Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini menelaah tindak korupsi yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Kontraktualisme dan konsep keadilan Rawls digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam membangun negara demokratis berkeadilan sosial. Peneliti berargumen bahwa karakteristik masyarakat Indonesia mampu menjelaskan mengapa pada masyarakat berkeadilan sosial, korupsi dapat terus terjadi. Menggunakan pemahaman evolusioner, antropologis, serta konsep-konsep dari penelitian terdahulu, peneliti merumuskan karakteristik khas masyarakat Indonesia. Peneliti menemukan bahwa karakteristik ini mencakup keberanian, afektivitas ekstrem, musyawarah mufakat, dan fleksibilitas ekonomi. Sementara itu, persepsi masyarakat terhadap keadilan sosial dan korupsi dibentuk oleh norma agama. Dengan menggunakan metode spiral hermeneutik untuk membangun koherensi dan korespondensi dari kerangka yang telah dikembangkan, pada langkah rekonstruksi, peneliti mengangkat kasus korupsi proyek KTP Elektronik dan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus sebagai uji empiris. Selanjutnya, setelah kerangka berhasil dipertahankan, kerangka ini diuji kembali pada kasus pembelian suara pada pemilihan umum. Peneliti membandingkan model yang dirumuskan dengan model konsekuensialisme, etika kebajikan, dan etika Kantian, dan menunjukkan  kelebihan model yang dikembangkan dari model-model tersebut. Sebagai hasil akhir, peneliti mengemukakan solusi pada pemberantasan korupsi yang berbasis pada dua pendekatan yaitu pendekatan kultural dan pendekatan reflektif dialogis rasional. Kedua pendekatan ini dimanifestasikan ke dalam sejumlah panduan praktis pemberantasan korupsi di Indonesia pada aspek-aspek kultural pembentuk korupsi dan dibantu oleh infrastruktur sosioteknik seperti teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia.

---

This dissertation examines the problem of corruption that occurs in Indones of justice are used to explain the problems in building  democratic state with social justice. The researcher argues that the characteristics of Indonesian society are able to explain why in a socially just society, corruption can continue to emerge. Using evolutionary, anthropological, and conceptions from previous research, the researcher formulated the distinctive characteristics of Indonesian society. Researcher found that these characteristics include courage, extreme affective, deliberative consensus, and economic flexibility. Meanwhile, people's perceptions of social justice and corruption are shaped by religious norms. By using the hermeneutic spiral method to build coherence and correspondence from the framework that has been developed, in the reconstruction step, the researcher raises the corruption case of the Electronic KTP project and the bribery of the Special Allocation Fund management as an empirical test. Furthermore, after the framework has been successfully maintained, it is retested in the case of vote buying at the general election. Researcher compare the model formulated with the model of consequentialism, virtue ethics, and Kantian ethics, and show the advantages of the models developed from these models. As the final result, the researcher suggests a solution to eradicating corruption based on two approaches, a cultural approach and a rational dialogical reflective approach. Both are manifested in a number of practical guidelines on corruption eradication in Indonesia on the cultural aspects of corruption and are assisted by socio-technical infrastructure such as information technology and human resource development."

"Permasalahan ketimpangan ekonomi telah menyebabkan krisis yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Credit Suisse, diketahui bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49.3 persen kekayaan nasional. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia dapat menerapkan kebijakan berbasis Universal Basic Income (UBI) untuk kalangan masyarakat miskin. Dengan diterapkannya kebijakan berbasis UBI untuk kalangan masyarakat miskin, maka diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas masyarakat secara keseluruhan sehingga akan menurunkan angka ketimpangan ekonomi. Kendati demikian, pertama kita harus menjawab suatu permasalahan filosofis penting terkait apakah kebijakan berbasis UBI tersebut pada hakikatnya memanglah bersifat adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melakukan suatu penelitian filosofis dengan menggunakan metode analisis deskriptif terhadap kemungkinan penerapan kebijakan berbasis Universal Basic Income (UBI) di Indonesia yang dilandaskan pada teori keadilan Rawls. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa penerapan kebijakan berbasis Universal Basic Income (UBI) pada hakikatnya sudah bersifat adil karena mewujudkan kesetaraan kesempatan dan keadilan sosial lewat pemberian manfaat UBI.

