelitian adalah sembilan pakar dari berbagai lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi majelis taklim dapat di atasi dengan membuat program unggulan yang sesuai dengan karakteristik majelis taklim. Peningkatan literasi ekonom Syariah di majelis taklim dapat menjadi program unggulan dengan strategi penerapannya melibatkan berbagai pihak yang secara lansung maupun tidak lansung berpengaruh terhadap majelis taklim.

---

Sharia economic literacy in Indonesia only increased from 16.3% to 20.1% at the end of 2021, which indicates that the level is still less literate (BI, 2022). Meanwhile, the target market share of the Sharia economy in 2023 as planned by Bank Indonesia has not yet reached 20%. Therefore, a strategy is needed to increase Sharia economic literacy through institutions that have a Sharia economic education curriculum. The purpose of this study was to determine the description of majelis taklim as a non-formal educational institution and its influence on increasing Sharia economic literacy. Through the SLR method, it is classified that the problems faced by majelis taklim are in terms of administration and funding. The SLR method was also used to find indicators of Sharia economic literacy which became the variables of this study and suggestions for their application in the majelis. Then the results of SLR were proven to respondents using the Delphi method. In accordance with the Delphi method, respondents in the research must involve experts to find solutions to problems in the research, so the respondents who are the focus of the research are nine experts from various institutions. The results showed that the obstacles faced by taklim assemblies can be overcome by making superior programmes that are in accordance with the characteristics of taklim assemblies. Increasing Sharia economist literacy in taklim assemblies can be a superior programme with an implementation strategy involving various parties that directly or indirectly affect taklim assemblies."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak pendidikan pada kinerja perekonomian daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 30 provinsi di Indonesia selama periode 2005-2015. Hasil perhitungan statistic menunjukkan bahwa Pendidikan tingkat dasar, yang telah menjadi atribut universal bagi penduduk Indonesia, tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan perekonomian daerah. Sebaliknya, terdapat cukup bukti yang mendukung hubungan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi terhadap perekonomian daerah. Lebih lanjut, kami menggunakan statistic deskriptif untuk menganalisa data survey tenaga kerja tahunan.Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan struktur tenaga kerja yang dikarenakan meningkatnya capaian pendidikan masyarakat. Selain itu, dengan menganalisa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dan celah upah, kami menemukan bukti awal adanya skill-missmatched di pasar tenaga kerja.

---

The study aims to investigate the impact of education to regional economic performance. The study utilize a panel dataset of 30 provinces in Indonesia over the period 2005–2015. The estimation result shows that primary education level, that has become universal attribute to Indonesian, is not statistically significant to regional performance. In contrast, there is a positive and significant evidence of the impact of secondary education and tertiary education levels to the economic performance. Furthermore, we also employ a descriptive statistics to the annual labor survey dataset to gain a deeper understanding on the impact of education to the regional economy through the response of Indonesia's labor market.

The results reveal that there are shifts in the structure of labor force due to change on labor's education attainment. Also, looking at the wage gap between the education levels and the time needed to find a job, we find that there is a subtle evidence of skill mismatched in the labor market."

"Studi ini berusaha untuk mencari tahu bagaimana kebijakan pembangunan fasilitas pendidikan terbesar di Indonesia, kebijakan SD INPRES program, yang diikuti oleh generasi pertama dapat memberikan manfaat kepada anaknya atau generasi keduanya dalam bentuk usia menikah pertama sebagai proksi dari manfaat non-tunai dari pengembalian pendidikan. Dengan menggunakan IFLS 4 dan 5 dan juga data dari Duflo, studi ini mengaplikasikan different in different model untuk menganalisis manfaat orang tua dari SD INPRES program dapat mempengaruhi preferensi anaknya dalam bentuk tambahan rata-rata usia menikah. Interaksi antara kelompok grup berdasarkan tahun lahir dan jumlah sekolah yang dibangun berdasarkan lokasi lahir orang tua digunakan untuk menentukan apakah masing-masing orang tua menerima manfaat dari adanya program. Hasil estimasi menemukan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa orang tua yang mendapat manfaat dari SD INPRES program mempunyai dampak kepada anaknya dalam bentuk tambahan usia menikah. Lebih lanjut lagi, lokasi spesifik dari pelaksanaan program dapat mempengaruhi hasil tingkat signifikansi dari model regresi.

