Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Revolusi Tunisia tahun 2011 tidak hanya berpengaruh pada perubahan sistem politik domestik maupun internasional. Tetapi juga telah mendorong munculnya identitas dalam wacana politik Tunisia yang menguat setelah terbentuknya pemerintahan demokratis. Tentu ini akan berdampak pada kebijakan luar negeri Tunisia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi identitas dalam kebijakan luar negeri Tunisia pasca revolusi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Sedangkan dalam analisis, menggunakan konsep identitas dalam teori konstruktivis dan kepentingan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan, di bawah pemerintahan Moncef Marzouki dan Caid Beji Essebsi, identitas berpengaruh penting dalam kebijakan luar negeri Tunisia. Hubungan Tunisia dengan Qatar dan Turki sangat dekat karena memiliki kesamaan identitas dan kepentingan nasional. Sebaliknya, hubungan Tunisia dengan Uni Emirat Arab bersifat konfliktual karena memiliki perbedaan identitas. Sementara hubungan Tunisia dengan Arab Saudi, meskipun awalnya konfliktual, tetapi setelah perubahan struktur domestik di Arab Saudi, hubungan kedua negara menjadi kooperatif (kerjasama).

---

The Tunisian revolution in 2011 did not only effect changes in the domestic and international political system. But it has also encouraged the emergence of identity in Tunisian political discourse which strengthened after the formation of a democratic government. Of course, this will have an impact on Tunisian foreign policy. This study aims to explain the construction of identity in post-revolutionary Tunisian foreign policy, using qualitative research methods through literature study. While in the analysis, using the concept of identity in constructivist theory and national interests. The results of this study indicate, under the government of Moncef Marzouki and Caid Beji Essebsi, identity has an important influence on Tunisian foreign policy. Tunisia's relations with Qatar and Turkey are very close because they share a common identity and national interest. On the other hand, Tunisia's relationship with the United Arab Emirates is conflictual because it has different identities. While Tunisia's relations with Saudi Arabia, although initially conflicting, after changes in the domestic structure in Saudi Arabia, the relations between the two countries became cooperative (cooperation)."

"Krisis Suriah tidak hanya melahirkan perpecahan secara domestik, tapi juga di tataran komunitas internasional. Ketika Amerika Serikat bersama dengan aliansinya menjadi pendukung utama pergerakan oposisi dalam menurunkan rezim Bashar al-Assad, Rusia justru berada di posisi yang berlawanan dengan mayoritas negara-negara di dunia. Tujuan utama dari skripsi ini adalah memaparkan proses konstruksi dalam pembentukan kebijakan luar negeri Rusia di Suriah. Dengan meneliti proses konstruksi tersebut, skripsi ini mencoba untuk menemukan hubungan yang sebelumnya tidak terlihat antara norma dan identitas yang dipegang Rusia dengan kebijakan di dalam kasus Suriah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keputusan Rusia untuk melindungi rezim al-Assad dikonstruksi oleh (1) struktur lingkungan dan aktor yang berada disekitar; (2) persepsi diri sebagai global power dan adanya keinginan untuk mendapat pengakuan dari pihak lain; dan (3) adanya kepentingan untuk melindungi negara eks-Soviet dengan mayoritas Muslim dari risiko kemunculan Islamic renaissance.

---

The Syrian crisis has not only torn the domestic society into pieces, but also the international community. United States and its allies are the main supporters of opposition movement in toppling Bashar al-Assad regime, while Russia stands on the opposite of the majority. The primary aim of the thesis is to provide the constructive process within the formation of Russian foreign policy in Syria. By exploring the constructive process, the thesis seeks to uncover the unseen relations between Russia‟s norms and identity with its policy in Syria. The results show that Russia‟s decision to defend al-Assad regime is constructed by (1) the structure of environment and actors surround the conflict; (2) self-perception as global power and how to get the recognition from others; and (3) an interest to protect the Muslim-majority ex-Soviet countries from the risk of Islamic renaissance."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas peristiwa Revolusi Melati di Tunisia Januari 2011 beserta peranan situs jejaring sosial (social network site) Facebook dalam peristiwa terebut. Skripsi ini merupakan hasil studi pustaka secara intensif. Peranan situs jejaring sosial Facebook sebagai sebuah media massa dan juga sebagai public sphere (ruang publik) alternatif di tengah otoritarianisme rezim pemerintahan Tunisia ditunjukkan melalui pengunggahan video aksi unjuk rasa di Sidi Bouzid melalui situs jejaring sosial Facebook, dan memunculkan sebuah gerakan protes yang spontan tanpa digerakkan oleh paham politik tertentu. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa video yang diunggah pada situs jejaring sosial Facebook memunculkan keragaman isu unjuk rasa yang diusung oleh setiap golongan.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis will explain Tunisian's Jasmine Revolution as a historical event and the role of social network site (Facebook) on Tunisian Jasmine Revolution. This research conducted by literature study from mass media such as The Guardian UK and Al Jazeera News English. The role of social network site as an alternative mass media and also public sphere in the middle of authoritarianism, could be seen from some peace protest's video in Sidi Bouzid which being uploaded on Facebook. This video made some similar protest in another region. Issues of another protest after Sidi Bouzid is different. Social network as a tool, has made those protesters to communicate and spread issues and solidarity which bring Tunisia into some social-political change."

