Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri penerbangan telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penumpang perjalanan udara. Fenomena ini merupakan peluang bagi maskapai penerbangan untuk memperluas pasar mereka, tetapi di sisi lain hal ini dapat menjadi ancaman bagi maskapai. Hadirnya berbagai maskapai baru telah menciptakan iklim persaingan yang lebih ketat. Oleh karena itu, penentuan strategi bisnis yang paling sesuai dan dapat mendukung maskapai untuk bertahan dalam persaingan ketat ini menjadi sangan krusial. Maskapai dapat memilih antara strategi diferensiasi ataupun cost leadership. Opsi kedua terkait dengan bagaimana maskapai menjalankan bisnis mereka dengan cara yang paling efisien dan memperoleh profit, terlepas dari semua tantangan yang dihadapi. Untuk dapat meningkatkan efisiensi, perusahaan penerbangan dituntut untuk menjaga biaya operasional mereka pada level minimum, tanpa mengorbankan aspek-aspek keselamatan. Salah satu komponen biaya utama maskapai penerbangan selain dari biaya bahan bakar adalah biaya armada, yang memberikan kontribusi sekitar 15-20% dari total biaya dan merupakan komponen yang dapat dikendalikan oleh maskapai. Meminimalkan biaya armada harus dimulai dari proses perencanaan armada, termasuk bagaimana maskapai memperoleh armada mereka, baik melalui sewa operasi, sewa keuangan / modal, pembelian langsung ke pabrik pesawat atau bahkan kombinasi dari ketiga alternatif tersebut. Kesalahan dalam menentukan metode akuisisi armada yang tepat dan efisien akan menciptakan tekanan keuangan yang sangat besar untuk maskapai penerbangan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mengatasi tantangan tersebut, tesis ini bertujuan untuk menemukan alternatif akuisisi pesawat paling efisien yang menghasilkan pendapatan maksimum dan Revenue Passenger Kilometer (RPK). Data sekunder yang diperoleh dari berbagai data keuangan dan operasional maskapai akan digunakan dalam penelitian ini, serta data yang diperoleh dari data pasar penerbangan global. Analisis penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), untuk mendapatkan perbandingan tingkat efisiensi masing-masing maskapai dari perspektif akuisisi pesawat.

---

Airline industry had been tremendously growing during the past decades, which was marked by the increasing amount of air travel passengers. This phenomenon is an opportunity for airlines to enlarge their market, but on the other side it could be a threat for them as well. A lot of new airlines were established and entered the market, thus created a more intense competition amongst airlines. It is of high importance for airlines to determine which business strategy they should apply that enable them to survive in this tight competition. They might choose either a differentiation strategy or cost leadership. The latter option is related to how an airline run their business in the most efficient way and become profitable despite all the challenges faced. In order to be efficient, airlines shall manage their operating cost to be at minimum without sacrificing the safety aspect of their operation. One major cost component of airlines aside from the fuel cost is its fleet cost, which contributes around 15 - 20% of airlines’ total cost and is controllable by the airline. Minimizing the fleet cost should be started from the fleet planning, including how airlines acquire and compose their fleet, either through operating lease, financial / capital lease, direct purchase to aircraft manufacturer or even a mix of these three alternatives. Failure in determining the right fleet acquisition method will create immense financial pressure for airlines in a long-term period. In recognition of this challenge, this thesis is aiming to find the most efficient aircraft acquisition alternatives which resulting in the maximum revenue and Revenue Passenger Kilometer (RPK). Secondary data obtained from various airlines’ financial and operational data will be used in this research, as well as data from global aviation market. Analysis of this research will be presented using Data Envelopment Analysis (DEA) method, to compare each referenced airlines’ efficiency from aircraft acquisition perspective."

