Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis perbuatan Notaris yang menyerahkan pembacaan akta Notaris kepada Pegawai Notaris, di mana perbuatan tersebut dapat mempengaruhi autentisitas akta, walaupun akta tersebut dibuat oleh Notaris. Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam hal pembacaan akta dilimpahkan oleh Notaris kepada Pegawai Notaris, serta untuk mengetahui bagaimana autentisitas dan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelurusan/studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kewajiban Notaris dalam hal pembacaan akta adalah suatu keharusan atau kewajiban yang tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun termasuk kepada Pegawai Notaris, karena jabatan sebagai Pejabat Umum hanya melekat kepada Notaris. Notaris yang melimpahkan kewajiban dalam pembacaan akta merupakan hal yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sedangkan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris menyebabkan akta terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan, sehingga akta tersebut tidak bisa menjadi alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Penelitian ini diharapkan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa berpegang teguh pada ketetapan yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga pembacaan akta yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Notaris tidak dilimpahkan kepada siapapun melainkan Notaris sendiri yang membacakan akta

---

This study analyzes the actions of a notary who submits the reading of a notary deed to a notary employee, where the act can affect the authenticity of the deed, even though the deed was made by a notary. This writing is to find out how the obligations and responsibilities of a notary in terms of reading the deed are delegated by a notary to a notary employee, as well as to find out how the authenticity and legal consequences of the deed read by a notary employee. Through normative juridical research methods, this research uses secondary data obtained from literature research and processed qualitatively. From the results of the research conducted, it was found that the obligation of a Notary in terms of reading the deed is a necessity or obligation that cannot be delegated to anyone, including Notary Employees, because the position as a General Officer is only attached to the Notary. A Notary who delegates obligations in reading the deed is a violation of the provisions of the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. Meanwhile, the legal consequences of the deed read by the Notary Officer caused the deed to be degraded from an authentic deed to a private deed, so that the deed could not be used as evidence with perfect evidentiary power. This research is expected that the Notary in carrying out his position always adheres to the provisions relating to the procedure for making a Notary deed, so that the reading of the deed which has become the obligation and responsibility of the Notary is not delegated to anyone but the Notary himself who reads the deed."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mentaati ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan, apabila Notaris melanggar ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib bertanggungjawab dalam aspek individu maupun sosial. Semakin banyak akta yang dibuat oleh notaris maka akan semakin besar tanggung jawab Notaris tersebut. Notaris juga dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya memerlukan seorang pegawai sebagai penunjang profesional kerjanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris atas pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT yang dilakukan oleh pegawai dalam Akta Jual Beli serta menganalisis kekuatan mengikat dan dampak hukum dari Akta Jual Beli yang dibubuhi tanda tangan Notaris/PPAT yang dipalsukan oleh pegawai Notaris/PPAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu adanya tanggung jawab secara perdata sesuai Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Dampak hukum terhadap Akta Jual Beli tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Untuk mencegah hal itu terjadi, diharapkan Notaris dan pegawai membuat perjanjian kerja secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak agar tidak terjadi kasus pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT oleh pegawainya di kemudian hari.