---

The problem of economic inequality has caused a very deep crisis for the Indonesian people. Based on a survey conducted by Credit Suisse, it is known that the richest 1 percent in Indonesia controls 49.3 percent of national wealth. As one of the efforts to overcome the problem of inequality, the Indonesian government can implement policies based on Universal Basic Income (UBI) for the poor. With the implementation of UBI-based policies for the poor, it is hoped that there will be an increase in the productivity of society as a whole so that it will reduce economic inequality. Nevertheless, first we have to answer an important philosophical issue related to whether the UBI-based policy is in essence fair for all Indonesian people. Therefore, this study aims to carry out a philosophical research using descriptive analysis methods on the possibility of implementing Universal Basic Income (UBI)-based policies in Indonesia which are based on Rawls's theory of justice. From the results of the analysis, it was found that the implementation of policies based on Universal Basic Income (UBI) was essentially fair because it created equality of opportunity and social justice by providing UBI benefits."

"Masyarakat majemuk terdiri dari beragam kelompok kultural, yang memiliki nilai dan praktek kultural yang berbeda-beda. Setiap kelompok kultural menuntut agar seluruh interes mereka diakomodasi dan diproteksi keberadaannya dalam masyarakat. Mereka juga menuntut untuk dikompensasi atas segala tindakan diskriminasi dan ketidakadilan yang telah diderita karena keanggotaan kultural mereka. Persoalan keadilan pada masyarakat majemuk inilah yang coba dilihat dari perspektif John Rawls dan Will Kymlicka, dalam satu bentuk wacana multikulturalisme. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif interpretatif dan reflektif filosofis. Suatu masyarakat dapat menjadi masyarakat majemuk karena faktor dari dalam dan faktor dari luar. Keberagaman kelompok kultural seperti etnik, ras, agama dan gender sering menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketidakpuasan timbul dari pola relasi di antara kelompok-kelompok kultural, yang cenderung ditentukan oleh kelompok kultur mayoritas dan penguasa, seperti asimilasi dan integrasi. Untuk itu, kelompok-kelompok kultur minoritas menuntut agar pemerintah memperhatikan kondisikondisi spesifik mereka yang berbeda-beda, agar diakomodasi, diproteksi dan dikompensasi atas ketidakadilan-ketidakadilan yang diderita karena identitas kultural mereka. Mereka menuntut hak kultural yang dapat terkait langsung dengan praktek kultural atau secara tidak langsung, yang diberikan karena keanggotaan kultural yang dimiliki. Inilah yang menjadi cita-cita multikulturalisme, yaitu bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada secara setara dalam satu bentuk masyarakat multikultural. John Rawls mengemukakan konsep keadilannya sebagai satu konsep yang netral kultur. Menurut Rawls, untuk mewujudkan satu masyarakat yang teratur, maka prinsip-prinsip keadilan yang dilaksanakan harus bersifat fair. Prinsip keadilan tersebut harus menguntungkan setiap orang dan berdasarkan kesepakatan dari semua orang. Untuk itu, Rawls mengandaikan satu posisi asali, ditandai dengan kebebasan, kesamaan dan rasionalitas orang-orang yang ada di dalamnya diselubungi oleh satu ketidaktahuan terhadap hal-hal spesifik, kecuali hak-hak yang bersifat umum. Dengan demikian mereka dapat berpikir secara objektif, berpikir untuk keuntungan semua orang, untuk kebebasan dan kesamaan di antara semua pihak dalam masyarakat. Dengan prinsip egalitariannya, Rawls sangat menginginkan kesamaan di antara individu-individu, namun ia tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksamaan-ketidaksamaan. Untuk itu ia menyikapinya dengan strategi maksimum, di mana ketidaksamaan terutama harus menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung, tanpa merugikan pihak yang sudah beruntung dan semua posisi dan jabatan terbuka untuk semua orang. Will Kymlicka mengatakan bahwa individu adalah pelaku otonom dan untuk mewujudkan otonomi pada individu harus dijamin keberadaan kelompok kulturalnya. Kultur sangat berpengaruh terhadap konteks pilihan yang tersedia bagi individu dalam bertindak, dan individu bukan suatu keberadaan yang terasing tapi memiliki ketertanaman pada kelompok kulturnya. Untuk menjamin keberadaan kelompok-kelompok kultural pada masyarakat multikultural, maka setiap kelompok kultural berhak mendapat hak-hak kultural seperti hak pemerintahan sendiri, hak polietnis dan hak perwakilan khusus. Dilihat dari perspektif Rawls tampak bahwa ketidaksamaan-ketidaksamaan di antara orang-orang, di antara kelompok-kelompok kultural, harus disikapi dengan melakukan redistribusi nilai-nilai sosial yang terutama menguntungkan kelompokkelompok kultural yang telah tidak diuntungkan sebelumnya, tanpa merugikan kelompok kultural yang telah beruntung. Konsep keadilan Rawls sangat relevan untuk diterapkan pada ketidaksamaan-ketidaksamaan di bidang sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh keanggotaan kultural. Sementara, konsep keadilan Kymlicka bertujuan untuk memberikan kekuatan politik kepada kelompok-kelompok kultur minoritas agar mereka dapat mengatur dan menyuarakan sendiri interes-interes kelompoknya ke wilayah publik. Konsep keadiian Rawls dan Kymlicka juga relevan digunakan dalam menyikapi keberadaan dari keberagaman kelompok kultural di Indonesia."