"Krisis Suriah tidak hanya melahirkan perpecahan secara domestik, tapi juga di tataran komunitas internasional. Ketika Amerika Serikat bersama dengan aliansinya menjadi pendukung utama pergerakan oposisi dalam menurunkan rezim Bashar al-Assad, Rusia justru berada di posisi yang berlawanan dengan mayoritas negara-negara di dunia. Tujuan utama dari skripsi ini adalah memaparkan proses konstruksi dalam pembentukan kebijakan luar negeri Rusia di Suriah. Dengan meneliti proses konstruksi tersebut, skripsi ini mencoba untuk menemukan hubungan yang sebelumnya tidak terlihat antara norma dan identitas yang dipegang Rusia dengan kebijakan di dalam kasus Suriah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keputusan Rusia untuk melindungi rezim al-Assad dikonstruksi oleh (1) struktur lingkungan dan aktor yang berada disekitar; (2) persepsi diri sebagai global power dan adanya keinginan untuk mendapat pengakuan dari pihak lain; dan (3) adanya kepentingan untuk melindungi negara eks-Soviet dengan mayoritas Muslim dari risiko kemunculan Islamic renaissance.

---

The Syrian crisis has not only torn the domestic society into pieces, but also the international community. United States and its allies are the main supporters of opposition movement in toppling Bashar al-Assad regime, while Russia stands on the opposite of the majority.

The primary aim of the thesis is to provide the constructive process within the formation of Russian foreign policy in Syria. By exploring the constructive process, the thesis seeks to uncover the unseen relations between Russia‟s norms and identity with its policy in Syria.

The results show that Russia's decision to defend al-Assad regime is constructed by (1) the structure of environment and actors surround the conflict; (2) self-perception as global power and how to get the recognition from others; and (3) an interest to protect the Muslim-majority ex-Soviet countries from the risk of Islamic renaissance."

"ABSTRAKIsu mengenai pendidikan kaum perempuan merupakan salah satu isu penting yang terjadi dalam sejarah kontemporer Maroko (1912-1956). Melalui novel La Civilisation, ma Mère!... (1972), Driss Chraïbi menyampaikan sebuah perlawanan terhadap penindasan, inferioritas, maupun pesimisme kaum perempuan Maroko pada masa kolonisasi Prancis. Artikel ini membahas konstruksi identitas perempuan menurut perspektif laki-laki dalam novel La Civilisation, ma Mere!... melalui fokalisasi tokoh Aku yang mewakili dua anak laki-laki tokoh Ibu. Metode yang digunakan adalah metode kajian struktural dengan teori naratologi dari Gérard Genette dan konsep identitas dari Stuart Hall. Temuan dari artikel ini menunjukkan bahwa identitas yang dikonstruksi melalui perspektif dua anak laki-laki tokoh Ibu memperlihatkan sebuah gugatan terhadap wacana patriarki. Gugatan tersebut melambangkan narasi laki-laki tentang perempuan yang menentang norma-norma tradisional Maroko pada saat itu dan mendukung kehadiran kaum perempuan sebagai penggerak dalam masyarakat.