---

The Notary in carrying out his position is obliged to comply with the applicable provisions as regulated by legislation, if the Notary violates the applicable provisions, the Notary is obliged to be responsible for individual and social aspects. The more deeds made by a notary, the greater the responsibility of the notary. Notaries can also hold concurrent positions as Land Deed Making Officials, so that a Notary in carrying out his authority and obligations requires an employee as a professional supporter of his work. The problems raised in this study are the Notary's responsibility for falsification of Notary/PPAT signatures carried out by employees in the Sale and Purchase Deed and analyze the binding strength and legal impact of the Sale and Purchase Deed whose signatures of Notary/PPAT were falsified by Notary/PPAT employees . To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The results of this study are that there is a civil liability according to Article 1367 of the Civil Code stating that people who appoint other people to represent their affairs are responsible for losses caused by their servants or subordinates in carrying out the work assigned to those people. The legal impact on the Sale and Purchase Deed is null and void because it does not meet the provisions of Article 1868 of the Civil Code. To prevent this from happening, it is expected that the Notary and the employee will make a written work agreement signed by both parties so that there are no cases of forgery of the Notary's signature/PPAT by their employees in the future."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaranpelanggaran terhadap pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, hal tersebut dapat berindikasi pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 KUHP. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pertanggung-jawaban dari Notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalan metode penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah penelitian preskriptif dan eksplanatoris, sehingga bentuk penelitian ini menjadi preskriptif-eksplanatorisanalitis. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder, yang berupa studi kepustakaan. Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap para pihak sudah terjamin apabila akta yang dibuat oleh Notaris telah sesuai dengan Undangundang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (I.N.I). Bentuk pertanggung-jawaban Notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik dapat dikenai sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta yang telah dipalsukan itu juga menjadi batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dan akta tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun.

---

Notary is a public official who is authorized to make an authentic act and other authorities referred to in Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary. A notary is required to be professional in carrying out their position with regard to the prohibitions contained in the regulations concerning the Notary. However, there is possibility of the occurrence of violations of the deed committed by a notary. If an error occurs in a deed executed by notary, it may indicate a criminal, that criminal counterfeiting authentic act under Article 264 of the Criminal Code. As a result of criminal offenses committed by the notary in connection with the responsibility of notary and legal protection of the parties.

The method used is a normative juridical research method. Typology of research is prescriptive and ekspalanatoris, so this form of research into the prescriptive-ekplanatoris-analytical. The data used in this research is secondary data, in the form of literature. The study also analyzed qualitatively.

From the analysis it can be concluded that the protection of the parties is guaranteed when the deed made by the notary in compliance with the laws of the jurisdiction of the Notary and the Notary Code (INI). Forms of accountability that have forged the authentic act may be subject to criminal penalties, civil penalties, and administrative sanctions. The aggrieved party can demand reimbursement of expenses, damages and interest to a notary. The Act has forged it also becomes null and void so that there is never considered and that the act does not have the power to prove anything."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris, seorang pegawai kantor notaris berinisial RV membuat dan menandatangani akta serta menggunakan cap notaris untuk salinan akta tanpa sepengetahuan notaris SH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kondisi yang menyebabkan terjadinya pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawai kantor notaris RV dan tanggung jawab notaris SH terhadap akta yang dipalsukan tanda tangannya oleh pegawai kantor notaris RV serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris RV. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, adapun analisis data dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada kewenangan dan tanggung jawab notaris serta pegawai kantor notaris yang disandingkan dengan prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab dan perlindungan hukum. Hasil analisa adalah bahwa kondisi yang memungkinkan terjadinya pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris adalah faktor internal dan eksternal seorang pegawai kantor notaris, kelalaian dan ketidaktelitian notaris dalam hal administrasi dan pengawasan. Notaris dapat bertanggung jawab secara administrasi karena telah lalai, lengah dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, sehingga tidak memenuhi prinsip kehati-hatian. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris RV adalah perlindungan hukum represif, dalam Putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg, hakim memutus RV  terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta autentik dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

