Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang. Namun UU 30/2014 tersebut tidak kompatibel dengan UU Tipikor Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang menciptakan ketidakpastian hukum terhadap pejabat pemerintahan. Penelitian ini mengkaji status penyalahgunaan wewenang setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menemukan bahwa Pertama, pengaturan mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara tidak seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, apabila kerugian keuangan negara telah dipulihkan maka unsur pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi sesuai pengertian kerugian negara yang harus nyata dan pasti. Selain itu penelitian ini menemukan dibandingkan pemidanaan konsep sanksi berat, tuntutan ganti kerugian harusnya menjadi prioritas utama dan ditambah dengan denda sebagai pengoptimalan pemulihan kerugian keuangan negara.....After the issuance of Law No. 30 of 2014 there is an arrangement that officials who abuse authority that incurs financial losses of the state can recover the financial losses of the country no later than 10 days after the issuance of the results of the supervision of the government's internal supervisory apparatus. After government officials recover the financial losses of the state, then the criminal element of corruption should be lost. However, Law 30/2014 is not compatible with The Tipikor Law Article 4 which states that the return of state financial losses does not remove the criminal that creates legal uncertainty against government officials. The study examined the status of abuse of authority after government officials recovered state losses. This research uses normative juridical method by doing statute approach and case approach and conceptual approach. The results of the study found that First, the arrangement of the mechanism of recovery of state financial losses is not uniform so as to cause legal uncertainty. Second, if the financial losses of the state have been recovered then the criminal element in Article 2 and Article 3 of the Tipikor Law is not met in accordance with the understanding of state losses that must be real and certain. In addition, this study found that compared to criminalizing the concept of severe sanctions, indemnity claims should be a top priority and coupled with fines as optimization of the recovery of state financial losses."

"Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang. Namun UU 30/2014 tersebut tidak kompatibel dengan UU Tipikor Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang menciptakan ketidakpastian hukum terhadap pejabat pemerintahan. Penelitian ini mengkaji status penyalahgunaan wewenang setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menemukan bahwa Pertama, pengaturan mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara tidak seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, apabila kerugian keuangan negara telah dipulihkan maka unsur pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi sesuai pengertian kerugian negara yang harus nyata dan pasti. Selain itu penelitian ini menemukan dibandingkan pemidanaan konsep sanksi berat, tuntutan ganti kerugian harusnya menjadi prioritas utama dan ditambah dengan denda sebagai pengoptimalan pemulihan kerugian keuangan negara.

---

After the issuance of Law No. 30 of 2014 there is an arrangement that officials who abuse authority that incurs financial losses of the state can recover the financial losses of the country no later than 10 days after the issuance of the results of the supervision of the government's internal supervisory apparatus. After government officials recover the financial losses of the state, then the criminal element of corruption should be lost. However, Law 30/2014 is not compatible with The Tipikor Law Article 4 which states that the return of state financial losses does not remove the criminal that creates legal uncertainty against government officials. The study examined the status of abuse of authority after government officials recovered state losses. This research uses normative juridical method by doing statute approach and case approach and conceptual approach. The results of the study found that First, the arrangement of the mechanism of recovery of state financial losses is not uniform so as to cause legal uncertainty. Second, if the financial losses of the state have been recovered then the criminal element in Article 2 and Article 3 of the Tipikor Law is not met in accordance with the understanding of state losses that must be real and certain. In addition, this study found that compared to criminalizing the concept of severe sanctions, indemnity claims should be a top priority and coupled with fines as optimization of the recovery of state financial losses."

