Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi sub-sub sistem dalam sistem pra pemberangkatan calon pekerja migran perempuan. Bagaimana interaksi sub-sub sistem dalam sistem pra pemberangkatan sehingga calon pekera migran mengalami kerawanan sosial dalam mempersiapka dirinya untuk bekerja ke Malaysia. Untuk tujuan tersebut digunakan pendekatan kualitatif deskriftif. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Sistem (Analisis Ludwig Von Bertalanffy dan Mustakini). Penelitian ini kemudian menemukan bahwa secara umum, (1) hubungan diantara sub-sub sistem belum terkoordinasi dan terintegrasi, (2) manajemen pengelolaan pra pemberangkatan belum mengacu kepada SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, (3) belum adanya harmonisasi dalam implementasi dan sinergitas regulasi yang ada, (4) ego sektoral dari masing-masing instansi terkait masih dominan, dan (5) fungsi control dan taua pengawasan dari pemerintah belum mendukung.

---

This study aimed to analyze the interaction of sub-systems in the system of pre-departure prospective migrant workers. How the interaction of sub-systems in the system of pre-departure so that prospective migrant workers experienced social unrest in preparing him to work in Malaysia. For this purpose used a qualitative approach through case studies. The theoretical framework used in this research is Systems Theory (Analysis Ludwig Von Bertalanffy and Mustakini). The study then found that in general, (1) the relationship between sub-systems have not been coordinated, (2) management of pre-departure not refer to the SOP (standard operating procedure) that has been set by the government, (3) the absence of harmonization in the implementation and synergy with existing regulations, (4) the sectoral ego of each relevant agencies still dominant, and (5) the function of control of the government has not supported."

"Perlindungan pekerja migran telah menjadi isu global yang terrepresentasikan dalam salah satu tujuan Sustainable Develpopment Goal’s (SDG’s). Indonesia turut serta dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mencakup perlindungan pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Salah satu upaya dalam mewujudkan perlindungan sebelum bekerja ialah melalui Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang wajib diikuti oleh calon PMI sebelum diberangkatkan dan bekerja ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PAP bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran Indonesia pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi DKI Jakarta.  Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta dokumen-dokumen dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PAP bagi (PRT) Migran Indonesia pada (BP3TKI) Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Hal ini disebabkan terdapat kelemahan pada alur koordinasi, proses belajar, serta mekanisme pelaksanaan PAP yang kurang tepat, sehingga PAP tidak mampu mencapai output dan outcome yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pemerintah disarankan untuk dapat memposisikan PAP sebagai sarana dan tahapan yang penting bagi calon PMI sebagai salah satu upaya memperbaiki tata kelola PMI di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan preventif bagi PMI, baik pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, khususnya bagi PRT Migran.

---

Migran workers protection’s has become a global issue which represented in one of the Sustainable Develpopment Goal’s (SDG’s). Indonesia has participated on achieving that goals by providing protection for Indonesian Migrant Workers which covers protection from preemployment, employment, and deployment phases. Pre-Departure Orientation (PDO) is part of preemployment protections phase, in which compulsory for Indonesian prospective migrant workers right before their departure and working abroad. This research is aimed at analysis on Pre-Departure Orientation Practice’s for Indonesian Migrant Domestic Workers (Study on Jakarta Placement dan Protection Service Center). Qualitative approach has been used by researcher which conducted by in-depth interviews and also the secondary data collected by using documents and literature study. This study found that PDO Practice’s at Jakarta Placement dan Protection Service Center hasn’t been optimal which caused by weaknesses on chain of command, learning process, and the mechanism of PDO Practice it self, with the result that PDO doesn’t attain any output and outcome which are expected. According to that, government is suggested to see PDO as an important media and stage for Indonesians Migrant Workers as a way to make a better migrant workers governance in Indonesia in order to providing preventive protection for migrant workers in all phases of migrant workers placement."

