Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi afiliasi yang dilakukan PT Z selama tahun pajak 2017. PT Z merupakan perusahaan yang bergerak di bidang anjak piutang dan aset management dan telah melewati threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 pada PMK No. 213/PMK.03/2016. PT Z melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu A Co., Ltd., dan PT B baik berupa transaksi dalam negeri dan luar negeri. Transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT Z selama tahun tersebut adalah pembayaran biaya tenaga ahli, penghasilan investasi, dan penghasilan manajemen yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Setelah melakukan tahapan-tahapan pengujian yang diperlukan untuk mengetahui kewajaran dan kelaziman usaha, yaitu memenuhi lima faktor kesebandingan, pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, dan analisis yang ditarik dari hasil pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, PT Z dapat membuktikan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan berada dalam batas kewajaran dan kelaziman usaha.

---

Aim of this study is to determine the application of arm's length principle of affiliate party transactions that conducted by PT Z during fiscal year 2017. PT Z is a company engaged in factoring and asset management and has passed the threshold as stipulated in Article 2 of PMK No. 213 / PMK.03 / 2016. During 2017, PT Z conducts transactions with affiliated parties, named A Co., Ltd., and PT B both domestic and foreign transactions. Affiliated party transactions conducted by PT Z during the year were payments for expert fees, investment income, and management income that were carried out with parties who have special relationships. After passing the test steps needed to determine the arm's length principle, namely fulfilling five comparability factors, testing arm's length principle, and analysis drawn from the results of tested arm's length principle, PT Z proves that the affiliate transactions are within fairness and prevalence of business."

"Transaksi intra-grup jasa antar perusahaan terafiliasi merupakan salah satu transaksi yang memiliki risiko transfer pricing yang tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa antara wajib pajak dengan fiskus di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak -DJP) terkait pengujian manfaat ekonomi dari transaksi jasa intra-grup. Uji manfaat merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi arm’s length principle. Wajib Pajak harus membuktikan adanya manfaat ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah atas pemberian jasa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas informasi dokumentasi harga transfer terkait uji manfaat pada jasa transaksi intra-grup dalam rangka memenuhi arm’s length principle, dan mengidentifikasi kualitas informasi yang ideal yang harus disajikan pada dokumen tersebut. Peneliti melakukan content analysis terhadap ikhtisar informasi terkait uji manfaat jasa intra-grup dalam 147 data dokumentasi transfer pricing wajib pajak periode 2017 hingga 2019, dengan membandingkannya dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, peneliti mengkonfirmasi temuan content analysis kepada Otoritas Pajak dan Konsultan Pajak melalui proses wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dokumentasi transfer pricing dalam penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci tentang pengujian manfaat jasa intra-grup. Seharusnya transfer pricing documentation menguraikan secara rinci hal tersebut sehingga dapat meminimalisasi asimetri informasi antara otoritas dan wajib pajak sehingga yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko dispute. Studi ini memiliki implikasi praktis bahwa wajib pajak perlu menyediakan dokumentasi yang memadai dalam menguji manfaat ekonomi dari jasa intra-grup untuk mengurangi risiko sengketa pajak. Bagi regulator, penelitian ini berimplikasi untuk memperjelas aturan pengujian manfaat dalam laporan dokumentasi transfer pricing dan konsep manfaat ekonomi.

---

Intra-group transaction of services between affiliated companies is one of the transactions that has a high transfer pricing risk. This research is motivated by a dispute between taxpayers and the tax authorities in Indonesia (Directorate General of Taxes -DGT) related to testing the economic benefits of intra-group service transactions. The benefit test is one of the requirements that must be met by the taxpayer in order to fulfill the arm's length principle. Taxpayers must prove the existence of economic benefits that can add value to the provision of these services. The purpose of this study is to analyze the quality of information of transfer pricing documentation related to the benefits of intra-group transaction services in order to meet the arm's length principle, and identify the ideal quality of information that should be presented in the document. The researcher conducted a content analysis of the summary of information related to the intra-group service benefit test in 147 taxpayer transfer pricing documentation for the period 2017 to 2019, by comparing them with the regulations in Indonesia. Furthermore, the researcher confirmed the findings of the content analysis to the Tax Authorities and Tax Consultants through the interview process. The results of this study indicate that most of documentation in this study does not explain in detail about testing the benefits of intra-group services. Transfer pricing documentation should be described in detail so that can minimize information asymmetry between the authority and the taxpayer and also reduce the risk of disputes. This study has implication that the taxpayers need to provide adequate documentation in testing the economic benefits of intra-group services to reduce tax disputes. For regulators, this research has implications for clarifying benefit testing in transfer pricing documentation reports and the concept of economic benefits."

