Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum pada pembuatan akta sebagai perbuatan penyertaan. Perbuatan penyertaan atas turut serta Notaris yang menguntungkan pihak lain dalam membuat Akta sewa menyewa dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan awal dari sengketa permasalahan. Pembuatan Akta tersebut tidak dilakukan atas permintaan kedua penghadap dihadapan Notaris melainkan hanya satu penghadap yang menyampaikan keinginan pembuatan aktanya kepada Notaris sehingga menimbulkan perbedaan pada maksud dan tujuan dari para pihak. Maksud dan tujuan yang dimaksud adalah pinjam meminjam uang bukan untuk mengalihkan aset dalam bentuk jual beli sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Kerugian pihak lain atas pembuatan akta tersebut mengakibatkan sertifikatnya menjadi beralih secara melawan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta yang dikategorikan sebagai perbuatan penyertaan dan implikasi hukum atas kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian ekplanatoris. Hasil analisis bahwa terpenuhinya Notaris EN untuk mengambil bagian melakukan tindakan pelanggaran penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1. Adanya tindakan Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap aktanya karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat materiil suatu akta sehingga menjadi batal demi hukum. Implikasi pelanggaran tersebut juga mewajibkan Notaris untuk bertanggung jawab secara pidana, administratif, perdata dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the errors in the application of legal construction in the making of deeds as acts of participation. The act of participating in the participation of a Notary that benefits other parties in making the Lease Act with the Sale and Purchase Binding Agreement Act is the beginning of a problematic dispute. The making of the Deed is not done at the request of both parties before the Notary but only one person who conveys the desire to make the deed to the Notary so as to cause a difference in the intent and purpose of the parties. The purpose and objective is to borrow money and not to transfer assets in the form of sale and purchase so as to cause losses to other parties. The loss of the other party for the making of the deed resulted in the certificate being transferred against the law. The issues raised in this study are about the errors in the application of legal construction in the making of deeds which are categorized as acts of participation and legal implications for the errors in the application of legal construction in the making of deeds. To answer these problems used normative juridical law research methods with explanatory research typology. The result of the analysis that the fulfillment of Notary EN to take part in committing acts of violation of participation as per Article 55 paragraph (1) 1st. The action of the Notary who commits the violation has implications for the deed due to non -fulfillment of the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and the material requirements of a deed so that it becomes void by law. The implications of such violations also oblige Notaries to be liable for criminal, administrative, civil and Notary Code of Conduct."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Notaris. Oleh karena Notaris melakukan kesalahan terhadap penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli, dengan kata lain, Notaris telah melanggar aturan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum terhadap akta Notaris yang terdapat kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli serta tanggung jawab Notaris terhadap kesalahan tersebut. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan Simpulan dari tesis ini adalah bahwa akta Notaris batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh sebab itu, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih berhati-hati dan seksama serta akta yang dibuat harus dibacakan guna mencegah permasalahan hukum yang terjadi di kemudian hari.

---

ABSTRACT This thesis aims to discuss about an error occurred done by notary in stating the object location in creating a sale and purchase agreement. Due to this reason, it means that, notary has violated the existing rules contained in a notary position law. The outline of the problem being addressed in this thesis is concerning the legal consequences of the notarial deed in which there are an error occurred in stating the location in creating a sale and purchase agreement as well as notary rsquo s responsibility toward the error. This thesis research is normative juridical research, which is done by researching library material. This research is depcriptive analysis, that analyze and present the fact systematically, so it easier to understand and conclude. The conlusion of this thesis are notarial deed is null and void by law, and the notary rsquo s responsibility to the deed are in the form of administrative responsibility to the deed are the notary rsquo s responsibility, civil liability, and criminal liability. Therefore, in creating the deeds, notary should be thorough as well as reading it out to avoid any legal error at later time. "

"ABSTRAKPenelitian ini secara umum membahas mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuat pihak lain yang tidak memiliki kewenangan membuat akta Notaris dalam arti verlijden sesuai dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2019. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memilikikewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnnya. Kewenangan seorang pejabat umum dalam membuat akta ialah sangat penting karena kewenangan tersebutlah yang akan menentukan status dari akta tersebut, sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut untuk bertindak profesional dan teliti guna menjaga sifat otentisitas dari akta Otentik yang dibuatnya. Dikarenakan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat hilang otentisitasnya apabila tidak memenuhi syarat sah nya suatu akta otentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis iniadalah mengenai keabsahan Akta Notaris yang berfungsi sebagai formalitas causadan probationis causa yang dibuat oleh pihak lain yang tidak memilikikewenangan membuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris pada Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2019. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan Akta Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) yang dibuat oleh karyawan Notaris NMM yaitu EW dianggap tidak sah dan akta tersebut juga dianggap tidak ada (non existent) serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.. Dalam kasus ini sanksiyang dikenakan kepada Notaris tersebut adalah sanksi administratif dan sanksietika dan Majelis Pengawas Notaris menjatuhkan putusan mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat.