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Kota Hongkong, bekerjasama dengan organisasi yang berfokus pada perlindungan pekerja migran yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang terdiri dari 14 orang informan utama yaitu PMI Perempuan dan 5 informan pendukung yaitu perwakilan dari SBMI, P3MI, dan Lembaga Christian Action. Informan kunci pada penelitian ini diantaranya 2 orang PMI Perempuan Pra Penempatan, 5 Orang PMI Perempuan Masa Penempatan, dan 7 orang PMI Perempuan Purna Penempatan. Semua PMI perempuan dalam penelitian ini memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda satu sama lainnya. Penelitian ini menggambarkan bagaimana mekanisme perlindungan sosial bagi PMI Perempuan baik di level mikro, meso, dan makro. Penelitian ini juga melihat adanya dinamika sistem perlindungan sosial bagi PMI Perempuan di ketiga level tersebut terutama celah ketidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro dan meso. Di level mikro, skema perlindungan sosial merupakan skema informal yang mengedepankan asas gotong royong yang berfungsi untuk menutupi celah katidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro-mesol. Ketika PMI Perempuan bersentuhan dengan mekanisme perlindungan sosial dan dinamika sistem perlindungan sosial di level mikro, meso, dan makro, maka mereka bisa memaknai perlindungan sosial tersebut sesuai dengan pengalaman masing-masing.

---

This study conducted in Indramayu Regency and Hongkong City in partnership with an organisation which focused to the protection againts migrant workers rights known as Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). This study uses qualitative descriptive approach. The number of informants of this study are 19 persons comprise 14 key informants are women migrant workers and 5 supporting informants are the represetative from SBMI, P3MI, and Christian Action respectively. Key informants are included among others 2 person of pre-placement women migrant workers, 5 persons woman migrant workers, and 7 persons post-placement woman migrant workers. All these women migrant workers have their own characteristic and have its problem differently. This study describe the social protection mechanism for Indonesian Women Migrant Workers (hereinafter referred as IWMW) at the micro, mezzo, and macro level. It also highlights the dynamic social protection system at all levels in particular the gap caused by the insufficient social protection coverage at the macro and mezzo level. The social protection scheme on micro level is informal scheme upholds the mutual cooperation principle to fill this gap. The IWMW could define the social protection based upon their respective experience the moment they come in contact with the social protection mechanism and dynamic system at the micro, mezzo, and macro level."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana akses keadilan dapat dijamin melalui terpenuhinya hak atas informasi bagi perempuan pekerja migran. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan memberikan gambaran mengenai dampak dari keterbatasan akses yang dialami perempuan pekerja migran desa Krasak dan cara mereka menghadapi permasalahan yang timbul dalam tahap pra-penempatan. Penelitian mengenai pekerja migran sudah banyak ditulis, namun pengalaman perempuan pekerja migran di tahap pra-penempatan masih belum banyak dikaji. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal berperspektif perempuan. Peneliti melakukan studi dokumen terhadap berbagai instrumen hukum nasional dan internasional mengenai hak atas informasi perempuan pekerja migran. Berbagai peraturan hukum tersebut dianalisa secara kritikal menggunakan pendekatan teori hukum feminis yang mempertanyakan bagaimana posisi perempuan di dalam hukum, apakah hukum melindungi atau merugikan serta apakah dalam pembuatan hukum tersebut pengalaman perempuan diakomodir. Selain itu peneliti melakukan observasi, focus group discussion FGD, dan wawancara mendalam di desa Krasak. Wawancara juga dilakukan dengan pengurus SBMI, kepala desa, kepala dinas tenaga kerja, dan para pihak lain yang terkait. Peneliti juga melakukan pengamatan, utamanya untuk melihat aktivitas dan kehidupan perempuan pekerja migran desa Krasak. Data observasi, FGD dan wawancara juga dianalisa dengan menggunakan teori hukum feminis karena cerita pengalaman perempuan menjadi bahan penting dalam kajian hukum berperspektif perempuan.

