Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika selalu menjadi masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk menyelesaikannya atau mungkin tidak akan pernah selesai, walaupun telah banyak upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memeberantas penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah dengan memberlakukan Undang undang baru tentang narkotika yakni UU No 35 Tahun 2009, terdapat beberapa perubahan yang terdapat di dalam UU No 35 Tahun 2009 dua diataranya adalah pemberatan ancaman hukuman pidana dan program wajib lapor bagi pengguna narkotika.Penelitian ini membahas mengenai Pandangan Rasional Seorang Pengguna Heroin Terhadap Program Wajib Lapor yang Tercantum Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap dua orang pengguna heroin untuk menjelaskan bagaimana pandangan rasional pengguna heroin, peneliti menggunakan teori rational choice dan deterrence, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Program wajib lapor sebenarnya ditanggapi positif oleh kedua pengguna heroin yakni informan peneliti baik itu N yang belum melakukan wajib lapor, maupun E yang sudah melakukan wajib lapor. Data temuan dianalisa dengan cara menjelaskan melalui wajib lapor sebagai efek penggetarjeraan dan teori pilihan rasional.

---

In Indonesia, narcotics abuse always been one of the most complex and complicated criminal problems, eventhough there have been so many rules and law from law maker to eracdicate drugs abuse. One of the real effort in the eradicate drugs abuse is law about narcotics which is UU No 35 2009, there has been two amendment which are weighting criminal penalties and obligation to report for narcotics users.

This research examine about rational perspective of heroin users through the amandement of criminal penalties and obligation to report in UU No. 35 2009 about narcotics. In this research, researcher using qualitative approach by doing two interview of heroin users. For explaining how the rational perspective of the heroin users, researcher using retional choice theory and deterrence. The outcome of this research conclude that actually both of the heroin users -which is research informan- either N or E who have been doing the obligation to report. The obligation to report as a detterence for N, if we see from the effect of special detterence is not so big, because at the end of the day N does not want stop using heroin. Data are analyzing with explaining obligation to report as detterence and rational choice theory"

"Di Indonesia masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika selalu menjadi masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk menyelesaikannya atau mungkin tidak akan pernah selesai, walaupun telah banyak upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memeberantas penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah dengan memberlakukan Undang undang baru tentang narkotika yakni UU No 35 Tahun 2009, terdapat beberapa perubahan yang terdapat di dalam UU No 35 Tahun 2009 dua diataranya adalah pemberatan ancaman hukuman pidana dan program wajib lapor bagi pengguna narkotika.Penelitian ini membahas mengenai Pandangan Rasional Seorang Pengguna Heroin Terhadap Program Wajib Lapor yang Tercantum Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap dua orang pengguna heroin untuk menjelaskan bagaimana pandangan rasional pengguna heroin, peneliti menggunakan teori rational choice dan deterrence, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Program wajib lapor sebenarnya ditanggapi positif oleh kedua pengguna heroin yakni informan peneliti baik itu N yang belum melakukan wajib lapor, maupun E yang sudah melakukan wajib lapor. Data temuan dianalisa dengan cara menjelaskan melalui wajib lapor sebagai efek penggetarjeraan dan teori pilihan rasional.

---

In Indonesia, narcotics abuse always been one of the most complex and complicated criminal problems, eventhough there have been so many rules and law from law maker to eracdicate drugs abuse. One of the real effort in the eradicate drugs abuse is law about narcotics which is UU No 35 2009, there has been two amendment which are weighting criminal penalties and obligation to report for narcotics users.

