Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas terkait pemindahan hak atas saham pada PT Permitra Parahyangan Prakasa, yang tidak memenuhi unsur pelunasan pembayaran kepada pihak penjual, hingga berakibat ketidakabsahan atas akta-akta yang sudah ditandatangani oleh para pihaknya, sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI. Cek yang diberikan pembeli pada saat penandatanganan akta jual beli saham, kemudian terbukti di dalam persidangan merupakan cek kosong. Penelitian bertujuan menganalisis keabsahan dalam transaksi, serta membahas terkait notaris sebagai pihak yang membuatkan akta autentik, dimana memiliki peran penting memeriksa pernyataan dan dokumen terkait dengan akta yang hendak dibuat para penghadapnya. Menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi dokumen, dan dihubungkan dengan praktik pelaksanaannya. Hasil analisis adalah setiap pihak wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan unsur esensial peristiwa jual beli, dalam transaksi pengalihan saham. Perlu adanya pembaharuan sistem administrasi data badan hukum bidang perseroan terbatas (“SABH”), seperti syarat bukti pembayaran pelunasan transaksi, untuk pendaftaran perubahan data pemegang saham pada perseroan terbatas tertutup secara khususnya.

---

This research analyze the consequences of the transfer of shares in PT Permitra Parahyangan Prakasa, which does not comply the essential aspect of buying and selling activities, so it has resulted in the invalidity of deeds signed by the parties, as the decision of the DKI Jakarta High Court Register Case Number 51 / PDT / 2019 / PT.DKI. The buyer has submitted the cheque as a payment to the seller, when signing the Deed of Sale and Purchase. It turns out that a cheque with delayed disbursement, has been proven to be a blanked cheque in the proceedings. This research aims to analyze the validity of the transaction, as well as discuss the responsibilities of the notaries who make authentic deed, which has an important role in examining statements and documents related to the deed, that the parties intend to make. In solving the problems, the normative judicial law research method was used, with data collection technique through document study to be associated with implementation practice. Analysis shows the result, that to fulfil the validity of the Deed of Sale and Purchase of shares, the parties shall consider to the fulfilment of the terms of validity of the agreement, and essential aspect of the buying and selling activities. Another aspect is that requires regulation in the data administration system of limited liability company (“SABH”), related to the submission of repayment receipt in share transaction, in the scope of private limited liability company in particular."

"Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat dan berwenang membuat akta otentik. Di dalam prakteknya, tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan karena cacat hukum dalam perbuatannya setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Notaris bahkan dapat menjadi Tergugat atau Turut Tergugat di persidangan seperti dalam kasus pemindahan hak atas saham Perseroan yang dapat beralih hanya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Surat Pemindahan Hak Atas Saham dibawah tangan yang diduga dipalsukan oleh Penerima Hak, dengan tanpa membuat Akta Pemindahan Hak Atas Saham. Notaris harus mencermati bahwa tidak cukup hanya dengan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan yang menyatakan ditutupnya RUPS tersebut secara otomatis terjadi peralihan hak atas saham dari Pemberi Hak kepada Penerima Hak. Pemindahan hak atas saham seharusnya diikuti dengan pembuatan akta pemindahan hak yang terpisah dari Berita Acara tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya jika terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya maka pihak yang menderita kerugian karena hal tersebut dapat menjadikan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris ataupun juga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berakibat dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

---

Notaries are public officials who carry out legal services to the public and authorize to make an authentic deed. In practice, some of the Notary experiencing problems in connection with the deed that they made is declared null and void by a court verdict because of their law disability in their actions after the deed is signed by the parties. Notary can be the Defendant or even the Co-defendant in the trial as in the case of the transfer of rights of shares of the Company which can be transfered only by the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders and the Letter of Transfer of Rights of Shares in private deed which allegedly forged by the Assignee, without making the Deed of Transfer of Rights of Shares. Notary must observe that it is not enough just to rely on the Minutes of the Annual General Meeting of the Company that stated the closing of the meeting is automatically the transfer of rights of shares from the Assignor to the Assignee occurred. The transfer of rights of shares shall be followed by the deed of the transfer of rights of shares that are separate from the minutes meeting.

This thesis uses the research method that is the normative juridical which is literature research, using secondary data sources that already exist and analyze several laws relating to the liability of the Notary. After conducting research and analysis, the author conclude that the Notary in the their position if proven to have committed a breach of their obligations and restrictions as set forth in Law No. 30 of the year 2004 regarding Incumbency of the Notary and other regulations then the party who suffer losses because of it can make a Notary as a defendant or co-defendant and demand reimbursement of expenses, damages and interest to the notary or also the deed that is made by the notary can be cancelled or annulled by law."

"Pemindahan Kepemilikan atas Saham yang dimiliki oleh seorang individu seringkali menimbulkan permasalahan. Terutama jika pemindahan tersebut  tidak sesuai dengan peraturan yang ada saat ini, yaitu dengan diikuti oleh akta pemindahan hak atas saham. Penelitian ini bersumber dari permasalahan bagaimana keabsahan kepemilikan saham yang tercatat dalam dokumen korporasi tanpa adanya pemindahan hak atas saham menurut Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT TPG dan bagaimana akibat hukum dari kemilikan saham yang tercatat dalam dokumen korporasi tanpa adanya perbuatan pemindahan hak atas saham menurut Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT TPG. Penelitian ini menerapkan metode penelitian doktrinal dengan jenis data sekunder dan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa pemindahan hak atas saham tidak bisa dilakukan hanya dengan perubahan anggaran dasar, melainkan harus dilakuakn Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu, dan dibuatkan akta pemindahan hak atas saham, baik akta notaril maupun akta di bawah tangan dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham menjadi hal yang penting dilakukan sebagai salah satu bukti kepemilikan atas saham tersebut.

---

Transfer of ownership of shares owned by an individual often raises issues, especially if the transfer does not comply with current regulations, namely by being accompanied by a dead of transfer of ownership of shares. The research stems from the issue of the validity of share ownership recorded in corporate document without a transfer of ownership of shares according to Decision Number 53/PDT/2023/PT TPG and the legal consequences of shares ownership recorded in corporate documents without an act if transfer of ownership of shares according to Decision Number 53/PDT/2023/PT TPG. This research applies a doctrinal research method with secondary data and qualitative analysis. From this research, it can be concluded that transfer of ownership of shares cannot be done solely by amending the article of association, but must be done through a General Meeting of Shareholders first, and a deed of transfer of ownership of shares, either a notarial deed or a private deed, and recording in the Shareholders Register are important steps to be taken as evidence of ownership of those shares."

"PPJB adalah perjanjian antara pihak penjual dengan pihak pembeli sebelum dilakukan jual beli karena terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi untuk dilakukan jual beli. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kasus utang piutang yang dibuatkan akta PPJB oleh Notaris sebagai jaminan hutang. Seperti dalam kasus gugatan Pengadilan Negeri Nomor 621/Pdt.G/2019/ PN. Sgr. Atas dasar akta PPJB dengan Kuasa Menjual tersebut kreditur melakukan proses balik nama di BPN. Sedangkan dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut terdapat aspek-aspek pajak yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melakukan proses balik nama di BPN. Mulai dari PPh, PBB, dan BPHTB. Tesis ini menganalisis mengenai prosedur pengalihan hak atas tanah atas dasar perbuatan hukum utang piutang dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 621/Pdt.G/PN.Sgr dan peran Notaris dalam proses pengalihan hak atas tanah atas dasar perbuatan hukum utang piutang. Metode penelitian tesis ini adalah hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Simpulan penelitian dalam tesis ini adalah 1. PPJB dan Kuasa Menjual atas dasar utang piutang tidak bisa dijadikan dasar pengalihan hak atas tanah di BPN. 2. Peran Notaris yaitu sebelum membuat akta harus memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat oleh para pihak, sehingga akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum. Adapun saran dalam tesis ini adalah Notaris dalam notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mematuhi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan dan Notaris yang tidak melakukan peranannya baik berkaitan dengan pembuatan akta PPJB dengan kuasa menjual atas dasar perbuatan hukum utang-piutang diberi sanksi diberhentiakn sementara dari jabatannya.

