Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberi hibah adalah pemilik harta kekayaan yang dapat menghibahkan barang kepada oranglain secara cuma-cuma. Penerima hibah adalah orang yang mendapatkan barang atau benda yang dihibahkan tersebut, sedangkan objek hibah adalah barang atau benda bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Penelitian ini membahas mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 581/Pdt.P/2015/PN.Sby untuk menganalisis mengenai pelaksanaan terhadap hibah yang telah diberikan dan kemudian dibatalkan karena kondisi tertentu oleh pemberi hibah, serta akibat hukum dalam pelaksanaan hibah yang melanggar legitimasi portie ahli waris lain karena obyek yang dihibahkan merupakan satu-satunya warisan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan terhadap hibah yang telah diberikan dan kemudian dibatalkan karena kondisi tertentu oleh pemberi hibah, serta akibat hukum dalam pelaksanaan hibah yang melanggar legitime portie ahli waris lain karena obyek yang dihibahkan merupakan satu-satunya warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, dengan deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian Notaris/PPAT yang membuat akta hibah harus dilihat mengenai pelaksanaan hibah sesuai dengan Pasal 881 ayat (2) mengenai pemberian hibah tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas bagian mutlak atau legitime portie, dan bila ada perjanjian lisan harus terdapat saksi yang dapat membuktikan adanya perjanjian lisan tersebut. Akibat hukum dalam pelaksanaan hibah yang melanggar legitime portie ahli waris lain yaitu mengenai perhitungan legitime portie berdasarkan Pasal 852 juncto Pasal 914 ayat (3) KUHPerdata, akta hibah tersebut batal demi hukum berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengenai objek hibah merupakan satu-satunya warisan jika dilihat dari keterangan saksi berbeda dengan gugatan dalam penetapan, sehingga bisa dikatakan bahwa terdapat keterangan palsu.

---

The grantor is the owner of property who can donate goods to others for free. The recipient of the grant is the person who gets the goods or objects that are donated, while the object of the grant is the goods or objects that can be in the form of movable or immovable objects. This study discusses the Determination of the Surabaya District Court Number 581/Pdt.P/2015/PN.Sby to analyze the implementation of grants that have been given and then canceled due to certain conditions by the grantor, as well as legal consequences in the implementation of grants that violate the legitimacy of the expert portie. Other inheritance because the object that is donated is the only inheritance. The problem in this research is the implementation of the grant that has been given and then canceled due to certain conditions by the grantor, as well as the legal consequences in the implementation of the grant that violates the legitime portie of other heirs because the object that is granted is the only inheritance. The research method used is juridical-normative, using library materials or secondary data, with analytical descriptive. The results of the research of the Notary/PPAT who made the deed of grant must be seen regarding the implementation of the grant in accordance with Article 881 paragraph (2) regarding grants that must not harm the heirs who are entitled to an absolute share or legitime portie, and if there is an oral agreement there must be a witness who can prove the existence of an oral agreement. The legal consequences in the implementation of a grant that violates the legitime portie of other heirs are regarding the calculation of the legitime portie based on Article 852 in conjunction with Article 914 paragraph (3) of the Civil Code, the grant deed is null and void based on a court decision that has permanent legal force, and regarding the object of the grant is one The only inheritance if seen from the testimony of witnesses is different from the lawsuit in the determination, so it can be said that there is false statement.

"

"Suatu perjanjian hibah dapat dibatalkan oleh ahli waris dari pemberi hibah dengan alasan telah melanggar legitieme portie seperti yang sering terjadi pada saat ini, sedangkan hibah sendiri merupakan perjanjian yang tidak dapat ditarik secara sepihak dan pembatalan oleh pemberi hibah hanya dibatasi oleh alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 85/Pdt.G/2020/PN.Mlg telah terjadi pembatalan atas akta hibah yang diajukan oleh calon ahli waris pemberi hibah yang dikabulkan oleh majelis hakim sedangkan pemberi hibah masih hidup dan menjadi salah satu pihak dalam putusan. Terkait hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pertimbangan hukum atas perbuatan hibah dalam putusan a quo dan akibat hukum terhadap akta yang telah dibatalkan melalui putusan tersebut. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen. Data sekunder yang diperoleh dalam studi tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pertimbangan hakim tidaklah tepat sebab pemberi hibah masih hidup, sehingga penuntutan legitieme portie belum dapat dilaksanakan dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum juga tidak terpenuhi. Dari pertimbangan yang salah tersebut membawa akibat hukum pada batalnya akta hibah, sehingga perlu dilakukan upaya hukum agar akta-akta autentik pada kasus ini dapat kembali berlaku. Hal ini dikarenakan pembatalan suatu akta autentik tidak boleh dilakukan oleh sebarang pihak karena apa yang telah terutang di dalamnya telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

