Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI. For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete). The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI.

For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete).

The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Kemajuan TI merupakan solusi bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi aspek transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan layanan publik berbasis TI perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada Instansi Pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat akurat dan aman Badan Kepegawaian Negara BKN merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang telah menerapkan TI dalam memberikan pelayanan kepada publik Untuk menghadirkan layanan TI yang mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pemanfaatan TI yang tepat sehingga keberadaan TI menjadi faktor penentu keberhasilan BKN dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada publikTujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI pada Badan Kepegawaian Negara Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode Process Assesment Model PAM pada COBIT 5 Pendekatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat dari wawancara serta data sekunder melalui observasi lapangan dan dokumenDari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat kapabilitas proses proses tata kelola TI di BKN masih berada pada kapabilitas level 0 incompleteRekomendasi terhadap perbaikan proses proses tersebut dibuat dengan mengacu terhadap best practise yang disarankan oleh COBIT 5 Rekomendasi utama meliputi pembuatan kebijakan terkait TI pembuatan Standar Operating Procedure SOP untuk aktivitas operasional TI melakukan monitoring dan pelaporan berkala serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait TI ke dalam bentuk dokumen tertulis

---

IT progress is a solution for public service providers in meeting the aspects of transparency accountability and community participation Implementation of IT based public services need to be developed especially in the provision of services thus enabling the availability of data and information on Government Agencies which can be analyzed and used quickly accurately and safely Badan Kepegawaian Negara BKN is a government organization that has been implementing IT in providing services to the public To deliver IT services that support the objectives required the use of IT governance right so where IT becomes a critical success factor BKN in providing services to the public employment

The purpose of this research is to evaluate the management of information technology within BKN Measurements were made by using the Process Assessment Model PAM on COBIT 5 Approach to data collection in this research using primary data obtained from interviews and secondary data through observation documents and field observation From the measurement results it can be seen that most of the processes capability levels of IT governance in BKN still at the capability level 0 incomplete

Recommendations for the improvement of these processes was made with reference to the best practices recommended by COBIT 5 The main recommendations include making plans for all IT activities creation of Standard Operating Procedure SOP for IT operational activities making performance measurement monitoring periodically reporting and documenting all activities related to IT in the form of a written document."

"Penggunaan TI di lingkungan Setjen DPR RI memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar menjadi pemungkin enabler bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi proses tata kelola TI di lingkungan Setjen DPR RI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kapabilitas yang dicapai organisasi dan rekomendasi perbaikan proses untuk mencapai target kapabilitas yang diharapkan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui FGD dan penyebaran kuesioner Data sekunder didapatkan dari studi dokumen organisasi dan studi literatur terkait dengan penelitian yang relevan Rata rata hasil pencapaian kapabilitas proses tata kelola TI di Setjen DPR RI saat ini adalah 1 1 performed yang berarti telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan prosesnya Rekomendasi perbaikan proses dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan kriteria dukungan stakeholder SDM TI dan waktu pencapaian target Tiga proses yang menjadi prioritas yakni APO13 BAI01 dan EDM01 yang dianggap sangat diperlukan dalam penyelenggaraan layanan TI di Setjen DPR RI untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

---

The use of Information Technology IT within Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has important role to support the Member of Parliament rsquo s MPs duty and function needs to be well managed to become enabler to achieve the business goals This research aims to evaluate the process of IT governance at Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia using COBIT 5 framework to obtain the current capabilities level and recommendations Primary data used in this research were collected through FGD and questionnaire Secondary data were obtained from organizational documents and related relevant research The average value capabilities achieved of IT governance process of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia was 1 1 performed means that IT processes have been implemented and achieved those purpose Process improvement recommendations conducted based on priorities of criteria that have stakeholder rsquo s support IT human resources and the achievement target time Three processes that become priorities namely APO13 BAI01 and EDM01 are very needed in organizing IT services of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia to support the MPs duties and functions"

"Transformasi digital merupakan salah satu visi PT XYZ, perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan non-bank untuk dapat mendukung proses bisnisnya. Dalam mencapai visi transformasi digital tersebut, infrastruktur teknologi informasi merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki secara matang dan baik. Selain teknologi terkini yang diterapkan dalam infrastruktur teknologi informasi, tata kelola pada infrastruktur juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam implementasi infrastruktur. Berdasarkan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI tahun 2019 PT XYZ hanya mencapai tingkat 2.1 sedangkan ekspektasi mencapai tingkat 3 menggunakan COBIT 5. Sehingga dalam karya akhir ini akan dilakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola infrastruktur TI yang telah dijalankan saat ini di PT XYZ serta memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan untuk meningkatkan tingkat kapabilitas. Pengkuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM). Berdasarkan hasil pengukuran tersebut akan dianalisis rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan PT XYZ berdasarkan pemetaan proses pada COBIT 5.