This research examine about rational perspective of heroin users through the amandement of criminal penalties and obligation to report in UU No. 35 2009 about narcotics. In this research, researcher using qualitative approach by doing two interview of heroin users. For explaining how the rational perspective of the heroin users, researcher using retional choice theory and deterrence. The outcome of this research conclude that actually both of the heroin users -which is research informan- either N or E who have been doing the obligation to report. The obligation to report as a detterence for N, if we see from the effect of special detterence is not so big, because at the end of the day N does not want stop using heroin. Data are analyzing with explaining obligation to report as detterence and rational choice theory."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk membahas kerjasama ASEAN dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pembahasan tersebut menjadi sangat penting, karena menyangkut menjaga dan melindungi masing-masing Negara anggota ASEAN. Kepentingan ini merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam pelaksanaan Pertemuan para Menteri tingkat ASEAN dalam penanganan Masalah Narkotika yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters AMMD . Dari pertemuan AMMD tersebut akan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yaitu Chaiman Statement yang diterapkan dalam national action plan masing-masing negara ASEAN khususnya dampak penerapan itu di Indonesia. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dan berbagai sumber data digunakan pendekatan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Untuk mengolah data sekunder tersebut digunakan metode Analisis Kualitatif. Implementasi Kerjasama Penanggulangan Lalu Lintas Perdagangan Narkoba di Negara-negara ASEAN pada umumnya berbasis pada tindakan penegakan hukum terhadap para pengedar narkoba yang menggunakan jalur darat, laut dan udara, serta terhadap penyalahguna narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN yang dikenal mempunyai kawasan produksi narkoba, implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba lebih difokuskan pada upaya pembasmian terhadap penanaman opium, ganja dan produksi narkoba. mengadakan kegiatan pendidikan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba, terutama di kalangan remaja dan pelajar dengan melibatkan peran serta masyarakat, terutama lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan Iingkungan kerja. Kerjasama regional dan internasional dilakukan oleh masing-masing Negara anggota ASEAN guna memperluas penggalangan sumber daya politik, ekonomi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

ABSTRACTThe study aims to discuss ASEAN cooperation in the control of illicit traffic of Narcotics and Narcotics Precursor. The discussion becomes very important, because it involves maintaining and protecting each member country of ASEAN. This interest is one of the consideration factors in the implementation of ASEAN Ministerial Meeting in handling Narcotics Problem namely ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters AMMD . From the AMMD meeting will result in a collective agreement that is Chairman Statement which is applied in the national action plan of each ASEAN country especially the impact of that application in Indonesia. To collect various secondary data and various data sources used the approach of Library Studies and Document Studies. To process the secondary data used method of Qualitative Analysis. Implementation of Trade Drugs Trafficking in ASEAN Countries is generally based on law enforcement actions against drug traffickers using land, sea and air routes, and against drug abusers. In ASEAN member countries known to have drug production areas, the implementation of drug traffic control cooperation is more focused on eradication of opium, marijuana and drug production. Conducting prevention, healing and rehabilitation education activities against drug abusers, especially among adolescents and students by involving the participation of the community, especially educational institutions, community organizations and the work environment. Regional and international cooperation is undertaken by each ASEAN Member State to expand political, economic and technological resources to enhance the effectiveness of drug trafficking"

"Kasus penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang fenomenal di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat adalah pengungkapan kasus artis AP dan penelitian ini membahas tentang pemanfaatan Teknologi Sekuriti Informasi dalam pengungkapan kejahatan narkotika artis AP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, regulasi yang mengatur kaitannya dengan tanaman ganja, ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja dan zat aktifnya lainnya dikelompokkan dalam lampiran Daftar Narkotika Golongan I. kemudian diperbaharui dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tanaman ganja dan zat aktif yang dilarang. Kedua, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan penyalahgunaan narkotika oleh tersangka AP, antara lain : 1) Alat komunikasi yang digunakan pelaku menggunakan kode rahasia atau password, sehingga pihak penyidik menemui kesulitan dalam mengambil data-datanya; 2) Pelaku tidak kooperatif dalam memberikan informasi kepada penyidik mengenai jaringan narkobanya. Ketiga, strategi pemanfaatan teknologi sekuriti informasi dalam kejahatan narkotika artis AP oleh Polres Jakarta Barat dilakukan penyidik dengan menggunakan teknologi informasi, dengan melakukan analisa komunikasi media sosial milik tersangka dam nomor telepon seluler milik tersangka yang terdapat dalam database jaringan narkoba oleh Tim Analis Polres Jakarta Barat.