"Analisis Reject Film X Ray yang berdampak Kerugian Finansial di Departemen Radiologi RS. Dr. Cipto Mangunkusumo Periode talmn 2006- 2008. Departemen Radiologi merupakan salah satu bagian rumah sakit Dr. Cipto mangunkusumo yang melayani pelayanan lcesehatan bagi pasien, dalam menjalankan fungsinya depanemen radiologi mempunyai indikator pelayanan, apakah pelayanan itu mempunyai kwalitas yang baik atau sebaliknya. Salah satu indikator pelayanan radiologi dapat dikatakan baik adalah dengan melihat angka tingkat kerusakan film atau disebut sebagai Reject Analisis. Di departemen Radiologi mempunyai standar, bahwa pelayanan di radiologi dapat dikatakan baik apa bila tingkat kerusakan film dibawah 5 %. Pada kenyataannya tingkat kerusakan film di departemen radiologi masih relatife tinggi yaitu diatas 5%, oleh sebab itu maka harus dicari penyebab kerusakan film x ray tersebut. Kerusakan film x ray dapat disebabkan oleh Radiografer, alat,clan pasien. Dari ketiga factor tersebutdapat kita tentukan faktor penyebab yang paling dominan dan kemudian dicari jalan pemencahanannyakadiografer merupakan penyabab utama atau yang dominan yang menyebabkan kerusakan film, untuk periode 2006 - 2008 mencapai 80 % dari total film yang di tolak, kemudian alat dan pasien. Di Radiologi ada beberapa jenis ukuran film dan mempunyai harga yang berfariasi apa bila di konversikan jumlah film yang rusak pada periode 2006 - 2008 mencapai Rp. 75.616.500, Untuk menekan atau mengurangi tingkat lcerusakan film di masa mcndatang pihakdan pimpinan departemen radiologi dapat melakukan kursus atau training serta studi banding kerumah sakit yang setipe, dan yang lebih prinsip adalah membuat SOP yang selalu di perbaharui mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.

---

Analysis reject X Ray Film impacting Losses in the Financial Department of Radiology Hospital. Dr. Cipto Mangunkusumo year period 2006 - 2008. Department of Radiology is one of the hospital Dr. Cipto mangunkusumo serve the health care services for patients, in the Radiology department has its indicator of servicc,if scrvicc has good quality, or vicc versa. One indicator of Radiology good can be said is to see the number or level of damage referred to as the Elm reject analysis. Radiology departments have in the standard, that the services in the Radiology good what can be said if the level of damage film under 5%. In fact the level of damage in the film department of Radiology relatife still high above the 5%, therefore the cause must be sought in the x ray. X ray film damage can be caused by Radiografer, tools, and the patient. From the three factors we specify tersebutdapat factors cause the most dominant and sought penyabab road pemencahanannyakadiografer is the dominant or primary cause of damage to the film, for the period 2006 - 2008 reached 80% ofthe total decline in the film, and equipment and patients. Radiology in some type of film the size and price have berfariasi convert what if the number of Elm damaged during the period 2006 - 2008 reached Rp. 756l6500, To reduce the level of press or film damage in the fixture pihakdan Radiology department head can do a course of study or training, and appeal to thc sick who setipe, and the principle is to make the SOP, which is always in update follow the development of science and technology."

"Pertumbuhan tahunan gabungan manufaktur diberbagai sektor khususnya sektor otomotif di ASEAN terus meningkat menyebabkan tingginya produksi dan pasar industri otomotif di Indonesia. Meningkatnya sektor industri otomotif di Indonesia tentunya juga menuntut perusahaan supplier material-material otomotif untuk meningkatkan produksinya dan menghasilkan material secara efektif dan efisien. Salah satu material yang paling krusial adalah aki kendraan. PT Yuasa Battery Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi aki kendaraan di Indonesia. Dalam proses produksinya khususnya proses dry battery assembly, selama tahun 2021 belum pernah mencapai target produksi karena adanya permasalahan secara internal dan eksternal menyebabkan nilai OEE pada lini mesin M6 (54,65%), M13 (45,71%), M15 (55,28%), dan M14 (60,19%) masih jauh dibawah nilai OEE standar kelas dunia. Hal tersebut terjadi karena adanya breakdown losses, setup and adjustment loading losses, idling and minor stoppage losses, reduced speed losses, dan defects or rework losses. Losses-losses tersebut dianalisis akar masalahnya dengan menggunakan fishbone diagram. Setelah itu dilakukan analisis FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) untuk mengidentifikasi prioritas terhadap perancangan strategi untuk mencegah kegagalan dan mengevaluasi detection yang sudah dilakukan. Rancangan strategi diestimasikan mampu meningkatkan nilai OEE lini mesin M6 (79,00%), M13 (72,31%), M15 (87,79%), dan M14 (95,73%). Selain itu, berkurangnya losses juga akan mempengaruhi saving dari biaya buruh sebesar Rp 7.283.380 /minggu / lini mesin dan saving dari biaya utilitas sebesar Rp 9.209.878 / minggu / lini mesin.