"Sistem etika dibangun untuk memandu manusia menemukan keselarasan hidup. Namun, ketika sebuah etika dikembangkan dengan menafikan keberadaan manusia, maka timbul pertanyaan: untuk kebutuhan siapakah etika tersebut? Disertasi ini bertujuan untuk menyingkap selubung makna atas gagasan Luciano Floridi yang membangun etika informasi dengan menjadikan informasi sebagai pusat refleksinya. Informasi tidak lagi sekadar masalah epistemologis. Namun, informasi ditempatkan menjadi persoalan ontologis (reontologization), sehingga manusia beralih-pusat dari subjek (decentering subject) menjadi setara dengan entitas lainnya. Semua entitas yang ada dipahami sebagai objek informasi yang memiliki hak yang sama untuk dihargai dan dihormati (the ontological equality principle). Penilaian moral didasarkan pada prinsip moral yang bersifat formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi proses alih-pusat yang berakibat pada distribusi peran antara manusia (responsibility) dan entitas nonmanusia (accountability). Sebagai konsekuensinya, distribusi tersebut melahirkan dualisme peranan yang memisahkan masalah moralitas (responsibility) dengan hukum (accountability) yang selama ini keduanya dicampuradukkan tanpa disadari. Namun, pandangan ini justru menyisakan kontroversi bahwa agen moral buatan dapat dikenai sangsi hukum (accountability). Sementara, agen moral manusia hanya dimintai pertanggungjawaban moral (responsibility).