---

Narcotics abuse cases are closely related to illicit drug trafficking as part of the world of international crimes. One of the most phenomenal narcotics abuse cases occurring in the jurisdiction of West Jakarta Metropolitan Police Resort is the disclosure of the case involving an artist called AP. The research discusses the use of information security technology in uncovering the narcotics crime involving AP. The research employs the qualitative approach using a case study. The results of the research reveal three points. First, the regulations governing the relationship with cannabis plants are stated in Law Number 35/2009 concerning Narcotics. Cannabis plants and other active substances are grouped in the attachment to the Narcotics List Category I. The regulation, then, is updated with the Ministry of Health Regulation Number 13/2014 concerning Changes in Narcotics Classification stating that cannabis plants and other active substances are prohibited. Second, the factors that hinder the disclosure of narcotics abuse involving AP are (i) the communication tool used by the perpetrator uses a secret code or password so that investigators have difficulty in retrieving the data and (ii) perpetrators are not cooperative in providing information to investigators about their drug network. Third, the strategy of using information security technology in uncovering the narcotics crime involving AP is carried out by investigators using information technology by analysing the suspect's social media communications and the suspect's cell phone number contained in the drug network database belongs to the police."

"Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang dan Kode Etik Profesi. Notaris sebagai Pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada Pejabat Umum lainnya. Dalam membuat akta Notaris, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 (UUJN) dan ini merupakan syarat pembuatan suatu Akta Otentik. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta dapat berakibat kepada Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang tersebut. Sanksi Perdata tersebut akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi Administratif terjadi apabila suatu akta tidak memenuhi syarat internal dimana Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris.

---

Notary as one of the General Officer in running the office held at the Law and the Code of Professional Conduct. Deed as a public official authorized to make all kinds of deed of agreement beyond that the General Officer has determined the other. In a notarial deed, a notary must be guided by the regulation set in Notary Law No.30 of 2004 (UUJN) and this is a condition of making the deed Authentic. Actions violations committed in the manufacture of notarial deed may result in Civil Sanctions and Administrative Sanctions as provided for in Article 84 and 85 of the Act. Civil Sanctions will result in a deed only has the strength of evidence as under the arm or deed to be null and void. Administrative Sanctions occur when a deed does not qualify internally where notary in carrying out his position does not perform an orderly series of measures the performance of duties job title deed."

"Peran perempuan dalam pembangunan semakin luas dengan terbukanya peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya. Pada perempuan yang bekerja, adanya tuntutan dari pekerjaan dan keinginan untuk mencapai karir yang lebih tinggi membuat seorang perempuan harus menjarangkan kehamilannya menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pemilihan metode kontrasepsi pada ibu bekerja terhadap pemilihan metode kontrasepsi pada ibu bekerja di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas X. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kuantitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non probability sampling dan teknik yang digunakan adalah consecutive sampling. Waktu pengambilan sampel dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2020. Analisis data menggunakan analisis bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mempengaruhi pemilihan jenis kontrasepsi pada ibu bekerja adalah jumlah anak (p=0,024), pengetahuan (p=0,043), dukungan suami (p=0,001) dan keterpaparan informasi (p=0,046).

---

The role of women in development is wider with the opening of opportunities for women to develop their potential. For working women, the demands from work and the desire to achieve a higher career make a woman have to vacate her pregnancy space by using contraceptives. The purpose of this study is knowing the pattern of choice of contraceptives for working mothers on the choice of contraceptives for working mothers at the Faculty of Health Sciences, University of X. This research is a quantitative analytic study with a cross sectional study design. The sampling method used in this study was non-probability sampling and the technique used was consecutive sampling. The time of sampling was conducted in July - August 2020. Data analysis used bivariate analysis with the chi-square test. The results showed that the factors affecting the choice of contraceptive for working mothers were the number of children (p = 0.024), knowledge (p = 0.043), husband's support (p = 0.001) and information exposure (p = 0.046)."