---

This research discusses the notary's responsibility for deed forgery by notary office employees, a notary office employee with the initials RV makes and signs the deed and uses the notary stamp for a copy of the deed without the knowledge of the notary SH. The problems raised in this research are regarding the conditions that lead to the forgery of deeds carried out by RV, the staff of the notary office and the responsibility of SH, the notary for deeds whose signatures were falsified by RV, the staff of the notary office as well as legal protection against parties who are harmed due to forgery of deeds by RV, the staff of the notary office. To answer these problems, normative legal research methods are used, while the data analysis was done explanatory. The analysis is based on the authority and responsibility of the notary and notary office employees juxtaposed with the precautionary principle, the principle of responsibility and legal protection. The result of the analysis is that the conditions that allow for deeds falsification by notary office employees are internal and external factors of a notary office employee, negligence and inaccuracy of notaries in terms of administration and supervision. Notary can be responsible administratively because he has been negligent, careless and careless in carrying out their positions, so that they do not fulfill the precautionary principle. Legal protection against parties who are harmed by forgery of deeds by employees of the notary office of RV is a repressive legal protection. In Decision Number 996/Pid.B/2020/PN.Plg, the judge decided that RV was found guilty of committing a criminal act of participating in falsifying an authentic deed and sentenced to imprisonment for 10 (ten) months reduced by the period of arrest and detention he had served and paid court fee of Rp. 2,000.00. (two thousand rupiah)."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat dengan UUJN. Kewenangan atributif tersebut antara lain adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dibidang keperdataan terkait hukum kewarisan yaitu pembuatan sebuah akta wasiat. Tesis ini menganalisis mengenai bagaimana peranan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat dan akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat tidak sesuai dengan undang-undang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 84/Pdt.G/2019/PTA JKT. Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat, sebagai seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan kewenang lainnya dalam pasal 15 ayat 1 (a) yaitu surat wasiat. Dalam proses pembuatan akta wasiat ini Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib melakukan kewajibannya sesuai pasal 16 ayat (1) huruf a untuk bertindak dengan amanah, jujur dan saksama, mandiri dan tidak berpihak dalam menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, terkait pembuatan akta wasiat. Pembatalan suatu akta wasiat melalui putusan hakim dalam kasus ini mengakibatkan dicabutnya Akta wasiat No.2 tanggal 3 Februari 2015. sehingga tidak dapat dilaksanakannya wasiat dan keinginan terakhir dari seorang pewaris menjadi tidak terlaksana.

---

A notary is a public official authorized to make an authentic deed and have the authority as referred to in Law Number 2 of 2014 on the amendment of Law Number 30 Of 2004 concerning Notary Position, which is abbreviated with the UUJN. The authority of the attributive, among others, is to provide legal services to the community in the field of civil related to the law of inheritance, namely the making of a deed of probate. This thesis analyze about how the role and responsibilities of a Notary in the making of the Deed of Probate and legal effect of the deed of bequest which was made not in accordance with the legislation based on the Decision of the High Court Religious No. 84/Pdt.G/2019/PTA JKT. The role of the notary in the making of the deed of will, as of a public official who has the authority to make authentic deed and authority as mentioned in article 15, paragraph 1 (a), namely wills. In the process of making the deed the will was Notarized in the running of the term of office shall perform its obligations in accordance with article 16 paragraph (1) letter a to act in a trustworthy, honest and careful, independent and impartial in keeping the interests of the parties involved in the legal acts, related to the manufacture of the deed of probate. Cancellation of a deed of probate, through the decision of the judge in this case resulted in the revocation of the Deed of probate No.2 February 3, 2015. so it can't be the implementation of a will and last wishes of a testator unable to be implemented."

"Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Akta notaris terdiri dari minuta akta dan dokumen pendukung akta berupa surat dan dokumen serta sidik jari penghadap. Proses konversi arsip minuta akta dan dokumen pendukung akta ke dalam bentuk digital dan legalitasnya dapat merujuk pada Undang-Undang Kearsipan dan Dokumen Perusahan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut, penulisan mengulas konversi penyimpanan minuta akta dan dokumen pendukung akta ke dalam bentuk elektronik oleh pemegang protokol notaris merujuk Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Selain itu diulas juga legalitas dan autentikasi dokumen digital hasil pengalihmediaan minuta akta dan dokumen pendukung akta dilihat dari perspektif Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis mendapatkan 11 (sebelas) langkah yang harus ditempuh dalam pengalihmediaan minuta akta dan dokumen pendukung akta menjadi bentuk digital. Dokumen digital yang dihasilkan perlu dilakukan legalisasi dan autentikasi dalam perspektif Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Legalisasi dan autentikasi diperlukan agar dokumen digital yang dihasilkan memenuhi unsur keterpercayaan atau