---

The oppression of women freedom was one of important issues in contemporary Moroccan history (1912-1956). The Moroccan writer who is considered a pioneer in breaking the dichotomy between the positive and negative effects of colonization is Driss Chraibi, whose work recognized as a work that not only criticizes the injustices and exploitation of French colonization, but also criticizes the cultural, racial, religious, or political problems that prevented the colony to recognize Western civilization. Through the novel La Civilisation, ma Mere!... (1972), Chraibi conveys a resistance against the oppression, inferiority and pessimism of Moroccan women during the French colonization period. This article aims to discusses the construction of identity of Mothers character in La Civilisation, ma Mere!... through the focalization of I who represents two sons of the mother in the novel. The method used is structural analysis with Gérard Genettes theory of narratology and Stuart Halls concept of identity. The finding of this article shows how identity constructed through the perspective of two sons displays a criticism against patriarchal discourse. The criticism symbolizes mens narratives of woman who opposed the traditional Moroccan norms at the time and supports the presence of a woman as the force in society "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari sikap Rusia di dalam DK PBB mengenai konflik Suriah pada tahun 2011 - 2014. Pada bagian awal, penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang terjadinya konflik, respon internasional dan langkah kebijakan luar negeri Rusia terutama dalam perannya sebagai anggota dari DK PBB.Dalam proses analisa, penelitian ini menggunakan teori dari William D.Coplin yang menyebutkan bahwa dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, terdapat faktor-faktor yaitu konteks internasional, politik domestik, ekonomi dan militer. Pada bagian akhir, penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Putin dan bagaimana perannya sebagai pemimpin Rusia dalam tujuannya untuk menjaga kepentingan nasional Rusia dalam konflik Suriah.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to identify factors that determined Russia rsquo s decision in UNSC regarding Syria conflict from year 2011 to 2014.First, this thesis will explain the conflict background, international response and Russia rsquo s foreign policy decision as a permanent member of the UNSC.In analyzing the factors, the thesis used William D. Coplin theory of foreign policy decision making. This theory comprises of several factors in determining foreign policy international context, domestic politics, economy and military. In the last chapter, this thesis will analyse Putin rsquo s foreign policy in order for him to secure its national interest in Syria rsquo s conflict. "

"Identitas merupakan suatu hal yang cair, situasional, dan dapat dinegosiasikan. Indonesia merupakan negara yang dihuni banyak etnik di dalamnya. Sebelum berdirinya negara-bangsa bernama Indonesia, etnik-etnik yang mendiami wilayah nusantara telah eskis. Mereka etnik memiliki ciri, tradisi dan keunikan masing-masing. Menurut data terbaru 2016 jumlahnya dari Sabang sampai Marauke sekitar 700-an etnik dan subetnik. Skripsi ini akan mengkaji kontestasi identitas sekelompok pelajar asal Indonesia yang sedang sekolah di Universitas Mae Fah Luang MFU, Chiang Rai, Thailand pada kurun November 2016 mdash Februari 2017. Keberagaman identitas etnik di dalam kelompok pelajar Indonesia yang menamakan diri sebagai PERMITHA Perhimpunan Mahasiswa Indonesia simpul MFU mdash;memberikan warna dalam mosaic kebudayaan Indonesia. Setiap hari mereka berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman terbatas mengenai orang Indonesia, dan budaya Indonesia. Mereka berada di ruang-waktu space yang mengharuskan mereka untuk melakukan peralihan identitas etnik, nasional dan transnasional.

---

Identity are fluid, situational, and negoitable. Indonesia is a home for many ethnics. Before Indonesia was established as a nation state, those ethnics already exist. They ethnics have their unique tradition and way of life. Based on the newest source 2016 , there are from Sabang mdash Marauke about 700 ethnics and subethnics. This thesis will criticize the concept of Indonesia as identity, moreover its contest to their ethnic identities of Indonesian student group while they have studied at Mae Fah Luang University MFU , Chiang Rai, Thailand during November 2016 mdash Februari 2017. The diversities of ethnic identity group is called PERMITHA Indonesian Student Group Association that gives their variety in Indonesias cultural mosaic. Generally, they interact each other, yet has no idea about Indonesian and ldquo Indonesian culture. They were in the space which force them to switch their ethnic, national and transnational identity."