"Prevalensi kontrasepsi modern di Indonesia sejak tahun 2007 sampai dengan 2018 stagnan berada di angka 57 persen, bahkan pada tahun 2019 turun menjadi 54,9 persen. Seperti halnya yang terjadi di negara-negara low-middle income, rendahnya penggunaan kontrasepsi diduga sebagian didorong oleh ketersediaan alat kontrasepsi yang buruk di fasilitas kesehatan sebagai akibat tidak efektifnya manajemen rantai pasok dalam penyediaan alat kontrasepsi. Ketersediaan alat kontrasepsi yang buruk dapat dilihat melalui kejadian stock-out, yaitu kondisi dimana sisa persediaan dalam akhir bulan adalah kosong untuk metode kontrasepsi yang dilayani oleh fasilitas kesehatan. Studi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh kejadian stock-out alat kontrasepsi terhadap jumlah pengguna kontrasepsi modern di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dari kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2015 – 2019, yaitu persentase kejadian stok-out pil, suntikan dan kondom pada fasilitas kesehatan dari data Laporan F/II KB, sedangkan jumlah pengguna kontrasepsi diperoleh dari data SUSENAS. Untuk memperkaya hasil penelitian akan ditambahkan varibel kontrol lain yaitu rata-rata lama sekolah, kemiskinan, fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan serta pekerjaan. Hasil analisis dengan metode Fixed Effect Regression menunjukkan adanya asosiasi negatif antara kejadian stock-out alat kontrasepsi dengan jumlah pengguna kontrasepsi untuk Suntik dan Pil. Untuk kondom, hasil analisis menunjukkan kebalikannya, yaitu stock-out Kondom berasosiasi positif dengan jumlah penggunanya.

---

Modern contraceptives prevalence rate in Indonesia from 2007 to 2018 has been stagnant at 57 percent, even in 2019 it decreased to 54.9 percent. As is the case in low-middle income countries, the low of contraceptives use is thought to be partly driven by poor availability of contraceptives in health facilities as a result of ineffective supply chain management in the provision of contraceptives. Poor availability of contraceptives can be seen through stock-out incidence, which is a condition where the remaining stock at the end of the month is empty for contraceptive methods served by health facilities. This study aims to examine how stock-out affects the number of modern contraceptives users in Indonesia. This study used panel data from districts / cities in Indonesia during 2015 - 2019, the percentage stock-outs of pill, injections and condoms at health facilities from the F/II KB report data, while the number of contraceptive users was obtained from SUSENAS data. To enrich the research results, other control variables will be added, namely mean years schooling, poverty, health facilities, health insurance and employment. The results of the analysis using the Fixed Effect Regression method showed a negative association between stock-out of contraceptives and the number of contraceptive users for injections and pills. For condoms, the results show the opposite, condom stock-out is positively associated with the number of users."

