Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Akhir ini membahas tentang latar belakang dilahirkannya Surat Edaran yang melarang peringatan hari Asyura di Kota Bogor atas dasar Peraturan Daerah mengenai Ketertiban Umum. Penelitian ini lebih khusus menelisik apa motif dari Bima Arya selaku Walikota Bogor dalam mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan polemik tersebut. Dengan mengandalkan teori Agenda-Building dan Pressure Groups, hasil wawancara, dan metode interpretasi, penulis menganggap alasan Bima Arya menerbitkan Surat Edaran tersebut adalah upaya menghindari konflik horizontal antara kelompok penekan yang membawa wacana anti Syiah di Kota Bogor dengan komunitas Syiah setempat selaku koordinator agenda peringatan hari Asyura. Adapun pemicu dari keputusan kontroversial tersebut yaitu berkat tekanan politik dari kelompok anti Syiah yang terdiri dari berbagai perwakilan organisasi masyarakat Islam dan Majelis Ulama Indonesia setempat terhadap Pemerintah Kota Bogor. Dengan skema Agenda-Building, penelitian ini dapat mengulas berbagai keputusan dari berbagai kemungkinan yang bisa dipilih oleh Bima Arya. Teori ini juga berfungsi untuk merumuskan pola-pola yang dibangun oleh kelompok anti Syiah sehingga mereka dapat mendorong para pengambilan keputusan untuk mengeluarkan Surat Edaran pelarangan hari Asyura. Sementara itu, penggunaan teori Pressure Groups mampu menafsirkan berbagai metode kerja yang dipakai kelompok anti Syiah dalam upaya membangun wacana anti Syiah di Kota Bogor.

---

This Final Project discusses the background of the birth of Circular which prohibits the commemoration of Ashura days in the City of Bogor on the basis of Regional Regulations concerning Public Order. This study is more specifically investigating what the motives of Bima Arya as Mayor of Bogor in issuing policies that give rise to such polemics. Referring to information from interviews and interpretation methods, the author considers the reason for Bima Arya to publish the circular letter is an effort to avoid horizontal conflict between pressure groups that carry anti-Shi'a discourse in the city of Bogor and the local Shiite community as the agenda coordinator to commemorate Ashura. The trigger for the controversial decision was due to political pressure from the anti-Shia group consisting of various representatives of Islamic community organizations and the local MUI against the Bogor City Government. With Agenda-Building scheme, this study can review various decisions of various possibilities that Bima Arya can choose. This theory also serves to formulate patterns built by anti-Shia groups so that they can encourage decision-making to issue circular letters of Ashura's Day. Meanwhile, the use of Pressure Groups theory is able to interpret various methods of work used by the anti-Syiah group in the effort to build anti-Shia discourse in Bogor city."

"Program One Day No Rice yang merupakan sebuah himbauan untuk melaksanakan gerakan ?sehari tanpa nasi? yang dituangkan dalam Surat Edaran Walikota Depok Nomor 500/1688 tentang Ketahanan Pangan sudah berjalan sejak September 2011 lalu. Program yang menekankan terhadap Diversifikasi pangan atau yang biasa dikenal dengan istilah penganekaragaman pangan menghimbau secara khusus Aparatur PNS Kota Depok, secara umum masyarakat Kota Depok untuk ikut serta dalam implementasi program ODNR tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program ODNR di Kota Depok berdasarkan Surat Edaran Walikota Depok Nomor 500/1688 tentang Ketahanan Pangan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam, dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari empat tepat (tepat kebijakan, tepat pelaksananya, tepat target, dan tepat lingkungan). Selain itu dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Aparatur PNS Kota Depok sudah berjalan dan masih berjalan sampai saat ini dengan pemahaman yang berbeda-beda oleh masing-masing PNS, dalam mengimplementasikan program ODNR memberikan manfaat dari sisi kesehatan. Terdapat hambatan baik dari segi supply, produksi, distribusi dan strategi pemasaran.