---

ABSTRACTThis study aims to explain how access to justice can be guaranteed through the fulfillment on the right of information for women migrant workers. Furthermore, this study will also provide an overview on the impact of the limited access experienced by women migrant domestic workers in Krasak Village and how they face the problems that arise from the pre placement phase. Research on migrant workers has been widely written, but the experience of women migrant workers in the pre placement phase has not been studied deeply. This research uses socio legal method with womens perspective. Researcher conducted document studies on various national and international legal instruments on the right of information for women migrant workers. These legal instruments are critically analyzed using a feminist legal theory approach that questions how womens are being positioned within the law, whether the law protect or harm women and whether womens experienced are being accomodated in the making of the law. In addition, researcher has conducted observations, focus group discussions FGD and in depth interviews in Krasak Village. Interviews were also conducted with SBMI board members, village heads, ministry of manpower and other related parties. Researchers also made observations, primarily to see the activities and lives of women migrant workers in Krasak village. Observational data, FGD and interviews were also analyzed using feminist legal theory because the story of womens experience became an important ingredient in womens perspective legal review. "

"Migrasi tenaga kerja sebagai sebuah proses bergender, dibangun di atas norma gender tradisional perempuan. Namun, perempuan pekerja migran, dengan segala tantangan yang mereka hadapi, bergerak menantang konstruksi gender tradisional untuk bertahan hidup. Belum banyak penelitian dalam studi migrasi tenaga kerja di Indonesia yang menggunakan perspektif gender untuk membongkar fenomena tersebut, dan bagaimana pemberdayaan dapat dicapai pada tahap pascamigrasi dan reintegrasi. Studi ini menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi perempuan purna pekerja migran Indonesia (PMI) dalam proses reintegrasi di daerah asalnya setelah kembali dari luar negeri. Dengan menggunakan konsep performativitas gender oleh Judith Butler (1990) dan relasi gender, penelitian ini bertujuan untuk menguak bagaimana gender memengaruhi pengalaman migrasi perempuan, mulai dari keputusan awal untuk bermigrasi hingga pengalaman pascamigrasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan interseksionalitas gender dengan faktor-faktor lain seperti kelas, ras, dan etnis dalam memahami pengalaman migrasi secara holistik. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian feminisme empiris dalam mengeksplorasi pengalaman perempuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini berargumen bahwa manajemen sistem migrasi di Indonesia masih didasarkan pada pendekatan top-down yang mengutamakan kepentingan para pengambil keputusan elit dibandingkan kepentingan pekerja migran. Pendekatan tersebut telah menyebabkan marginalisasi pengalaman perempuan dan berlanjutnya diskriminasi berbasis gender, sehingga pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif gender bersifat bottom-up diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, khususnya perempuan, dalam berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka. Studi ini juga menyoroti bagaimana integrasi pendekatan top-down dan bottom-up dapat menghasilkan reintegrasi yang mampu melayani kepentingan seluruh lapisan aktor. Temuan penelitian ini mempunyai implikasi terhadap pengembangan kebijakan dan manajemen sistem migrasi tenaga kerja yang lebih inklusif dan sensitif gender di Indonesia, dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai studi migrasi yang kompleks dan beragam. Studi ini juga berkontribusi pada pengayaan literatur migrasi dan mengisi kesenjangan penelitian mengenai kepulangan dan reintegrasi.

---

Labor migration as a gendered process, builds on traditional female gender norms. However, female migrant workers, with all the challenges they face, challenge traditional gender constructions to survive. There has not been much research in the study of labor migration in Indonesia that uses a gender perspective to reveal this phenomenon, and how empowerment can be achieved at the post-migration and reintegration stages. This study examines the challenges faced by Indonesian female migrant workers in reintegrating into their communities after returning from abroad. Drawing on the concept of gender performativity by Judith Butler (1990) and gender relations, the research investigates how gender shapes the migration experience, from the initial decision to migrate to the post-migration experience. The study also highlights the importance of considering the intersectionality of gender with other factors such as class, race, and ethnicity in understanding the migration experience. This qualitative research utilizes empirical feminism method to explore the experiences of women to answer the research question. The study argues that the management of international labor migration in Indonesia is still based on a top-down approach that prioritizes the interests of elite decision-makers over those of migrant workers. This approach has led to the marginalization of women's experiences and the perpetuation of gender-based discrimination. The study suggests that a more inclusive and gender-sensitive approach is needed to address the challenges faced by migrant workers, particularly women, in reintegrating into their communities. The integration of top-down and bottom-up approaches can result in a more holistic and inclusive reintegration process that meets the needs of all stakeholders.The findings of this study have implications for the development of more inclusive and gender-sensitive migration policies in Indonesia, and contribute to a deeper understanding of the complex and multifaceted nature of migration. This study also contributes to the enrichment of the migration literature body and filling the research gap regarding return and reintegration."