"Bentuk transfer pricing yang sering dilakukan di dalam perusahaan multinasional adalah transaksi pemberian jasa manajemen antar perusahaan dalam satu grup usaha atau intra-group management service. Pemberian jasa manajemen ini terkadang ditujukan untuk mengurangi beban pajak global sebuah perusahaan multinasional. Terbitnya pedoman baru dalam pendokumentasian harga transfer oleh OECD pada Juli 2017 sesuai dengan BEPS Action Plan 13 mendorong Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai pendokumentasian harga transfer. Dokumentasi ini dilakukan untuk membuktikan kewajaran transaksi dengan pihak istimewa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perubahan yang terdapat dalam peraturan baru tersebut serta bagaimana penerapannya dalam menguji kewajaran transaksi intra-group management service menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah perubahan peraturan mengenai pendokumentasian harga transfer membuat langkah-langkah pendokumentasian menjadi lebih jelas, meskipun masih terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penentuan metode dan pembanding yang sesuai untuk transaksi intra-group management service.

---

One form of transfer pricing that usually occur in multinational enterprises is the transaction of intra group management service. The intra group management service often used in the purpose of minimalizing the global profit of multinational enterprises. As OECD established a new transfer pricing documentation guidelines on July 2017 based on BEPS Actions Plan 13, Indonesia also established a new regulation relating to the steps on how transfer pricing documentation should be done in Ministry of Finance Regulation Number 213 PMK.03 2016. The documentation is made to meet the purpose of determining the arms length nature of multinational enterprises transaction.

This study aims to discuss the difference of the new and the old regulation, also how to implement the arms length principle on PT XYZ intra group management service transaction. Research method used in this study is qualitative approach with qualitative analysis. The qualitative data is gathered from literature study and in depth interview.

Based on the research, can be concluded that the new regulation on transfer pricing documentation makes the documentation steps clearer, eventhough there are some difficulties in determining the method and comparable company for intra group management service transaction."

"Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai ketentuan pembuatan transfer pricing documentation di dalam PMK 213/PMK.03/2016. PT XYZ adalah Wajib Pajak yang memiliki transaksi dengan pihak afiliasinya yakni AA Corp sebagai perusahaan induk yang berkedudukan di Jepang, dimana tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Selain itu, industri yang dijalankan oleh AA Corp juga memiliki potensi penerimaan pajak yang besar yaitu hampir 10% dari total. Pada tahun 2017, PT XYZ memiliki peredaran bruto melebihi 50 Milyar Rupiah dan memperoleh jaminan atas pinjaman dari AA Corp. Atas jaminan tersebut timbul kewajiban membayarkan guarantee fee. Dengan demikian, transfer pricing documentation wajib diselenggarakan dan atas pembayaran guarantee fee tersebut wajib memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha agar transaksi tersebut dapat dibuktikan kewajarannya sesuai dengan kriteria yang diatur dalam PMK 213/PMK.03/2016. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan atas pembayaran guarantee fee telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Adapun hambatan-hambatan dalam penerapan PMK 213/PMK.03/2016 dari sisi fiskus adalah kurang relevannya pedoman pemeriksaan terkait transfer pricing dengan pendekatan ex-ante, sedangkan dari sisi Wajib Pajak adalah tingginya biaya kepatuhan dalam pembuatan transfer pricing documentation. Hambatan-hambatan dalam menerapkan ketentuan transfer pricing documentation PT XYZ atas pembayaran guarantee fee adalah tidak adanya pembanding internal dan pengujian kewajaran guarantee fee belum diatur secara jelas di dalam peraturan.

---

Indonesia has strictly regulated the provisions for making transfer pricing documentation in PMK 213/PMK.03/2016. PT XYZ is a taxpayer who has a transaction with related party namely AA Corp. as a holding company domiciled in Japan, where the tax rate is lower than Indonesia. In addition, the industry run by AA Corp also has a large potential for tax revenue, which is almost 10% of the total. In 2017, PT XYZ has a gross turnover in excess of 50 billion Rupiah and is guaranteed a loan from AA Corp. On the guarantee given by AA Corp to PT XYZ, PT XYZ must pay a guarantee fee to AA Corp. On this guarantee arises the obligation to pay a guarantee fee. Thus, transfer pricing documentation must be carried out and upon payment of the guarantee fee must fulfill the arm's length principle so that the transaction can be proven reasonable according to the criteria set forth in PMK.213/PMK.03/2016. The approach used is a qualitative approach with a type of descriptive research.