---

Minutes of deed are part of the notary protocol. Notary Protocol is a collection of documents which are state archives that must be stored and maintained by a Notary. The notary deed consists of the minutes of the deed and supporting documents of the deed in the form of letters and documents as well as the fingerprint of the appearer. The process of converting the minuta deed archive and supporting documents into digital form and its legality can refer to the Archives and Company Documents Law. This is because the Law on Notary Positions has not regulated it. Based on this, the writing reviews the conversion of the storage of the minutes of deed and supporting documents of the deed into electronic form by the notary protocol holder referring to the Archives Law and the Company Document Law. Beside that analys of the legality and authentication of documents resulting from digital transfer of the minutes of deed and supporting documents for the deed from the perspective of the Archives Act and the Company Documents Act. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. After conducting research and analysis, the authors get 11 (eleven) steps that must be taken in transferring the media of the minutes of the deed and supporting the deed into digital form. The resulting digital documents need to be legalized and authenticated in the perspective of the Archives Law and the Company Documents Law. Legalization and authentication are required so that the resulting digital documents meet the reliability."

"Penelitian ini membahas perkembangan konsep menghadap notaris dalam pembuatan akta ditinjau dari perspektif cyber notary. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam tugas dan kewenangan notaris, tugas dan wewenangnya untuk proses membuat akta autentik yang semula dari sistem konvensional menuju pada sistem elektronik yang dinamakan cyber notary. Permasalahan dalam tesis ini yaitu perkembangan konsep menghadap dengan adanya perkembangan teknologi informasi, perkembangan konsep menghadap di negara lain khususnya negara yang mengadopsi cyber notary, dan konsep menghadap itu diterapkan dalam hukum di Indonesia dalam pelaksanaan cyber notary di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil analisis, perkembangan konsep menghadap dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sebelumnya menghadap notaris dilakukan secara fisik atau berhadapan langsung, dengan adanya perkembangan teknologi informasi menghadap notaris dapat dilakukan secara virtual atau audio-visual. Dahulu pekerjaan notaris bersifat konvensional, namun sekarang ini telah menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap kantor notaris. Perkembangan konsep menghadap di negara yang mengadopsi cyber notary khususnya di negara Belanda, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, sebelum perkembangan teknologi semakin pesat, menghadap notaris di negara-negara tersebut dilakukan secara fisik saja. Saat ini kehadiran dapat dilakukan dengan cara audio-visual, kehadiran di hadapan Notaris melalui komunikasi audio-visual adalah sama halnya dengan kehadiran di hadapan Notaris secara fisik. Penerapan konsep menghadap notaris dalam pelaksanaan cyber notary di Indonesia berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sudah dilakukan seperti Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, namun belum dapat dilaksanakan secara sempurna. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang belum bisa menjamin dan mengedepankan kepastian hukum serta belum memiliki payung hukum yang jelas terkait cyber notary di Indonesia.

---

This study discusses the evolution of the concept of before a notary in making a deed in terms of a cyber notary perspective. Along with the evolution of information and communication technology in the performance of a notary, their duties and authorities for the process of making an authentic deed which were originally from the conventional system will lead to an electronic system called a cyber notary. The problems raised in this study are the evolution of personal appearance concept with the evolution of information technology, the evolution of personal appearance concept in other countries, especially countries that adopt cyber notary, and the personal appearance concept is applied in Indonesian law in the implementation of cyber notary in Indonesia. The research method used is normative juridical research with explanatory-analytical research type. The results of the analysis show the evolution of personal appearance concept with the evolution of information technology that previously faced a notary was carried out physically or face to face, with the development of information technology facing a notary could be done virtually or audio-visually. In the past, the work of a notary was conventional, but now it has used information and communication technology tools in every notary office. The evolution of the concept of personal appearance concept in countries that adopt cyber notaries, especially in the Netherlands, the United States, and South Korea, before technological evolution grew rapidly, before a notary in these countries was done physically. Currently attendance can be done by audio-visual means, attendance before a notary through audio-visual communication is the same as being physically present before a notary. The application of the concept of before a notary in the implementation of a cyber notary in Indonesia based on several provisions of the legislation has been carried out such as UUJN, but has not been implemented perfectly. There are several laws and regulations that have not been able to guarantee and prioritize legal certainty and do not yet have a clear legal protection regarding cyber notaries in Indonesia."

