Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 135970 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aisha Rasyidila Kusumasomantri
"Klaim teritorial Cina mencakup hampir seluruh wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Dengan didukung oleh kekuatan ekonomi dan militernya sebagai sebuah great power baru di Asia Pasifik, Cina mengerahkan banyak dana untuk melakukan diplomasi dengan negara-negara pengklaim lain dan tak segan menggunakan jalur kekerasan. Dalam beberapa kasus, Cina bahkan melakukan langkah-langkah yang agresif sehingga menimbulkan keresahan bagi negara-negara litoral, khususnya negara-negara anggota ASEAN yang terlibat konflik dengan Cina di Laut Cina Selatan. Sementara itu, Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, justru melakukan pendekatan terhadap Cina baik itu dari segi diplomasi maupun militer dengan tetap mempertahankan hubungan baik dengan Amerika Serikat. Penelitian ini akan membahas mengapa Indonesia, sebagai sebuah middle power, memilih untuk melakukan hedging sebagai respon dari konflik yang melibatkan great power kawasan.

China’s territorial claim extended along the waters of South China Sea. With the support of its economic and military power as a rising power of Asia Pacific, China exert a lot of expense to conduct diplomacy with other claimant states, and did not hesitate to use its force. China’s effort to asset its claim seen as am agresive behavior, and developing concern among the littoral state, especialy members of ASEAN who are involved with China in the dispute of South China Sea. Meanwhile, Indonesia, as the largest country in ASEAN, approaching china both in diplomacy and military aspect while still maintaining a good relation with United States. This study will discuss further about decision-making and rationale of Indonesia as a middle power country, in response to a conflict that involving a regional great power."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinurat, Santi Ida Efrita
"Secara keseluruhan tesis ini bertujuan untuk mengetahui strategi pertahanan Indonesia terhadap ancaman China selama kurun waktu 1995 hingga 2012. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menguraikan China yang saat ini tumbuh sebagai kekuatan ekonomi dan militer, di mana kekuatannya sejalan dengan sikap asertinya yang dipandang mengancam bagi negara-negara Asia Tenggara dan Timur. Lalu berlanjut pada alasan pemilihan strategi pertahanan Indonesia terhadap ancaman China selama kurun waktu dimaksud. Analisis awal adalah ancaman yang dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran militer dalam balance of threat untuk memaparkan ancaman China. Kemudian setiap bentuk kerjasama pertahanan, ekonomi, modernisasi dan akusisi persenjataan yang dilakukan Indonesia dianalisis sesuai dengan ciri hedging sebagai bentuk upaya Indonesia dalam merespon ancaman tersebut.
Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi dokumen yang berkaitan dengan strategi pertahanan Indonesia selama kurun waktu 1995 hingga 2012. Penelitian ini telah membuktikan bahwa strategi hedging yang dilakukan Indonesia merupakan upaya mengembangkan maupun lebih memperkuat hubungan kerjasama dengan China yang dipandang ancaman tersebut. Strategi hedging yang dilakukan Indonesia yaitu berupa indirect balancing di Asia Tenggara yaitu, ketika negara-negara Asia Tenggara berusaha membujuk AS sebagai pengimbang pengaruh regional China di kawasan, dan complex engagement dengan China pada level politik, ekonomi, dan strategi dengan harapan bahwa para pemimpin China dapat disosialisasikan untuk mematuhi norma-norma internasional.

This thesis seeks to understand the Indonesian security strategy towards China threat, from 1995 to 2012. As one of the symbols of economic and military might, China's strength and assertiveness are perceived as a threat to Southeast and East Asian countries. The paper explains the Indonesian security strategy towards China during the period. Meanwhile, preliminary analysis discusses the conduct that is measured in Balance of Threat theory to explain the threat. Additionally, every defense and economic cooperation, modernization and weapon acquisitions by the Indonesians, is analyzed with hedging characteristic.
This study was conducted by using qualitative method and document study research related to Indonesian defense strategy during 1995 to 2012. Finally, it shows that the hedging strategy is a way to develop and strengthen the ties with China. It is done in the form of indirect balancing in the Southeast Asia, in which the Southeast Asian countries were trying to persuade US regional influence in the region, and complex engagement with China at the level of politics, economy and military strategy, hoping that its leaders can better adherence to international norms.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yehuda Bimo Yudanto Purwantoro Putro
"Kajian ini menganalisis mengenai sikap Brunei Darussalam yang lebih memilih bekerja sama dengan RRC dibandingkan meminta bantuan AS, meski RRC adalah musuh Brunei Darussalam dalam konflik laut Cina Selatan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berfokus pada desk study. Melalui tiga variabel teori kerangka analisis Small State Foreign Policy Behaviour, yaitu power and weakness, the availability of allies, dan the vulnerability of state, diidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi Brunei Darussalam lebih memilih bekerja sama dengan RRC. Pertama, Brunei Darussalam memandang RRC memiliki power yang lebih besar daripada AS terutama dalam bidang ekonomi. Kedua, RRC memiliki potensi yang lebih besar daripada AS untuk dapat membantu Brunei Darussalam memulihkan keadaan ekonominya yang dilanda krisis. Oleh sebab itu, Brunei Darussalam sebagai aktor rasional memandang bahwa pemulihan ekonomi lebih utama dibanding melakukan konfrontasi terhadap RRC di laut Cina Selatan. Ketiga, terdapat ketergantungan ekonomi dan militer yang dimiliki oleh Brunei Darussalam terhadap RRC sehingga Brunei Darussalam lebih memilih melakukan strategi bandwagoning terhadap RRC.

