Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membuat pengusaha UMKM mendapat manfaat pengurangan PPh Final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan lima ratus juta rupiah per tahun. Wajib Pajak yang menerima manfaat atas pembebasan pajak karena penghasilan yang kurang dari lima ratus juta, dapat menonefektifkan NPWP untuk mengurangi beban administrasi. Selain itu, UMKM juga harus menggunakan tarif PPh Pasal 17 apabila jangka waktu ketentuan berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti manfaat pengurangan pajak atas bagian peredaran bruto sampai dengan lima ratus juta rupiah per tahun dan digitalisasi layanan perpajakan djponline terhadap Wajib Pajak UMKM orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat pengurangan pajak digunakan untuk menambah modal, dan enam dari sembilan Wajib Pajak memilih untuk tidak menonefektifkan NPWP nya meskipun mendapat manfaat atas pembebasan pajak dari ketentuan ini. Berdasarkan data, setelah berlakunya ketentuan pengurangan pajak terhadap Wajib Pajak orang pribadi UMKM, diketahui 210 Wajib Pajak orang pribadi tidak membayar pajak serta 89 mengalami penurunan pembayaran di tahun 2022, sedangkan hasil penelitian tentang digitalisasi layanan perpajakan mengungkapkan bahwa persepsi terhadap digitalisasi perpajakan diatas 80%, yang berarti bahwa layanan pajak melalui djponline bermanfaat.

---

The enactment of the Law on the Harmonization of Tax Regulations has made MSME entrepreneurs benefit from a reduction in Final Income Tax of 0.5% on the share of gross turnover of up to five hundred million rupiahs per year. Taxpayers who benefit from tax exemption due to income that is less than five hundred million rupiah per year, can make the TIN effective to reduce the burden administration. In addition, MSMEs must also use the Article 17 Income Tax rate if the time period terms end. This study aims to examine the benefits of tax reduction on shares gross circulation of up to five hundred million rupiah per year and digitization of tax services djponline for MSME Individual Taxpayers. The results of this study show that tax reduction benefits are used to increase capital, and six out of nine taxpayers choose not to invalidate their NPWP even though they benefit from tax exemption of this provision. Based on the data, after the enactment of the tax deduction provisions on the Compulsory MSME Individual Taxpayers, it is known that 210 Individual taxpayers do not pay taxes and 89 experiencing a decrease in payments in 2022, while the results of research regarding digitization tax services revealed that perceptions of digitalization of taxation were above 80%, which means that the tax service through djponline is useful."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini melalui adanya Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey yang disebarkan kepada 61 pemilik UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS 20 dan dianalisis dengan korelasi pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya adalah faktor kepercayaan kepada pemerintah dan kompleksitas pajak. Sementara faktor lainnya seperti moral pajak, keadilan pajak, kekuatan otoritas, informasi pajak, dan kesadaran pajak, secara statistik menunjukkan tidak adanya signifikasi pada pengaruh tersebut. Dari hasil ini, pembuat kebijakan atau pemerintah dapat memperhatikan kembali kompleksitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan niat Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Karena pada insentif tersebut, pemerintah membutuhkan niat Wajib Pajak untuk mau melaporkan realisasi PPh Finalnya.

---

This study aims to identify factors that influence the compliance intention of MSME taxpayers in reporting their tax obligations, in this case through the Government-borne MSME Final Income Tax Incentive. This study uses a quantitative approach by conducting a survey that is distributed to 61 MSME owners in the Pasar Minggu Subdistrict. The data obtained were processed using the SPSS 20 program and analyzed by Pearson correlation. The results of this study indicate that the factors that influence taxpayer compliance intentions in reporting their tax obligations are the factor of trust in the government and tax complexity. While other factors such as tax morale, tax justice, power of authority, tax information, and tax awareness, statistically shows no significant effect on this. From these results, policy makers or the government can pay attention to the complexity of tax administration to increase the intention of taxpayers to report their tax obligations. Because in this incentive, the government needs the intention of the taxpayer to report the realization of the Final PPh."

"Regulasi pembukuan dengan stelsel kas (pembukuan sederhana) telah berlaku sejak tahun 2022 menyasar Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Namun, terhitung sudah 2 tahun diberlakukan dalam PMK 54/2021, regulasi ini belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap objek regulasi itu sendiri. Pemilihan Kota Depok sebagai lokus penelitian dengan melihat angka pertumbuhan terbaik diantara kota-kota di Provinsi Jawa Barat. Hal itulah yang mendasari penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan WP dengan peredaran bruto tertentu terhadap regulasi pembukuan sederhana di Kota Depok dan menganalisis determinan preferensi WP bersangkutan terhadap penggunaan regulasi pembukuan sederhana yang ditinjau dari asas keadilan dan kemudahan administrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, dilengkapi dengan teknik kualitatif melalui upaya wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan WP dengan peredaran bruto tertentu terhadap regulasi pembukuan sederhana berada pada kategori “mengingat”/level C1 dan tergolong sebagai tingkat pengetahuan yang rendah. Kemudian, terkait dengan determinan preferensi WP terhadap regulasi ini diketahui bahwa faktor kemudahan menjadi determinan yang paling dominan terasa oleh WP dibandingkan determinan lainnya. Kondisi ini seharusnya dapat terus diperbaiki oleh WP bersangkutan dengan meningkatkan kesadaran diri untuk dapat memahami regulasi yang terkait bisnisnya. Selain itu, perlunya keterlibatan pemerintah untuk menyediakan tools yang mampu memudahkan penyelenggaraan regulasi pembukuan sederhana ini. Pemerataan sosialisasi seharusnya juga menjadi hal yang lebih diperhatikan oleh pembuat regulasi agar “bahasa kemudahan” lebih mudah dipahami oleh objek regulasi.