"[Skripsi ini membahas tentang pengikatan jaminan pesawat udara di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang Dan Helikopter. Padaskripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal yaitu klasifikasi pesawat udara dalam hukum kebendaan di Indonesia, prosedur pencatatan jaminan pesawat udara padaKementrian Perhubungan dan lembaga jaminan pesawat udara di Indonesia. Tidak adanya lembaga jaminan pesawat udara di Indonesia merupakan suatu kekurangan dalam hukum jaminan, yang kemudian pada prakteknya digunakan lembagajaminan pesawat udara di luar negeri sebagai jalan keluar untuk Badan Usaha Angkutan Udara memperoleh pinjaman melaui jaminan pesawat udara.

---

This thesis discusses the binding of Indonesian aircraft assurance in regard to the provisions of the Decree of the Ministry of Transportation No. 82 Year 2004 concerning Procurement Procedures of Aircraft and Helicopters. In this thesis, three things will be discussed : classification of aircraft in law of matter in Indonesia, assurance recording procedure in the Ministry of Transportation, and aircraft assurance institutions in

Indonesia. The absence of aircraft assurance institutions in Indonesia is a defect in collateral law, which then in practice foreign aircraft assurance institutions are used as a solution for Civil Aircraft Company in obtaining a loan through aircraft assurance., This thesis discusses the binding of Indonesian aircraft assurance in regard to the

provisions of the Decree of the Ministry of Transportation No. 82 Year 2004 concerning

Procurement Procedures of Aircraft and Helicopters. In this thesis, three things will be

discussed : classification of aircraft in law of matter in Indonesia, assurance recording

procedure in the Ministry of Transportation, and aircraft assurance institutions in

Indonesia. The absence of aircraft assurance institutions in Indonesia is a defect in

collateral law, which then in practice foreign aircraft assurance institutions are used as a

solution for Civil Aircraft Company in obtaining a loan through aircraft assurance.]"

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas perjanjiansewa antara PT PIE dengan PT PKG serta prosedur audit atas akun aset tetap padaPT PIE. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerjapraktek yang dilakukan di PT PIE yang akan dibandingkan dengan ISAK 8,PSAK 16, PSAK 30, dan PSAK 26. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkanbahwa perlakuan akuntansi atas perjanjian sewa antara PT PIE dengan PT PKGtelah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yangdijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap telah sesuai dengan teoridan standar yang berlaku.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the analysis of the accounting treatment of leaseagreement between PT PIE and PT PKG and the audit procedires for fixed asseton PT PIE. This descriptive case study is based on the internship activity held inPT PIE which will be compared to ISAK 8, PSAK 16, PSAK 30, and PSAK 26.Based on the analysis, it is concluded that the accounting treatment of leaseagreement between PT PIE and PT PKG is in accordance with the appliedaccounting standard (PSAK). Also, the audit procedures that is conducted by KAPPwC on fixed asset is in accordance with the applied auditing standards andtheories."

"Tesis ini menganalisis mengenai jenis kontrak sewa perusahaan Tarzan Ltd, dan apakah mereka harus menerima proposal dari perusahaan lain. Tesis ini juga akan memberikan rekomendasi tmengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Tarzan Ltd jika mereka memutuskan untuk menerima proposal tersebut

---

This thesis analyses the nature of lease of Tarzan Ltd, and whether or not they should accept the proposal given by another company. This thesis will also give recommendations as to how Tarzan Ltd should do with the ratio of the company if it decides to accept the proposal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perusahaan telah menerapkan pelaporan dan pengungkapan akuntansi atas transaksi sewa pada perusahaan pembiayaan sesuai PSAK 30 tentang sewa yang telah diadopsi dari IFRS secara bertahap oleh DSAK-IAI. Penelitian juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini isu penerapan konsep joint project IAS 17 IASB dan FASB atas akuntansi sewa pada perusahaan pembiayaan. Tujuan penelitian juga untuk menganalisis kebijakan perusahaan pembiayaan dalam menentukan segmentasi pasarnya sesuai penerapan PSAK 30 tentang sewa. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kasus pada dua perusahaan pembiayaan di Jakarta yang memiliki karakter dan latar belakang usaha yang berbeda sebagai objek penelitian. Analisis pembahasan terhadap dua perusahaan pembiayaan secara umum telah melakukan penerapan PSAK 30 meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Pada konsep joint project IAS 17 tentang sewa kedua perusahaan telah mengetahui dan siap menerapkan konsep tersebut. Berdasarkan kebijakan dan analisis perhitungan PSAK 30 tentang sewa, perusahaan pembiayaan juga telah menerapkan PSAK 30 tentang sewa dalam menentukan segmentasi pasar perusahaan.