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalan profesinya. Notaris dalam menjalankannya jabatannya tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Apabila, notaris tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuatnya. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap perubahan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuat secara sepihak. Serta kewajiban dan pertanggungjawaban notaris atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Adapun metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yakni eksploratoris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan notaris dalam melakukan perubahan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dilakukan secara sepihak dan perubahan pada akta PPJB tersebut tidak ditandatangani oleh para pihak sehingga telah melanggar Pasal 48 ayat (2) UUJN, dan menyebabkan akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat (3) UUJN. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (11) UUJN dan Pasal 3 ayat (4) KEN, pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan melawan hukum dan dijatuhi sanksi berupa ganti kerugian sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata dan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan pemalsuan akta autentik dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun sebagaimana diatur pada Pasal 391 ayat (1) jo. Pasal 392 ayat (1) huruf a KUHP.

---

Notary as general officials are authorized to make authentic deeds. Notary are responsible for maintaining public trust and upholding legal ethics and dignity in carrying out their profession. Notary in carrying out their positions are subject to the UUJN and the Notary Code of Ethics. If the notary does not comply with the applicable laws and regulations, Notary will obtain the sanctions in accordance with the violations that committed. This study discusses the legal consequences on the evidentiary power of the deed of amendment of the sale and purchase binding agreement (PPJB) made unilaterally. As well as the notary's obligation and responsibility for his actions that have violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN. The research method is normative juridical with an exploratory research typology. The type of data used in this study is in the form of secondary data. The data analysis is carried out qualitatively. Data collection tools in the form of document studies and interviews with resource person. The results of this study show that the notary's act in making changes to the deed of sale and purchase binding agreement (PPJB) was carried out unilaterally and the changes to the PPJB deed were not signed by the parties so that it violated Article 48 paragraph (2) of the UUJN, and caused the authentic deed to be relegated to a deed under hand as stipulated in Article 48 paragraph (3) of the UUJN. Notaries can be held administratively liable which can be subject to sanctions as stipulated in Article 16 paragraph (11) of the UUJN and Article 3 paragraph (4) of the KEN, civil liability for unlawful acts and sanctions in the form of compensation as stipulated in Article 1365 of the Civil Code and criminal liability for the act of forgery of an authentic deed with a maximum imprisonment of 8 (eight) years as stipulated in Article 391 paragraph (1) jo. Article 392 paragraph (1) point a of the Penal Code."

"

Protokol notaris adalah sekumpulan dokumen yang merupakan arsip negara. Ketika seorang Notaris meninggal, protokol dari Notaris yang meninggal dunia tersebut harus segera diserahkan kepada Notaris penerima protokol agar pengguna jasa Notaris terdahulu tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Namun dalam kenyataannya ada protokol Notaris yang disimpan sendiri oleh ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia sehingga dapat terjadi hilangnya minuta akta yang merupakan arsip negara. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis membandingkan antara fakta di lapangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa Notaris dalam kasus hilangnya minuta akta yang berada dalam penyimpanan ahli waris tidak terwujud. Bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, yang menjelaskan bahwa kerugian kepada pihak ketiga dibebankan kepada instansi atau badan dari tempat pejabat tersebut berasal. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai badan pengawas pejabat notaris sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan ketertiban hukum. Protokol Notaris merupakan arsip Negara dan sudah sepatutnya disimpan, dipelihara dan dijaga keutuhannya. Perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Majelis Pengawas Notaris serta diatur pula sanksi apabila terjadi hal-hal yang merugikan akibat kelalaian pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris serta peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Protokol Notaris.