"Kredit mikro merupakan salah satu strategi yang muncul akibat adanya kesenjangan antara pemberi modal dan calon penerima modal. Program kredit mikro diharapkan dapat menjadi sebuah tangan panjang dari para pemilik modal kepada penerima modal. Program kredit mikro diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif dalam usaha pemberdayaan masyarakat. Di negara-negara berkembang, kredit mikro merupakan salah satu strategi yang komprehensif dalam usahanya memberdayakan perempuan dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu mekanisme kredit mikro adalah Grameen Bank, yang diadopsi serta diadaptasi oleh lembaga keuangan di Indonesia Meskipun telah ada mekanisme serupa di Indonesia, adopsi dan adaptasi sistem Grameen Bank dilakukan pemberdaya dalam upaya menerapkan program-program kredit mikro yang telah berhasil dilakukan sebelumnya di negara lain. Pengadopsian program kredit mikro di negara lain tentu memiliki perbedaan terutama dalam pemaknaan terhadap visimisi pemberdayaan itu sendiri terkait dengan budaya profit oriented yang lebih dulu ada. Tulisan ini merupakan sebuah analisa deskriptif menggunakan metode kualitatif dengan kerangka sosiologi ekonomi dan jender. Tulisan ini menekankan pada beberapa hal yang perlu dilihat dari program pemberdayaan perempuan melalui kredit mikro yang diadopsi dari negara lain yakni : perbedaan karakter lembaga keuangan, aplikasi dari sistem kredit yang diadopsi dan diadaptasi oleh lembaga keuangan dan pengetahuan makna pemberdayaan melalui kredit mikro yang dimiliki pemberdaya dalam upaya mendukung keberlangsungan program pemberdayaan perempuan melalui kredit mikro.

---

Microcredit is one of the strategies arising from the gap between financiers and prospective recipients of capital. Microcredit program is expected to be a long hand of the owners of capital to the recipient of capital. Microcredit program is expected to be an alternative in the community empowerment efforts. In developing countries, microcredit is one of a comprehensive strategy in its efforts to empower women and reduce poverty.

One mechanism is the Grameen Bank micro-credit, which was adopted and adapted by financial institutions in Indonesia Although there has been a similar mechanism in Indonesia, adoption and adaptation of the Grameen Bank system performed empowerment in an effort to implement microcredit programs that have successfully done before in other countries. Adoption of microcredit programs in other countries certainly differ mainly in the interpretation of the vision-mission of empowerment itself is related to profit-oriented culture is much older then.

This paper is a descriptive analysis using qualitative methods with a framework of economic sociology and gender. This paper emphasizes on some things that need to be viewed from women's empowerment through micro credit are adopted from other countries namely: differences in the character of financial institutions, the application of the credit system was adopted and adapted by financial institutions and knowledge of the meaning of empowerment through microcredit owned empowerment in efforts to support the sustainability empowerment of women through microcredit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji program intervensi “Three in One” melalui metode storytelling sebagai sarana mengembangkan kemampuan regulasi emosi anak TK (usia 5-6 tahun). Desain penelitian menggunakan the one group pretest-posttest design. Pelaksanaan dilakukan secara daring yang melibatkan peran guru kelas TK B sebagai asisten peneliti yang akan membacakan buku cerita bergambar. Penelitian dimulai dengan training for trainers pada guru sebelum melakukan storytelling dalam program intervensi “Three in One” kepada partisipan penelitian. Partisipan penelitian adalah anak-anak kelas TK B yang berusia lima hingga enam tahun (n= 7). Alat ukur yang digunakan untuk menilai perkembangan regulasi emosi anak saat pretest, posttest, dan follow up adalah The Emotion Regulation Checklist (ERC). Hasil analisis statistik Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada skor rata-rata kemampuan regulasi emosi anak TK pada waktu pretest (M = 43,29, SD = 1,32) dan posttest (M = 41,64, SD = 3,25) Z = 0,000, p >0,05. Akan tetapi ada perbedaan yang signifikan pada skor rata-rata kemampuan regulasi emosi anak TK pada waktu posttest (M = 41,64, SD = 3,25) dengan follow up (M = 34,64, SD = 1,65) Z = 2,37, p <0,05. Kesimpulannya adalah meskipun program intervensi “Three in One” melalui metode storytelling tidak efektif dalam mengembangkan kemampuan regulasi emosi anak TK (usia 5-6 tahun), namun pengembangan kemampuan regulasi emosi memerlukan waktu yang tidak hanya melibatkan peran guru di sekolah saja, tetapi juga membutuhkan peran orang tua di rumah.