"Migrasi tenaga kerja internasional Indonesia dewasa ini direpresentasikan oleh tiga profil utama. Pertama, perempuan Pekerja Rumah Tangga PRT migran di Timur Tengah, yang jumlahnya berangsur-angsur berkurang. Kedua, pekerja rumah tangga migran di negara-negara maju di Asia seperti Hong Kong, Taiwan dan Singapura. Ketiga, laki-laki pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia. Tesis ini difokuskan pada kategori kedua dari profil pekerja migran Indonesia, khususnya PRT migran di Hong Kong untuk memperlihatkan bagaimana migrasi tenaga kerja internasional Indonesia adalah migrasi berwajah perempuan akan tetapi akses keadilan perempuan PRT masih terbatas. Untuk melihat bagaimana akses keadilan perempuan PRT migran di Hong Kong, empat aspek dari Akses Keadilan, yaitu permasalahan hukum, literasi hukum, identitas hukum dan bantuan hukum dieksplor melalui penelitian kualitatif berperspektif feminis, menggunakan sudut pandang perempuan PRT migran yang sementara menghadapi permasalahan dengan agen dan/atau pemberi kerja di Hong Kong. Studi dokumen mengenai permasalahan hukum dilakukan terhadap Undang-Undang No. 18/2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Ordininansi Ketenagakerjaan serta Kontrak Kerja Standar Hong Kong, sedangkan studi lapangan mengenai literasi hukum, identitas hukum dan bantuan hukum dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap lima subyek utama penelitian, FGD dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan perempuan masih terkendala akses keadilan karena instrumen hukum belum memperhitungkan pengalaman perempuan, terbatasnya literasi hukum, ketiadaan akses terhadap dokumen identitas hukum dan layanan bantuan hukum yang terbatas dari negara.

---

International labor migration of Indonesian migrant workers nowadays is represented by three main profiles that is female domestic workers in Middle East itself even though the number is less compare to previous years, migrant domestic worker in developing countries such as Hong Kong, Taiwan and Singapore, which increasing in number and the last category is undocumented male migrant workers in Malaysia who work on plantations. This thesis focuses on the second category, particularly Migrant Domestic Workers MDWs in Hong Kong to show how international labor migration has female face, but access to justice of female MDWs is still constrained. Access to justice here refers to four aspects that are legal problem, legal literacy, legal identity and legal aid. To explore these aspects, a qualitative feminist based research has been conducted using the life story of five Indonesian female MDWs who is now engage in legal proceedings due to disputes caused by both agencies and employers. At the same time, documentary study was also conducted toward the newest Indonesian The Law No.18 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers as well as Hong Kong law that are Employment Ordinance and Standard Working Contract of Foreign Domestic Helper. The research results show that women are restricted to access justice because legal instrument does not include women rsquo s experiences yet, the legal literacy of MDWs is limited, female MDWs do not have proper access to their legal identities as well as limited legal aid provided by the state. "

"Tingginya minat Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan pengerah tenaga kerja yang disebut Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Namun, dalam kenyataannya tindak pidana kerap terjadi dalam pelaksanaan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang dilakukan oleh PPTKIS. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS bisa di wujudkan melalui sistem peradilan pidana. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan, kendalakendalanya, upaya-upaya apa saja dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana masih kecil. Hal ini dikarenakan kebanyakan PPTKIS dalam melakukan penempatan CTKI/TKI ke luar negeri hanya melakukan pelanggaran yang bersifat administratif saja, sehingga sanksi yang diterima oleh PPTKIS hanya berupa sanksi administrasi. Mayoritas tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan oleh sponsor / calo yang melakukan perekrutan terhadap CTKI / TKI. Penjatuhan pidana terhadap sponsor / calo menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana ini bisa dilihat dari kendala-kenadala yang dihadapi oleh komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana, substansi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ) dan budaya yang ada dalam masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 baik secara vertikal maupun horizontal, mengatur pemberian sanksi secara menyeluruh /Integral terhadap orang-orang yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa terkecuali, meningkatkan koordinasi antara para penegak hukum dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri, meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Penegak Hukum dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang secara terus menerus, meningkatkan ?pendekatan keilmuan? dalam penegakan hukum.