---

One Day No Rice program that is a call to implement the movement "one day without rice" as outlined in Circular Letter depok mayor number 500/1688 about Food Security has been running since September 2011. Program that emphasizes the diversification of food or commonly known as food diversity specifically urged civil servants Apparatus Depok, in general people depok to partake in implementation program ODNR (One Day No Rice), Depok City community in general to participate in the implementation of the ODNR program. This study aimed to describe the ODNR (One Day No Rice) Program Implementation in Depok city (based on Circular Letter of Depok Mayor Number 500/1688 about Food Security). Researcher used qualitative method with in-depth interview and literature study for this research.

The results of this study can be seen from four right (right policies, the right executive, right targets, and the right environment). moreover the results of this study stated that the implementation is done by civil servants Apparatus Depok is already running and is still running until now with a different understanding by individual civil servants, in implementing ODNR program provides benefits in terms of health. There are barriers in terms of supply, production, distribution and marketing strategies."

"Pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2012 memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2012 yang mengatur kenaikan tarif retribusi parkir di sejumlah titik jalan di Kota Bogor, salah satunya di Jalan Suryakencana. Tingginya kenaikan tarif parkir memicu penolakan warga setempat. Mereka menolak kenaikan tarif retribusi parkir yang mencapai 240%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa tarif parkir yang saat ini dibayar oleh masyarakat. Penelitian juga mengkaji berapa Willingness To Pay (WTP) terhadap tarif retribusi parkir dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode Contingen Valuation dengan Bidding Game dan Double Bounded Dichotomous. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dan analisis crosstab (tabulasi silang) untuk mengetahui hubungan pengguna jasa dalam menentukan besaran nilai WTP.Hasil penelitian menemukan rata-rata tarif retribusi yang dibayar sebesar Rp 4970 untuk pengguna mobil dan Rp. 2135 untuk pengendara motor. Tarif tidak harus tunggal, bisa progresif. Tarif dapat dinaikkan jika fasilitas pelayanan parkir diperbaiki. Bila diperbaiki satu aspek, WTP responden mobil naik menjadi Rp 6330 dan motor naik menjadi Rp 2665. Bila diperbaiki dua aspek, WTP responden mobil akan naik menjadi Rp 6590 dan Rp 2855 bagi pengendara motor. Bila diperbaiki tiga aspek, WTP naik menjadi RP 7060 bagi pengguna mobil dan Rp 3020 bagi pengguna motor. Dan bila diperbaiki seluruh layanan parkir, WTP meningkat menjadi Rp 7320 bagi pengendara mobil dan Rp 3410 bagi pengendara motor. Perbaikan paling utama yang harus diprioritaskan adalah kemudahan mendapatkan akses parkir dan bebas macet.

---

Since 2012 Bogor City Government released a local regulation No. 4/2012 which enforced the control of tariff retribution in several locations in Bogor City, including Suryakencana Street. It triggered local society`s refusal. They disagree with the increasing of tariff retribution. This study was conducted to determine how much parking tariff is paid and also examines public`s Willingness To Pay (WTP) of parking rates and the factors that influence it by using Contingen Valuation Method and Bidding Game in Double Bounded Dichotomous. This study using descriptive analysis and crosstab analysis to determine the service user relationships in determining the WTP. From this study it is known that the the average levy paid are Rp. 4970 for car users and Rp. 2135 for motorcycle users.

This study has also found that the tariff can be progressive. Rates can be increased if the park service facilities are repaired. When Government corrected one aspect, WTP respondents rose to Rp 6330 for car user and Rp 2665 for motorcycle users. When Government corrected two aspects, WTP will rise to Rp 6590 for car users and Rp 2855 for motorcycle users. When corrected three aspects, WTP rose to Rp. 7060 for car users and Rp. 3020 for motorcycle users. And when the entire parking service is improved, WTP increased to Rp 7320 for car users and Rp 3410 for motorcycle users. The most important improvements that should be prioritized is the easy access and free parking jams."