---

ABSTRACTThis research generally discusses the notary responsibility for the deed made by other parties who do not have the authority to make a notarial deed in the verifiable sense in accordance with the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2019. Notary Public is an official who is authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position or based on other laws. The authority of a public official in making a deed is very important because it is the authority that will determine the status of the deed, so that in carrying out his position the Notary is required to act professionally and thoroughly in order to maintain the authenticity of the authentic deed he made. Because an authentic deed made by or before a Notary can lose its authenticity if it does not meet the legal requirements of an authentic deed. The issues raised in this thesis research are regarding the validity of the Notary Deed which functions as a causaformality and probationis causa made by other parties who do not have the authority to make an authentic deed based on the Notary Position Law and the official authorized to impose sanction of the Position and Notary Ethics Code of violations committed by Notaries in the Case Study of the Decision of the Notary Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Province Number 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2019. This research was conducted in a normative juridical form by examining library materials. The results showed that the validity of the Transfer and Submission Deed (Cessie) made by the NMM Notary employee namely EW was considered invalid and the deed was also non- existent and did not have the power of proof or could not be used as evidence. In the case these sanctions imposed on the Notary are administrative sanctions and ethical sanctions and the Notary Supervisory Board decrees the decision proposing dismissal with no respect."

"Tesis ini membahas tentang Notaris/PPAT dalam pembuatan akta yang dibuatnya, terdapat kesalahan dengan tidak membacakan akta, kesalahan dalam pembuatan akta dan tanda tangan tidak di waktu yang bersamaan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan pokok, yang pertama tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap kesalahan penulisan para pihak dan penerapan hukum sebagai jaminan dalam proses pembuatan akta dan akibat hukum terhadap akta autentik yang memuat kesalahan penulisan para pihak (subjek hukum) dan penerapan hukum sebagai jaminan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat Eksplanatoris. Bahan penelitian yang digunakan dari bahan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan pemahaman terhadap Putusan Kasasi Nomor 3727 K/Pdt/2019 terkait kesalahan dalam pembuatan akta. Data analisis secara sistematis dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung. Membatalkan akta yang telah di terbitkan oleh Notaris/PPAT karena akta yang telah dibuat terdapat adanya cacat hukum dalam proses terbitnya akta tersebut, hasil penelitian menunjukan bahwa akta yang dibuat tanpa dihadiri oleh pihak bersangkutan dan kesalahan dalam pembuatan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dari segi tanggung jawab, Notaris/PPAT sepatutnya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata, secara administrasi maupun pidana.

---

This thesis discusses the Notary/PPAT in making the deed he made, there was an error by not reading the deed, errors in making the deed and not signing at the same time. In this study, the authors raise 2 (two) main problems, the first is the responsibility of the Notary/PPAT for the writing errors of the parties and the application of law as a guarantee in the process of making the deed and the legal consequences of the authentic deed which contains the writing errors of the parties (legal subjects) and application of law as a guarantee. To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The research materials used are secondary legal materials. The data collection technique was carried out by means of a literature study and an understanding of the Cassation Decision Number 3727 K/Pdt/2019 regarding errors in making the deed. The data were analyzed systematically and then conclusions were drawn using the deductive method of thinking, the results showed that in the Supreme Court's decision. Canceling the deed that has been issued by a Notary/PPAT because the deed that has been made has a legal defect in the process of issuing the deed, the results of the study show that the deed was made without the presence of the party concerned and the error in the making is invalid and has no legal force. Meanwhile, in terms of responsibility, a Notary/PPAT should be held accountable in a civil, administrative or criminal manner."