---

An ethical system is built to guide people to find harmony in life. However, when an ethic is developed by denying human existence, then the question arises: for whose needs is the ethic? This study aims to disclose the veil of meaning in Luciano Floridi's idea of establishing information ethics by making information as its center of reflection. Information is no longer a mere an epistemological problem; it turns, however, into an ontological issue (reontologized). Thus, humans are no longer subjects (decentered subjects), equal with other entities. All entities are understood to be objects of information, having equal rights to be appreciated and respected (the ontological equality principle). Moral judgment is based on four formal moral principles. Hermeneutics Phenomenology of Paul Ricoeur is used to disclose the veil. The results showed that there was a dehumanization process, resulted in the delegation of moral responsibility from human (responsibility) to entity artificial intelligence (accountability). Thus, it gives birth to a dualism of responsibility that precisely clarifies matters of morality (responsibility) and law (accountability) which had been both mixed up unnoticed. However, this view also leaves the controversy that an artificial moral agent can be subject to legal sanction (accountability). Meanwhile, human moral agents are only accounted for moral responsibility."

"Meskipun telah ada undang-undang yang menjamin kelangsungan hidup warga negara, sebagaimana tercantum dalam UU no. 8 tahun 2016, ancaman kekerasan seksual terhadap individu dengan disabilitas masih terus terjadi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kepastian perlindungan terhadap kelompok penyandang disabilitas dapat tercapai. Dalam konteks ini, tantangan utama melibatkan ketidakmampuan anak-anak dengan disabilitas dalam melindungi diri serta menjunjung hak-hak mereka. Ketidaksetaraan yang terjadi dapat mengakibatkan diskriminasi ganda terhadap anak-anak disabilitas, di mana hak-hak mereka terkait tubuh, pikiran, suara, pendidikan, dan lainnya diabaikan. Ketidaksetaraan ini menggambarkan bahwa anak-anak dengan disabilitas tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengakui martabat mereka sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, kasus ini menyoroti perlunya anak-anak dengan disabilitas mendapatkan peluang yang setara dalam hal hak-hak dan keadilan di bawah perlindungan negara. Dalam kajian ini, pendekatan teori keadilan John Rawls serta capabilities approach dari Martha Nussbaum dan Amartya Sen digunakan bersama dengan metode analisis konseptual dan refleksi kritis. Tujuan utamanya adalah merumuskan langkah-langkah preventif bagi negara Indonesia, sebagai suatu perspektif baru dalam memahami pengaruh fundamental kuasa negara sebagai landasan sentral untuk mencapai hak-hak dan keadilan yang merata dan bebas, terutama bagi individu dengan disabilitas.

---

Even though there are laws that guarantee the survival of citizens, as stated in Law no. 8 of 2016, the threat of sexual violence against individuals with disabilities still continues to occur. This phenomenon raises questions about the extent to which guaranteed protection for groups of people with disabilities can be achieved. In this context, the main challenge involves the inability of children with disabilities to protect themselves and uphold their rights. The inequality that occurs can result in double discrimination against children with disabilities, where their rights regarding body, mind, voice, education, and others are ignored. This inequality illustrates that children with disabilities do not have adequate space to recognize their dignity as fellow human beings. Therefore, this case highlights the need for children with disabilities to have equal opportunities in terms of rights and justice under state protection. In this study, John Rawls' justice theory approach and the capabilities approach of Martha Nussbaum and Amartya Sen are used together with conceptual analysis and critical reflection methods. The main objective is to formulate preventive measures for the Indonesian state, as a new perspective in understanding the fundamental influence of state power as a central foundation for achieving equal and free rights and justice, especially for individuals with disabilities."

"Skripsi ini membahas bagaimana Janet Radcliffe Richards menghadirkan kritik terhadap teori keadilan John Rawls yang selama ini dianggap paling mumpuni untuk menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Richards mengagas sebuah teori Keadilan Seksual sebagai usaha untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dengan dua tujuan utama yaitu, menghilangkan ketidakadilan berbasis seks sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak seksual perempuan seperti kontrasepsi, aborsi, hak-hak maternitas dan pengasuhan anak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi nyata dari teori Keadilan Seksual milik Richards ternyata dapat diterapkan dikehidupan bermasyarakat agar keadilan untuk perempuan dapat terwujud dan setara dengan laki-laki.