"ABSTRAKObesitas disebabkan oleh multifaktor, maka dibutuhkan penanganan pencegahan yang tepat dengan pendekatan multidisiplin. Penyebab obesitas salah satunya adalah faktor kurangnya aktivitas fisik. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan sebagai penunjang aktivitas fisik sebagai upaya pencegahan obesitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan RTH dengan obesitas di wilayah tersebut tahun 2015. Penelitian menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel 216 orang. Populasi penelitian adalah masyarakat Kota Bogor yang berumur >18 tahun, bermukim minimal 1 tahun, dan melakukan aktivitas olahraga di area RTH. Data primer didapat dengan mengukur nilai Indeks Masa Tubuh (IMT), wawancara dan observasi area RTH. Frekuensi kunjungan RTH memiliki nilai OR 4,4 yang terbesar diantara seluruh variabel independen. Hasil analisis multivariat menunjukkan variabel aktivitas fisik memiliki nilai OR 3,6 paling besar diantara variabel pendidikan dan frekuensi kunjungan RTH. Semakin terawat kondisi RTH akan menambah frekuensi kunjungan masyarakat ke area RTH untuk melakukan aktivitas fisik (berolahraga) sebagai upaya pencegahan obesitas.

---

ABSTRACTObesity caused by multifactor,it takes the handling of appropriate precautionary with approaching of multidiscipline. One of the causes of obesity is the lack of physical activity. Open green space as supporting physical activity to prevent obesity. This research aimed to figure out the association between open green space and obesity in this area in 2015. Data analysis used cross sectional with total samples 216 respondents. Respondents will be recruited from people who lived in Bogor city, and will be selected based on the people age more than 18 years old and stayed at least one year and doing excercise. Data will include Body Mass Indeks (BMI) variable, interviewed by questionnaires, and green space observation. The frequency of visits in green space has a largest OR values 4,4 among other independent variables. Logistic regression analysis have shown there were physical activity has a largest OR value 3,6 among other variables. Well preserved condition of green space will increase the frequency of community to visits green space to do physical activity (exercise) as an obesity prevention efforts."

"Berdasarkan PMK No. 69 Tahun 2013, tarif kapitasi ditetapkan sama untuk semua kelompok umur, hanya dibedakan antar FKTP. Tarif kapitasi tersebut tidak disesuaikan dengan risiko individu. Sedangkan menurut Andersen (2005) menyatakan bahwa umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan. Dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menghitung tarif kapitasi berdasarkan risiko umur. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian cross sectional. Hasil dari penelitian ini yaitu tarif kapitasi berdasarkan kelompok umur pada puskesmas, DPP, dan klinik. Berdasarkan hasil tarif kapitasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tarif antar kelompok umur dimana kapitasi tinggi pada kelompok umur (0-4) tahun dan (≥ 50) tahun.

---

Based on PMK No. 69 in 2013, capitation are set the same for all ages, only distinguished between primary health care. Capitation is not adapted to the individual risk. Whereas, according Andersen (2005) stated that age is one of the factors that affect health care utilization.

From these problems, this study aims to calculate the capitation by age. This study uses a quantitative research methodology with cross sectional study design.

The results of this study are capitation by age groups at the primary health care. Based on capitation results indicate that these are differences capitation between age groups, capitation higher in the age group (0-4) and (≥ 50) years old."

"Diare pada balita merupakan salah satu penyebab kematian pada bayi (31,4%) dan anak balita (25,2%). Sekitar 162.000 balita meninggal akibat diare tiap tahunnya atau sekitar 460 balita per hari (Depkes, 2011). Di Bogor angka diare meningkat tiap tahunnya data dari 2011-2013 menunjukkan ada peningkatan kasus di tahun 2011 ada 21.687 kasus tahun 2012 ada 22.625 kasus dan di 2013 ada 24.187 kasus (P3KL Dinkes Bogor, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor risiko apa saja yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja puskesmas Bogor utara. Studi ini menggunakan metode kasus kontrol dengan jumlah sampel 46 kasus dan 46 kontrol metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang berpengaruh antara faktor penyebab dengan kejadian diare yaitu : Perilaku mencuci tangan OR: 4,28 (95% CI 1,587-11,575), Penanganan sampah OR: 3,87 (95% CI 1,632-9,203), Sumber air bersih OR: 3,16 (95% CI 1,244- 8,039), Sarana Jamban OR: 4,52 (95% CI 1,845-11,081), Sanitasi makanan OR: 2,92 (95% CI 1,249-6,809), dan Pengetahuan orang tua OR: 2,66 (CI 95% 1,146- 6,198). Upaya penanggulangan dengan cara meningkatkan sanitasi lingkungan dan memberikan program penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar.