---

This study aims to examine how the largest Indonesian schools construction program in 1974, the SD INPRES program, experienced by first generation can give benefits to their children or their second generation in forms of age of first marriage as a proxy of non-cash benefit of return of education. Using IFLS 4 and 5 data and Duflo’s data, this study applies the different in different model to analyze if first generation benefited from the SD INPRES program can affect their children preference with an increasing average age of first marriage. Interaction of young cohort based on parent year of birth and number of schools constructed based on parent location of birth are used to decide if each of the parents can benefited from the program or not. The main finding suggests that there is no significance evidence that parent benefits from the SD INPRES program has an effect to a higher preference on children age of marriage. Furthermore, any specific location can leads to a significance findings in the regression model."

"The objective of this study is to examine the effects of education expenditure towards income inequality in Indonesia. The measure of income inequality used is Gini coefficient. The study is conducted using panel data of 33 provinces in Indonesia during 2007 to 2016. By using panel random effects model, the result conveys that education expenditure and Gini coefficient is positively related. In other words, an increase in education expenditure does not always lead to income inequality reduction. By looking at the short-run and long-run effects, this study finds that income inequality falls with rising education expenditure in the short-run but increases in the long-run. It implies that income inequality reduction effect through increasing education expenditure in Indonesia is not sustainable in the long-term. In addition, the study also finds that poverty rate and economic growth increases income inequality implying that the benefits of the rising economy only go to the middle to upper-class society rather than the poor.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ukuran ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah koefisien Gini. Penelitian ini menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016. Dengan menggunakan model panel random effects, terbukti bahwa pengeluaran pendidikan dan koefisien Gini berhubungan positif. Dapat diartikan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pendidikan tidak mengarah pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Dengan melihat dari sisi efek jangka pendek dan jangka panjang, studi ini menemukan bahwa ketimpangan pendapatan menurun dengan meningkatnya pengeluaran pendidikan dalam jangka pendek tetapi meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian, efek penurunan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan pengeluaran pendidikan di Indonesia tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Terlebih lagi, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan pendapatan, yang menyiratkan bahwa manfaat dari kenaikan ekonomi hanya diterima oleh masyarakat kelas menengah ke atas melainkan masyrakat miskin."

"Indeks Pembangunan Manusia, utamanya pada indikator pendidikan menunjukkan tren yang terus meningkat sejak 2010. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa migrasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi IPM, khususnya pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh dari migrasi yang dilakukan di usia anak-anak terhadap pencapaian pendidikannya di jangka panjang dengan berfokus pada wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan data longitudinal dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) di tahun 2000, 2007, dan 2014 dengan metode regresi logistik multinomial. Menggunakan tiga pengukuran migrasi yang berbeda, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang pernah bermigrasi, bermigrasi secara berulang, atau pun bermigrasi sendiri dan didampingi oleh orang lain, cenderung lebih rendah untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik pada jenjang SMA, SMK, ataupun perguruan tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya faktor internal anak, motif migrasi, dan wilayah tujuan migrasi. Di samping itu, terdapat faktor lain yang juga turut memengaruhi pencapaian tiap jenjang pendidikan anak di jangka panjang seperti jenis kelamin, besarnya jumlah anggota rumah tangga, pendidikan orang tua, pengeluaran rumah tangga, biaya pendidikan, wilayah tempat tinggal, dan region.

---

The Human Development Index in Indonesia, particularly the education indicator, has shown an increasing trend since 2010. Previous research has shown that migration is one of the factors that affect HDI, especially in education. This research aims to study the effect of children’s migration on long-term educational attainment in Indonesia. This study employs longitudinal data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2000, 2007 and 2014 analysed using the multinomial logistic regression. Using three different migration measurements, the results of the study show that children who have migrated, migrated repeatedly, or migrated alone and accompanied by others, tend to be less likely to achieve higher levels of education, either at the high school, vocational, or college level compared to primary education level. This can be affected by the internal factors of children, migration motives, and migration destinations. In addition, there are other factors that also affect the achievement of each level of children's education in the long term, such as gender, household size, parents' education, percapita expenditure, education costs, area of residence, and region."