---

Digital transformation is one of PT XYZ's visions as non-bank finance sector company to be able to support its business processes. In achieving the digital transformation vision, information technology infrastructure is one of the components that must be carefully and properly owned. Besides the latest technology that applied in information technology infrastructure, infrastructure governance is also needed to ensure digital transformation in infrastructure implementation. Based on the measurement of the level of IT governance capability in 2019, PT XYZ only at level 2.1 while expectation is level 3 using COBIT 5. So that in this final work will measure the level of IT infrastructure governance capability that has been implemented at PT XYZ and provide recommendations for improvement to increase the level of capability. Capability level measurement using Process Assessment Model (PAM). Based on measurement result, the improvements will be analyzed based on the mapping process on COBIT 5."

"Tata Kelola Teknologi Informasi (TIK) memainkan peran penting dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan. Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, dimana TIK berperan dalam pendokumentasian elektronik, sistem informasi peradilan, penyediaan informasi yang mudah diakses masyarakat, penggunaan bukti elektronik dan aksesibiltas informasi peradilan untuk masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada akar masalah dalam domain pengelolaan data, penetapan strategi dan tujuan bisnis, perencanaan dan pengorganisasian sumber daya yang dibutuhkan, pengembangan dan implementasi teknologi, pemantauan kinerja dan penilaian terhadap implementasi COBIT 2019, penyediaan layanan teknologi informasi yang berkualitas untuk dukungan administrasi peradilan dan belum adanya evaluasi besaran kapabilitas atau tingkat kematangan tata kelola TI. Berdasarkan temuan ini dipilih fokus masalah penyusunan enterprise architecture, pengelolaan portofolio proyek yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, pengelolaan proyek, pengelolaan program TI yang dikembangkan, pengelolaan manajemen perubahan. Penelitian ini diantisipasi dapat menyajikan data mengenai tingkat kematangan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Mahkamah Agung, sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola TIK di Mahkamah Agung, serta dapat memberikan rekomendasi yang positif dan berguna dalam meningkatkan tata kelola TI di Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan kerangka kerja COBIT 2019. Dari delapan objektif terpilih, ditemukan 4 objektif, yaitu APO03, APO05, APO08 dan BAI05 berada pada level 2. Kemudian 3 objektif, yaitu BAI02, BAI03, BAI11 berada di level 1, dan satu objektif BAI01 di level 0. Beberapa rekomendasi dihasilkan dalam upaya peningkatan tata kelola TIK di Mahkamah Agung mencakup pengelolaan dan dokumentasi, pengembangan kebijakan dan prosedur, pelatihan untuk pengembangan keterampilan, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan.

---

Information Technology (ICT) Governance plays an important role in achieving transparency and accountability in the administration of justice. A sure, transparent and accountable judicial process, where ICT plays a role in electronic documentation, judicial information systems, providing information that is easily accessible to the public, use of electronic evidence and accessibility of judicial information for the public. This research focuses on the root of the problem in the domain of data management, determining business strategies and objectives, planning and organizing required resources, developing and implementing technology, monitoring performance and assessing the implementation of COBIT 2019, providing quality information technology services to support justice administration and There has been no evaluation of the scale of capability or maturity level of IT governance. Based on these findings, the focus was chosen to focus on the preparation of enterprise architecture, management of project portfolios carried out by the Supreme Court, project management, management of developed IT programs, management of change management. It is anticipated that this research will provide data regarding the maturity level of Information and Communication Technology management at the Supreme Court of the Republic of Indonesia, as material for evaluating ICT governance at the Supreme Court, and can provide positive and useful recommendations in improving IT governance at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This research uses mixed methods with the COBIT 2019 framework. Of the eight selected objectives, it was found that 4 objectives, namely APO03, APO05, APO08 and BAI05 were at level 2. Then 3 objectives, namely BAI02, BAI03, BAI11 were at level 1, and one BAI01 objective at level 0. Several recommendations were produced in an effort to improve ICT governance at the Supreme Court including management and documentation, development of policies and procedures, training for skills development, increasing stakeholder involvement."