---

Diarrhea is one cause of death in infants (31,4%) and children under the age of five years (25,2%). Approximately 162.000 children under the age of five death every year or 460 every day (Depkes) in Bogor incident rate of diarrhea increase every year from 2011-2013. In 2011 there are 21.687 case, in 2012 there are 22.625 case and in 2013 there are 24.187 case. This research have a purpose to determine risk factors associated with diarrhea incident in children under the age of five on working area Puskesmas north Bogor. This study use case control method with number of sample 46 people case and 46 control. Method of data collection by interview and observation.

The results showed influence of risk factors with diarrhea incident. the risk factors have influence are Handwashing behaviour OR: 4,28(95% CI 1,587-11,575), Waste handling OR: 3,87 (95% CI 1,632-9,203), Source of clean water OR: 3,16 (95% CI 1,244-8,039), Availabilty of latrines OR: 4,52 (95% CI 1,845-11,081), Food hygiene and sanitation OR: 2,92 (95% CI 1,249-6,809), and Knowledge of parents OR: 2,66 (CI 95% 1,146-6,198). Diarrhea prevention efforts by improving enviroment sanitation and providing education programs to increase public knowledge."

"Air sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memiliki tugas dan wewenang untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Pemanfaatan hak atas air merupakan upaya dari pemenuhan kebutuhan manusia yang dipenuhi melalui pemanfaatan yang efisien, equity, dan keberlanjutan. Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatur hak atas air dalam hak guna air yang terbagi menjadi dua (2) jenis yaitu pertama hak guna pakai air, dan kedua hak guna usaha air. Air tanah merupakan sumber daya air yang memiliki karakteristik sulit untuk dipulihkan. Sistem alokasi air berupa pemberian sejumlah kuota (debit) air menimbulkan permasalahan pada pemanfaatan air. Berdasarkan kasus-kasus pemberian hak guna usaha air berupa izin pengusahaan air tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengaturan air di Republik Indonesia sudah tidak komperhensif untuk diberlakukan.

---

As a social object (res communes), water is a fundamental human right and interrelated with other human rights. This matter is stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 Section XA Article 28H, and Section XIV Article 33 paragraph (3). Constitutionality emphasize the right to control of the state for water to be used for the benefit of maximum prosperity of people. The states has a the duty and authority to respect, protect, and fulfill. The utilization of right over water is an effort of satisfaction of human needs through efficient utilization, equity, and sustainability. Post Enactment of Law Number 7 of 2004 stated the right over water utilization comprising two (2) types, namely first right over water use, and second right over water business use. Groundwater is a water resources with characteristics that is difficult to regenerate. Water allocation system in the form of provision of a quota of water has engendered a problem on water utilization. Bases on cases of issuance of right over water business use in the form of groundwater business permit in Bogor Regency, West Java Province. Application of regulation concerning water in the Republic of Indonesia is not any longer comprehensive."

"Salah satu tujuan dari program Dana Desa yang digulirkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 adalah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Pembagian Dana Desa yang berlaku menurut PP No.60 Tahun 2014 yaitu 90 persen Alokasi Dasar dan 10 persen Alokasi Formula dianggap kurang optimal dalam pemerataan pendapatan atau keuangan desa, penelitian ini mengambil kasus yang terjadi di Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dampak Pembagian Dana Desa yang berlaku saat ini terhadap Kesetaraan Keuangan Antar Desa di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 serta untuk mengetahui seperti apa formulasi pembagian Dana Desa yang paling tepat guna mewujudkan pemerataan Keuangan desa di Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif dengan Data Sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi Dana Desa 90 persen : 10 persen belum mampu mengoptimalkan tingkat pemerataan keuangan Desa di Kabupaten Bogor, dimana tingkat kesenjangan yang dihasilkan dari perhitungan Indeks Williamson adalah sebesar 0,439501. Indeks ketimpangan yang paling kecil dihasilkan dari formulasi Dana Desa 70 persen : 30 persen yaitu sebesar 0,4393627. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengubah formulasi pembagian Dana Desa dari 90 persen : 10 persen menjadi 70 persen : 30 persen, maka akan dapat mengurangi tingkat kesenjangan pemerataan keuangan Desa di Kabupaten Bogor sebesar 0,0009546. Kata Kunci:Kesenjangan Pendapatan, Dana Desa, Indeks Williamson, Keuangan Desa.