---

The high interests of CTKI (Indonesian Work Force Candidates)/TKI (Indonesian Migrant Workers) to work abroad have been taken advantage by several work force recruiter agencies which are called PPTKIS (Private Indonesian Migrant Worker Placement Administrator). However, in reality the criminal acts often happen in the implementation of the CTKI/TKI placement abroad done by PPTKIS. The law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS may be established through criminal justice system. The thesis discusses the implementation, the challenges, and any efforts in conducting law enforcement towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system.

This research is a normative judicial research supported with empirical research. The analysis in this research is done by using secondary data as the main data and primary data as the supporting data. The research results show that the law enforcement implementation towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system is still small. This happens because most PPTKIS in doing the CTKI/TKI placement abroad only commit administrative violation so that the sanction given to PPTKIS is merely an administrative sanction.

Most of the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad have been committed by individuals or by sponsors/agencies doing recruitment of CTKI/TKI. To pass sentence towards those sponsors/agencies will be required to use the articles contained in KUHP (Penal Code). The challenges faced in law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad in this criminal justice system could be seen from the challenges faced by the components in criminal justice system, substances (the Law No. 39 of the year 2004), and cultures existing in the society.

The efforts done are to synchronize the Law No. 39 of the year 2004 vertically and horizontally, to govern the sentencing of the sanctions wholly/integrally towards the people involved in the Indonesian work force placement abroad without any exception, to improve the coordination between the law enforcement officers and the relevant institutions related to the TKI placement abroad, to increase the human resources of the law enforcement officers through continuous education and training, and to raise ?scientific approach? in law enforcement."

"Latar Belakang. Sebuah pabrik tekstil “X” yang sebagian besar pekerjanya perempuan, mempunyai jam operasional yang mengharuskan pekerja menjalani sistem kerja gilir. Sistem kerja gilir mempengaruhi pola makan dan status gizi pekerja, kekurangan zat gizi memiliki potensi tinggi menyebabkan kelelahan sehingga diperlukan rekomendasi makanan tambaha serta edukasi gizi bagi kelompok pekerja ini. Pendekatan Linear Programming (LP) menghasilkan Food Based Recommendation (FBR) yang mempertimbangkan penggunaan bahan pangan lokal yang disesuaikan dengan pola makan pekerja dengan kerja gilir serta permasalahan gizi kelompok pekerja dengan mengoptimalkan kandungan nutrisi sehingga FBR yang dirumuskan dapat menjadi kebijakan bagi pemilik industri tekstil yang memperkerjakan perempuan pekerja dengan sistem kerja gilir.Objektif. Didapatkan rekomendasi makanan tambahan bagi perempuan pekerja dengan kerja gilir malam dalam menurunkan kejadian kelelahan.Metode. Penelitian dilakukan dalam dua fase, yaitu pra dan paska intervensi menggunakan desain quasi-eksperimental dengan uji pra dan paska dengan kelompok kontrol. Subjek penelitian dianalisis secara per protokol sehingga subjek berjumlah 100 perempuan pekerja. Data diet pekerja diperoleh dari penimbangan makanan yang diberikan saat kerja gilir malam, data dikombinasikan dengan 24 hours food recall serta 5 dFFQ (5-days food-frequency questionnaire). Kelelahan diukur dengan menggunakan kuesioner CIS (Checklist Individual Strength) 20R dan Reaction Time. Analisis LP menggunakan sistem Optifood yang merumuskan suatu rekomendasi makanan tambahan (FBR).Hasil. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelelahan pada dua kelompok menunjukkan bahwa nilai rerata waktu reaksi pada kelompok intervensi pra intervensi sebesar 239,29±49,96 setelah dilakukan intervensi terjadi penurunan rerata waktu reaksi sebesar 12,97 millidetik. Penurunan rerata waktu reaksi kelompok intervensi mempunyai nilai p<0,05 (p=0,006) sehingga secara statistik nilai p bermakna pada rerata penurunan waktu reaksi kelompok intervensi paska intervensi. Pada kelompok kontrol pra intervensi rerata waktu reaksi sebesar 236,99±40,56 setelah dilakukan intervensi mengalami penurunan sebesar 3,56 millidetik. Sedangkan rerata waktu reaksi pra intervensi gabungan kedua kelompok sebesar 238,12±45,24 paska intervensi sebesar 229,94±27,34, beda rerata gabungan kedua kelompok sebesar 8,18 millidetik. Artinya ada penurunan kelelahan sebesar 8,18 millidetik paska intervensi. Secara satitistik penurunan rerata waktu reaksi gabungan kedua kelompok bermakna (p=0,007).Kesimpulan. Intervensi FBR cukup efektif dalam penurunan kelelahan bagi kedua kelompok penelitian, pada paska intervensi terdapat perbaikan kelelahan yang cukup baik.