---

Compound Annual Growth Rate (CAGR) of manufacturing in various sectors, especially the automotive sector in ASEAN continues to increase, causing high production and the automotive industry market in Indonesia. The increasing automotive industry sector in Indonesia also requires automotive material supplier companies to increase their production and produce materials effectively and efficiently. One of the most crucial materials is vehicle batteries. PT Yuasa Battery Indonesia is a manufacturing company that produces vehicle batteries in Indonesia. In the production process, especially the dry battery assembly process, during 2021 it has never reached the production target due to internal and external problems causing the OEE value on the machine line M6 (54,65%), M13 (45,71%), M15 (55,28%), and M14 (60,19%) are still far below the world-class standard OEE value. This is due to breakdown losses, setup and adjustment losses, idling and minor stoppage losses, reduced speed losses, and defects or rework losses. The losses were analysed using fishbone diagram to know root causes of the problem. After that, FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) analysis was carried out to identify priorities for strategy design to prevent failure and evaluate the detection that had been done. The strategic design is estimated to be able to increase the OEE value of the machine line M6 (79,00%), M13 (72,31%), M15 (87,79%), and M14 (95,73%). In addition, reduced losses will also affect saving from labor costs of IDR 7.283.380 / week / machine line and saving from utility costs of IDR 9.209.878 / week / machine line."

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan hasil pengawasan aparat intern pemerintah salah satunya adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan mengandung ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pengujian ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 mengatur pengujian unsur penyalahgunaan wewenang namun dengan frasa tambahan sebelum adanya proses pidana. Frasa tersebut menimbulkan problematika terhadap penyelesaian pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Hakim dalam memutuskan perlu membuat pertimbangan (ratio decidendi) dan kriteria ideal mengenai penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara karena kesalahana adminstratif. Dan juga putusan PTUN dalam tataran eksekusi tidak dijalankan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Penelitian tesis dengan menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif, tipologi penelitiannya adalah preskriptif, dan hasil penelitiannya berbentuk preskriptif-analitis.Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa kriteria ideal atau pertimbangan dalam putusan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 didasarkan pada maksud dan tujuan permohonan, kompetensi PTUN, legal standing, dan pertimbangan hukum terhadap hasil pengawasan APIP, asas legalitas, penilaian kerugian negara berdasarkan potential loss (hukum materiil) bukan lagi actual loss sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016, serta kriteria ideal lainnya adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian negara karena kesalahan administrasi. Terhadap putusan PTUN mengenai pengujian unsur penyalahgunaan wewenang sesuai sifatnya bahwa putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap maka putusan tersebut merupakan putusan eksekutorial yang dapat dilaksanakan, selain itu bersifat mengikat semua orang (erga omnes). Sementara itu frasa sebelum adanya proses pidana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 menimbulkan implikasi berupa pembatasan terhadap kompetensi absolut peradilan lain dalam hal terjadinya kerugian negara karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mengatur seperti hal tersebut, sehingga ditinjau dari hukum perundang-undangan terjadi konflik norma dengan adanya frasa sebelum adanya proses pidana. Putusan PTUN mempunyai kekuatan mengikat dan eksekutorial namun sulit dieksekusi meskipun sudah ada pengaturan upaya paksa, selain itu daya mengikatnya adalah erga omnes.

