Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di suatu daerah diharapkan mampu menjadi sumber penerimaan daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka membantu BUMD menjalankan peran tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan investasi kepada BUMD dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD). Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa PMD yang diberikan kepada BUMD di DKI Jakarta merupakan salah satu investasi yang rutin dikeluarkan setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, pemberian PMD pada BUMD di DKI Jakarta belum memberikan dampak yang signifikan. Kondisi ini terjadi karena perencanaan PMD pada BUMD tidak dilakukan dengan baik seperti ketiadaan peraturan daerah induk dan dokumen investasi serta ketidaktelitian pemerintah dalam menentukan BUMD mana yang diberikan PMD. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah di DKI Jakarta. Teori yang adalah Capital Investment Planning for Local Government yang memiliki empat dimensi, yaitu perencanaan keuangan, identifikasi dan prioritasasi proyek, program dan manajemen proyek, serta monitoring dan evaluasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivisme dan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan PMD di DKI Jakarta secara khusus dilimpahkan pada BPBUMD DKI Jakarta. Adapun perencanaan tersebut dapat dikatakan cukup baik karena sebagian besar indikator dalam setiap dimensi terpenuhi. Hal yang menjadi perhatian adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kebijakan investasi modal dan sistem data base proyek yang memadai. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera membuat kebijakan investasi daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah induk dan kebijakan realokasi dana PMD serta membertimbangkan kembali kedudukan BPBUMD sebagai pembina BUMD di DKI Jakarta.

---

The existence of Local Owned Enterprises (LOEs) in an area is expected to become one of the source of income while providing services to the communities. In order to help LOEs carry out those roles, the local government can invest in LOEs in the form of Local Equity Participation (LEP). Investment of local government in DKI Jakarta was given to LEs in the form of LEP are routinely issued every year. In its implementation, the provision of LEP to LOEs in DKI Jakarta has not had a significant impact. This condition occurs because of the poorly planned LEP such as the absence of main regional regulation and regional investment documents as well as government’s inaccuracy in determining which LOEs to invest. Based on these problems, this study aims to analyze the planning of Local Equity Participation by Local Government DKI Jakarta on its Local Owned Enterprises. The theory used in this study is Capital Investment Planning for Local Government which has 4 dimensions, namely financial planning, identification and prioritization of a project, programming and managing project, as well as monitoring and evaluation. The approach of this study is post positivism and the data collection method is in-depth interviews and literature studies. The result of this study is the planning of LEP in DKI Jakarta specifically delegated to BPBUMD DKI Jakarta. The planning can be said to be quite good because most indicators in each dimensions are fulfilled. The concern is that the Local Government DKI Jakarta does not have a sufficient capital investment regulation and project database system. Therefore, local government DKI Jakarta must prepare its capital investment regulation that consist of main regional regulation and its Local Equaty Participation reallocation regulation and also reconsider the position of BPBUMD as a highest Local Owned Enterprises in DKI Jakarta."

"Penelitian ini membahas mengenai pemahaman sosial mengenai isu kesetaraan gender di kalangan pekerja perempuan formal dengan kontribusi faktor lingkungan dan perilaku sebagai faktor pembentuk utama yang dibahas melalui disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kesetaraan gender di sektor ketenagakerjaan ditandai dengan mulai meningkatnya angka pekerja perempuan formal yang semestinya dibarengi dengan pemahaman terhadap kesetaraan gender, terutama di tempat kerja. Hal tersebut ditujukan agar para pekerja perempuan dapat peka terhadap isu terkait sehingga dapat turut mengimplikasikan perilaku setara gender dan membantu penanganan kasus ketidaksetaraan gender, terutama yang terjadi di tempat kerja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pemahaman sosial tentang kesetaraan gender di kalangan pekerja perempuan formal dan memberikan gambaran kontribusi faktor lingkungan dan perilaku dalam membentuk pemahaman sosial tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang mengambil data melalui wawancara mendalam bersama para pekerja perempuan formal. Kesetaraan gender yang dimaksud dilihat berdasarkan indikator kesetaraan gender menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu melalui aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Adapun pemahaman sosial ditinjau dari teori kognitif sosial oleh Albert Bandura berdasarkan lima kemampuan kognitif dasar manusia, antara lain kemampuan simbolisasi (symbolizing capability), kemampuan pembelajaran melalui pengalaman tidak langsung (vicarious capability), kemampuan berpikir ke depan (forethought capability), kemampuan pengaturan diri (self-regulatory capability), dan kemampuan refleksi diri (self-reflective capability). Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dasar kognitif yang paling utama dimiliki seorang individu dalam memahami kesetaraan gender adalam kemampuan simbolisasi (symbolizing capability) untuk mendeskripsikan kesetaraan gender berdasarkan perisitiwa atau pengalaman yang pernah dialami. Pemahaman sosial dapat dibentuk melalui kontribusi faktor lingkungan; yaitu melalui lingkungan keluarga, tempat kerja dan sosial dan factor personal yang turut berperan dalam proses transformasi pemahaman sosial menjadi perilaku (behavior) yang berkaitan dengan kesetaraan gender, sehingga menjadi output dalam determinan proses triadic reciprocal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, terkhusus di mata kuliah Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial, serta Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pelayanan Kemanusiaan.