---

This undergraduate thesis describes how is Janet Radcliffe Richards presenting critique towards John Rawlss Theory of Justice which have been considered as the most prominent theory to create social justice within society. Richards create her own version of justice and called it Sexual Justice. Her idea of justice has two primary aims. First, her idea about justice is about to eliminate sex based injustice and the second aim is for womens fullfillment of sexual rights such as contraception, abortion, maternity rights and child bearing. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this research shows that the implementation of Sexual Justice theory by Richards can be applied for the purpose of just situation for women in the in the society and equality between men and women is not illusion anymore.Key Words Janet Radcliffe Richards, John Rawls, Feminism, Social Justice, Sexual Justice."

"Tema kajian disertasi ini adalah keadilan sosial, khususnya dua teori yang dikembangkan oleh John Rawls dan Jurgen Habermas. Keadilan sosial merupakan pokok bahasan fisafat politik atau moralitas politik, yaitu bagian dari filsafat praktis yang mengkaji dimensi moral yang mengendalikan tindakan-tindakan politik. Konsep keadilan sosial berkenaan dengan prinsip mengatur pembagian beban dan nikmat dari suatu kerjasama sosial yang termanifestasi dalam lembaga yang disebut negara. Penulisan disertasi ini dilatari kegelisahan lama yang diaktualkan oleh peristiwa historis luar biasa dan membawa pengaruh fundamental terhadap konstelasi dunia. Di bulan Agustus 1991 berjuta-juta orang di seluruh dunia termasuk kita di Indonesia menyaksikan dengan takjub runtuhnya negara Uni Soviet, satu dari dua negara adikuasa dunia. Sukar dipercaya bahwa negara berlandaskan ideologi tunggal Marxisme-Leninisme yang diklaim pendukungnya sebagai ideologi emansipatif dan universal, dengan organisasinya yang solid dan dikendalikan suatu kekuasaan pusat yang amat kuat dan canggih, secara dramatis mengalami disintragrasi, lenyap dari peta, tercerai-berai menjadi sekitar selusin negara baru berdiri sendiri-sendiri. Peristiwa itu merupakan klimaks dari proses runtuhnya kekuasaan komunisme di Eropa Timur yang sepanjang sekitar 3/4 abad 20 sempat menguasai separuh dunia Keruntuhan kekuasaan komunisme itu sudah dimulai dari Polandia, Hongaria, Bulgaria, Jerman Timur, Cekoslovakia, Rumania hingga ke Yugoslavia. Keruntuhan itu diikuti disintegrasi negara Yugoslavia yang pecah berkeping-keping dengan masing-masing negara bagian berdiri sendiri, dan Cekoslovakia yang menjadi dua negara Ceko dan Slovakia. Sebaliknya Republik Demokrasi Jerman berintegrasi ke dalam Republik Federal Jerman sehingga dua Jerman yang ideologinya antagonistik kembali menjadi satu Jerman. Bagi rezim-rezim otoriter dan para pendukungnya terjadinya drama sejarah itu ditekankan sebagai akibat dari gerakan glasnost (keterbukaan politik) dan prestroika (restrukturisasi ekonomi), gerakan reformasi yang dicetuskan Perdana Menteri Michael Gorbachev sejak ia memegang tampuk kekuasaan di Kremlin Maret 1985. Gerakan tersebut ditunjuk sebagai bukti betapa berbahayanya gagasan kebebasan dan demokrasi bagi kesatuan dan keselamatan bangsa, dan dijadikan alasan memperketat kontrol terhadap rakyat dan makin represif. Tapi bagi para tokoh politik Barat dan pemikir liberal kejadian itu ditanggapi sebagai kemenangan Barat dalam Perang Dingin, bukti keunggulan faham demokrasi liberal atas demokrasi rakyat, keberhasilan sistem ekonomi pasar kapitalisme atas sistem ekonomi terpimpin sosialisme. Banyak di antaranya yang tanpa ragu menyimpulkan bahwa kini liberalisme telah menjadi ideologi tunggal dunia. Pernyataan The End of the Cold War Presiden George Bush, segera diikuti berbagai The End of lain: The End of Geography (Robert O'Brien) yang menggambarkan kemenangan kapitalisme internaional dan terintegrasinya ekonomi dunia; The End of the Nation State (Kenichi Ohmae) yang melihat batas-batas negara tidak lagi relevan; bahkan The End of History yang justru mengkhawatirkan apabila dunia hanya berideologi tunggal itu?"

