"
ABSTRAK\
minoritas group kerap kali menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam pengalaman Gorontalo selama menjadi bagian dari propinsi Sulawesi Utara, diskriminasi akibat dominasi etnis ini berwujud dalam rekruitmen politik dalam jabatan ? jabatan public, distribusi anggaran, pembangunan dan sector lainnya. Persoalan diskriminasi ini menjadi
salah satu faktor penting yang memicu terjadinya tuntutan pembentukan propinsi Gorontalo dengan memanfaatkan momentum pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pengalaman Gorontalo, pembentukan propinsi Gorontalo yang lepas dari propinsi induk, Sulawesi Utara tidak hanya syarat - syarat administratif yang diatur dalam UU, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh proses politik baik
yang diperjuangkan oleh masyarakat setempat baik di tingkat lokal maupun nasional. Proses politik inilah yang akan memberikan penekanan tersendiri bagi para pengambil keputusan politik di tingkat nasional, apakah akan menyetujui pembentukan Propinsi Gorontalo atau justru menetapkan Gorontalo sebagai bagian dari wilayah Propinsi Sulawesi Utara dengan status daerah otonom kabupaten/kota.
Merujuk deskripsi diatas, maka penelitian ini selanjutnya akan
memfokuskan pada sejumlah permasalahan penelitian sebagai berikut :Pertama, bagaimana latar belakang pembentukan propinsi Gorontalo sehingga terpisah dari propinsi Sulawesi Utara yang merupakan daerah induk? Kedua, bagaimanakah peranan kelompok etnis Gorontalo dalam perjuangan politik pembentukan Propinsi Gorontalo? Ketiga, bagaimanakah perkembangan Propinsi Gorontalo pasca pemekaran?
Penelitian ini bertujuan; mengetahui faktor ? faktor yang menjadi latar
belakang gagasan pembentukan propinsi Gorontalo, peranan politik kelompok etnis Gorontalo dalam memperjuangkan pembentukan propinsi Gorontalo dan dinamika politik yang berlangsung selama proses politik pembentukan propinsi Gorontalo Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penulisan penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif dan eksplanasi. Yang
dimaksud dengan deskriptif adalah metodologi yang menemukan pengetahuan tentang objek research pada suatu masa tertentu dengan cara mengumpulkan data berupa kata ? kata, gambar dan bukan angka ? angka. Pendekatan teoritik yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori partisipasi politik, teori otonomi daerah dan desentralisasi, serta teori konflik dominasi etnis.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut; Pertama, bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjadi latar belakang tuntutan masyarakat atas pembentukan propinsi Gorontalo, pertama, isu desentralisasi dan otonomi daerah sebagai instrumen peningkatan partisipasi dan pembangunan daerah telah mendorong masyarakat untuk mengekspresikan tuntutan politiknya, kedua, diskriminasi dalam rekruitmen politik jabatan ? jabatan strategis dalam pemerintahan. Ketiga, ketimpangan distribusi anggaran dan pembangunan di Gorontalo. Peran politik etnis Gorontalo ini diwujudkan dalam
bentuk; pertama, penggalangan dukungan dan mobilisasi politik baik di lingkup lokal maupun nasional, kedua, pembentukan organisasi persiapan guna mengorganisir seluruh kegiatan politik, dan ketiga, pembentukan pemerintahan persiapan propinsi Gorontalo.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, terjadi dominasi etnis
Minahasa atas etnis Gorontalo selama pemerintahan propinsi Sulawesi Utara. Kedua, redistribusi kekuasaan menjadi resolusi konflik akibat konflik antara Minahasa sebagai dominan group dan Gorontalo sebagai minoritas group. Ketiga, peran politik etnis Gorontalo diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik otonom. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah pertama, dalam konteks pembentukan propinsi Gorontalo maka konflik politik akibat diskriminasi politik yang dilakukan oleh dominan group tidak selamanya memicu ketegangan sosial di tingkat massa akar rumput, temuan penelitian justru memperlihatkan karakteristik etnis Minahasa dan Gorontalo terutama di level elit mampu melakukan mediasi konflik secara efektif dengan mendukung proses redistribusi kekuasaan melalui pembentukan struktur politik baru berupa propinsi Gorontalo. Redistribusi kekuasaan sebagai resolusi konflik dalam pembentukan propinsi
Gorontalo merupakan penjelasan teoritik yang efektif dalam memediasi konflik kekuasaan. Kedua, merujuk pada bentuk partisipasi politik etnis Gorontalo maka merupakan partisipasi politik otonom yang dilakukan oleh masyarakat yang memang memiliki kesadaran sejarah dan visi tentang kemampuan mereka dalam membangun Gorontalo jika berdiri sebagai propinsi tersendiri sebagai penerapan prinsip otonomi daerah. Dengan demikian, teori partisipasi politik dan desentralisasi dapat memadai untuk menjelaskan proses politik pembentukan
propinsi Gorontalo "