---

One of the goals from the village fund program initiated by the Government since Year 2015 is to address the development gap between rural. However, current formulation of the fund village which is 90 percentages for basic allocation and 10 percentages for formula allocation is considered not optimal in equitable distribution of income, one of them occurred in Bogor District. This study aims to determine how the impact from the fund village formulations which apply village financial equalization in Bogor District 2015 and also to know what the best formulation for fund village to achieve village financial equalization in Bogor District. The approach used in this study was descriptive quantitative with secondary data.The results showed that the formulations of the fund village 90 percentages 10 percentages have not been able to optimize the level of village financial equalization in Bogor, where levels of inequality resulting from the calculation of the Index Williamson is equal to 0,439501. The smallest inequality index resulting from the formulation 70 percentages 30 percentages that is equal to 0,4393627. This shows that by changing the formulation of fund village from 90 percentages 10 percentages to 70 percentages 30 percentages, it will be able to reduce gaps financial equalization village in Bogor District of inequality gap levels of inequality of equity finance of in Bogor regency of 0,0009546. Keywords Income Distribution Gap, Village Funds, Index Williamson, Village Finance."

"Penelitian Ini Berfokus pada Penanganan Imigran Ilegal di Wilayah Bogor berdasarkan Surat Bupati Nomor 472-451-Kesbangpol tahun 2012 Tentang penghentian Penempatan Imigran di wilayah Bogor. analisis menggunakan Teori Implementasi kebijakan George Edward III dengan berpedoman pada Indikator Kondisi Ideal dalam factor Birokrasi, Sumberdaya, Komunikasi dan Disposisi terhadap Tim yang terlibat dalam penanganan Imigran di Bogor (Imigrasi, Kepolisian, Pemerintah Daerah, UNHCR dan IOM), Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan pendekatan Post Positivsm dan metode yang digunakan adalah Observasi dan Wawancara. dari Analisis disimpulkan Bahwa Implementasi kebijakan Penanganan Imigran Ilegal di wilayah Bogor belum berjalan secara maksimal

---

This research Focused on Implementation of Illegal Migrants Policy in Bogor based on Bogor Major’s letter Number. 472-451-Kesbangpol 2012 On termination of Immigrants placement in Bogor. analysis using Implementation of Policy theory by George Edward III, based on Ideal Indicator Conditions of Bureaucracy, Resources, Communications and Disposition of the team involved in immigrants Bogor Policy (Immigration, Police, Local Government, UNHCR and IOM), this study is qualitative with Post Positivsm approaches and using observation and interview methods. From the analysis, we got results that Implementation of Illegal Migrants Policy in Bogor doesn’t going well "

"Peningkatan kinerja pelayanan KIA tidak disertai dengan penurunan AKI dan AKB di Indonesia. Terjadi peningkatan AKI dan AKB di Kota Bogor pada tahun tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor manajerial kinerja pelayanan KIA Puskesmas Cipaku dan Pasir Mulya, menggunakan metode studi kasus dengan kerangka berpikir EFQM. Lima belas orang bidan diwawancarai sebagai informan kunci. Informan pelengkap berjumlah 30 orang (pimpinan, petugas promkes, kader dan pasien). Observasi dan telaah dokumen juga dilakukan sebagai triangulasi. Pola kepemimpinan yang berbeda memberikannuansa manajerial yang berbeda bagi kedua puskesmas. Faktor kontekstual yang menjadi pembeda adalah budaya masyarakat.Improvement in MCH service performance was not followed by a reduction in MMR and IMR in Indonesia. In 2013, MMR and IMR at Bogor City were increased. The objective of this study was to determine the managerial performance of MCH services at Cipaku and Pasir Mulya Public Health Centre, implementing the case study method in EFQM framework. Fifteen midwives were interviewed as key informants. The complementary informants were 30 people (leaders, Promkes officers, cadres and the patient). Observation and document analysis were also conducted as triangulation. Differences in leadership style also provide a different managerial nuances for each Public Health Centre. Contextual factor that distinguished both of Public Health Centre is the culture of the community."