The results of the study show that the payment of guarantee fee has fulfilled the arm's length principle. The obstacles to implementing PMK.213/PMK.03/2016 from tax authorities' side are the lack of relevance of inspection guidelines related to transfer pricing with the ex-ante approach, whereas from the Taxpayer's side it is the high cost of compliance in making transfer pricing documentation. The obstacles in implementing PT XYZ's transfer pricing documentation provisions for guarantee fee payments are there is no internal comparable and testing the arm's length of guarantee fee has not been clearly regulated in the regulations."

"Laporan magang ini merupakan analisis dari penerapan metode CUT dalam transaksi pinjaman antar perusahaan yang dilakukan oleh COP Indonesia. Laporan ini memuat proses menanalisis wajar biaya bunga atas transaksi pinjaman antara PT CAT dan pihak terafiliasi pada tahun pajak 2019, berdasarkan regulasi transfer pricing di Indonesia, OECD TP Guidelines 2017, dan OECD Financial Guidance 2020.

---

This internship report is an analysis of the application of CUT method in intercompany loan transactions carried out by COP Indonesia. This report contains a partial process of the arm’s length analysis of interest costs on loan transactions between PT CAT and affiliated party in the 2019 tax year, based on transfer pricing regulations in Indonesia, OECD TP Guidelines 2017, and OECD Financial Guidance 2020. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koreksi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak terkait dengan royalti know-how dan trademark sudah sesuai dengan prinsip-prinsip arm's length principle dan analisis kesebandingan, serta menganalisis dasar dan pertimbangan majelis hakim terkait sengketa royalti know-how dan trademark. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa terkait dengan penilaian kewajaran royalty know-how dan trademark yang meliputi eksistensi, duplikasi dan penilaian, maka: 1 koreksi pemeriksa belum mempertimbangkan peraturan terkait dengan dokumentasi transfer pricing yang ada di Indonesia; 2 Pemeriksa hanya menggunakan dasar dokumen perjanjian lisensi know-how dan trademark yang didapat untuk menyatakan bahwa tidak terdapat eksistensi dari penggunaan royalty know-how dan trademark; 3 terkait dengan duplikasi, maka Pemeriksa tidak melakukan karakteristik terhadap know-how yang dilakukan oleh Wajib Pajak; 4 beneficial owner atas IP adalah Friesland Brands BV, oleh karena itu economic ownership atas IP tersebut adalah Friesland Brands BV. Selain itu juga dalam melakukan pembuktiannya, majelis hakim hanya melihat berdasarkan dokumen perjanjian lisensi know-how dan trademark yang diberikan oleh pemohon banding. Majelis Hakim tidak menggunakan berbagai pengertian merek dagang untuk melakukan pembuktian keberadaan merek dagang tersebut. Majelis hakim tidak melakukan uji ldquo;benefit test rdquo; apakah hal-hal yang di atur dalam perjanjian PT XXX dengan Friesland Brands BV dapat dibuktikan dalam mendukung kegiatan proses pembuatan susu tersebut."

"Laporan magang ini menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi PT A yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam TP Documentation yang dipersiapkan oleh KAP PTR. Sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk menyusun dokumen penentuan harga transfer sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan perpajakan, transaksi afiliasi yang dilakukan harus dianalisis dan dilaporkan melalui dokumentasi transaksi istimewa untuk melihat implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diterapkan agar bebas dari upaya penghindaran pajak. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi yang dimiliki, analisis fungsional, aset, dan risiko, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan dan perhitungan indikator tingkat laba, analisis ekonomi atas masing-masing transaksi afiliasi, hingga kesimpulan hasil analisis. Dalam pembuatan dokumentasi wajib untuk mengacu pada peraturan mengenai transfer pricing terutama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