---

Grant agreement is cancelable by the heirs of the grantor under grounds of violated legitieme portie as is often case nowadays, whereas the grant itself is an agreement that cannot be withdrawn unilaterally and the cancellation by the grantor is only limited by the reasons as regulated in Article 1688 of the Civil Code. The case of Malang District Court Rulings Number 85/Pdt.G/2020/PN.Mlg, was a grant cancellation lawsuit submitted by the prospective heirs of the grantor which was granted by the judges despite the grantor is still alive and became one of the parties in the rulings. The main issues discussed in this study associate to the legal considerations on the act of grant and the legal consequences of the deed that has been annulled by this rulings. In order to elucidate the issues, a normative juridical research is carried out by conducting a document study. The secondary data obtained are then analyzed qualitatively. The results of the research shown that the judges judgement is incorrect since the grantor is still alive, thus the assertion of legitieme portie cannot be carried out and the elements of an unlawful act are unfulfilled. The erroneous judgements bring legal consequences of the cancellation of the grant deed, hence it is necessary to take legal action in order to revive the authentic deeds. This is because an authentic deed may not be annulled by any parties due to what has been stated has a perfect evidentiary. "

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah yang didalamnya mengandung unsur pemalsuan yaitu pemalsuan tanda tangan pemberi hibah. Peralihan hak atas tanah merupakan permasalahan yang kerap terjadi sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah dengan objek hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama dan telah dialihkan kepada pihak ketiga sebagai pembeli. Dengan demikian bagaimana keabsahan akta hibah sebagai bentuk peralihan hak atas tanah yang dibuat dengan memalsukan tanda tangan pemberi hibah dan bagaimana perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat perbuatan hukum yang didasari akta hibah palsu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian meliputi peralihan terhadap hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama harus memperoleh persetujuan dari semua pemegang sekaligus pemilik hak bersama dan terikat. Perjanjian hibah harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila suatu akta terbukti palsu, maka akibat hukumnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum selanjutnya yang didasarkan pada akta tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah serta kembali ke dalam keadaan semula sebelum terbitnya akta tersebut. Adapun terhadap sertipikat yang terbit berdasarkan akta peralihan hak tersebut, para ahli waris sebagai pemilik asal diberikan perlindungan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan ke Badan Pertanahan Nasional berdasarkan putusan pengadilan tersebut dan pihak ketiga yang beritikad buruk hanya dapat menuntut ganti kerugian kepada penjual yang tidak berhak.

---

This study discusses legal protection to heirs and third parties due to the transfer of land rights based on the grant deed that contains elements of forgery, namely forging the grantor's signature. The transfer of land rights is a problem that often occurs by this study aims to analyze the transfer of land rights based on a grant deed with the object of land rights jointly owned and transferred to a third party as a buyer. Thus, how is the validity of the grant deed as a form of transfer of land rights made by falsifying the signature of the grantor and how is the legal protection for the heirs and third parties due to legal actions based on a fake grant deed. This research is normative juridical research using secondary data types. The study results include the transfer of land rights that are jointly owned and must obtain approval from all holders as joint and binding rights owners. The grant agreement must meet the legal requirements of a deal as regulated in Article 1320 of the Civil Code. If a deed is proven to be fake, then the legal consequences for subsequent legal events based on the deed will be invalid and invalid and return to their original state before the issuance of the act. As for the certificates issued based on the deed transfer of land rights, the heirs have given legal protection to apply the cancellation to the National Land Agency based on the court's decision, and third parties with bad intentions can only claim compensation from the seller who is not entitled."

"Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsurpembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PPPendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapatdidaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Dalam kasusPutusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1426/Pdt.G/2019/PA-JS, penerimahibah merupakan keponakan dari penghibah yang telah ia anggap sebagai anaknya sendiridikarenakan tidak memiliki keturunan. Dalam gugatan, pihak ahli waris lainnyamenyatakan bahwa hibah dianggap tidak sah dikarenakan pada saat pemberiannyapenghibah sedang sakit dan tidak ada persetujuan seluruh ahli waris. Adapunpermasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai keabsahan surat pernyataanhibah yang dibuat untuk salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya sertaakibat hukum terhadap ahli waris lainnya dan proses balik nama di kantor pertanahan.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif.Adapun analisa data dilakukan secara eksplanatoris. Hasil analisis adalah hibah yangdilakukan telah sesuai syarat dan rukun hibah yang ditentukan dalam KHI dan KHESsehingga surat pernyataan hibah dapat menjadi bukti yang sah atas perbuatan hukumhibah. Selain itu akibat hukum kepada ahli waris lainnya adalah hibah tersebut dapatdibatalkan karena melanggar Pasal 231 KHI atau berlaku pengembalian 2/3 harta yangmelebihi batas sebagaimana diatur dalam Pasal 726 KHES. Serta proses balik nama tetapdapat dilakukan dengan menjadikan salinan putusan sebagai pengganti dari Akta Hibahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah

---

The letter of grant which privately drawn up is not comply with the provision ofauthentication’s constituent of grant. Article 37 paragraph (1) of the IndonesianGovernment Regulation pertaining to Land Registration regulates that conveyance rightsof land through grant can only be registered if it proven by a deed made by Land DeedOfficial. The case as stated in the South Jakarta Religious Court Verdict Number1426/Pdt.G/2019/PA-JS recount about the grantee acting in their capacity as the granter’snephew and considered as her own child by reason of not having descendant. Within thepleading, the other heirs affirmed that grant made in 1993 between the granter and thegrantee was invalid. It caused by the time of the granting, the granter went through someillness and there was no approval from all heirs. The issues raised in this study regardingto the validity of the letter of grant which made for several heirs unbeknownst to otherheirs along with the legal consequences toward other heirs as well as the transfer of landownership in Municipal Land Office. A normative legal research method is utilize toresponse those issue. While the data analysis will carry out in explanatory research. Theresult of this analysis is the implementation of grant according to the case has beenappropriate with the provisions and pillars specified in the Islamic and Sharia EconomyLaw Compilation in Indonesia. Therefore, the letter of grant could be a validauthentication to prove grant legal action. Furthermore, the legal consequences to otherheirs is that the grant could be voidable arising out of its contravene to Article 231 of theIndonesian Islamic Law Compilation or reversion of the exceeds limits part as specifiedin Article 726 of the Indonesian Sharia Economy Law Compilation. Besides, the transferof land ownership could be settled by using the copy of the verdict as a replacement ofgrant deed as specified in Article 37 paragraph (2) of Indonesian Government Regulationon Land Registration"

"Notaris merupakan profesi terhormat yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik bagi para penghadap yang berkepentingan. Namun pada kenyataannya seringkali notaris berhadapan dengan risiko pekerjaan yang besar dimana notaris dapat saja terseret atau ditarik menjadi pihak yang terlibat dalam kasus pidana berdasarkan Putusan Nomor 844/Pid.B/2021/PN Sby padahal perbuatan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan notaris yang berpotensi merugikan notaris. Penelitian ini menganalisis akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat notaris setelah adanya putusan pengadilan tersebut serta perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta-akta yang didasarkan pada penipuan oleh perantara jual beli tanpa sepengetahuan notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian tesis menjelaskan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual merupakan akta autentik yang memenuhi syarat keabsahan, memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan tidak memenuhi unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga akta tetap berlaku sah. Notaris wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan bertindak sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku. Hal tersebut menjadi penting karena dengan bertindak demikian, sejatinya notaris sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saran yang dapat dikemukakan adalah penghadap wajib terbuka kepada notaris dan notaris wajib memberikan penyuluhan hukum secara mendalam kepada penghadap sehingga memiliki pemahaman yang mendalam akan perbuatan hukum yang hendak dilangsungkan. Pembatalan akta notaris secara sukarela juga dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama para penghadap.

