Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 96828 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Raden Zulfikar Supinarko Putra
"Hasil survei khusus ekonomi kreatif tahun 2017, dari keenam belas subsektor ekonomi kreatif subsektor musik memberikan kontribusi PDB sebesar 0,49 persen dari keseluruhan subsektor ekonomi kreatif. Angka tersebut terbilang relatif kecil, mengingat potensi yang dimiliki oleh subsektor musik sebenarnya cukup besar. Apabila industri subsektor musik dapat didorong dan dikembangkan, maka potensi pemasukan nilai ekonomi yang akan dihasilkan dapat berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi atas rendahnya sumbangan dari subsektor musik terhadap PDB. Dari mulai rendahnya kesadaran dari para musisi untuk memonetisasikan karyanya, kurangnya infrastruktur di bidang musik, minimnya regulasi yang mengatur mengenai musik, belum adanya tata kelola database musik, hingga yang paling signifikan adalah kurangnya kapitalisasi dan monetisasi hak cipta musik di Indonesia. Pengelolaan metadata musik yang lengkap secara terpadu dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif subsektor musik untuk menciptakan sebuah model bisnis dan strategi baru dalam memasarkan katalog Hak Cipta dan Hak Terkait mereka. Para pelaku industri musik, dalam hal ini music publisher, perusahaan rekaman dan distributor serta lembaga manajemen kolektif dapat mengetahui informasi mengenai siapa saja dan berapa katalog mereka yang dikonsumsi dan bagaimana di masa mendatang mereka dapat menemukan cara mengelola serta menjangkau konsumen yang lebih luas. Setelahnya, para pelaku dapat memberikan laporan penjualan/penggunaan katalog mereka dengan akurat, transparan dan tepat waktu kepada pemilik (dalam hal ini musisi dan pencipta lagu). Oleh karena itu, Industri Musik Indonesia harus memiliki tata kelola industri dan infrastruktur yang dapat menjamin para pemangku kepentingan untuk dapat terus berkembang dan siap dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dengan demikian pembuatan sebuah pusat data musik adalah sebuah keniscayaan yang mendesak.

The results of a special survey of the creative economy in 2017, of the sixteen creative economy sub-sectors, the music sub-sector contributed 0.49 percent to GDP of the entire creative economy sub-sector. This figure is relatively small, considering that the potential of the music sub-sector is actually quite large. If the music sub-sector industry can be encouraged and developed, the potential for economic value that will be generated can contribute significantly to Indonesia's economic growth. Many factors influence the low contribution of the music sub-sector to GDP. Starting from the low awareness of musicians to monetize their work, the lack of infrastructure in the music sector, the lack of regulations governing music, the absence of music database management, to the most significant is the lack of capitalization and monetization of music copyrights in Indonesia. Management of complete music metadata in an integrated manner can help creative economy actors in the music sub-sector to create a new business model and strategy in marketing their Copyright and Related Rights catalogs. Music industry players, in this case music publishers, record companies and distributors as well as collective management institutions can find out information about who and how many of their catalogs are consumed and how in the future they can find ways to manage and reach wider consumers. After that, actors can provide accurate, transparent and timely reports on sales/use of their catalogs to owners (in this case musicians and songwriters). Therefore, the Indonesian Music Industry must have industrial and infrastructure governance that can ensure stakeholders can continue to develop and be ready to face technological advances. Thus the creation of a music data center is an urgent necessity."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Newquist, H. P.
New York: Billboard Books, 1989
780.285 NEW m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Muller, Meinard
Denmark: Springer, 2007
025.04 MUL i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Tobing, Joseph H.
"ABSTRACT
Musik memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Berbagai macam bunyi dapat memunculkan emosi tertentu dalam pendengarnya. Music Emotion Recognition MER adalah sebuah bidang yang bertujuan untuk mendeteksi emosi dalam sebuah karya musik. Proses untuk pendeteksian ini dilakukan menggunakan sistem-sistem terotomasi yang berkaitan dengan machine learning. MER sudah terbukti dalam menggolongkan berbagai jenis lagu kedalam kategori emosi tertentu dan juga dalam mendeteksi emosi yang terdapat dalam sebuah karya musik menggunakan berbagai macam algoritma machine learning. Pada penelitian ini, dilakukan analisis terhadap hubungan melodi dalam pendeteksian emosi dalam musik dengan mengamati nilai rata-rata not MIDI yang terdapat dalam sebuah lagu dan mengkomputasikan tingkat ketepatan yang dihasilkan dalam memprediksi tingkat emosi dalam karya musik tersebut menggunakan algoritma Support Vector Regression SVR . Sistem MER yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem dimensional yang memiliki nilai arousal dan valence. Hasil dari penelitian adalah bahwa terdapat hubungan antara melodi dengan emosi yang terdapat dalam sebuah lagu, yang dapat dilihat dari selisih data prediksi dan data referensi arousal dan valence. Nilai rata-rata dari selisih pengujian arousal adalah 0.00273 dan standar deviasinya adalah 1.15528, sementara itu nilai rata-rata dari selisih pengujian valence adalah -0.08 dan standar deviasi 0.96.