"Untuk tujuan mencari solusi agar program penanggulangan kemiskinan memperoleh basil yang maksimal, maka refleksi awal yang hares dikerjakan adalah melakukan peninjauan kembali kepada konsep pendekatan ""pemberdayaan""; apakah secara konseptual sudah dapat dikatakan tepat, dan bagaimana pula dengan perakteknya di lapangan? Dewasa ini ketika Bangsa Indonesia dihadapkan pada fakta bahwa persoalan kemiskinan berkembang semakin kompleks dan multidimensional, sementara bersamaan dengan itu program penanggulanganpun terus dilakukan, maka sebagai jawaban kritisnya adalah konsep pemberdayaan perlu disempumakan dan yang terpenting lagi adalah prinsip-prinsip pemberdayaan perlu direfleksikan dalam bentuk kegiatan aksi di lapangan. Para pelaku utama pemberdaya yang terdiri dari seluruh unsur stakeholders, hares profesional dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan di lapangan; tanpa batasan tersebut, maka program penanggulangan kemiskinan hanya akan menjadi sia-sia dan pemborosan saja. Dari hasil kajian selama melakukan pengamatan dan penelitian, akhimya ditemukan solusi penanggulangan kemiskinan ke depan yang penulis sebut dengan 12 prinsip pemberdayaan, yakni: Satu, para pelaku utama pemberdaya dan seluruh unsur stakeholders pada umumnya, hares berlaku adil (melaksanakan prinsip kerja berdasarkan keadilan prosedural sebagaimana yang digagas oleh John Rawls); dua, seluruh unsur stakeholders hares jujur (jujur kepada din sendiri dan kepada orang lain); tiga, kemampuan melakukan problem solving, enterpreneurial, menjual inovasi, asistensi, fasilitasf promosi, dan social marketing; empat, kerjasama dan koordinasi pseluruh unsur stakeholders; lima, partisipasi aktif dan seluruh unsur stakeholders; enam, lingkup dan cakupan program berlangsung secara terpadu; tujuh, mengutamakan penggalian dan pengembangan potensi lokal; delapan, aktif melakukan mobilisasi dan peningkatan swadaya yang bertumpu kepada kekuatan masyarakat sendiri/kelompok sasaran (self-reliant development); sembilan, mengembangkan metode pembinaan yang konstruktif dan berkesinambungan; sepuluh, pelaksanaan kegiatan berlangsung secara gradual/bertahap; sebelas, seluruh unsur stakeholders hares konsisten terhadap pola kerja pemberdayaan; dan duabelas, komitmen serta perduli kepada misi pemberdayaan dan kepada masyarakat miskin yang kurang mampu (Sense of mission, sense of community, and mission driven profesionalism). Kunci (prioritas) dari dua betas prinsip pemberdayaan terletak pada kualitas penerapan keadilan (kualitas keadilan prosedural) dan para pelaku utama pemberdayaannya. Mereka adalah yang pertama yang hares melakukan pemberdayaan kepada dirinya. Artinya bahwa sebelum keduabelas prinsip pemberdayaan tersebut menjadi prinsip bersama, maka para pelaku utama pemberdayaan hams lebih awal untuk memulainya. Keadilan prosedural yang digagas Rawls sangat signifikan untuk mendukung keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Keadilan prosedural dari Rawls memang bukan segalanya, tetapi dalam pendekatan pemberdayaan dapat ditempatkan sebagai posisi kunci bersamaan dengan kesebelas prinsip pemberdayaan lainnya.