---

A notary is an honorable profession who carries a responsibility in drawing up an authentic deed for respective parties. However, in reality, notaries are often bear a high risk in this case the notary can be dragged as an involved party in a criminal case based on Decision Number 844/Pid.B/2021/PN Sby even though the act occurred without the notary’s knowledge in which could potentially harm the notary. This research analyzes the legal consequences towards the Sale and Purchase Binding Agreement and the Deed of Power of Attorney to Sell made before the notary after the existence of a court decision as well as legal protection for notary in making deeds based on fraud by a sale-and-purchase intermediary without knowledge of the notary. The form of research used is a normative juridical method with an explanatory research typology and qualitative data analysis method. The result of this thesis research explains the Sale and Purchase Binding Agreement and the Deed of Power of Attorney to Sell are authentic deeds which fulfills the legality conditions, have a perfect evidentiary power, and do not fulfill the conditions of fraud within Article 378 juncto Article 55 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code, therefore, the deeds will remain valid. A notary shall pay attention to the provisions as regulated within the Law of Notary Profession and the Notary's Ethical Code by prioritizing the prudent principle and acting under prevailing conditions and procedures. It’s necessary to abide so because by conducting as such, a notary can be said to be protected by the laws and regulations. The recommendations that can be provided are the parties shall be open with the notary and the notary shall provide an in-depth legal counseling or socialization to the respective parties to ensure an in-depth understanding regarding legal actions which are about to be conducted. The voluntary annulment of a notarial deed may also be conducted based on the mutual agreement of both parties."

"Hibah suatu perbuatan hukum keperdataan yang definisinya dirumuskan pada Pasal 1666 (KUHPerdata) “Hibah ialah sebuah perikatan janji yang mengatasnamakan pemberi hibah semasa hidup, dilakukan secara percuma serta tidaklah juga bisa diminta lagi, atau penyerahan sebuah bentuk kebendaan demi pemenuhan kebutuhan penerimanya lewa sebuah tahapan serah terima.” Ketentuan mengenai proses hibah tersebut diatas mengalami penambahan norma apabila objek yang akan dihibahkan adalah masuk dalam kategori harta bersama perkawinan. sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) dimana bunyinya ialah “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. konsekuensi dari perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan memunculkan Harta bersama. Permasalahan yang timbul berikutnya secara teoritis dan praktis adalah mengenai rupa pemufakatan diantara pasangan tersebut haruslah dituangkan dalam bentuk tertulis atau cukup dengan lisan saja, walaupun dituangkan dalam bentuk tertulis apakah seharusnya dilaksanakan dengan dihadapkan pada pejabat berwujud akta otentik ataukah cukup hanya dengan surat pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup. kemudian bagaimana dengan proses hibah yang dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pasangan yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tapi bisa ditunjukan dengan media lain, misalnya foto ataupun rekaman suara yang berisikan pernyataan bahwa pasangan (istri/suami) saling mengetahui dan menyetujui proses hibah atas tanah yang merupakan hak bersama. Tesis ini disusun dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, berusaha melakukan analisa dan membuat pendapat hukum terkait bentuk persetujuan istri dalam hibah tanah harta bersama pada putusan pengadilan negeri kupang Nomor : 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg., kemudian berusaha mengetahui kekuatan hukum akta hibah tanah harta bersama dalam perkawinan yang dibuat tanpa persetujuan istri secara tertulis. Terakhir dapat ditarik kesimpulan bahwa Persetujuan istri dalam harta bersama dikarenakan belum diatur secara spesifik dalam Undang-undang maka tidak diwajibkan harus dalam bentuk tertulis sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya.