---

PPJB is an agreement between the seller and the buyer before buying and selling because there are conditions thathave not been met for buying and selling. But in its development, there are several cases of receivable debt made by the NOTARY as a debt guarantee. As in the case of District Court lawsuit Number 621/Pdt.G/2019/ PN. Sgr. On the basis of the DEED OF PPJB with the Power of Sale, creditors conduct a process behind the name in BPN. While in the process of transferring land rights there are aspects of taxes that must be met by the parties before carrying out the process behind the name in bpn. Starting from PPh, UN, and BPHTB. This thesis analyzes the procedure for transferring land rights on the basis of the legal actions of receivable debts in the case of Singaraja District Court Decision No. 621 / Pdt.G / PN.Sgr and the role of Notaries in the process of transferring land rights on the basis of the legal actions of receivable debts. This thesis research method is normative juridical law with a typology of explanatory research. The conclusion of the research in this thesis is 1. PPJB and The Power of Sale on the basis of receivable debt cannot be used as a basis for the transfer of land rights in BPN. 2. The role of the Notary is before making a deed must provide legal counseling regarding the deeds to be made by the parties, so that the deed made is not contrary to the law. The advice in this thesis is that the Notary in the notary in carrying out his position must comply with the provisions in the laws and notaries who do not perform their role well with regard to the making of ppjb deeds with the power to sell on the basis of legal actions of debts receivables are sanctioned temporarily from office"

"Sengketa keabsahan hibah atas tanah harus memperhatikan hukum yang berlaku bagi para pihak maupun hukum atas obyek perkara dan pembuktian. Hal demikian namun tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap tahap peradilan agama dan pada tingkat kasasi gugatan atas sengketa hibah tanah dibatalkan dan perkara dinyatakan tidak dapat diterima namun tidak mempertimbangkan aspek materiil pada perkara a quo. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan Majelis Hakim mengenai keabsahan hibah tanah yang melebihi satu pertiga harta pemberi hibah dan status kepemilikan harta hibah pada putusan a quo. Untuk menjawab permasalahan digunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah kurang tepat karena tidak cermat dalam melihat pembuktian Para Penggugat dan status harta hibah adalah tetap berada pada penerima hibah. Berdasarkan hal tersebut, PPAT hendaknya memastikan identitas lengkap penghadap terkait kewenangan dan keberlakuan hukum, serta memastikan bahwa hibah adalah tidak lebih dari 1/3 harta pemberi hibah yang mana para pihak dalam hibah juga dapat mengajukan perhitungan nilai harta pemberi hibah melalui bantuan profesional.

---

Disputes over the validity of grants on land must take into account the law that applies to the parties as well as the law on the object of the case and evidence. However, this matter was not carefully considered by the Panel of Judges at each stage of the religious court and at the cassation level the lawsuit over the land grant dispute was canceled and the case was declared unacceptable but did not consider the material aspects of the a quo case. Therefore, the problem studied in this research is regarding the consideration of the Panel of Judges regarding the validity of the land grant which exceeds one third of the grantor's property and the status of ownership of the grant property in the a quo decision. To answer the problems used a form of juridical-normative research with an approach to legislation and decisions that were analyzed qualitatively. The results of the study found that the consideration of the Panel of Judges was inaccurate because they were not careful in looking at the evidence of the Plaintiffs and the status of the grant assets remained with the recipient of the grant. Based on this, the PPAT should ensure the complete identity of the appearers regarding the authority and enforceability of the law, and ensure that the grant is no more than 1/3 of the assets of the grantor in which the parties to the grant can also apply for the calculation of the value of the grantor's assets through professional assistance."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengalihan benda khususnya saham dan konsep kepemilikannya dalam hal menjadi objek dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Dalam jual beli saham dengan hak membeli kembali di pasar modal penjualan saham dengan hak membeli kembali disebut dengan Repurchase Agreement (Repo) yang yang pengaturan mengenai pedoman transaksi Repo diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Repo. Pada kenyataannya, perjanjian Repo dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda. Perbedaan tersebut dapat memberikan konsep kepemilikan atas benda khususnya saham yang dijual dengan hak membeli kembali. Permasalahan yang muncul dari perjanjian Repo yaitu seperti apa yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel di mana pihak yang membeli dalam perjanjian Repo menjual kepada pihak ketiga, namun dalam putusannya majelis hakim memutuskan bahwa pihak ketiga yang membeli dari pembeli awal dalam perjanjian Repo melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut secara otomatis dapat memberikan peluang untuk terjadinya konflik hukum. Perbuatan Pembeli awal yang telah mengalihkan objek dalam perjanjian Repo sehingga penjual awal dalam perjanjian Repo merasa dirugikan karena haknya untuk membeli kembali tidak bisa dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, pihak ketiga yang membeli saham dari pembeli awal dalam perjanjian Repo merupakan pihak yang perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum di muka pengadilan