"Teknologi informasi mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai keunggulan bersaing. Penggunaan teknologi informasi tidak lepas dari kebutuhan utama organisasi yang memiliki tujuan teknologi informasi dapat meningkatkan kegiatan bisnis perusahaan. Pentingnya layanan TI di dalam organisasi bertujuan membantu kegiatan bisnis perusahaan, PT. XYZ memiliki permasalahan dalam layanan TI kepada pengguna. Permasalahan yang terjadi seperti masalah kebijakan, prosedur, kegiatan, dokumentasi dan SDM terkait layanan TI. PT. XYZ harus memastikan bahwa layanan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan bisnis perusahaan. PT. XYZ mengharapkan setiap permasalahan yang muncul bisa diberikan solusi untuk perbaikan. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui kondisi layanan teknologi informasi dengan menggunakan framework COBIT 5. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mendapatkan nilai evaluasi layanan TI, KPI, process practice dan aktivitasnya, sehingga dapat membantu PT. XYZ dalam meningkatkan kinerja layanan yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan layanan, berkurangnya gangguan dan waktu penanganan gangguan.

---

Information technology affects the organization's ability to achieve competitive advantage. The use of information technology can not be separated from the main requirement that the organization has a goal to improve the information technology business activities.

The importance of IT service in an organization is aimed to help company's business activity, PT. XYZ has a problem in the IT services to the users. The problem that often occur like policy, procedure, activity, documentation and HR related to the IT. PT. XYZ has to ensure that TI service is convenient with the needs and the activities of company's business. PT. XYZ expect any problems that arise can be given the solution for improvement. This research will tend to determine the condition IT service using COBIT 5 framework.

The expected outcome of this research is to get the value evaluation of IT service, KPI, process practice and the activities so that can help PT. XYZ in improving service performance which marked increase in the availability of services, reduced interference and disturbance handling time."

"Suatu organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi (TI) untuk membentuk strategi bisnis, menunjang kegiatan operasional, serta meningkatkan nilai bisnis dan mencapai tata kelola yang baik. Semakin pentingnya peranan teknologi informasi bagi organisasi, maka dibutuhkan  suatu tata kelola teknologi  informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kerangka kerja (framework) untuk mengukur bahwa teknologi informasi telah dikelola secara tepat dan sumber daya teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab. Salah satu kerangka kerja yang dapat digunakan adalah Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5). Penulis melakukan penelitian di PT. Pertamina Geothermal Energy menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk menilai pencapaian kapabilitas proses tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Data produksi yang tidak terintegrasi antar aplikasi menyebabkan permasalahan pada operasional bisnis perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif serta rujukan pada pemetaan pain point yang disediakan pada COBIT 5: Implementation untuk selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat kapabilitasnya. Proses yang relevan dengan permasalahan yang diangkat adalah EDM02, APO05, BAI01, BAI02, BAI04, dan BAI07. Hasil pengukuran proses terpilih menghasilkan nilai rata-rata 0,3 dari skala 5. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu manajemen PT. Pertamina Geothermal Energy untuk mengetahui dimana posisi tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi serta mendapatkan masukan perbaikan prosedur dan kebijakan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi.

---

An organization relies heavily on information technology (IT) to form business strategies, support operational activities, and increase business value and achieve good governance. The more important role of information technology for organizations, the information technology governance is needed. Therefore, a framework is needed to measure that information technology has been managed appropriately and that information technology resources are used responsibly. One framework that can be used is Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5). The author conducted research at PT. Pertamina Geothermal Energy uses the COBIT 5 framework to assess the achievement of the capabilities of the information technology governance process in the company. Production data that is not integrated between applications causes problems in the company's business operations. This study uses qualitative data analysis and a reference to the pain point mapping provided in COBIT 5: Implementation to further measure the capability level. Processes that are relevant to the issues raised are EDM02, APO05, BAI01, BAI02, BAI04, and BAI07. The measurement results of the selected process produce an average value of 0.3 from a scale of 5. The results of this study are expected to help the management of PT. Pertamina Geothermal Energy to find out where the position of the capabilities of information technology governance and get input improvements procedures and policies to improve information technology governance. 

"

"Keberhasilan dalam memberikan layanan informasi dapat memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat secara umum Dengan demikian investasi yang telah dilakukan oleh RSAB Harapan Kita dalam implementasi TI seharusnya sejalan dengan tujuan organisasi dan sesuai dengan harapan stakeholders RSAB Harapan Kita sudah memiliki tata kelola TI namum masih belum optimal harusnya dengan tata kelola TI ini RSAB bisa memenuhi harapan stakeholders Agar bisa mencapai harapan itu kita harus mengevaluasinya Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola TI di RSAB Harapan Kita dengan menggunakan COBIT 5 Langkah yang dilakukan adalah wawancara yang kemudian dipetakan pada proses cobit Dari beberapa sumber didapatlah permasalahan organisasi terkait tata kelola teknologi informasi lalu dipetakan ke proses cobit yang ada Dari pemetaan tersebut kemudian peneliti membuat kuisioner untuk mengukur tingkat kapabilitas kondisi saat ini dan target dari setiap permasalahan yang ada Kemudian peneliti membuat rekomendasi yang diberikan untuk menutupi gap tersebut berdasarkan kapabilitas dan usulan tata kelola yang dihasilkan berupa rancangan tata kelola TI yang perlu diterapkan pada masing masing proses TI Kata kunci Evaluasi Tata kelola TI COBIT 5 Kapabilitas