---

This study discusses the social understanding of the issue of gender equality among formal female workers with the contribution of environmental and behavioral factors as the main forming factors which are discussed through the discipline of Social Welfare Sciences. Gender equality in the employment sector is characterized by increasing formal female workers that should be accompanied by an understanding of gender equality, especially in the workplace. This is intended so that female workers can be sensitive to related issues so that they can contribute to gender-equal behavior and assist in handling cases of gender inequality, especially those that occur in the workplace. The purpose of this study is to explain the social understanding of gender equality among formal female workers and provide an overview of the contribution of environmental and behavioral in shaping this social understanding. This research is a qualitative research using a descriptive method that collects data through in-depth interviews with formal women workers. The gender equality in question is seen based on indicators of gender equality according to the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, namely through aspects of access, participation, control, and benefits. As for social understanding in terms of social cognitive theory by Albert Bandura based on five basic human cognitive abilities, including symbolizing capability, vicarious capability, forethought capability, self-regulatory capability, and self-reflective capability. The results of the study indicate that the most important cognitive basic ability possessed by an individual in understanding gender equality is the symbolizing capability to describe gender equality based on events or experiences that have been experienced. Social understanding can be formed through the contribution of environmental factors; namely through the family environment, workplace and social and personal factors that play a role in the process of transforming social understanding into behavior related to gender equality, so that it becomes the output in the determinant of the triadic reciprocal. The results of this study are expected to contribute to the Social Welfare Studies program, especially in the Human Behavior and Social Environment courses, as well as Human Resource Management in Human Service Organizations."

"Kebijakan penyertaan modal Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya yang terbaru tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018. Setiap tahunnya Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengalokasikan dana penyertaan modal paling besar untuk proyek rumah DP 0 Rupiah. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana penyertaan modal tiap tahunnya pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam proyek rumah DP 0 Rupiah serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukan bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan dana penyertaan modal ini karena proyek rumah DP 0 Rupiah dinilai memiliki banyak manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, dan proyek ini secara finansial membutuhkan dana yang besar, sehingga diharapkan dana penyertaan modal ini dapat mempercepat Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam menyelesaikan proyek rumah DP 0 Rupiah. Namun memasuki tahun ketiga, pembangunan rumah DP 0 Rupiah ini masih jauh dari target yaitu baru terbangun 780 unit hunian dari target 50.000 unit hunian.

---

A new Capital Addition of Local Government in Jakarta was given through Local Regulation Number 11/2018 about Capital Addition for local property enterprise. Each year the local property enterprise allocates the largest capital investment for housing projects with Down Payment (DP) 0 Rupiah. The aim of this paper is to know about the dominant motive of local government provide capital addition funds annually to local property enterprise in a house project DP 0 Rupiah, and the effect of this local regulation. This paper uses a post-positivism approach with collecting data methods used in depth interviews and literature studies. This research showing that the reason local government provides this capital investment for this enterprise because the DP 0 Rupiah house project is considered to have many benefits that will be obtained by the community, and this project financially requires large funds. So it is hoped that this capital investment can accelerate local property enterprise in completing a home project DP 0 Rupiah. However, entering the third year, the construction of the DP 0 Rupiah house is still far from the target, namely only 780 residential units have been built from the target of 50,000 residential units.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan dekomposisi pada tingkat partisipasi kerja untuk menjelaskan gender gap di Provinsi DKI Jakarta pada tiga periode yaitu 1995, 2005, dan 2015. Determinan tingkat partisipasi kerja laki-laki dan perempuan diestimasi menggunakan metode probit dan marginal efek sedangkan untuk menganalisis sumber gender gap digunakan teknik dekomposisi non linear. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab utama gender gap tingkat partisipasi kerja berasal dari faktor-faktor struktural di pasar tenaga kerja (diskriminasi). Nilai gender gap dalam 20 tahun semakin mengecil, pada tahun 1995, 2005, dan 2015 nilainya sebesar 40,82%; 39,17%; dan 29,34%, ini menunjukkan tingkat diskriminasi di Jakarta semakin berkurang.