---

This research objective is to analyze whether the report and disclose of accounting for lease transactions has implement in accordance with PSAK 30 on Lease from IFRS that have been adopted gradually by DSAK IAI. This research also intend to perceive the current progress issue of the implementation joint project concept IAS 17 IASB and FASB on lease accounting at finance companies. This research also intend to analyze the companys financing policy in determining market segmentation in accordance PSAK 30 on Lease. The research method in this study is a case study in two finance companies in Jakarta, which has the character and background of different businesses as a research object. Analysis of the discussion of the two finance companies in general have been doing PSAK 30 on Lease though there are still some things that still need to be improved. On the concept of joint project of IAS 17 Leases both companies have recognized this and are ready to apply the concept. Based on the policies and analysis concerning the calculation of PSAK 30 Leases, finance companies have also applied PSAK 30 on Lease in determine market segmentation."

"PT PLN Persero dan PT KAR POWERSHIP INDONESIA telah membuat dan menandatangani Kontrak LVMPP termasuk proses pengadaan leasing marine vessel power plant. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah mekanisme pengadaan leasing marine vessel power plant apakah telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN Persero No.0014.E/DIR/2014 dan ketentuan dan persyaratan dalam Kontrak LMVPP apakah dapat dikategorikan sebagai perjanjian leasing sesuai KMK No.1169/KMK.01/1991 serta keabsahan pembentukan Kontrak LMVPP sesuai dengan KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengadaan leasing marine vessel power plant telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN Persero No.0014.E/DIR/2014 dan Kontrak LMVPP adalah sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada KUH Perdata sebagaimana diatur pada pasal 1338 jo. 1320-1337, dari aspek leasingnya Kontrak LMVPP tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian leasing karena tidak berisi dan memuat ketentuan dan pengaturan sebagaimana yang diperlukan dalam perjanjian leasing yang telah ditentukan pada KMK No.1169/KMK.01/1991. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan seperti harga dan pembayaran sewa yang justru memfokuskan terhadap pembelian tenaga listrik dan tidak diaturnya mengenai harga perolehan barang modal. Saran yang dapat disampaikan adalah harus dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan tentang leasing dan perusahaan pembiayaan yang terintegritas dalam suatu Undang-Undang agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat serta PT PLN Persero harus dapat konsisten dalam melakukan suatu pekerjaan agar pembentukan kontrak selaras dengan maksud dan tujuan pekerjaan tersebut.