"Hadirnya jabatan notaris dikehendaki dengan maksud untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Namun, notaris dapat melakukan kekeliruan dalam pembuatan akta autentik, antara lain melakukan pelanggaran terhadap kewenangan dan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, eksistensi Majelis Pengawas Notaris diperlukan sebagailembaga yang mengawasi, memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada notaris. Penelitian ini membahas tanggung jawab notaris terhadap kekeliruan dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta menganalisis pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah kepada notaris atas kekeliruan dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Putusan Nomor: 05/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, notaris yang keliru dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat dikenai tanggung jawab administratif karena melanggar kewenangan dan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta tidak menutup kemungkinan untuk dibebankan dengan tanggung jawab perdata dantanggung jawab pidana. Kemudian, pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah atas kekeliruan dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dinilai tidak tepat karena pengenaan pasal belum mencakup seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan. Adapun saranyang dapat diberikan, yaitu notaris seharusnya mematuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris agar terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum, selain itu apabila terdapat perbuatan notaris yang merugikan pihak tertentu, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan penggantian biaya, rugi dan bunga kepada notaris yang bersangkutan melalui gugatan perdata kepada pengadilan negeri, serta MajelisPengawas Notaris seharusnya memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan dan memberikan sanksi yang lebih beratatas pelanggaran yang dilakukan notaris agar memberikan efek jera kepada notaris yang bersangkutan.

---

The existence of notary is desired with the intention of providing services to the public who need an authentic deed. However, a notary may make a mistake in the making of authentic deed by violating their authority and obligation in the Notarial Act. Therefore, the existence of SupervisoryCouncil of Notary is needed as an institution that supervises, examines and imposes sanctions on notary. This research discusses the notary'sresponsibility for fallacy in the making of sale and purchase binding agreement and analyzes the considerations of West Java Region Supervisory Council of Notary to the notary for fallacy in the making of sale and purchase binding agreement in their verdict number: 05/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020. This research uses normative juridical method and explanatory typology. Based on the research conducted, the notary who made a fallacy in making of sale and purchase binding agreement could be charged with administrative responsibility for violating their authorityand obligations in the Notarial Act, moreover it does not rule out the possibility of being the subject of civil and criminal responsibility. Furthermore,the consideration of Region Supervisory Council of Notary was incorrect because the imposition of the article did not cover all violations committed by the notary. As for the suggestions, notary should maintain professionalism by complying with the provisions in Notarial Act to avoid matters relating to legal responsibility, in addition if there is a notary thatinflict a financial loss to certain parties, the aggrieved party can sue for reimbursement of costs, losses and damages interest to the notary through acivil lawsuit to the district court, moreover Supervisory Council of Notary should pay attention to the facts and evidence contained in the trial and provide heavier sanctions for violations committed by the notary in order to provide a deterrent effect to the notary."

"Notaris sangat rentan terlibat pemasalahan hukum ketika membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta PKR RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) karena keterangan dan dokumen pendukung yang tidak benar dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari para penghadap. Notaris dapat mengantisipasinya dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Rumusan masalah tesis adalah penerapan prinsip kehati-hatian notaris dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka terhadap peraturan hukum tertulis, buku dan karya ilmiah. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif dengan metode analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah pertama, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris FRP dalam pembuatan Akta PKS No. YY/2014 dilakukan dengan cara memeriksa identitas dan kewenangan bertindak para penghadap, profil perseroan dan kelengkapan dokumen pendukung untuk membuat akta. Sebaliknya, Notaris LRH tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya memeriksa profil perseroan, sehingga mengakibatkan Akta PKR RUPS No. YY/2014 batal demi hukum; kedua, tanggung jawab hukum Notaris LRH adalah secara perdata karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukuman pembayaran biaya perkara, secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diberikan sanksi peringatan tertulis sebagai notaris, dan secara etik karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat diberikan sanksi peringatan sebagai anggota perkumpulan notaris.

---

Notaries are very vulnerable to getting involved in legal problems when making the Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders (Deed of SD GMS) and Deed of Statement of Circular Decisions (Deed of CD) due to incorrect supporting information and documents and legal actions that are contrary to the laws and regulations of the parties. Notaries can anticipate it with the principle of prudence in making the deed. The formulation of the thesis problem is the application of the notary prudence principle and the legal responsibility of the notary in making the deed of decision statement of the shareholders of the limited liability company in terms of the Judgements of Sungguminasa District Court Number: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. This research is a normative juridical research with the method of collecting data from literature studies on written legal regulations, books and scientific works. The typology of this research is prescriptive with qualitative data analysis methods to answer research problems. The conclusions of this study are first, the application of the precautionary principle by the FRP Notary in making the Deed of CD No. YY/2014 is carried out by checking the identity and authority to act of the appearers, company profile and completeness of supporting documents to make a deed. On the other hand, the LRH Notary did not apply the precautionary principle, particularly examining the company's profile, resulting in the Deed of SD GMS No. YY/2014 null and void; secondly, the legal responsibility of the LRH Notary is civilly for violating Article 1365 of the Civil Code with a penalty of paying court fees, administratively for violating the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law -Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, so that a written warning penalty can be given as a notary, and ethically for violating the provisions of Article 3 number 5 of the 2015 Notary Code of Ethics, a warning penalty as a member of a notary association can be given."