---

Success in providing information services can provide a positive impact for organizations and society in general Thus investments made by RSAB Harapan Kita in IT implementation should in line with organizational objectives and in accordance with the expectations of stakeholders RSAB Hope We already have IT governance yet still not optimal should the IT governance is RSAB can meet the expectations of stakeholders In order to achieve that hope we have to evaluate this study aims to evaluate the IT governance in RSAB Harapan Kita using COBIT 5 Steps taken is the interview which is then mapped to the COBIT processes From several sources obtained organizational problems related information technology governance and mapped to existing COBIT processes From mapping is then researchers made a questionnaire to measure the level of capability of the current state and the target of any existing problems Then the researchers make recommendations provided to cover these gaps based capabilities and governance proposals that produced a draft of IT governance that need to be applied to each IT process Keywords Evaluation IT Governance COBIT 5 Capability"

"Teknologi Informasi harus ditata dan dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan manfaat berupa keuntungan perusahaan. Namun pada kenyataannya penatakelolaan TI Perum BULOG saat ini masih belum memenuhi target perusahaan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN sebagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola TI yang dijalankan di Perum BULOG. Evaluasi tersebut menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 sesuai arahan pemangku kepentingan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode kuesioner dan wawancara. Data primer diperoleh dari 12 responden di Divisi Teknologi Informasi Perum BULOG. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 17 dari total 24 area proses tata kelola TI yang dijalankan dengan optimal dan memenuhi target stakeholder yaitu tingkat kapabilitas TI di level 3 (Established). Terdapat 7 area proses yang memerlukan perbaikan karena masih belum optimal dalam memenuhi target stakeholder atau masih mencapai tingkat kapabilitas TI di level 2 (Managed). Ketujuh area proses tersebut adalah Ensured Resource Optimization, Managed Enterprise Architecture, Managed Requirement Definition, Managed Solutions Identification and Build, Managed Knowledge, Managed Configuration dan Managed Continuity. Hasil evaluasi dan rekomendasi sangat penting untuk mengoptimalkan Tata Kelola TI di Perum BULOG, memungkinkan perusahaan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan memberikan nilai tambah serta manfaat bagi perusahaan. Manfaat penelitian ini bagi akademis dapat memberikan perspektif terhadap tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Bagi praktisi dan perusahaan juga dapat mendapatkan manfaat dari penelitian ini dengan menggunakan rekomendasi yang dihasilkan melalui penelitian ini terhadap perbaikan tata kelola TI. Penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan kerangka kerja lain untuk peningkatan nilai dan kualitas tata kelola TI, misalnya mengadopsi standar layanan internasional seperti ISO/IEC 20000 atau juga meningkatkan perspektif keamanan dengan menggunakan standar ISO/IEC 27001.

---

Well-managed IT can generate benefits in terms of corporate profits. However, in reality, current IT management of Perum BULOG still falls short of the targets set by the Ministry of State-Owned Enterprises as stakeholders. This research aims to evaluate the IT Capabilities implemented in Perum BULOG. The evaluation will utilize the COBIT 2019 frameworks as guided by stakeholders. The research employed a mixed-methods approach, utilizing both quantitative and qualitative methods through the use of questionnaires and interviews. Primary data were obtained from 12 respondents in the Information Technology Division of Perum BULOG. The research findings indicate the presence of 17 IT governance processes out of a total of 24 processes that are optimally executed, thus meeting the stakeholder's target of achieving IT capability at level 3 (Established). Seven processes require improvement to meet stakeholder targets as they are currently suboptimal, resulting in an attainment of IT capability at level 2 (Managed). These seven processes are Ensured Resource Optimization, Managed Enterprise Architecture, Managed Requirement Definition, Managed Solutions Identification and Build, Managed Knowledge, Managed Configuration dan Managed Continuity. The evaluation results and recommendations are crucial for optimizing IT Governance in Perum BULOG, enabling it to meet stakeholder expectations and deliver added value and benefits to the company. The benefits of this research for academia are to provide a perspective on IT Governance by utilizing the COBIT 2019 frameworks. For practitioners and companies, they can also benefit from this research by implementing the recommendations generated through this study to improve IT Governance. Future research can integrate other frameworks to enhance the value and quality of IT Governance, such as adopting international service standards like ISO/IEC 20000 or expanding the security perspective by incorporating ISO/IEC 27001 standards."