---

PT PLN Persero and PT KAR POWERSHIP INDONESIA has made and entered into LVMPP contract including its process of procurement of leasing marine vessel power plant. In this thesis, the discussion focused on the issuing of the mechanism of procurement of leasing marine vessel power plant whether in accordance with Letter of Circular Board of Directors of PT PLN Persero No.0014.E DIR 2014 and the terms and condition set out on the LMVPP contract whether it can be categorized as a lease agreement according KMK No.1169 KMK.01 1991 as well as the validity of the Contract in accordance with article 1338 jo. article 1320 1337 of Indonesia Civil Code. This research uses a normative juridical method. The results of this research found that the mechanism of procurement of leasing marine vessel power plant has applied with and in accordance with the Letter of Circular of Directors of PT PLN Persero No.0014.E DIR 2014 and the LMVPP contract is valid and binding because it has qualified as valid agreement as stipulated in the Indonesia Civil Code in article 1338 jo. 1320 1337. However for its leasing aspect, LMVPP contract can not be categorized as a operating lease agreement because it does not contains an obliged provisions and arrangements as required in the lease agreement that has been determined in KMK No.1169 KMK.01 1991. This is due to several issues such as price and lease payments that would rather focus on the purchase of electricity and that the exclusion of the acquisition price of capital goods. Suggestions can be submitted is to be made a legislation on leasing and financing company that integrated into an Act in order to ensure legal certainty to the society and PT PLN Persero must be consistent in doing a job in order to form a contract that in line with the intent and purpose of the work mentioned."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diikuti dengan sewa menyewa dengan causa pengakuan utang. Putusan yan menjadi fokus penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 51PK/PID/2022. Dalam kasus ini Notaris melakukan tipu muslihat dengan menyiasati utang tersebut untuk dijadikan  perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa dengan causa pengakuan utang dan  delik penipuan yang terdapat pada Perjanjian Jual Beli diikuti sewa menyewa dengan causa  pengakuan utang dalam Putusan Mahkamah Agung 51PK/PID/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian Eksplanatoris-analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif di mana bertujuan. Untuk mendeskripsikan suatu peristiwa secara mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keabsahan dari PPJB mengalami perubahan dari pengadilan negeri yang dinyatakan sah sedang pada putusan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah. Bahwa PPJB adalah sah karena sejatinya para pihak sudah mengaku bahwa objek sudah beralih dengan adanya PPJB dan sewa menyewa. Delik penipuan yang didakwakan oleh hakim Mahkamah Agung karena berdasarkan putusan perkara perdata PPJB dianggap sah. Dari perjalanan sidang dapat diketahui bahwa hakim mengesampingkan semua alat bukti yang ada.

---

This thesis discusses the sale and purchase binding agreement (PPJB) followed by leasing with causa acknowledgment of debt. The decision that is the focus of the research is the Supreme Court Decision Number 51PK/PID/2022. In this case the TAH Notary committed a trick by tricking the debt into a binding sale and purchase agreement followed by a lease. The formulation of the problem in this study is the validity of the binding sale and purchase agreement followed by leasing with the causa of acknowledgment of debt and fraudulent offenses and fraudulent offenses stated by the Judge. The research method used is doctrinal with an explanatory-analytic research typology. This study uses secondary data. The results of this study reveal that the validity of the PPJB has changed from the district court which is valid while the high court is considered invalid and the supreme court declares it to be invalid. The author states that the PPJB is valid because actually the parties have acknowledged that the object has changed with the existence of the PPJB. The delict of fraud charged by the Supreme Court judge because based on the decision on the PPJB civil case was deemed valid. From the course of the trial it can be seen that the judge overruled all available evidence."

"Sektor real estate merupakan salah satu sektor yang berperan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia dan kerap mengalami pertumbuhan yang cukup baik apabila dilihat dari segi harga jual, pengaruhnya terhadap produk domestik bruto, sekaligus cara pemanfaatan properti di sektor real estate tersebut. Apabila melihat dari pemanfaatannya, salah satu mekanisme yang kerap kali digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan cara menyewa rumah atau properti real estate lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu transaksi yang kerap dipilih dalam hal ini adalah transaksi sewa guna usaha (leasing). Meskipun pelaksanaan transaksi sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate telah berjalan masif, tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Belanda yang telah memiliki peraturan secara khusus untuk sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate. Pengaturan tersebut pun berisikan komponen-komponen yang sangat detail, seperti mekanisme kenaikan dan penurunan nominal sewa guna usaha, kompensasi, sewa guna usaha bersama, bahkan sampai persyaratan formil sekalipun. Merespons fenomena tersebut, penulis akan melakukan perbandingan hukum terhadap peraturan mengenai sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate di Indonesia dan Belanda dengan menggunakan studi doktrinal. Dalam hal ini, penulis akan merujuk pada studi kepustakaan yang utamanya adalah perbandingan peraturan perundang-undangan dan implementasinya dari kedua negara tersebut. Selain untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate, capaian yang akan diraih dalam skripsi ini adalah identifikasi pengaturan yang dapat diadaptasi oleh Indonesia berdasarkan peraturan di Belanda sehingga peraturan di Indonesia dapat lebih berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia.