"Kewajiban seorang Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang apabila dilanggar, maka dapat diberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Penulisan ini menjawab dua permasalahan utama mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang membuat addendum akta sewa menyewa yang diduga palsu serta akibat hukum dari addendum akta sewa menyewa yang telah dibuat oleh Notaris yang diduga palsu dengan menganalisis Putusan Nomor 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis-normatif melalui studi kasus serta menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Kesimpulannya, berdasarkan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada Notaris yang membuat akta yang diduga palsu yaitu berupa sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Sementara akibat hukum dari akta yang telah dibuat oleh Notaris namun diduga palsu yaitu dapat dibatalkan dengan pembuatan Akta Pembatalan apabila para pihak setuju untuk membatalkannya, atau apabila tidak menemukan titik terang maka dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

---

The responsibilities of a Notary are regulated in Law No. 30 of 2004 concerning Notary Profession, whereby in the event of a violation, will be subject to sanctions as a form of a Notary’s accountability. This legal thesis address two main issues regarding the legal responsibility of a Notary who allegedly falsifies an addendum in making lease deed and the legal consequences that applies to the act of falsifying a lease deed, by analyzing the Decision Number 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021 issued by the Supervisory Council of Notary of DKI Jakarta Region. This legal thesis employs a normative juridical method, which means that the research will be conducted by examining case studies, theories, concepts, legal principles, and legislation. The data used in analyzing the underlying issues are secondary data obtained from literature studies and interviews. In conclusion, pursuant to the said research method, it can be concluded that there are 3 (three) forms of responsibility that can be given to a Notary who allegedly falsifies a deed, particularly in the form of administrative, civil, and criminal sanctions. Meanwhile, the legal consequences of an allegedly falsified deed that has been made by a Notary can be cancelled by making a Deed of Cancellation if the parties agree to cancel it, or if it is not possible, the aggrieved party can subject to a request for cancellation to the Court."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan jabatan. Pelanggaran berupa tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak menjunjung tinggi nilai moral selaku seorang pejabat umum yang diberikan wewenang membuat akta autentik. Sebagaimana pada kasus Notaris SF dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 985 PK/Pdt/2018, notaris mengetahui dan menyaksikan adanya paksaan kepada pihak penjual agar mau menandatangani dokumen berupa Keputusan Sirkuler PT PRA dan Akta Jual Beli Saham. Atas pelanggaran yang dilakukan notaris, mengakibatkan akta yang dibuat di hadapan Notaris SF dibatalkan dan karenanya notaris dinyatakan melakukan PMH, namun putusan pengadilan tidak menjatuhkan sanksi ganti kerugian terhadap notaris. Oleh karena itu, fokus permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang terdapat unsur paksaan dalam pengambilan keputusan dan peran serta tanggung jawab notaris yang menyaksikan adanya paksaan kepada pihak penjual pada saat pembuatan Akta Jual Beli Saham. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tipologi penelitian adalah eksplanatoris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menerbitkan hak kepada pemegang saham yang mengalami paksaan pada pengambilan keputusan sirkuler untuk melakukan pembatalan atas Keputusan Sirkuler PT PRA. Dibatalkannya keputusan sirkuler menimbulkan akibat hukum berupa segala kesepakatan yang telah disetujui dalam keputusan sirkuler batal sejak putusan MA RI No. 985 PK/Pdt/2018 ini diterbitkan. Peran Notaris SF dalam kasus ini yaitu membuat Akta PKPS No. 20 dan Akta Jual Beli Saham No. 21. Atas pelanggaran yang dilakukan, maka notaris dibebankan tanggung jawab secara perdata dan administrasi.