---

This aim of this study is examine the intervention program “Three in One” using storytelling method to develop kindergarten’s emotion regulation, aged five to six years old. The design is the one-group pre test-post test design. This research did by online administration which involved kindergarten’s teacher from class B as researcher assistant, who read picture books. First, this research was started by training for trainers to teacher before did a storytelling in intervention program “Three in One” to the participants. The participants were kindergartens in class B which is five to six years old (n=7). The instrument which was used to rate the kindergarten’s emotion regulation development in pre-test, post-test, and follow up is The Emotion Regulation Checklist (ERC). Statistical analysis used Wilcoxon Signed Rank Test showed that no significant differences on kindergarten’s emotion regulation mean scores in pre-test (M = 43,29, SD = 1,32) and post-test (M = 41,64, SD = 3,25) Z = 0,000, p >0,05. But, it showed significant differences on kindergarten’s emotion regulation mean scores in post-test (M = 15,86, SD = 3,25) and follow up (M = 34,64, SD = 1,65) Z = 2,37, p <0,05. The conclusion is even though intervention program “Three in One” using storytelling method is not effective to develop kindergarten’s emotion regulation aged 5-6 years old, the development emotion regulation need much time which wasn’t involved only by teacher’s role at school, but also need the parents’ role at home."

"Kondisi perekonomian saat ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggencarkan investasi yang menyerap tenaga kerja dan investasi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengahapus retribusi izin gangguan yang dianggap menghambat kemudahan berusaha. Retribusi izin gangguan adalah salah satu sumber penerimaan asli daerah sehingga kebijakan menghapusnya mengurangi Penerimaan Asli Daerah. Berdasarkan konsep Taxonomy of Taxing Power for Sub-Central Governments (SCGs) yang disampaikan oleh Slack (2017) dan digunakan oleh OECD (2019), berkurangnya penerimaan asli daerah menunjukan pengurangan otonomi fiskal, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan indeks kemandirian fiskal tertinggi. Dengan begitu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak penghapusan retribusi izin terhadap Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui Wawancara mendalam dan Studi Kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan dampak terhadap Pemerintah Daerah dapat dilihat dari rasio penerimaan menunjukan adanya penerimaan yang tidak signifikan, namun disisi lain adanya perluasan kewenangan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta difasilitas untuk melakukan ekstensifikasi jenis retribusi daerah lainnya. Dampak terhadap Wajib Retribusi dikatakan bahwa adanya penghapusan retribusi izin gangguan meringankan beban wajib retribusi, namun adanya dorongan untuk ekstensifikasi jenis retribusi lainnya justru menimbulkan potensi beban baru dalam bentuk jenis retribusi lainnya. Mengingat bahwa penghapusan retribusi izin gangguan menghilangkan sumber penerimaan asli daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat strategi untuk optimalisasi penerimaan melalui penyediaan pelayanan elektronik dalam aspek perizinan yang terbukti meningkatkan retribusi perizinan di tahun 2020.

---

The emergence of cross-border digital trade era requires each country to make adjustments to its taxation system. The digital business model encourages the birth of technology-based companies that offer digital goods and services. The targets for taxing digital services is the product and companies that provide their services with a shift from a physical presence to an economic significant presence. In general, tax on digital services is imposed in the form of Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT). This paper aims to describing the tax administration system for digital services in Indonesia and several other countries that have implemented it first with a focus on the imposition of VAT and CIT. The method used in this article is qualitative with literature study. The data are collected from various sources in the form of documents, such as research journals, government agency reports, and other laws and regulations. The results of the analysis shows that in VAT collection, the administrative system such as tax subjects, tax objects, and required documents is similar one to another countries. The difference lies in the payment method in which several countries in Europe apply automatic payments to the tax authorities so that digital service providers (third parties) only need to record and report them. In the income tax collection, Indonesia has not made any changes from the previous regulations so that companies that provide digital services in the form of Permanent Establishment will be subject to CIT article 26, while those who have established businesses in Indonesia will be subject to domestic tax rates. Meanwhile, several other countries, such as France, Britain and Spain, have set final tariffs for companies providing cross-border digital services"