 

Kata kunci    : Protokol Notaris, Arsip Negara, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Notaris (MPN).

 

---

Notary Protocol is a collection of documents which are state archives. When a Notary passed away, the protocol of the Notary must be immediately handed over to the Notary recipient of the protocol to ensure that the previous users of the Notary services would still receive legal protection and legal certainty. In practice, however, there are a few cases in which the Notary Protocol is kept by the heirs of the deceased Notary, which resulted in the loss of minutes of deed which are national archive. This thesis research methodology is legal normative, in which the writer compared the facts that happened with the prevailing laws and regulations. From the result of this research, the writer concluded that the legal protection for the users of a Notary service, in which the minutes of deed are considered lost, does not transpire. That according to the theory of legal responsibility, this explains that the damages suffered by a third party are imposed to the agency or entity of the region in which the official came from. The Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah) as the supervisory agency of a Notary official is obliged to provide legal protection, legal certainty and legal order. Notary Protocol as a national archive should be duly kept, maintained and protected. Guidance, supervision and evaluation towards the performance of the Regional Supervisory Council is long overdue, as well as regulations regarding sanctions should there be adverse effects incurring from the negligence of performance of duties and authority of the Regional Supervisory Council as well as the laws and regulations which specifically regulate the Notary Protocol.

 

Keywords     : Notary Protocol, State Archives, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Notaris (MPN).

 

"

"Penelitian ini membahas mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum pada pembuatan akta sebagai perbuatan penyertaan. Perbuatan penyertaan atas turut serta Notaris yang menguntungkan pihak lain dalam membuat Akta sewa menyewa dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan awal dari sengketa permasalahan. Pembuatan Akta tersebut tidak dilakukan atas permintaan kedua penghadap dihadapan Notaris melainkan hanya satu penghadap yang menyampaikan keinginan pembuatan aktanya kepada Notaris sehingga menimbulkan perbedaan pada maksud dan tujuan dari para pihak. Maksud dan tujuan yang dimaksud adalah pinjam meminjam uang bukan untuk mengalihkan aset dalam bentuk jual beli sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Kerugian pihak lain atas pembuatan akta tersebut mengakibatkan sertifikatnya menjadi beralih secara melawan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta yang dikategorikan sebagai perbuatan penyertaan dan implikasi hukum atas kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian ekplanatoris. Hasil analisis bahwa terpenuhinya Notaris EN untuk mengambil bagian melakukan tindakan pelanggaran penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1. Adanya tindakan Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap aktanya karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat materiil suatu akta sehingga menjadi batal demi hukum. Implikasi pelanggaran tersebut juga mewajibkan Notaris untuk bertanggung jawab secara pidana, administratif, perdata dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the errors in the application of legal construction in the making of deeds as acts of participation. The act of participating in the participation of a Notary that benefits other parties in making the Lease Act with the Sale and Purchase Binding Agreement Act is the beginning of a problematic dispute. The making of the Deed is not done at the request of both parties before the Notary but only one person who conveys the desire to make the deed to the Notary so as to cause a difference in the intent and purpose of the parties. The purpose and objective is to borrow money and not to transfer assets in the form of sale and purchase so as to cause losses to other parties. The loss of the other party for the making of the deed resulted in the certificate being transferred against the law. The issues raised in this study are about the errors in the application of legal construction in the making of deeds which are categorized as acts of participation and legal implications for the errors in the application of legal construction in the making of deeds. To answer these problems used normative juridical law research methods with explanatory research typology. The result of the analysis that the fulfillment of Notary EN to take part in committing acts of violation of participation as per Article 55 paragraph (1) 1st. The action of the Notary who commits the violation has implications for the deed due to non -fulfillment of the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and the material requirements of a deed so that it becomes void by law. The implications of such violations also oblige Notaries to be liable for criminal, administrative, civil and Notary Code of Conduct."