---

Introduction. Textile factory “X”, where most workers are women, has an operational system that requires its workers to work on shifts. The shift system affects the dietary patterns and nutritional status of workers. Malnutrition has a high potential in causing fatigue. Thus, additional food recommendations and nutritional education for this population are needed. A Linear Programming (LP) approach produced the Food Based Recommendation (FBR), which considers the use of local food ingredients adjusted to the dietary pattern of shift workers and the nutritional problem of those workers by optimizing nutritional content. Therefore, the formulated FBR can be used as a policy for textile industry owners who employ female workers with a shift system.

Objective. Obtaining additional food recommendations for female workers who work a night shift to reduce the incidence of fatigue.

Methods. This study was conducted in two phases, i.e., pre-and post-intervention, using a quasi-experimental design with pre-and post-test with the control group. The subjects were analyzed per the protocol and a total of 100 female workers was obtained. The data on the workers’ diet was obtained from weighing food given during the night shift. The data were combined with a 24-hour food recall and 5 RFQ (5-days food-frequency questionnaire). Fatigue was examined using a CIS (Checklist Individual Strength) 20R questionnaire and a Reaction Time Analysis LP using the Optifood system, which formulated a Food-Based Recommendation (FBR). Data were analyzed using univariate and bivariate analysis.

Results. Based on the results of the fatigue examination of the two groups, the mean value of pre-intervention reaction time in the intervention group was 239.29 ± 49.96. After the intervention, an average reduction of 12.97 milliseconds occurred in reaction time.The mean reduction of reaction time in the intervention group produced a p-value of < 0.05 (p = 0.006). Therefore, statistically, the p-value was significant to the mean reduction in reaction time in the intervention group after the intervention. In the pre-intervention period of the control group, the mean value of reaction time was 236.99 ± 40.56 and decreased by 3.56 milliseconds after the intervention. Meanwhile, the average pre-intervention reaction time between the combinations of the two groups was 8.18 milliseconds. This means that there is a decrease in fatigue by 8.18 milliseconds after the intervention. Statistically, the reduction of mean reaction time between the two groups was significant (p = 0.007).

Conclusion. Adequate energy intake will improve the health status of workers, especially to avoid physiological disturbances and fatigue. The additional food menu chosen as the FBR recommendation is the one with the highest nutritional content. The recommended FBR was quite effective in reducing reaction time for both study groups. In the pre-intervention group with the mean value (239.29±49.96) and the post-intervention mean value (226.32±31.19), there was a decrease in reaction time of 12.9 milliseconds. Recommendations for providing additional food menus and nutrition education can be used as recommendations for workers and company owners."

"Migrasi tenaga kerja ke luar negeri, merupakan program pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan dalam memperoleh pekerjaan di dalam negeri, masalah pengangguran dan juga keadaan ekonomi yang diperburuk dengan krisis global yang terjadi pada tahun 1997 lalu. Peran pemerintah Indonesia sebagai pembentuk kebijakan memberikan tiga perlindungan pada TKW. Mekanisme penanganan kasus dengan pemberlakuan moratorium yang belum efektif dalam menangani kasus. Cara pemerintah dalam memberikan edukasi pada calon TKW, keluarga dan agen yang dilakukan secara gradasi.

---

Labor migration abroad, a government program for Indonesia to address the gap in gaining employment in the country, the problem of unemployment and the economic situation aggravated by the global crisis which occurred in 1997. The role of Government Indonesia as a shaper of policy provides three protection on TKW. The mechanism of handling cases with the enactment of the moratorium that has not been effective in dealing with the case. How Governments in providing education to the aspiring agent, family and TKW was done in gradations."