---

Government Agencies and/or Officials are prohibited from committing abuse of authority in decisions and/or actions determined and/or carried out. Article 20 of Law Number 30 of 2014 determines the results of supervision of internal government apparatus, one of which is that there are administrative errors that cause losses to state finances because the decisions and/or actions of Government Officials contain whether or not there is an element of abuse of authority. Based on Article 21 paragraph (1) of Law Number 30 of 2014, the one that has absolute competence to examine whether or not there is an element of abuse of authority is the State Administrative Court. Article 2 of Supreme Court Regulation Number 4 of 2015 regulates testing for elements of abuse of authority but with an additional phrase prior to criminal proceedings. This phrase raises problems with the completion of testing elements of abuse of authority. Judges in deciding need to make considerations ( ratio decidendi ) and ideal criteria regarding the abuse of authority which causes state losses due to administrative errors. And also PTUN decisions at the execution level are not carried out by Government Agencies and/or Officials. Thesis research uses normative juridical research methods, the research typology is prescriptive, and the research results are prescriptive-analytical. The results of this study are that the ideal criteria or considerations in the decision to evaluate elements of abuse of authority that are detrimental to state finances based on Article 16 of Supreme Court Regulation Number 4 of 2015 are based on the intent and purpose of the application, competence of the State Administrative Court, legal standing , and legal considerations of the results of APIP supervision. , the principle of legality, the assessment of state losses based on potential loss (material law) is no longer an actual loss according to the Constitutional Court Decision Number 25 of 2016, as well as other ideal criteria is the presence of an element of unlawful act in decisions and/or actions that cause state losses due to administrative errors . Regarding the PTUN's decision regarding the examination of elements of abuse of authority according to its nature that the PTUN's decision has permanent legal force, the decision is an executorial decision that can be implemented, besides that it is binding on everyone (erga omnes). Meanwhile, the phrase before criminal proceedings in Supreme Court Regulation Number 4 of 2015 has implications in the form of restrictions on the absolute competence of other courts in the event of state losses because Law Number 30 of 2014 does not regulate such matters, so that in terms of statutory law there is a conflict of norms with the phrase before the criminal process. Administrative Court decisions have binding and executorial powers but are difficult to execute even though there have been coercive measures in place, in addition to that their binding power is erga omnes."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah ada perbedaan dalam relevansi nilai informasi akuntansi antara perusahaan laba dan perusahaan kerugian berdasarkan (1) kelompok industri yang berbeda (industri teknologi tinggi dan rendah), dan (2) pada kelompok perusahaan yang mengkapitalisasi aset tidak berwujud yang berwujud tinggi yang diakui. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non finansial di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2011-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji beda t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam relevansi nilai antara perusahaan laba dan perusahaan kerugian dalam kelompok industri teknologi tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada bias konservatisme terhadap pengeluaran litbang. Namun, penelitian ini menemukan bukti berbeda dalam menguji perbedaan relevansi nilai antara perusahaan laba dan perusahaan kerugian dalam kelompok intangible kognitif yang diakui tinggi. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa kerugian perusahaan dapat meningkatkan pengeluaran R&D tanpa khawatir tentang efek konservatisme akuntansi.

---

This study aims to provide empirical evidence whether there are differences in the relevance of the value of accounting information between profit and loss companies based on (1) different industry groups (high and low technology industries), and (2) on groups of companies that capitalize intangible assets that are of high recognition. This study uses a sample of non-financial companies in Indonesia which are listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2011-2018. The method used in this study is the t-test different test method. The results of this study indicate that there is no significant difference in the value relevance between profit and loss companies in the high-tech industry group. These results indicate that there is no conservatism bias towards R&D expenditure. However, this study found different evidence in testing the differences in value relevance between profit and loss companies in the highly recognized intangible cognitive group. This research has the implication that corporate losses can increase R&D spending without worrying about the effects of accounting conservatism."

"Konsep penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan yang dikenal dalam dua disiplin ilmu yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana merupakan dua konsep berbeda dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada konsep penyalahgunaan wewenang, jika disebut kesalahan administratif maka keputusan dan/atau tindakan dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan regulasi dan diadakan ganti rugi. Konsep menyalahgunakan kewenangan merupakan ranah hukum pidana, dimana pejabat atau penyelenggara negara dalam membuat suatu keputusan dan/atau tindakan melakukan secara melawan hukum dengan kewenangan yang dimilikinya serta menyebabkan kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan secara nyata dan pasti.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang yang ditelaah berdasarkan fakta hukum melalui contoh kasus terdahulu, menggunakan sumber data primer dan sekunder guna menghasilkan penelitian yang komprehensif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan konsep kedua disiplin ilmu tersebut harus secara tegas diberikan batasan. Sebab hukum administrasi merupakan bidang ilmu hukum yang bersifat preventif sedang hukum pidana merupakan bidang ilmu hukum yang bersifat represif terhadap persoalan penyalahgunaan kewenangan. Kedepan harus ada perbaikan terhadap regulasi yang mengatur penyalahgunaan wewenang terutama pada penerapan sanksi. Sanksi yang lemah selama ini baik pada hukum administrasi negara maupun hukum pidana merupakan penghambat dalam penerapan penegakan hukum.