---

ABSTRACT

This research aims to decompose the employment participation rate to explain gender gap in DKI Jakarta Province in three periods (1995, 2005, and 2015). Determinant of employment participation rate of men and women was estimated by probit and marginal effect method. Non-linear decomposition technique used to analyze the source of gender gap. The results show that the main causes of gender gap comes from structural factors in the labor market (discrimination). The value of the gender gap in 20 years has decreased, in 1995, 2005, and 2015 it was 40,82%; 39,17%; and 29,34% respectiely. It shows that the discrimnination rate in Jakarta has decreased."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektifitas desentralisasi fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 34 Provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2011-2019, penelitian ini menjelaskan bagaimana kondisi ketimpangan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan gini rasio pendidikan yang merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat distribusi pemerataan pendidikan. Dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bagian dari desentralisasi fiskal, dan metode empiris system GMM untuk menguji dampak ketiga dana tersebut terhadap ketimpangan pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan DAK justru belum mampu mengurangi ketimpangan pendidikan karena formulasi dan penggunaan yang belum efektif. Sedangkan BOS mampu mengurangi ketimpangan pendidikan karena digunakan untuk membiayai operasional sekolah, sehingga tidak ada biaya pendidikan yang dibebankan ke masyarakat dan meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan.

---

This study aims to see the effectiveness of fiscal decentralization in reducing educational inequality in Indonesia. Using panel data from 34 provinces in Indonesia from 2011 until 2019, this study explains how the condition of education inequality in Indonesia by employing Gini ratio of education is an indicator of the distribution of educational equity. By using the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and School Operational Assistance (BOS) as part of fiscal decentralization, and applying system GMM to examine its impacts on Gini ratio of education, the study results show that the DAU and DAK do not affect to decrease education inequality due to ineffective formulation and utilization. Meanwhile, BOS can reduce education inequality because it is used to finance school operations so that the community pays no education costs and increases access to public education."

"Artikel ini membahas tentang dinamika relasi kuasa dan injunctive norms di dalam partisipasi anak pada perencanaan pembangunan di tiga wilayah DKI Jakarta. Studi-studi sebelumnya mengemukakan bahwa kendala partisipasi anak disebabkan oleh aspek psikososial, terbatasnya kemampuan SDM di dalam mendorong partisipasi anak, serta pelaksanaan prosedural akibat tekanan pihak eksternal. Pandangan tersebut memiliki kelemahan karena belum menempatkan aspek dinamika relasi kuasa antara anak dengan orang dewasa serta injunctive norms yang terjadi di dalam proses partisipasi anak. Penulis berargumen bahwa ketimpangan relasi kuasa antara anak dengan orang dewasa berkontribusi terhadap terhambatnya partisipasi anak. Kondisi ini dilanggengkan oleh injunctive norms yang dikonstruksikan oleh orang dewasa pada proses partisipasi anak, Hal ini berakibat pada proses partisipasi anak yang tidak bermakna dalam perencanaan pembangunan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai anak yang tergabung di dalam forum anak, anak penerima manfaat, fasilitator forum anak serta pejabat pemerintah. Studi ini juga melakukan analisis berdasarkan data sekunder dan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk menjelaskan dinamika relasi kuasa dan injunctive norms dalam partisipasi anak pada perencanaan pembangunan di tiga wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

---

This article discusses the dynamics of power relations and injunctive norms in children's participation in development planning in three areas of DKI Jakarta. Previous studies suggest that the constraints on children's participation are caused by psychosocial aspects, limited human resource capability in assisting children's participation, and procedural implementation due to demand from external parties. Previous studies have weaknesses because they have not considered aspects of the dynamics of power relations between children and adults and the injunctive norms that occur in children's participation. The author argues that the imbalance of power relations between children and adults contributes to the restraint of children's participation. This condition is perpetuated by injunctive norms that are constructed by adults in the children's participation process. The condition of inequality in power relations is perpetuated by injunctive norms constructed by adults in children's participation. This study uses a qualitative approach by interviewing children who are members of the children's forum, child beneficiaries, children's forum facilitators, government officials. This study also analyzed secondary data collection and FGDs to explain the dynamics of power relations and injunctive norms in children's participation in development planning in three areas of DKI Jakarta: North Jakarta, East Jakarta and South Jakarta."

"Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, preferensi dan aspirasi daerah. Pembangunan kemandirian keuangan daerah salah satunya dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dalam menjalankan fungsinya dibebani oleh dua misi, yaitu misi pelayanan publik dan misi korporasi. Realisasi pencapaian BUMD dalam memaksimalkan penyertaan modal daerah masih tergolong lemah. Penelitian ini membahas tentang pengaruh penyertaan modal daerah dan good corporate governance terhadap kinerja BUMD DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel berupa random effect model. Kinerja BUMD diukur berdasarkan dua indikator, yaitu kinerja keuangan dan kinerja pelayanan publik. Variabel kontrol yang digunakan yaitu umur, total asset, kepemilikan saham, return on equity, return on asset, subsidi dan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah, good corporate governance, return on aset, umur dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada indikator kinerja pelayanan publik, good corporate governance, umur dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap BUMD. Pada sub level BUMD yang menerima penyertaan modal daerah, ditemukan return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Begitupula dengan subsidi yang juga berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik.

---

Regional autonomy and fiscal decentralization provides independence for the regions to develop their potential, preferences and regional aspirations. Development of regional finance independence, one of which is the local-owned enterprises (BUMD). BUMD in carrying out its functions is burdened by two missions, the finance performance and public service performance. The realization of BUMD achievements in maximizing capital participation of local governance is still relatively weak. This research discussed about the impact of capital participation of local governance and good corporate governance to performance of BUMD in DKI Jakarta. This research used quantitative methods with panel data regression using the random effect model. The performance of BUMD is measured by two indicators, financial performance, and public service performance. The control variables used are age, total asset, share ownership, return on equity, return on asset, subsidies, and price. The findings of this research showed that capital participation of local governance, good corporate governance, return on asset, age and total asset affect the BUMD financial performance. In public service performance, good corporate governance, age and total assets affect the BUMD. And the sub level that BUMD that receive capital participation of local governance, found that return on equity affect on financial performance, also subsidies affect the performance of public services."

"Penelitian ini menganalisis proyek implementasi Pajak Daerah melalui online system oleh PT. Bank DKI untuk proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah analisis discounted cash flow dengan Net Present Value menggunakan alternatif target implementasi seluruh wajib pajak, wajib pajak terkomputerisasi atau wajib pajak manual, sementara pilihan metode implementasi adalah metode tapping, software atau mobile. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi target wajib pajak manual dan metode tapping membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai NPV positif dan kombinasi wajib pajak terkomputerisasi dan metode mobile memberikan nilai NPV paling besar, namun memberikan potensi manipulasi data oleh wajib pajak, sehingga metode software lebih baik dalam hal potensi tersebut.

---

This research analyses tax online system implementation project by PT. Bank DKI for decision making. Method being used is discounted cash flow analysis with net present value using target alternative all tax subject, computerized tax subject and manual tax subject, alternative implementation methods used are tapping, software and mobile methods.

This research concludes that combination of manual tax subject and tapping method takes longer time to reach positive NPV, while combination of computerized tax subject with mobile method gives higher NPV within less than 1 year implementation. Furthermore, mobile method has vunerable threat to be manipulated by tax subject, while software method give short time to positive NPV and able to secure the tax data from manipulation by tax subject."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"ABSTRAKStudi ini meneliti determinan dari kualitas pendidikan dalam SMA Negeri dan Swasta di Jakarta. Menggunakan dataset individu sekolah dan teknik regressi panel fixed effect, studi ini menggambarkan analisis terhadap karakteristik sekolah (rasio siswa guru, tingkat pendidikan guru, pengalaman guru, penerimaan sekolah, dan kondisi sekolah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio siswa guru memiliki peran penting dalam pencapaian siswa. Namun, tingkat pendidikan guru, pengalaman guru, penerimaan sekolah, dan kondisi sekolah (lingkungan, akreditasi, dan kondisi bangunan) tidak menjelaskan kualitas pendidikan pada suatu sekolah. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan analisis deskriptif yang menunjukkan ketimpangan dari nilai ujian dan rasio kelulusan ? ketidaklulusan berbasiskan koefisien Gini di tingkat provinsi.

---

ABSTRACTThis study investigates the determinants of school quality within public and private senior high school in Jakarta. Using individual school dataset and fixed effect panel regression technique, this paper provides an analysis of school characteristics (student-teacher ratio, teacher education level, teacher experience, school?s income, and school?s condition). This research concludes that student-teacher ratio plays an important role in student achievement. However, teacher education level, teacher experience, income of the school, and condition of the school (environment, accreditation, and building condition) do not describe the quality of education on a school. In addition, this research also provides a descriptive analysis showing inequality of exam score and graduated ? not graduated ratio based on Gini coefficient in province level."