---

Regulations on cash basis accounting (simple bookkeeping) have been in effect since 2022, targeting taxpayers with certain gross turnover. However, despite the implementation of PMK 54/2021 for two years, this regulation has not yet shown a significant impact on its regulation objects. Depok City was chosen as the research site due to its strong growth rates compared to other cities in West Java Province. This forms the basis of research, which aims to assess the level of knowledge among taxpayers with specific gross turnovers regarding the simple bookkeeping regulations in Depok City, and to analyze the determination of taxpayers' preferences for using these regulations, focusing on principles of equity and ease of administration. The research approach used is quantitative, with data collected through surveys, complemented by qualitative techniques including in-depth interviews and literature review. The research findings indicate that taxpayers' knowledge levels regarding simple bookkeeping regulations fall within the 'remember' category/level C1, indicating a low level of knowledge. Furthermore, convenience is identified as the predominant determinant felt by  taxpayers' preferences for these regulations compared to other factors. This highlights the need for taxpayers to enhance their self-awareness and understanding of regulations relevant to their businesses. Additionally, government involvement is crucial in providing tools that facilitate compliance with these regulations. It is also imperative for regulators to ensure equitable distribution of information campaigns to enhance understanding among regulatory subjects about the benefits of compliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta permasalahan yang masih ditemui setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak.Batasan penelitian ini hanya data penerimaan dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menjadi objek penelitian serta adanya program Tax Amnesty di pertengahan tahun 2016 sehingga kurang mencerminkan kondisi setelah pemisahan fungsi Account Representative.Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative, penerimaan perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Selain itu masih ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Account Representative setelah adanya pemisahan fungsi ini.

---

This study aims to determine the level of tax revenues and taxpayer compliance and problems that are still encountered after the separation of Account Representative functions. The research method used in this research is qualitative method with case study approach in Directorate General of Taxes.

Limitations of this study only data acceptance and compliance submission of Annual SPT 2014 to 2016 with three Primary Tax Office which became the object of research and the Tax Amnesty program in mid-2016 so less reflect the conditions after the separation of Account Representative functions.

This study concludes that after the separation of Account Representative functions, tax revenues and taxpayer compliance have increased although not optimal yet. In addition, there are still problems encountered by Account Representative after the separation of this function."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Pemeriksa dan PT. ABC atas sengketa koreksi tentang service charge serta menganalisis implikasi pajak yang timbul dalam sengketa koreksi atas service charge ini. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, teori akuntansi dan konsep penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah menurut pendapat Pemeriksa, service charge yang diterima dari transaksi sewa hotel harus diakui sebagai penghasilan PT. ABC karena service charge tersebut merupakan bagian yang melekat pada penerimaan utama PT. ABC dan implikasi pajak yang timbul adalah atas komponen service charge tersebut dikenakan pajak di level perusahaan dan karyawan karena Pemeriksa tidak melakukan penyesuaian pada biaya operasional. Sementara menurut PT. ABC service charge merupakan utang kepada karyawan karena substansi service charge merupakan hak karyawan sehingga tidak berhak diakui sebagai penghasilan PT. ABC, dimana hal ini menyebabkan ketidaksesuaian menurut ketentuan pajak karena PT. ABC diwajibkan untuk memotong PPh 21 karyawan. Oleh karena itu, disajikan skema alternatif dimana Wajib Pajak dapat mengubah skema pencatatan atas service charge atau dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.