---

ABSTRACTThis thesis covers the analysis of disposition of comercial objects, especially stocks/shares, and the concept of its ownership in terms of being the stated object in a sale-purchase agreement with right to repurchase as one of the agreements conditions. The term for sale-purchase agreement with right to repurchase, in which stocks/shares as the object, is called Repurchase agreement (Repo) where the regulation of its enforcement procedures or guideline is stipulated in The Financial Services Authority Regulation concerning Guideline of Repurchase Agreement Transaction For Financial Services Institution. Practically speaking, it is not uncommon that many has considered Repo Agreement as an attachment of collateral, whilst in the manner of its principle, Repo is different from the concept of collateral attachment. From that difference, in which it will be covered in this thesis, can it be understood the concept of ownership of comercial objects (especially stocks/shares) which is determined as the object being sold with repurchase right. In South Jakarta district court verdict number 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel where the party that purchased stocks in Repo Agreement, related to the case in that verdict, disposed that purchased stocks to third party (parties outside the Repo), yet in the verdict, the judges stated that the third party had commited tort or unlawful deed. It can automatically emerges the chance of legal conflicts. The deed of the party that purchased and then sold the stocks to third party that was not included in the Repo caused the comercial damage to the party that sold the stocks in the Repo because by then the selling party in the Repo could not use his repurchase right (his right had been violated). This reasearch/thesis is a normative reasearch by the nature of descriptive analytical research. This thesis uses secondary data with qualitative data analysis approach or method. Regarding that third party in the said Repo, it is authors opinion that the third party should be provided with legal protection and certainty before the court."

"[ ABSTRAK Saham Perseroan Terbatas Tertutup merupakan benda yang dapat dipindahkankepemilikannya melalui perjanjian hibah dan/atau perjanjian jual beli.Pemindahan hak atas saham melalui perjanjian ini harus tunduk pada persyaratandan juga tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupunAnggaran Dasar Perseroan agar sah secara hukum. Apabila syarat-syarat tersebuttidak terpenuhi maka pemindahan hak atas saham itu dapat dikatakan sebagaisebuah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dapat ditemui dalam putusan No.604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Dua permasalahan utama yang akan dibahas dalampenulisan ini adalah bagaimana tata cara pemindahan hak atas saham PerseroanTerbatas Tertutup melalui perjanjian jual beli dan hibah serta bentuk perbuatanmelawan hukum yang terjadi dalam perkara di atas. Penulisan dalam skripsi inimenggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitiankepustakaan. Berdasarkan hasil analisis skripsi ini, pelanggaran unsur esensialiadalam suatu perjanjian pemindahan hak atas saham merupakan sebuah perbuatanmelawan hukum. Oleh karena itu penting bagi para pihak untuk patuh sertamemahami ketentuan umum perjanjian dan juga tata cara pemindahan hak atassaham yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACT Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose

ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.

The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements

and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in

order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the

transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be

found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will

be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through

grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken

place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using

literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement

of essential element in a transfer of rights over share through agreement is

considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by

and understand the general provisions on agreements and the procedures

concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable

laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose

ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.

The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements

and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in

order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the

transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be

found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will

be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through

grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken

place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using

literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement

of essential element in a transfer of rights over share through agreement is

considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by

and understand the general provisions on agreements and the procedures

concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable

laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose

ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.

The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements

and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in

order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the

transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be

found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will

be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through

grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken

place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using

literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement

of essential element in a transfer of rights over share through agreement is

considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by

and understand the general provisions on agreements and the procedures

concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable

laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose

ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.

The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements

and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in

order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the

transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be

found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will

be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through

grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken

place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using

literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement

of essential element in a transfer of rights over share through agreement is

considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by

and understand the general provisions on agreements and the procedures

concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable

laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose

ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.

The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements

and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in

order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the

transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be

found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will

be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through

grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken

place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using

literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement

of essential element in a transfer of rights over share through agreement is

considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by

and understand the general provisions on agreements and the procedures

concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable

laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose

ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.

The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements

and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in

order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the

transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be

found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will

be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through

grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken

place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using

literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement

of essential element in a transfer of rights over share through agreement is

considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by

and understand the general provisions on agreements and the procedures

concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable

laws., Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose

ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.

The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements

and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in

order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the

transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be

found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will

be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through

grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken

place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using

literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement

of essential element in a transfer of rights over share through agreement is

considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by

and understand the general provisions on agreements and the procedures

concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable

laws.]"