---

AbstractOn behalf of the searching on solution to maximize the povertyprogram, then the requirement for the first reflection which should beconducted is to make a reconsideration on the concept of ?empowerment withquestions such as: ls empowerment appropriate conceptually? And how is thepractice in the field?Right in this moment, indonesia is facing the facts on the growing ofcomplexity of poverty problems and its multidimensional aspects. Meanwhile,along with that the poverty alleviation program that should be in goingcondition, then as a critical answer is the empowerment concepts should beimproved and the most important are the principles of empowerment should bereflected in the field action programs. The main actors who consist of allelements of stakeholders should be professional and full of commitment toapply the empowerment principle in the fields. Without that definition then thepoverty-solving program will un-useful and wasteful.The result of observation and research arrived at a finding that thefuture solution on poverty alleviation needs 12 principles of empowerment.Those principles are: first, the main actor to empowerment and otherstakeholder should acts in just and fair (to apply the working principle based onthe procedural justice which suggested by John Rawls); second, allstakeholders elements should be honest (honest to them selves and others).Then the third, ability of problem solving, enterpreneurship, sale the innovation,assistance, facilitating, promoting and social marketing; fourth, cooperationand coordination all elements of stakeholders. Fifth, active participation of allelements of stakeholders; six, scope and covers of program should beintegrated; seven, put on emphasis and development of local potency; eight,should he active to mobilize and enhance the self ability which based onpeople power itself or the targeted group (self-reliant development); nine,developed the methods of constructive and continuous development; ten, thegradual implementation; eleven, all elements of stakeholders should beconsistent to the working pattern of empowerment; and twelve, commitmentand concern on the empowerment mission and to the poor people (Sense ofmission, sense of community, and mission driven professionalism).The key or priority of that empowerment principles are on the quality of theapplication or implementation a justice (quality ofa procedural justice) of themain actors ofthe empowerment program. They are the first who required tobe self-empowered. its mean that the main actor should start or begin first as arequirement, before the twelve principle become the main principle.Procedural Justice, which suggested by John Rawis is significantlysupport the success of poverty alleviation. Rawls procedural justice is not theanswer of all problems, but it can be used as a key together with the othereleven principles."

"Tidak pernah ada manusia yang merasa aman dalam hidupnya. Karena manusia tidak penah dapat memprediksikan apa yang akan terjadi. Kecemasan ini kemudian berdampak pada kecemasan sosial, karena orang-orang yang merasa cemas kemudian berkumpul menjadi majemuk. Akibatnya harus ditentukan prinsip-prinsip yang mengatur kerja sama yang adil agar kecemasan bisa di minimalisir dan sebisa mungkin memberi rasa keuntungan. John Rawls menyebut kerja sama ini sebagai teori distribusi. Tujuannya adalah pembagian barang atau nikmat sosial secara sama dengan menghapuskan ketimpangan yang tidak menguntungkan seseorang. Sehingga orang-orang yang sepertinya tidak mungkin mendapat kemungkinan terbaik, dimungkinkan disini, karena ada proses dimana yang memiliki kebahagiaan yang besar akan mentransfer kebahagiaan mereka. Salah satu alternatifnya pendistribusiannya melalui asuransi dengan sistem subsidi atau pembagian.

---

There is no human that always feel safety in his life. It is because the limited capacity of human to predict what will happen in the future. This worry will affect to the social worried, because each of the individual then unite in one plural community. This condition develops the needs of principes of fairness joint work regulation, so that the worry could be minimize and hopefully will bring fairness and luck. John Rawls called this joint work as a distribution theory. The objective of this theory is to make a fair things distribution or social satisfaction by erasing someone_s destructions. By this theory, hopefully each man that seems impossible to get the best opportunity, could achieve it, because there is a cross substitution from the one who gets the greatest happiness to the other. One of the alternative application of the distribution is by insurance with the subsidize or allocation."