---

This study aims to analyze the argumentation between fiscus and PT. ABC for fiscal adjustment dispute regarding service charge as well as analyzing the tax implications arising in the correction dispute regarding service charge. The analysis conducted in this study uses the theory of tax collection systems, tax audits, accounting theories and revenue concepts. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting in depth interviews. The results of this study are according to the fiscus' argument, service charge received from a hotel rental transaction must be recognized as revenue of PT. ABC because the service charge is an integral part of PT. ABC and the tax implications arising are that the service charge component is taxed at the company and employee level because the fiscus does not make adjustments to operational costs. Meanwhile according to PT. ABC service charge is a liability to the employee because the substance of the service charge is the employees right so it is not entitled to be recognized as revenue of PT. ABC, where this might cause dispute according to the tax regulations because PT. ABC is required to withold personal employee income tax. Therefore, alternative schemes is presented where the Taxpayer can change the scheme used to record transaction related to service charge or by conducting fiscal reconciliation each year."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses pelayanan e-Samsat bagi Wajib pajak dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kendaraan bermotor tahunan di Provinsi DKI Jakarta. Namun keberadaan inovasi e-Samsat ini nampaknya tidak menciptakan dampak yang signifikan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan riset terkait dengan akses pelayanan e-Samsat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui mixed-method, yaitu metode kuantitatif dengan survei dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 145 responden yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian dengan kecenderungan pada kategori baik sebesar 86,9% menunjukkan kontradiksi dengan realita implementasi di lapangan dan pernyataan Wajib Pajak yang tersebar di berbagai ulasan sosial media. Hal tersebut didukung dari penilaian dimensi yang tercakup ke dalam kategori baik, yaitu dimensi approachability, availability and accommodation, affordability, dan appropriateness. Sedangkan satu dimensi masuk ke dalam kategori cukup, yaitu dimensi acceptability. Hasil yang cenderung baik ini tidak sepenuhnya sempurna, masih terdapat berbagai catatan untuk penyempurnaan inovasi.

---

This study aims to analyze access to e-Samsat services for taxpayers in annual motor vehicle liability activities in DKI Jakarta Province. However, the existence of this e- Samsat innovation has no significant impact. Therefore, the authors are interested in researching access to e-Samsat services. This study uses a quantitative approach with data collection techniques through mixed methods, namely quantitative methods with surveys and qualitative methods with in-depth interviews and literature studies. Respondents in this study found 145 respondents from DKI Jakarta Province. The study results with a tendency in the good category of 86.9% show a contradiction with the reality on the ground and the statements of taxpayers scattered in various media reviews. This is supported by assessing the dimensions included in the excellent category, namely the dimensions of approachability, availability and accommodation, affordability, and suitability. In contrast, one dimension is included in the good category, namely the acceptability dimension. The results that tend to be good are not entirely perfect, and there are still various notes for improving innovation."

"ABSTRACTVAT refund is one of a Taxpayer right to be requested to the Tax Authority. However the VAT and can not automatically be received by the taxpayer. There are many requirements and edures to be followed up by them. Since there are many delinquencies in the application of VAT Refund by the Taxpayer on August 2006 the Director General of Taxes issued the new y concerning the procedures for requesting the VAT Refund. The procedures for the VAT application in accordance with the new policy is more strict to avoid any government loss by the VAT refund.In the Taxpayer side, the new policy must be faced wisely by arranging od tax planning in order to obtain their VAT Refund. A good tax planning can minimize rrections made by the Tax Authority in the process of the VAT Refund application and maximize the benefit for the Taxpayer"

"Penelitian ini menganalisis mengenai strategi transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal. Strategi transisi dilakukan karena adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki ketentuan adanya jangka waktu penggunaan peraturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai strategi yang dipersiapkan WP UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak untuk transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan strategi tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu penggunaan peraturan tersebut bertujuan sebagai waktu bagi WP UMKM untuk belajar mengenai pembukuan, perpajakan dalam sistem normal, dan mengembangkan usahanya. Di sisi lain, jangka waktu tersebut juga sebagai waktu bagi DJP untuk memberikan edukasi kepada WP UMKM. Adapun strategi yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan edukasi mengenai pembukuan dan pengembangan bisnis UMKM melalui program BDS serta strategi lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengembangkan bisnis UMKM. Di sisi lain, WP UMKM tidak memiliki strategi khusus untuk bertransisi menuju sistem pajak normal. Namun, WP UMKM memiliki strategi-strategi bisnis yang beririsan dengan strategi transisi menuju sistem pajak normal. Selain itu, baik dari sisi DJP maupun WP UMKM menghadapi kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternalnya.

---

This research is focused to analysed the transition strategy of MSMEs taxpayer into normal tax system. This transition strategy is implemented as the alteration of Government Regulation Number 23 of 2018 that contain grace period. The purpose of this research is to obtain an overview of the strategies prepared by MSMEs taxpayer and Directorate General of Taxes in trasitioning MSMEs taxpayer into normal tax system and to know the obstacles faced in carrying out the strategy. This research is using qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results showed that the purpose of grace period was intended as a time for MSMEs taxpayer to learn about double entry bookkeeping, taxation in normal tax system and to develop its business. On the other hand, grace period was also intended as time for DGT to provide the education to MSME taxpayer. The strategies undertaken by DGT are to educate MSME's bookkeeping and business development through BDS program as well as other strategies that can directly or indirectly develop the MSMEs business. On the other hand, MSMEs taxpayer do not have a specific strategy in transitioning into normal tax system. However, MSMEs taxpayer has business strategies that intersect with the transition strategy towards normal tax system. In addition, both from the DGT and MSME taxpayer face obstacles encountered both from the internal and external factor.

"