ABSTRACT
Music has a big influence in human life. A variation of sounds can evoke a certain emotion in the listener. Music Emotion Recognition MER is a field that is geared towards the detection of emotions in music. The process to for emotion detection is by using automated systems which are related with machine learning. MER has been proven capable to categorize various sorts of music by their emotional characteristics and also detecting emotion that is in a certain musical piece using various kinds of machine learning algorithms. In this study, we conduct an analysis towards a relation between the melody of a music piece by examining the average MIDI note value in a song and compute the accuracy rate in predicting the emotion contained in a song using the Support Vector Regression SVR algorithm. The result of this study is that there is a connection between the melody and the emotion that is contained in a song, which can be seen by the difference in the predicition value and the reference value in the arousal dan valence tests. The average of the difference in the arousal test is 0.00273 and the standard deviation is 1.15528, while the average of the difference in the arousal test is 0.08 and the standard deviation is 0.96. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Wahyu Anugrah
"Dewasa ini makin marak penggunaan ciptaan tanpa memerhatikan ketentuan Hak Cipta sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu ciptaan yang dilindungi adalah potret. Potret merupakan karya fotografi yang objeknya adalah orang. Beberapa kasus yang marak terjadi khususnya penggunaan ciptaan potret adalah, kasus-kasus ujaran kebencian, pencemaran nama baik yang menggunakan Potret Presiden. Pada kasus tersebut dasar hukum yang digunakan bukanlah Undang-Undang Hak Cipta, melainkan berdasar pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kasus-kasus tersebut terdapat kesamaan barang bukti yang digunakan, yakni Potret Presiden yang dimodifikasi. Menarik minat penulis untuk meneliti mengenai perlindungan Potret Presiden yang dimodifikasi. Karena Potret Presiden belum diatur secara jelas di dalam undang-undang hak cipta. Pasal 43 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tercantum bahwa penggandaan, pendistribusian, dan/atau pengumuman Potret Presiden tidak diangaap sebagai pelanggaran hak cipta, asal memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Potret Presiden. Hasil penelitian ini membahas mengenai analisis kasus yang terjadi pada penggunaan Potret Presiden, definisi dari martabat dan kewajaran, serta upaya yang dapat ditempuh terhadap modifikasi Potret Presiden yang melanggar hak cipta.

Today, the use of creation is increasingly prevalent without regard to the Copyright provisions as stipulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. One protected creation is a portrait. Portrait is a photographic work whose object is people. Some of the cases that are prevalent, especially the use of portrait creation, are cases of hate speech, defamation using the portrait of the President. In this case the legal basis used is not the Copyright Act, but based on Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In these cases there is a similarity of evidence used, namely the modified portrait of the President. Interest the author to examine the protection of the modified portrait of the President. Because the President`s portrait has not been clearly regulated in copyright law. Article 43 letter e of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright states that duplication, distribution and/or announcement of the President`s Portrait are not considered as copyright infringement, provided that they pay attention to dignity and fairness in accordance with the laws and regulations. The author uses a normative juridical research method, namely reviewing legislation specifically regarding the Presidents Portrait. The results of this study discuss the analysis of cases that occur in the use of the Presidents Portrait, the definition of dignity and reasonableness, and efforts that can be taken towards modifying the Presidents Portrait that violates copyright."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52552
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Paquita Aleysandra Aria Syifa
"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, terkhusus dalam pemanfaatan ciptaan guna memperoleh keuntungan ekonomi pada penyelenggaraan konser musik. Konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial maka dalam penyelenggaraannya, pihak pengguna, yaitu Promotor memiliki kewajiban untuk membayar imbalan berupa royalti kepada Pencipta yang ciptaannya digunakan oleh Pelaku Pertunjukan. Pembayaran royalti tersebut didasari oleh adanya lisensi yang dilakukan oleh Promotor dengan LMK. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap subjeknya, dan solusi alternatif dalam hal mekanisme pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia dengan diberlakukannya sistem direct licensing yang telah diterapkan oleh beberapa LMK di luar negeri, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan norma hukum, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui adanya wawancara dengan narasumber. Adapun hasil dari Skripsi ini, yaitu dalam praktek pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia, para subjek belum mendapatkan imbalan yang wajar, minimnya kesadaran para Promotor untuk melakukan kewajiban dalam pengurusan lisensi dan pembayaran royalti, serta belum berjalannya sebuah sistem informasi dan data pada pendistribusian royalti lagu dan/atau musik di Indonesia.

This thesis discusses the copyright arrangement of songs and/or music in Indonesia, specifically in the utilization of creation to obtain economic benefits in the organization of music concerts. Music concerts are one form of public service that is commercial in nature so in its implementation, the user, the Promoter has an obligation to pay a reward in the form of royalties to the Creator whose work is used by the Performer. The royalty payment is based on the license made by the Promoter with the CMO. This research was conducted to examine in depth the parties involved in organizing music concerts, the rights and obligations that must be fulfilled by each subject, and alternative solutions in terms of royalty management mechanisms for organizing music concerts in Indonesia with the enactment of a direct licensing system that has been implemented by several CMOs abroad, such as the United Kingdom and the United States. The research method used is normative juridical using a legal norm approach, provisions in laws and regulations and is complemented by a qualitative approach through interviews with sources. The results of this thesis, namely in the practice of royalty management in organizing music concerts in Indonesia, the subjects have not received reasonable compensation, the lack of awareness of the Promoters to carry out their obligations in managing licenses and royalty payments, and the absence of an information and data system on the distribution of royalties for songs and/or music in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kathrine Audrey Delila Quinones
"Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud dari ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization yang mencakup tunduknya pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Melalui adanya perkembangan digital yang sangat pesat telah membuat adanya pelanggaran hak cipta yaitu adanya penggunaan hak cipta tanpa adanya perizinan. Pelanggaran tersebut terutama pada objek hak cipta lagu dan juga fonogram lagu yang digunakan pada platform YouTube di mana lagu tersebut dijadikan sebagai backsound iklan. Oleh karena itu, penggunaan fonogram lagu yang digunakan tanpa perizinan menjadi latar belakang skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan norma hukum secara tertulis dan hasil penelitian mengenai perlindungan Hak Cipta. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu meskipun Undang-Undang Hak Cipta kurang memadai, akan tetapi diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dan rinci mengenai perizinan terhadap penggunaan lagu yang digunakan untuk iklan, terutama dalam hal penggunaannya yang diunggah pada platform YouTube, hal ini agar dapat terhindar dari kerugian materiil dan immateriil dari seorang Pencipta, dikarenakan suatu karya cipta di dalamnya terdapat suatu nilai komersial.

When a creative is produced in a concrete form without lowering constraints and in compliance with regulatory requirements, copyright, the creator's exclusive right, automatically arises. Law No. 28 of 2014, which is an indication of Indonesia's involvement as a member of the World Trade Organization includes its compliance with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, that regulates copyright protection in Indonesia. However, the rapid digital technology increase has led to copyright infringement—the unauthorized use of intellectual property. These infractions primarily relate to song phonograms on YouTube, where it is utilized as background music for advertisements, as well as the song's subject of copyright. Consequently, the unauthorized use of a song phonograph is the background of this thesis. As a result, the thesis's context is the unauthorized use of a song phonograph. The normative-juridical research methodology employed in this paper makes use of both the findings of copyright research and a written legal norm approach. The implication is that, notwithstanding the copyright law's sufficiency, more thorough and specific licensing agreements are required for songs used in advertising, particularly when those advertisements are posted to the YouTube site. Since copyrighted works have commercial value, doing so will prevent an author from suffering physical and intangible losses."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Julius Ariel Putra
"Tulisan ini menganalisis mengenai Mekanisme pembayaran royalti pada pertunjukan musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hak cipta, terdapat pula Hak Terkait bagi pelaku pertunjukan. Suatu ciptaan khususnya dalam lagu dan/atau musik yang digunakan atau dibawakan pada pertunjukan musik diperlukan lisensi dari pemegang hak cipta, atas lisensi tersebut terdapat royalti yang harus dibayarkan kepada Pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dibentuk sebagai payung hukum untuk pengelolaan royalti Hak Cipta atas penggunaan Ciptaan dan pemilik hak terkait. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti namun keberadaan lembaga tersebut dirasa masih kurang memberikan rasa keadilan dalam distribusi kepada Pencipta atau Pemilik Hak Terkait khususnya pada Pertunjukan Musik bersifat Komersial. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) menginsiasi pembentukan aplikasi Digital Direct License (DDL) untuk membantu pendistribusian Royalti kepada Pencipta atau Pemilik Hak Terkait menjadi lebih adil dan transparan.

This writing analyzes the royalty payment mechanism for music performances according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Royalties. This paper uses doctrinal research methods. Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle after a work is realized in a tangible form without prejudice to restrictions in accordance with the provisions of legislation. In addition to copyright, there are also Related Rights for performers. A work, especially in the form of a song and/or music used or performed in a music performance, requires a license from the copyright holder, and for that license, royalties must be paid to the creator. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 were established as the legal framework for the management of copyright royalties for the use of creations and related rights owners. Through Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Collective Management Organizations and the National Collective Management Organization were established through Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Royalties. However, the existence of these organizations is still considered insufficient in providing a sense of justice in the distribution to creators or owners of related rights, especially in commercial music performances. The Association of All Indonesian Composers (AKSI) initiated the formation of the Digital Direct License (DDL) application to help distribute royalties to creators or owners of related rights more fairly and transparently."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diana Silfiani
"Tesis ini akan membahas mengenai penerbit musik sebagai pengelola hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Penerbit musik diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pemegang hak, namun pada praktiknya penerbit musik memiliki karakter, fungsi dan peran yang berbeda dan lebih luas dibandingkan dengan pemegang hak lainnya. Karena belum diatur secara jelas dan komprehensif dalam hukum Indonesia, penelitian akan dilakukan dengan memperbandingkan pengaturan mengenai penerbit musik di Indonesia dengan di negara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan sosio-legal digunakan dengan mendapatkan bantuan dari ilmu sosiologi dan ekonomi, dan tipologi penelitian bersifat preskriptif yang memberikan alternatif solusi atas rumusan masalah penelitian.

This thesis will discuss about music publishers as managers of song and music copyrights in Indonesia. Music publishers are regulated in laws and regulations as one of the rights holders, but in practice music publishers have different and broader characters, functions and roles compared to other rights holders. Because it has not been clearly and comprehensively regulated in Indonesian law, the research will be conducted by comparing the regulations regarding music publishers in Indonesia with those of in the United States and South Korea. This research is qualitative by using empirical juridical method. A socio-legal approach is used with the help of sociology and economics, and a prescriptive research typology that provides alternative solutions to the research problems."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gultom, Dedy Ronald
"[Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perbandingannya dengan negara lain. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengelolaan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait di bidang musik pada Industri Kreatif, bagaimana peran dan mekanisme pembayaran royalti yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta, dan bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan konvensi dan kerjasama perdagangan internasional serta di beberapa negara lain. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengelolaan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait di bidang musik dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal pembayaran royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif di bidang musik ditentukan dari nilai, norma, dan kebiasaan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Secara internasional, pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif terdapat dalam Pasal 11 bis ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Konvensi Bern. Indonesia, melalui Undang-Undang Hak Ciptanya yang baru telah mengatur secara tegas mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, dimana hal ini menjadi dasar hukum yang pasti untuk Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal memajukan Lembaga Manajemen Kolektif, dibutuhkan dorongan dan dukungan dari Pemerintah, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara lainnya.;This thesis aims to determine how the role of Collective Management
Organization of Music based on Copyright Law No. 28 of 2014. The research
problems in this thesis are about the exercise of economic right of The Author,
Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music under creative
industries, the role of Collective Management Organization and how the royalty
payment mechanism stipulated in Copyright Law No. 28 of 2014, and the
regulation regarding Collective Management Organization according to
international convention and international trade cooperation along with its
regulation in several different countries. This thesis uses the normative legal
research method, and the secondary data is used as its source. The exercise of
economic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder in
the field of music shall be conducted by Collective Management Organization.
With respect to the mechanism of royalties payment applied to the field of music is
determined from the specified values, norms, and customs that occur, both in
national and international level. Internationally, the regulation regarding The
Collective Management Organization contained in Article 11 bis (2) and Article
13 Paragraph (1) Bern Convention. Indonesia, through its Copyright Law has
firmly regulate about Collective Management Organization, thus it becomes a
definite legal basis for Collective Management Organization. With respect to
develop The Collective Management Organization, it takes The Government’s
encouragement and support, as well as in several other countries., This thesis aims to determine how the role of Collective Management
Organization of Music based on Copyright Law No. 28 of 2014. The research
problems in this thesis are about the exercise of economic right of The Author,
Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music under creative
industries, the role of Collective Management Organization and how the royalty
payment mechanism stipulated in Copyright Law No. 28 of 2014, and the
regulation regarding Collective Management Organization according to
international convention and international trade cooperation along with its
regulation in several different countries. This thesis uses the normative legal
research method, and the secondary data is used as its source. The exercise of
economic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder in
the field of music shall be conducted by Collective Management Organization.
With respect to the mechanism of royalties payment applied to the field of music is
determined from the specified values, norms, and customs that occur, both in
national and international level. Internationally, the regulation regarding The
Collective Management Organization contained in Article 11 bis (2) and Article
13 Paragraph (1) Bern Convention. Indonesia, through its Copyright Law has
firmly regulate about Collective Management Organization, thus it becomes a
definite legal basis for Collective Management Organization. With respect to
develop The Collective Management Organization, it takes The Government’s
encouragement and support, as well as in several other countries.]"
Universitas Indonesia, 2015
T44164
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>