---

This thesis discusse on violations committed by the notary publics in his obligations. Violations are in the form of not complying with the procedures established by laws and regulations and do not uphold moral values as a public official who is given the authority to make authentic deeds. As in the case of Notary SF in the Supreme Court’s decision Number 985 PK/Pdt/2018, the notary knows and witnesses that there is coercion on the seller to sign a document in the form of Circular Decision of PT PRA and the Deed of Sale and Purchase of Shares. The notary’s violation resulted in the deed made before Notary SF being canceled and therefore the notary was declared to have committed an unlawful act, but the court’s decision did not impose a penalty for compensation against the notary. Therefore, the focus of the problem in this thesis is the legal consequences of Unanimous Written Resolution the Shareholders (Circular Resolution) which contains an element of coercion in decision making and the role and responsibilities of a notary who witnessed the existence of coercion on the seller at the time of making the Deed of Sale and Purchase of Shares. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case approach. The typology of research is explanatory. This study uses secondary data with data collection tools in the form of document studies and interviews. The results obtained from this study are to issue rights to shareholders who are forced to make circular decisions to cancel the Circular Decisions of PT PRA. The cancellation of the circular decision has legal consequences in the form of all agreements that have been approved in the circular decision are considered void since the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 985 PK/Pdt/2018 is published. The role of the Notary SF in this case is to make Deed of Restated Resolution of Shareholders Number 20 and Deed of Sale and Purchase of Shares Number 21. For the violations committed, the notary is charged with civil and administrative responsibility."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan kata lain RUPS tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB yang diduga fiktif dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan Akta PKR yang berdasarkan pada RUPSLB yang diduga fiktif. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif yang bermaksud untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori dan memberikan saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemudian, untuk simpulan dari tesis ini adalah bahwa Akta PKR yang dibuat berdasarkan RUPSLB yang fiktif, tetap sah. Namun, tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi dokumen dari dasar dibuatnya suatu akta Notaris tersebut.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (hereinafter referred to as the PKR Deed) is one of the Partij Deeds relating to a Limited Liability Company that contains the resolutions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) which is made privately and subsequently contained in the form of an authentic deed. This thesis discusses a PKR Deed made by a Notary, which is based on a fictitious Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS), in other words, the GMS never took place. The formulation of the problem raised in this thesis is regarding the legal consequences arising from a PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS Minutes and the Notary's responsibility for the implementation of the PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS. This thesis research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials. The research conducted is prescriptive which intends to analyze concrete legal events in accordance with theory and provide suggestions in overcoming a problem. Then, the conclusion of this thesis is that the PKR Deed made based on the fictitious EGMS is still valid. However, it does not have legal force and the Notary's responsibility for the deed is in the form of administrative responsibility, civil liability and criminal responsibility. Therefore, the Notary in making the deed should pay more attention to what is the document from the basis for which a Notary deed is made.

"

"Keterbatasan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia terhadap Warga Negara Asing merupakan perwujudan dari asas nasionalitas yang dianut hukum pertanahan nasional. Meskipun batasan status personal untuk masing-masing hak atas tanah telah ditentukan dengan jelas, seringkali ditemukan Warga Negara Asing yang ingin mengelabui ketentuan tersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum menggunakan konsep perjanjian pinjam nama. Pada umumnya, perjanjian pinjam nama diikuti dengan perjanjian turutan berupa pemberian kuasa. Hal ini jelas melanggar syarat sah perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, peran Notaris dalam mewujudkan penyelundupan hukum juga menjadi masalah yang tentunya menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam penelitian ini, akan dibahas konsekuensi hukum bagi Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta untuk menyempurnakan pola penyelundupan hukum serta atas perbuatannya yang membuat akta yang kemudian dinyatakan batal demi hukum di kemudian hari. Penelitian ini juga akan menganalisis ketepatan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2022 berikut dengan proses banding dan kasasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan meneliti asas-asas dan unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Notaris yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjabawan dari segi hukum perdata, hukum administrasi dan Kode Etik Notaris. Berkaitan dengan putusan yang dianalisis, terdapat ketidaktepatan penerapan hukum dari majelis hakim. Penelitian ini memberikan saran kepada masyarakat umum untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait ketentuan hukum, salah satunya kepada Notaris yang juga harus terus berpedoman pada peraturan jabatan dan etika.

---

The limitation of land rights ownership for foreign citizens is a manifestation of the principle of nationality embodied by the existing land laws in Indonesia. Although the personal status for said rights limitations has been clearly defined, it is often found that foreign citizens tend to undergo efforts to find ways around the law. One of the efforts taken is usually by performing legal deceit through the use of nominee agreements. In general, the nominee agreement is often followed by a follow-up agreement in the form of deed of power. This clearly violates the conditions stipulated in Article 1320 of Indonesian Civil Code. The role of Notary in aiding this is also considered an issue, which certainly has its own legal consequences. This research will discuss the notarial responsibilities in relation to their actions in aiding legal deceit. This research will also analyze the validity of the decision made in the Supreme Court Verdict Number 1290 K/Pdt/2022 along with the appeal and cassation process. The method used in this research is a juridical-normative approach, accomplished by examining the principles and elements of existing legistations. The result of this research indicates that the Notary involved is fit to be held accountable for their actions according to civil law, administrative law and the Notary Code of Ethics. In regards to the aforementioned court verdict, there is found to be inaccuracy in the application of law involved. Based on that, this research advises the public to pursue a deeper proactive role in seeking information related to legal provisions, one of which can be obtained through the Notary."