---

The real estate sector plays a crucial role in sustaining livelihoods in Indonesia and often experiences significant growth, as evidenced by sales prices, its impact on gross domestic product, and the utilization of properties within the real estate sector. Regarding utilization, one common mechanism employed by the Indonesian population is leasing homes or other real estate properties. In this regard, one commonly chosen transaction is leasing. Despite the widespread implementation of leasing transactions in the real estate sector, comprehensive regulations are lacking. This stands in contrast to the Netherlands, which has specific regulations governing leasing in the real estate sector. These regulations encompass detailed components such as mechanisms for lease adjustments, compensation, joint leasing arrangements, and even formal requirements. In response to this phenomenon, the author aims to conduct a comparative legal analysis of leasing regulations in the real estate sectors of Indonesia and the Netherlands using a doctrinal approach. The primary methodology involves a literature review comparing legislation and its implementation in both countries. Beyond identifying similarities and differences in leasing regulations in the real estate sector, this thesis seeks to identify regulations that Indonesia can adapt from the Netherlands to enhance its own legal framework in response to evolving human needs."

"Pengalihan utang atau disebut dengan take over kredit dalam perjanjian pembiayaan leasing dapat dilakukan sesuai ketentuan perjanjian pembiayaan, yaitu atas sepengetahuan pihak leasing atau perusahaan pembiayaan dan harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum novasi atau pembaharuan utang. Namun, pada praktiknya masih sering dilakukan take over kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan pembiayaan atau disebut juga take over kredit di bawah tangan. Pada tulisan ini akan membahas kasus Putusan No. 3/Pdt.G/2019/ PN. PgP mengenai terjadi take over kredit di bawah tangan yang mengakibatkan terjadinya penahanan BPKB mobil, meskipun telah dilakukan pelunasan oleh pihak ketiga karena pihak leasing tidak mengakui adanya take over kredit. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan menganalisis keabsahan perjanjian take over kredit di bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan leasing dan akibat hukumnya dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN. PgP. Pengalihan utang (take over kredit) yang dilakukan di bawah tangan adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak dan berdasarkan novasi pengalihan debitur tidak terjadi apabila kreditur belum membebaskan debitur dari kewajiban perjanjian. Akibat hukumnya adalah pihak ketiga tidak memiliki hak atas kepemilikan objek pembiayaan.

---

Debt transfer or credit takeover in a leasing financing agreement can be carried out in accordance with the provisions of the financing agreement, namely with the knowledge of the leasing party or finance company and must be carried out based on the legal provisions of novation or debt renewal. However, in practice, credit takeovers are often carried out without the knowledge and approval of the finance company or also known as underhand credit takeovers. This paper will discuss the case of Decision No. 3/Pdt.G/2019/PN. PgP regarding an unofficial credit takeover that resulted in the detention of the car's BPKB, even though repayment has been made by a third party because the leasing party does not recognize the credit takeover. This paper uses the doctrinal research method with the aim of analyzing the validity of an unofficial credit takeover agreement in a leasing financing agreement and its legal consequences in Decision No. 3/Pdt.G/2019/PN.PgP. Credit takeover carried out unofficially is invalid because it does not fulfill the valid requirements of the agreement, namely the agreement of the parties and based on novation, the transfer of the debtor does not occur if the creditor has not released the debtor from the obligations of the agreement. The legal effect is that the third party has no right to ownership of the financing object."