---

The concepts of abuse of authority and abuse of authority are known in two disciplines, namely state administrative law and criminal law, are two different concepts and run in accordance with existing provisions. In the concept of abuse of authority, if it is called an administrative error, the decision and/or action can be corrected in accordance with the provisions of the regulation and compensation will be held. The concept of abusing authority is the realm of criminal law, where officials or state administrators in making decisions and/or actions are carried out against the law with their authority and cause state financial losses that can be proven in a real and definite way.

This research is a normative research through a legal approach which is analyzed based on legal facts through examples of previous cases, using primary and secondary data sources to produce comprehensive research. The results of the study stated that the application of the concepts of the two disciplines must be strictly defined. Because administrative law is a field of legal science that is preventive in nature, while criminal law is a field of law that is repressive in nature to the problem of abuse of authority. In the future, there must be improvements to regulations governing abuse of authority, especially in the application of sanctions. Weak sanctions so far, both in state administrative law and criminal law, are an obstacle in the application of law enforcement."

"Applied photometry, radiometry, and measurements of optical losses reviews and analyzes physical concepts of radiation transfer, providing quantitative foundation for the means of measurements of optical losses, which affect propagation and distribution of light waves in various media and in diverse optical systems and components. The comprehensive analysis of advanced methodologies for low-loss detection is outlined in comparison with the classic photometric and radiometric observations, having a broad range of techniques examined and summarized: from interferometric and calorimetric, resonator and polarization, phase-shift and ring-down decay, wavelength and frequency modulation to pulse separation and resonant, acousto-optic and emissive - subsequently compared to direct and balancing methods for studying free-space and polarization optics, fibers and waveguides. The material is focused on applying optical methods and procedures for evaluation of transparent, reflecting, scattering, absorbing, and aggregated objects, and for determination of power and energy parameters of radiation and color properties of light."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai transparansi keuangan daerah melaui tingkat pengungkapan informasi keuangan yang bersifat mandatory dan voluntary di website pemerintah daerah dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi dengan menggunakan kerangka Public Choice Theory. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 371 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengamati informasi keuangan daerah yang dipublikasi di website pemda pada periode Oktober-Desember 2015. Tingkat transparansi daerah diukur berdasarkan indeks melalui skoring dari kriteria-kriteria yang telah disusun.Hasil penelitian berdasarkan indeks menunjukkan bahwa tingkat transparansi keuangan daerah di website pemda masih rendah yaitu hanya sebesar 17,30% atau hanya 6 jenis informasi keuangan saja. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kompetisi politik, tingkat pendidikan kepala daerah, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat akses internet dan tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah di website pemerintah daerah. Sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh tidak signifikan terhadap transparansi keuangan daerah di website.

---

This study aims to assess the level of financial transparency through financial disclosures that are mandatory and voluntary on the local government website and examine the factors that affect the level of transparency by using the framework of Public Choice Theory. The samples in this study are 371 local government districts and cities in Indonesia. The study was conducted by observing the area of financial information published on the website of the local government in the period from October to December 2015. The level of transparency of the area measured by the index through the scoring of the criteria that have been prepared.

The results based on the index indicates that the level of financial transparency in the local government website is still low at only amounted to 17.30%, or only 6 item of financial information. Regression test results show that political competition, educational level of the district head, the level of citizen education, the level of internet access and the level of voter participation has positive influence on local government financial transparency on the website. While the level of social welfare has no significant effect on the local government financial transparency."