---

A grant is one of the civil legal acts whose full definition can be found in the formulation of Article 1666 of the Civil Code (KUHPerdata) which clearly states that "Grant is an agreement with which the donor, during his lifetime, is free and irrevocably, surrenders an object for the purposes of the recipient of the grant who receives the delivery. The provisions regarding the grant process mentioned above experience additional norms if the object to be donated is included in the category of marital joint property. as explained in Article 35 paragraph (1) of Law No. 35 of Law No. 1 of 1974 which reads "Wealth acquired during marriage becomes joint property". Joint assets arise as a consequence of a marriage that is carried out without a marriage agreement, for example a property separation agreement. The next problem that arises theoretically and practically is regarding the "form of consent" from the couple, it must be stated in written form or just verbally, even if it is stated in written form whether it must be in the form of an authentic deed made before a public official sworn in by law. or is it enough just to have an underhand statement with sufficient stamp duty. then what about the grant process which is carried out with the knowledge and consent of the spouses which is not stated in written form but can be shown by other media, for example a photo or sound recording containing a statement that the spouse (wife/husband) knows each other and agrees to the process of granting the land that has been acquired. is a common right. This thesis was prepared using a normative juridical methodology, trying to analyze and make legal opinions regarding the form of wife's consent in the joint property land grant in the Kupang District Court Decision Number: 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg., then trying to find out the legal force a deed of joint property land grant in a marriage made without the written consent of the wife. It can be concluded that the wife's consent in joint property is because it has not been specifically regulated in the law, so it is not required to be in written form as long as the truth can be proven."

"Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik. Sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akta otentik yang diterbitkan notaris memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata dikatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Fungsi akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna di pengadilan. Konsekuensi yuridisnya adalah setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris harus dianggap akta yang sah sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Pada praktiknya masih ditemukan adanya salinan akta yang dibuat notaris tanpa adanya minuta akta. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris wajib membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dalam pembuatan salinan akta tanpa adanya minuta akta dapat meminta pertanggungjawaban kepada notaris secara administratif, perdata maupun pidana. Permasalahan tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan pembuatan salinan akta pengikatan jual beli tanpa adanya minuta akta dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis dengan metode penelitian kepustakaan untuk kemudian menghasilkan data kualitatif.

---

The existence of notary institution is based on the needs of the community in making authentic deeds. As in Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments of Law Number 30 Year 2004 concerning the Position of Notary Public, an authentic deed issued by a notary provides guarantee of legal certainty. In Article 1868 of the Civil Code, it is stated that an authentic deed is a deed which is in the form determined by law, made by or in front of public officials who are in power for it at the place where the deed was made. The function of an authentic deed is perfect evidence in court. The juridical consequence is that every authentic deed made by a notary must be considered a valid deed as long as no other party proves otherwise. In practice, there are founded notary made copies of deeds without a minute deed. Based on article 16 paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments of Law Number 30 Year 2004 concerning the Position of Notary Public, notaries are obliged to make a minute deed and keep it as a notary protocol. In this case, the party who is aggrieved in order to making copy of deed without minute deed by notary may ask the responsibility of notary either administrative, civil and criminal responsibility. These problems caused the authors interested in further research on the problem of making copy of sale and purchase binding deeds without any minute deeds using normative juridical research and analytical descriptive approaches with library research methods which produce qualitative data."

"Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat umum. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah mengenai tanggung jawab keperdataaan notaris, yang telah membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah dan sanksi hukum terhadap notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis yang diperoleh adalah notaris bertanggung jawab bahwa perbuatan notaris dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan membatalkan akta yang telah dibuat dan diterbitkan notaris, disertai sanksi hukum untuk mengganti kerugian denda sejumlah uang, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian, sanksi hukum terhadap notaris, selain sanksi perdata, notaris memenuhi kriteria untuk dijatuhi sanksi administrasi peringatan tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016. Sanksi pidana, berupa sanksi penjara paling lama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) jo. 56 ayat (1) jo. 57 ayat (1) KUH Pidana, akibat membantu menyediakan sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan membuat dan menerbitkan akta yang memuat keterangan palsu.