---

This internship report analyzes the application of the arm’s length principle in PT A's affiliated transactions which then discussed further in the TP Documentation prepared by KAP PTR. As a taxpayer who is obliged to prepare transfer pricing documents as supporting documents for tax reporting, affiliated transactions carried out must be analyzed and reported through transfer pricing documentation to see the implementation of the arm’s length principle that are applied so that the affiliated transactions are free from tax avoidance efforts. The analysis includes identification of related-party relationships and affiliated transactions done during the fiscal year, functional, asset, and risk analysis, comparability analysis, selection of transfer pricing methods, selection and calculation of profit level indicators, economic analysis of each affiliated transaction, and the conclusion of the analysis results. In preparing the documentation, taxpayers must refer to the regulations regarding transfer pricing, especially the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 213/PMK.03/2016 concerning Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties, and Management Procedures."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kondisi antara perusahaan tested-party (PT A) yang sudah terdampak pandemi Covid-19 dengan perusahaan pembanding independen yang belum terdampak pandemi Covid-19 dan atas perbedaan ini perlu dilakukannya penyesuaian kesebandingan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan Break Even Point (BEP) yang dilakukan oleh PT A sebagai perusahaan multinasional yang terdampak pandemi Covid-19 pada Tahun Pajak 2020 yang ditinjau dari asas kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa pada Tahun Pajak 2020 setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP yang ditinjau dari Asas Kewajaran dan Kelaziman Usaha menunjukkan hasil yang wajar atau arm’s length. Secara spesifik, Net Cost Plus (NCP) PT A Tahun Pajak 2020 secara aktual adalah -19,51% yang disebabkan oleh rendahnya permintaan barang akibat pandemi Covid-19 dan setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP, NCP PT A yang telah disesuaikan menjadi 3,03% atau berada di dalam rentang interkuartil perusahaan pembanding eksternal untuk tahun pajak 2016-2018, yaitu sebesar 1,78% sampai dengan 3,74%, dengan median sebesar 2,41%. Penyesuaian Kesebandingan dengan pendekatan BEP ini masih belum lazim untuk ditemui, ditemukan dua pendekatan lain yang lebih lazim untuk digunakan berdasarkan rekomendasi dari OECD, yaitu dengan Penggunaan Internal Comparable dan Capacity Adjustment. Dilakukan simulasi pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas kedua pendekatan yang direkomendasikan oleh OECD dengan hasil yang wajar atau arm’s length.

---

This research is motivated by differences in conditions between tested-party company (PT A) that has been affected by the Covid-19 pandemic and independent comparison companies that have not been affected by the Covid-19 pandemic and for this difference it is necessary to make comparability adjustments. The purpose of this study is to analyze comparability adjustments with the Break Even Point (BEP) approach carried out by PT A as a multinational company affected by the Covid-19 pandemic in the Fiscal Year 2020 (FY 2020) in terms of the Arm’s Length Principle (ALP). This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results of this study, that in the FY 2020 after adjusting the comparability with the BEP approach in terms ALP, it shows arm’s length results. Specifically, the actual Net Cost Plus (NCP) of PT A for the FY 2020 was -19.51% due to the low demand for goods due to the Covid-19 pandemic and after making a comparability adjustment with the BEP approach, the NCP of PT A which has been adjusted to 3.03% or within the interquartile range of external comparison companies for the FY 2016-2018, namely from 1.78% to 3.74%, with a median of 2.41%. Comparability Adjustment with the BEP approach is still not common to find, two other approaches are found that are more common to use based on recommendations from the OECD, namely the Use of Internal Comparable and Capacity Adjustment. A simulation of the ALP with the two approaches recommended by the OECD was carried out with arm's length results."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya.

---

This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit."

"Pembanding internal untuk melakukan pengujian arm’s length principle dinilai dapat memberikan hasil analisis yang lebih akurat dibandingkan pembanding eksternal. Oleh karena itulah, pembanding internal diutamakan terlebih dahulu sebelum beralih menggunakan pembanding eksternal. Salah satu sengketa pajak terkait dengan penggunaan pembanding internal dalam penerapan arm’s length principle terjadi pada PT X untuk tahun pajak 2016. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak menolak penggunaan pembanding internal PT X dan beralih menggunakan pembanding eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan pembanding internal PT X telah sesuai dengan arm’s length principle. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan arm’s length principle oleh PT X pada tahun pajak 2016 dengan menggunakan pembanding internal telah sesuai dengan regulasi di Indonesia dan panduan internasional yang berlaku.

---

Internal comparables to carry out arm's length principle testing are considered to provide more accurate analysis results than external comparables. For this reason, internal comparables are prioritized before switching to using external comparables. One of the tax disputes related to the use of internal comparables in applying the arm's length principle occurred at PT X for the 2016 fiscal year. The Directorate General of Taxes (DGT) as the tax authority refused to use PT X's internal comparables and switched to using external comparables. This study aims to analyze whether PT X's use of internal comparables is in accordance with the arm's length principle. This research was conducted with a qualitative approach and data collection through interviews and literature studies. This study's results indicate that the arm's length principle by PT X in the 2016 fiscal year using internal comparables complies with Indonesian regulations and applicable international guidelines."