"ABSTRAKPenelitian skripsi ini bertujuan untuk melihat secara jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan oleh BMT Wasilah dan meneliti sejauh mana kesesuaian akad murabahah yang digunakan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Selain itu, skripsi ini juga menguraikan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT Wasilah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut berikut solusi-solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan tipologi penelitian evaluatif-preskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah untuk usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang paling banyak diselenggarakan oleh BMT Wasilah. Dalam pelaksanaanya, akad murabahah yang digunakan ternyata masih belum sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Khususnya berkenaan dengan implementasi akad wakalah yang tidak dapat dilaksanakan oleh nasabah sebelum akad murabahah dibuat dan disepakati. Akibatnya, akad menjadi fasid (rusak) karena syarat mengenai obyek akad tidak terpenuhi. Disamping itu, dalam dokumen akad murabahah masih ditemukan banyak kekurangan yang perlu dibenahi agar akad menjadi sempurna. Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi BMT Wasilah dalam penerapan pembiayaan murabahah ini masih berkisar pada masalah-masalah internal seperti ketiadaan komitmen anggota dan pengelola dalam menegakkan prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan yang dilakukan, kekurangan Sumber Daya Insani yang menguasai pelaksanaan akad-akad yang digunakan, dan ketiadaan Dewan pengawas Syariah yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap aspek syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Solusi atas kendala dalam penerapan akad murabahah itu adalah dengan melaksanakan pembenahan terhadap hal-hal tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis research aims to see clearly on the implementation of microfinancing activitiy by using the murabaha contract carried out by BMT Wasilah and examine the extent to which conformity of murabaha contract used in it with the provisions of Islamic contract law. In addition this thesis also describes the problems faced by BMT Wasilah in the implementation of it and its solutions. The research is an empirical juridical research with evaluative prescriptive typology research and using a qualitative approach. The results showed that the murabaha financing for micro-enterprises is the most business activity organized by BMT Wasilah. However, the implementation of murabahah contract (aqd) in it was still not perfect and yet in accordance with the legal provisions of Islamic contract law. In particular with regard to application of wakalah that can not be implemented by the customer before the murabaha contract was made and agreed. As a result, the contract becomes imperfect (damaged) due to the terms of the objects in this contract are not met. Besides the murabaha contract documents still found many shortcomings that need to be addressed in order that the contract be perfect. Meanwhile constraint faced by BMT Wasilah in case of murabaha financing for micro-enterprises are still revolves around internal problems such as the lack of commitment of the members and managers in upholding the principles of sharia in microfinancing activities, shortage of human resources who control the implementation of the contract agreements used, and the absence of sharia supervisory board who actively oversee the shariah‟s aspects of the implementation of them. Solution of them is to make improvements to the issues mentioned above.Islamic contract law In addition this thesis also describes the problems faced by BMT Wasilah in the implementation of it and its solutions The research is an empirical juridical research with evaluative prescriptive typology research and using a qualitative approach The results showed that the murabaha financing for micro enterprises is the most business activity organized by BMT Wasilah However the implementation of murabahah contract aqd in it was still not perfect and yet in accordance with the legal provisions of Islamic contract law In particular with regard to application of wakalah that can not be implemented by the customer before the murabaha contract was made and agreed As a result the contract becomes imperfect damaged due to the terms of the objects in this contract are not met Besides the murabaha contract documents still found many shortcomings that need to be addressed in order that the contract be perfect Meanwhile constraint faced by BMT Wasilah in case of murabaha financing for micro enterprises are still revolves around internal problems such as the lack of commitment of the members and managers in upholding the principles of sharia in microfinancing activities shortage of human resources who control the implementation of the contract agreements used and the absence of sharia supervisory board who actively oversee the shariah rsquo s aspects of the implementation of them Solution of them is to make improvements to the issues mentioned above "

"Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum perikatan Islam dalam Akad Wakalah wal Murabahah No. 001/OGV/VI/2008/WWM. Pokok permasalahan yang menjadi fokus adalah menentukan konstruksi hukum kontrak kerjasama di bidang properti dengan akad wakalah wal murabahah dan mencari akad yang lebih tepat untuk diterapkan berdasarkan konstruksi yang ada ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari?ah dan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan secara yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptif, guna mengatasi masalah pada akad yang dikaji. Pengolahan, analisis serta penyajian hasil penelitian didasarkan pada metode penelitian kualitatif sehingga diperoleh penyajian penelitian secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang dicapai adalah bahwa konstruksi hukum akad tersebut tidak sesuai dengan penamaannya karena tidak memenuhi rukun dan syarat seluruh akad yang seharusnya terkandung di dalamnya sesuai dengan hukum perikatan Islam. Seharusnya di dalam akad tersebut terkandung akad wakalah dan murabahah, akan tetapi akad yang dapat ditemukan konstruksi dan memenuhi rukun dan syarat akad berdasarkan pedoman ketentuan yang ada, hanya akad wakalah saja. Adapun bentuk akad yang lebih tepat untuk diterapkan berdasarkan konstruksi yang ada adalah akad mudharabah agar peran masing-masing pihak lebih sesuai dengan rukun dan syarat akad sebagaimana konstruksi yang ada.

---

The thesis focuses on the application of Islamic contract law in Akad Wakalah wal Murabahah No. 001/OGV/VI/2008/WWM. The main issues are to see the construction of the business and to find the correct form of cooperation contract between the parties from the perspective of Islamic contract law. This research uses normative juridical in form of prescriptive method with literature approach. The data processing, analysis and presentation are based on the qualitative methode to gain a descriptive analytical output. As the conclusions the contract does not apply the correct form of contract hence its lack fullfilment on the requirements of aqad murabahah according to Islamic contract law. The contract is supposed to contain aqad wakalah and also aqad murabahah. Instead there can only be found the form and the requirements for aqad wakalah. The correct form for the contract is aqad mudharabah. It is applied so that the available form can meet the requirements of the particular aqad at its best."

"Indonesia memberlakukan desentralisasi sejak tahun 2000, penelitian yang dilakukan memberikan bukti baru bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data 33 provinsi antara tahun 2005 hingga 2012 serta melihat pengelolaan dana pemerintah daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran maka akan memberikan gambaran yang lebih objektif pada pertumbuhan ekonomi di daerah pada masa desentralisasi fiskal. Hasil estimasi dengan menggunakan fixed effect menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah, pendidikan dan investasi dalam negeri yang berdasar atas kualitas sumber daya manusia serta rasio PAD terhadap penerimaan total akan meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam kesimpulannya desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah dari sisi belanja dan kemandirian daerah dalam mengalokasikan pendapatannya.

---

Decentralization is implemented in Indonesia since 2000, this research provided new evidence that fiscal decentralization contributes to economic growth. Our province level data for the Indonesia during 2005 to 2012 enable us to estimate the efect of fiscal decentralization more objectively than previously, because the data set from historical and intitutional variation. The results using the fixed effect estimation shows that local government spending , education and domestic investment is based on the quality of human resources as well as the ratio of revenue to total revenue will increase average economic growth in the region . In the conclusion of fiscal decentralization in Indonesia has an impact on economic growth in the region in terms of shopping and local autonomy in allocating revenue."

"Kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi yang Islami. Salah satu bentuk kerjasama yaitu qirad/syirkah merupakan kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pemilik keahlian tanpa beban bunga tetapi atas dasar profit loss sharing dari proyek usaha yang disepakati bersama. Pemilik modal merupakan partner dari pengusaha,bukan sebagai pihak yang meminjamkan. Kemitraan usaha dapat berbentuk perseroan hak milik (syirkatul amlak/ syirkah milk) dan perseroan transaksi (syirkatul uqud/ syirkah Akid). Pelaksanaan kemitraan usaha dalam operasi perbankan Islam terdapat pada mudharabah dan murabahah. Dalam mudharabah, Bank Islam membiayai seluruh operasi dari unit ekonomi, dan pengusaha (mudharib) bekerjasama dengan keahlian dan pekerjaannya. Murabahah ialah pembiayaan oleh Bank Islam untuk usaha perdagangan atas dasar murabahah (cost plus). Keduanya berdasarkan profit-loss-sharing, tanpa beban bunga antara kedua pihak Bank Islam dan pihak pengusaha. Bila terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut maka para pihak meyelesaikannya dengan musyawarah mufakat. Bila tidak dapat diselesaikan juga maka perselisihan tersebut diselesaikan di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia berdasarkan syariat Islam."