"BRIC pertama kali dicetuskan oleh Jim O’Neil untuk memproyeksikan empat negara emerging market terbesar yang akan menyaingi peringkat PDB negara-negara maju dalam satu dekade mendatang. Pada tahun 2009, kepala negara keempat negara bertemu untuk mendiskusikan krisis finansial global yang saat itu terjadi. Pada perayaan Natal tahun 2010, Afrika Selatan mendapatkan undangan dari China untuk menghadiri KTT BRIC ketiga di Sanya, China. Masuknya Afrika dalam BRIC meninggalkan pertanyaan di antara analis ekonomi yang menyatakan bahwa Afrika Selatan tidak memiliki PDB dan populasi sebesar negara-negara BRIC.Penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sama dengan geoekonomi sebagai kerangka konsep. Metode kualitatif akan digunakan untuk menjelaskan faktor geoekonomi kasus masuknya Afrika Selatan dalam BRIC dalam dua tingkatan analisis: negara dan sistem ekonomi politik internasional. Pada tingkatan negara, penelitian ini akan membahas rivalritas ekonomi Afrika Selatan dengan negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika dengan kepentingannya atas status pemimpin Afrika; dan China dengan negara rival negara di luar kawasan untuk mendapatkan sumber daya alam di Afrika. Terakhir, untuk mewujudkan sistem multipolar, BRIC menggunakan status Afrika Selatan sebagai negara berkembang untuk memperkuat posisi BRIC sebagai pendukung negara berkembang di forum internasional seperti G20.

---

BRIC, coined by Jim O’Neil, was projected to overtake the current developed countries’ GDP rank. In 2009, this term became a real forum where the four head of states of BRIC met to discuss the current global financial crisis. In Chirstmast, 2010, South Africa received China’s invitation to attend the third BRIC Summit in Sanya, China. South Africa admission to the club leaves question from economic analyst saying that South Africa does not have great GDP and huge population like the other four.

This research will answer the same question with geoeconomic as its conceptual framework. Qualitative method will be employed to explain the geoeconomics of South Africa admission to BRIC in two levels: state and international political economy system. Firstly, the research will analyse South Africa’s economic rivalry within Sub Saharan Africa regional to claim its leadership in the region as its interest to enter the BRIC club. Secondly, geoeconomy will be applied to analyse China’s energy, mineral, and precious stones rivalry in Africa. China’s attempt to win Africa’s resources is in line with South Africa’s interest to enter BRIC. Lastly, to create multipolar system, BRIC can utilize South Africa’s status as representative of Africa that can strengthen BRIC’s position as developing countries’ defender in international forum like G20."

"ABSTRAKDalam beberapa tahun belakangan ini, kebijakan luar negeri Indonesia tampak berusaha mencitrakan identitas Islam moderat dalam hubungan internasional. Hal ini berbeda dengan praktik-praktik kebijkan luar negeri Indonesia yang secara historis menghindari refleksi faktor Islam meski mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengapa kebijakan luar negeri Indonesia mempromosikan identitas Islam moderat. Metodologi yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dalam anilisis wacana. Hasil penelitian ini adalah Islam moderat Indonesia ingin mengidentifikasi dirinya dengan membedakan dari negera-negara Muslim lain, khususnya kawasan Timur Tengah; adanya ekspektasi dunia internasional, khususnya negara-negara Barat, untuk memahami dan mendekatkan diri dengan dunia Muslim; pemerintah Indonesia ingin mengakomodasi suara komunitas Muslim dalam negeri yang selama ini mengharapkan adanya perbaikan hubungan dengan dunia Islam; adanya motivasi Indonesia untuk mengambil peran dalam hubungan internasional sesuai dengan konsistensi cara pandangnya terhadap dunia.

---

ABSTRACTIn recent years, Indonesia's foreign policy seemed to be portraying moderate Islamic identity in international relations. This is in contrast to practices foreign policy of Indonesia, which has historically avoided the reflection factor of Islam while the majority of the population is Muslim. This then begs the question why Indonesia's foreign policy promoting moderate Islamic identity. The methodology used in this thesis is a qualitative in discourse analysis. The results of this study are moderate Islam Indonesia wants to identify its self to distinguish from other Muslim countries, especially the Middle East region; there are expectations of the international community, especially Western countries, to understand and get closer to the Muslim world; Indonesia government wants to accommodate the voice of domestic Muslim community that had been hoping for a better relations with the Muslim world; the motivation of Indonesia to take part in international relations in accordance with the consistency of its worldview."