---

This research focuses on legal responsibilities and sanctions against notaries with a study on the decision of the District Court Surabaya Number 963/Pdt.G/2016/PN. Sby. In the ruling, the notary is declared to have committed an act against the law, because the deed made before the notary contains false information In this case, the notary has violated his legal obligations as a public official. Therefore, the issue raised is about the civil responsibility of the notary, who has made and issued a Deed Commitment of Sale and Purchase Agreement and Selling Authorization without the knowledge of the landowner and legal sanctions against notaries. To answer the problem is used normative juridical legal research methods, with legal material obtained through the study of documents, which are then analyzed qualitatively. The result of the analysis obtained is that the notary is responsible that the notary act is declared as an act against the law and cancel the deed that has been made and issued by the notary, accompanied by legal sanctions to compensate for the loss of a fine of some money, based on Article 1365 of the Civil Code. Then, legal sanctions against notaries, in addition to civil sanctions, notaries meet the criteria to be sentenced to administrative sanctions written warning given by the Regional Supervisory Assembly, based on Article 5 paragraph (1) letter b of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 61 of 2016. Criminal sanctions, in the form of prison sentences maximum 4 (four) years 8 (eight) months, based on Article 266 paragraph (1) jo. 56 paragraph (1) jo. 57 paragraph (1) Criminal Code, as a result of helping provide means to commit a criminal act, by making and issuing a deed containing false information"

"Notaris merupakan pejabat umum yang oleh undang-undang diberikan kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum, seorang notaris harus berpegang teguh dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan profesi notaris. Hal tersebut bertujuan agar tidak timbul permasalahan terkait dengan akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta partij yang dibuat dengan tanpa pemberitahuan dan persetujuan pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan hukum dalam akta dan keabsahan dari akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penulisan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perbuatan notaris tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum dalam akta tersebut dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana, hukum perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris serta akta yang dibuat adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris seharusnya dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris serta sumpah janji jabatannya.

---

A notary is a public official who is authorized by law to make an authentic deed. In carrying out his authority as a public official, a notary must adhere to the Law on Notary Positions, the Notary Code of Ethics, and other regulations related to the notary profession. This is intended so that there are no problems related to the authentic deed he made. The problem in this research is regarding the role and responsibility of a notary in making a partij deed which is made without notification and approval of other parties involved in legal actions in the deed and the validity of the deed. To answer this problem, a normative juridical writing method is used. The results of this study explain that the notary's actions resulted in losses for the parties involved in legal actions in the deed and violated the provisions in criminal law, civil law, the Notary Position Act, as well as the Notary Code of Ethics and the deed made is null and void. because it does not meet the requirements specified by law. Notaries should be able to act and act in accordance with what is determined by law, especially the Notary Position Act and the oath of office."

"Dalam membuat akta otentik, notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Namun, notaris dalam kewajiban meyimpan minuta akta tidak memiliki prosedur baku dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Akibatnya, minuta akta yang dibuat olehnya rentan terhadap kerusakan dan kehilangan sehingga notaris harus bertanggungjawab atas kelalaian dalam penyimpanan minuta akta tersebut. Pada kasus dalam tesis ini, salah satu akta yang dibuat oleh notaris adalah akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie) yang termasuk akta autentik dan telah diketahui bahwa akta tersebut telah hilang. Padahal akta tersebut sebagai syarat untuk balik nama sertipikat tanah. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai notaris. Adapun permasalahan yang dapat dikaji dalam permasalahan ini adalah bagaimana proses balik nama sertipikat di BPN dengan dasar putusan dari pengadilan dan bagaimana pertanggungjawaban notaris yang tidak ada ditempat kedudukannya terhadap hilangnya Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) yang dibuatnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pdt.G/2019/PN Sby. Sehingga sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

---

In making an authentic deed, a notary has an obligation to make a deed in the minutes of the deed and keep it as part of the notary protocol. However, the notary in the obligation to keep the minutes of the deed does not have a standard procedure in carrying out these obligations. As a result, the minutes of deed made by him are vulnerable to damage and loss so that the notary must be responsible for negligence in storing the minutes of the deed. In the case in this thesis, one of the deeds made by a notary is the deed of transfer and transfer of rights (cessie) which is an authentic deed and it is known that the deed has been lost. Even though the deed is a condition for the transfer of the name of the land certificate. This study discusses the notary's responsibility in carrying out his duties and authorities as a notary. The problems that can be studied in this problem are how the process of changing the name of the certificate at BPN on the basis of a decision from the court and how the notary is responsible for the loss of the Deed of Transfer and Assignment of Rights (Cessie) which he made based on the decision of the Surabaya District Court Number 943/ Pdt.G/2019/PN Sby. So that the sanctions imposed on the notary in the form of civil sanctions and administrative sanctions. This study uses the library method by collecting secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials."