Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 146101 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nurul Aulianisa
"Jaminan keamanan merupakan salah satu permasalahan yang masuk kedalam urgensi untuk ditangani pemerintah Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017, dari segi jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda, selama tahun 2016 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak dengan 43.842 kasus. Di antara beberapa kotamadya di Jakarta, Kota Jakarta Selatan memiliki tingkat kriminalitas khususnya kriminalitas jalanan tertinggi dengan 1.815 kasus. Memberikan jaminan keamanan merupakan salah satu tugas pokok pemerintah melalui kepolisian yang berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kota Jakarta Selatan memiliki Program Tim Khusus Eagle One untuk menjalankan tugas pokok tersebut, khususnya untuk tindak kriminal jalanan. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Tim Khusus Eagle One dalam Penanganan Tindak Kriminal Jalanan di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Tim Khusus Eagle One dalam Penanganan Tindak Kriminal Jalanan di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan variabel dari Konsep Implementasi Program Charles O. Jones. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Tim Khusus Eagle One dalam Penanganan Tindak Kriminal di Jakarta Selatan sudah cukup baik dikarenakan personil tim dapat memaksimalkan penggunaan kemampuan individu dan hasil pelatihan khususyang telah diberikan, namun masih ada beberapa prosedur terkait yang perlu diluruskan agar dapat menyelaraskan tujuan pembentukan Tim Khusus Eagle One dengan prosedur dalam menjalankan tugas.

Security guarantee has been an urgent problem the Indonesian government still faces. The rise of crime in Indonesia is shown by Central Agency on Statistics 2017 report, in terms of the number of crimes at the provincial/regional police level in 2016, the Metro Jaya Regional Police recorded 43,842 cases. Compared to other municipalities in Jakarta, South Jakarta has the highest street crime rate of 1,815 cases. Providing security guarantees is one of the main tasks of the government through the police based on Law Number 2 of 2002 concerning Indonesian National Police. The purpose of this study is to find out how the implementation of the Eagle One Special Team Program will eradicate street crimes in South Jakarta. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection methods. The results of this study show that the implementation of the Eagle One Special Team Program in Eradicating Crime in South Jakarta has been done well because team personnel can maximize the use of individual abilities and the results of special training that has been given, but there are still a number of related procedures that need to be improved for them to be compatible with the objectives of the Eagle One Special Team."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Bagoes Wibisono H. K.
"ABSTRAK
Tesis ini membahas hasil penelitian tentang penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan selama kurun waktu dua tahun terakhir cukup tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor tingginya kebutuhan hidup di kota Jakarta, sehingga menyebabkan orang makin nekad melakukan pelanggaran hukum. Dari sekian banyak jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi, kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggunakan kunci letter T dan gunting gembok pagar rumah merupakan kasus yang paling tinggi jumlah kasusnya. Penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, diawali dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang melaporkan bahwa adanya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah itu dilakukan proses penyidikan dengan tahap pemeriksaan pendahuluan, setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan penilaian oleh Kasat Reskrim mengenai kelayakan penyidikan apakah sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, setelah itu dilakukan penyidikan dan langkah selanjutnya adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam prakteknya, penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam Meminimalisir Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan adalah dengan melakukan kegiatan kepolisian yang bersifat preventif.

ABSTRACT
This thesis describes the results of research on the handling of the crime of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. The fact is happening shows that the criminal case of theft by weighting in the jurisdiction of Polres Metro Jakarta Selatan for the last two years is quite high. This research was conducted using qualitative observations by the method of collecting data through interviews, observation and research documents. The results showed that the high number of cases of theft by weighting is caused by several factors, including the factor of the high demand for living in the city, causing more and more people desperate to have violated the law. Of the many theft by weighting the number of cases that occur, motor vehicle theft cases by mode using the key letter T and scissors padlock fence is the case for the highest number of cases. Handling criminal cases of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, beginning with the reports from citizens who reported that the existence of a criminal offense of theft by weighting, after it conducted the investigation with the preliminary investigation stage, after the preliminary examination will assessment conducted by Invisible Criminal investigation on the feasibility of whether it is appropriate to set out in the Criminal Procedure Code, after the investigation is done and the next step is the completion and submission of the case file to the Public Prosecutor. In practice, handling criminal cases of theft by weighting performed by the Polres Metro Jakarta Selatan are influenced by internal factors and external factors. Some of the efforts made by the Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan minimize Theft Crime by weighting in jurisdiction Polres Metro Jakarta Selatan is by the conduct preventive.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mahendra Tri Octavianus
"Kepolisian adalah institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan tindak kejahatan yang masuk dalam ranah hukum pidana Tindak Pidana Umum. Street crime merupakan satu dari sekian tindak kejahatan tergolong dalam unsur pidana yang masih berkembang di masyarakat dan seringkali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Pandemi COVID-19 memberikan indikasi peningkatan Tindak Pidana Umum yang cukup signifikan termasuk di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Penelitian ini mencoba untuk melihat efektifitas penegakan hukum khususnya pencegahan Tindak Pidana Umum dari aspek preventif di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dan mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaanya. Dalam menganalisis permasalahan penelitian di atas peneliti menggunakan teori pencegahan kejahatan, teori kejahatan jalanan serta teori manajemen SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Tim VIPERS dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan sudah cukup efektif dari kacamata penegakan hukum dilihat dari aspek perangkat hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa langkah strategis dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan di wilayah Tangerang Selatan.

The police are law enforcement institutions that have the authority to carry out investigations and investigate crimes that fall under the realm of general criminal law. Street crime is one of several crimes belonging to the criminal element which is still developing in society and often creates disturbances to security and order. The COVID-19 pandemic has indicated a significant increase in general crimes, including in the jurisdiction of the South Tangerang Police. This study tries to see the effectiveness of law enforcement, especially the prevention of general crimes from a preventive aspect in the jurisdiction of the South Tangerang Police and to identify what factors influence its implementation. In analyzing the research problems above, researchers use crime prevention theory, street crime theory and human resource management theory. The results showed that the existence of the VIPERS Team in efforts to tackle street crime in the jurisdiction of the South Tangerang Police was quite effective from a law enforcement perspective from the aspects of legal instruments, legal structure and legal culture. This study also recommends several strategic steps in optimizing crime prevention efforts in the South Tangerang area."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fahriz Danalam Alim Muntoha
"David Ward, Timothy J. Carter dan Robin D. Perrin (1994) adalah para peneliti yang menjabarkan konsep penyimpangan sosial dan juga kejahatan pada aspek interaksi sosial serta konsepsi subjektivis dan objektivis. Konsep Ward et.al di aplikasikan untuk mengkaji kasus unjuk rasa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kekerasan kolektif yang melibatkan sekelompok mahasiswa dengan pihak kepolisian dan berdampak korban luka serta kerusakan property pada tanggal 29 Maret 2012 di jalan Diponegoro, Salemba, Jakarta.
Kesimpulan dalam penulisan ini, peristiwa kasus unjuk rasa dan kekerasan kolektif itu dapat dikatakan sebagai kejahatan sekaligus penyimpangan (crime is deviance) dengan melihat unsur-unsur serta aspek dalam pemahaman Ward et.al tentang penyimpangan dan kejahatan yaitu Pelaku (actor) dan Tindakan (acts), norma dan reaksi.

David Ward, Timothy J. Carter and Robin D. Perrin (1994) are researchers who describe the concept of social deviance and crime in social interaction and conception of subjectivist and objectivist aspects. Ward et. al concept is applied to discourse a demonstration against the raise of fuel and collective violence which involved a group of university student and police officers resulting several wounded victims and damage of property on March 29 2012 at Jalan Diponegoro, Salemba, Jakarta.
This writing concludes that the occurrence of demonstration and collective violence can be categorized as crime, as well as deviance (crime is deviance) by examining the elements and aspects according to the understanding of Ward et. al about deviance and crime which includes Actor, Acts, Norm, and Reaction.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S58767
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Bintang Ramadhan
"ABSTRAK
Angka kejahatan di lingkungan pemukiman terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan tempat lainnya. Jenis kejahatan yang terjadi pun cukup beragam. Tipe pemukiman yang beragam juga memungkinkan adanya perbedaan dalam tipe kejahatan yang ada antara satu dengan lainnya. Dalam artikel ini penulis berusaha menjabarkan tipe kejahatan apa saja yang ada di salah satu jenis pemukiman yaitu apartemen. Selain itu penulis juga berusaha membedakan antara tipe kejahatan di apartemen dengan di perumahan konvensional. Penulis menggunakan Rational Choice Theory dan Routine Activity Theory untuk menjelaskan adanya perbedaan ini. Perbedaan karakteristik antara apartemen dan perumahan konvensional seperti sistem keamanan, fasilitas, hingga interaksi penghuni menyebabkan adanya perbedaan baik dalam tipe kejahatan maupun modus operandinya.

ABSTRACT
The number of crimes in the settlement is quite high compared other places. The types of crimes are also quite diverse. Different types of settlements also allow for differences in types of crime that exist between one another. In this article the author tries to describe the type of crime in one type of settlement which is an apartment. In addition the authors are also trying to distinguish the types of crime in an apartment and in a conventional housing. The author uses Rational Choice Theory and Routine Activity Theory to explain this difference. Characteristic differences between apartments and conventional housing such as security systems, facilities, to interactions between occupant causing the differences in both the type of crime and the modus operandi."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ashar Suryobroto
"Permasalahan yang saya teliti dalam tesis ini adalah : Pola-pola tindak kejahatan yang terbentuk dari pola-pola kehidupan sosial sehari-hari yang terjadi pada penduduk daerah kumuh (slum area) Gang Kelinci - Bumiarjo yang merupakan zone transisi dari kota Surabaya, sebagai akibat perubahan sikap hidup yang dialami orang desa yang datang dan berhuni dikota. Pola-pola tersebut meliputi : kegiatan-kegiatan sosial, keteraturan sosial, aspek sosialisasi, pola patron-Wien, tingkat solidaritas, aspek aspek kriminal, sanksi, orientasi nilai, dan perasaan teritori.
Corak kehidupan penduduk Gang Kelinci yang berada didaerah hunian liar, kumuh dan miskin ini cenderung menghasilkan produk sosialisasi yang lebih menonjolkan aspek frsik dalam ?kehebatan" melakukan kejahatan ditandai memudarnya rasa kemanusiaan, etika dan adab yang melahirkan pola-pola kejahatan yang dilakukan warganya, diantaranya membentuk pola patron klien secara berjenjang I bertingkat dalam arti : ada jalinan antara perolehan hak-hak klien untuk mendapat perlindungan dan pengamanan fisik dari patron , serta kewajiban klien kepada patronnya masing-masing berupa pemberian (setoran) sejumlah maters dan/atau uang sesuai jenis dan bentuk "lapangan operasi" yang digeluti.
Pola-pola kejahatan juga tidak lepas dari ciri lingkungan sosial yang berada disekitar daerah kumuh tersebut, oleh sebab itu perilaku menyimpang bahkan tindak kejahatan yang dilakukan warga pemukiman ini, bukan merupakan pelanggaran atau deviant behavior, misalnya jenis jenis perbuatan kejahatan jalanan atau street crimes seperti penodongan, penjambretan, perampasan, pencopetan, pemerasan, pelacuran dan perjudian. Penentuan pilihan lokasi kejahatan / tempat kejadian yang radiusnya relatif dekat dengan daerah huniannya adalah salah satu implementasi dalam penerapan kiat pelaku kejahatan guna mengendalikan dan memonitor kegiatan mereka sesuai pola ruang - jarak - wilayah, yang sekaligus dapat disebut sebagai upaya pelarian, persembunyian dan pengamanan diri dari kejaran petugas Polisi."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suhariyono A.R.
"Bentuk perbuatan pidana yang sudah lama dikenal, seperti tindak pidana terhadap harta benda, dapat dilakukan lebih efisien (tanpa menggunakan kekuatan fisik) dengan menggunakan komputer. Konsep KUHP, terutama pengaturan tindak pidana harta benda, yang dilindungi adalah obyek yang berwujud yang dapat diraba.
Selama ini, penerapan tindak pidana yang berkaitan dengan komputer adalah salah satu kejahatan modern yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual dan pelaku kejahatan dalam lingkup "White Collar Crime". (Term usually signifies law violations by corporations or individuals including theft or fraud and other violations of trust committed in the course of the offender's occupation).
Tindak pidana ini dapat ditinjau dari kemungkinan timbulnya kerugian finansial yang pada umumnya dalam jumlah besar sebagai akibat langsung dari tindakan tersebut. Ini sebagai ciri yang paling panting dari tindak pidana ini, misalnya dalam lalu lintas keuangan di bank. Di samping kerugian finansial, ada kepentingan lain yang perlu mendapat pengamanan, misalnya, data pribadi atau rahasia negara.
Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer menarik, karena :
  1. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sangat cepat secara otomatis;
  2. Perbuatan tersebut dapat dilakukan tanpa campur tangan manusia dan dapat diulang-ulang secara tanpa batas;
  3. Tidak kelihatan dan semua bekas dapat dihapus secara otomatis
  4. Dapat dilakukan melapaui geografis karena penggunaan telekomunikasi dan informatika;
  5. Perbuatan tersebut merupakan ancaman bagi perusahaan, organisasi, dan lembaga yang merupakan tonggak dari masyarakat modern;
  6. Perbuatan tersebut dapat dilakukan di rumah pribadi dan locus delicti di tempat lain.
Semua perbuatan di atas harus ditanggulangi dengan sistem hukum yaitu dengan membentuk suatu peraturan yang dapat melindungi masyarakat, bangsa, dan negara.
Di dalam peraturan (nantinya), perlu dipertimbangkan mengenai permasalahan :
  1. tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang nyata-nyata ditujukan kepada seseorang atau suatu barang, akan terjadi penafsiran lain jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap komputer, misalnya, penipuan yang ditujukan kepada komputer;
  2. barang yang bernilai ekonomis, sekarang ini sudah banyak .yang berbentuk barang takberwujud (immaterial);
  3. peran kertas sebagai penyimpan data, sekarang ini sudah terdesak oleh bahan elektronik penyimpan data, misainya, disket, hardisk, kaset, atau compact disk;
  4. data dan komputer itu sendiri, dalam hal menggunakan komputer tanpa hak, tanpa izin memeriksa, memperoleh data atau informasi atau program dalam komputer, tanpa hak mengkopi data atau informasi atau program, tanpa hak menghapus atau mengubah data, dan tanpa hak mengganggu atau menggagalkan pengolahan dan lalu lintas data.
Dari masalah di atas, akan dicoba untuk mencari solusi dengan menuangkannya dalam suatu naskah akademis (hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah) sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan (UU pidana) merupakan suatu kebijakan tertentu di dalam menentukan kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perbuatan. Dalam tahap ini adaiah tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewita Hayu Shinta
Jakarta: LBH APIK dan aliasi nasinal reformasi KUHP, 2007
323.43 DEW k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Djohan Aryadi
"Penelitian ini didasarkan akan gejala kejahatan yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat, yaitu pencurian dengan pemberatan atau biasa disebut dengan curat. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teori ecology of crime dan broken windows theory. Penulis menggunaan statistik kriminal kepolisian sebagai acuan dalam melihat peristiwa curat yang terjadi. Kemudian berdasarkan data statistik tersebut penulis mengkaji kondisi ekologi tempat terjadinya curat dan juga mengkaji secara broken windows theory. Kondisi ekologi yang dikaji mengacu pada 3 hal, pertama kondisi lingkungan fisik, kondisi tingkat kemiskinan pada area tersebut dan selanjutnya berdasarkan heterogenitas lingkungan tersebut. Sementara itu kajian secara broken windows theory mengacu pada 8 ide pokok yang dikemukakan oleh Sousa dan Kelling.
Penelitian ini menemukan bahwa walaupun dikatakan bahwa lingkungan yang memiliki tingkat rata-rata kejahatan tinggi cenderung memiliki kesamaan kebobrokan lingkungan fisik, kondisi kemiskinan yang tinggi dan penduduk yang heterogen, kenyataanya hal tersebut tidak berlaku pada peristiwa curat yang dikaji pada penelitian ini. Meskipun begitu perlu dipertimbangkan lagi karena proses pengumpulan data ataupun penelitian yang dilakukan pada kajian ini belum tentu setara dengan kajian yang mencetuskan pendapat tersebut. Disamping itu masyarakat nampaknya kurang menyadari akan ancaman curat yang mungkin terjadi, mereka cenderung acuh akan peristiwa curat yang telah terjadi dan mungkin saja menimpa mereka.

This study based on the crime that are common amongst in society, for instance burglary. The method used is qualitative by using theory ecology of crime and broken windows theory. The author uses police crime statistics as a reference to see of the events that burglary occurred. Then, based on statistical data, the writer examines the ecological conditions where the burglary occurred and also study in broken windows theory. Ecological conditions studied refers to three things, the first is condition of the physical environment, the condition of poverty in these areas and then based on the heterogeneity of the environment. While the study is broken windows theory refers to the 8 main ideas put forward by Sousa and Kelling.
The study found that although it's said that the environment which have an average rate of crimes tend to have in common depravity of the physical environment, the condition of poverty is high and the population is heterogeneous, in fact it doesn't apply in the event burglary examined in this study. Despite that, need to be considered because the process of data collection or research conducted in this study is not necessarily equivalent to a study that sparked this opinion. Besides, the public seems less aware of the threat of burglary that may occur, they tend to be ignorant of the events that have occurred and the burglary may befall them.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S62665
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Herbyan Widianto
"Penelitian ini membahas tentang bentuk gangguan yang dihasilkan dari ormas yang terjadi beberapa tahun belakangan dengan melakukan tindak vandalisme dan tindak anarkhis, yang dimana peneliti membatasi hanya pada persepsi masyarakat yang dimana menghasilkan fear of gang crime di masyarakat.
Sebagai landasan teori, penulis menggunakan perceived incivilities, penulis juga mengkaji literatur tentang fear of crime dan fear of gang crime. penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Hasil dari analisis data diketahui bahwa terdapat hubungan yang lemah antara perceived incivilities terhadap fear of gang crime dengan nilai positif, sehingga perceived incivilities meningkat, maka fear of gang akan meningkat pula.

This study discusses the form of disruption resulting from the society organization that occurred in recent years by committing acts of vandalism and anarchists, which is where the researchers restricted only to the public perception which produces fear of gang crime in the community.
As a theoretical basis, writer used the perceived incivilities, writer also reviews the literature about fear of crime and fear of gang crime. Writer used a quantitative approach with survey methods. It?s known from the result of data analysis that there is a weak relationship between perceived incivilities on fear of gang crime with a positive value, so if the perceived incivilities increase, the fear of gang will also rise.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>