This study analizes the behaviour of Brunei Darussalam who took a stand to cooperate with People’s Republic of China (PRC) instead of United States (US), although PRC was the enemy of Brunei Darussalam on South China Sea conflict. This study uses qualitative research method which focused on desk study. There are three variables of Small State Foreign Policy Behaviour, which are power and weakness, the availability of allies, and the vulnerability of state, to identify Brunei Darussalam’s preferency. First, Brunei Darussalam took a stand by bandwagoning towards PRC because for Brunei Darussalam, PRC has bigger power and capability than US, especially economics power. Second, PRC has bigger potential than US to help Brunei Darussalam overcome its economy crisis. As a rational actor, Brunei Darussalam perceives economic recovery was more important than to resolve its dispute with PRC in South China Sea. Third, Brunei Darussalam’s economic and military dependence to PRC. Those three factors are identified as a main reason which cause Brunei Darussalam’s Bandwagoning strategy towards PRC."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Affan Maulana
"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Affan Maulana
"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Gede Cadhu Wibawa
"Permasalahan Laut Cina Selatan merupakan permasalahan yang belum mencapai titik terang sampai dengan saat ini. Ketegangan kembali menguat setelah munculnya China Threat Teory serta gencarnya kebijakan Belt and Road Initiative oleh pemerintah China yang mencangkup Silk Road Economic dan Maritime Silk Road. Klaim Cina terhadap Kawasan Laut Cina Selatan dengan Nine Dash Line menimbulkan keresahan di negara kawasan ASEAN yang sebagian besar memiliki klaim yang tumpang tindih. Indonesia tidak termasuk sebagai negera penuntut dalam kasus sengketa di Laut Cina Selatan, namun demikian Indonesia turut terkena imbasnya dengan klaim perairan Natuna utara yang diakui Cina sebagai Traditional Fishing Ground. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tingkat ancaman Cina terhadap Indonesia dengna menggunakan metode penilaian ancaman Prunckun untuk menilai persepsi tingkat ancaman dari pihak Indonesia. Peneliti menggunakan metodekualitatif, dengan menganalisis hasil wawancara dengan narasumber secara mendalam tentang respon yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pergerakan yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus dengan mengkaji respon pemerintah khususnya dari dua sisi komponen strategis yakni aspek kekuatan bersenjata dan aspek ekonomi. Dari dua aspek tersebut dilakukan perbandingan respon untuk melihat konsistensi pemerintah dalam menghadapi ancaman Cina. Dalam penelitian ini didapat bahwa langkah pemerintah dari dua aspek tersebut menunjukkan tidak sejalan. Kemudian Peneliti menggunakan K3N sebagai alat untuk memberikan produk Intelijen sebagai bentuk fungsi intelijen yakni Warning, Forecasting dan Problem Solving.

The South China Sea problem is a problem that has not yet reached the bright spot until now. Tensions have strengthened again after the emergence of China Threat Theory and the incessant Belt and Road Initiative policy by the Chinese government which includes the Silk Road Economic and Maritime Silk Road. China's claim to the South China Sea Area with the Nine Dash Line has caused unrest in ASEAN countries, most of which have overlapping claims. Indonesia is not included as a claimant country in cases of disputes in the South China Sea, however, Indonesia is also affected by the claim that the North Natuna waters are recognized by China as the Traditional Fishing Ground. In this study, the measurement of China's threat level to Indonesia was carried out using the Prunckun threat assessment method to assess the perceived threat level from the Indonesian side. The researcher used a qualitative method, by analyzing the results of interviews with sources in depth about the response made by the Indonesian government to the movements carried out by China in the South China Sea. In this study, researchers focused on examining the government's response, especially from the two sides of the strategic component, namely the aspect of armed power and the economic aspect. From these two aspects, a response was compared to see the consistency of the government in facing the Chinese threat. In this study, it was found that the government's steps from these two aspects showed that they were not in line. Then the researcher used K3N as a tool to provide intelligence products as a form of intelligence function, namely Warning, Forecasting and Problem Solving.
"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Khadijah
" ABSTRAK
Pesatnya aktivitas pelayaran menyebabkan sengketa teritorial dan maritim yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya hak untuk berlayar, khususnya bagi kapal perang. Penguasaan secara de facto oleh Tiongkok atas fitur-fitur laut di Spartly, Paracel dan Scarborough Shoal dapat berimplikasi pada keberlakuan hukum domestik Tiongkok yang membatasi hak lintas damai kapal perang asing di laut teritorial dan aktivitas militer asing di ZEEnya. Klaim Tiongkok ini ditentang oleh Amerika dengan cara mengirimkan kapal perangnya untuk berlayar di perairan yang masih bersengketa tersebut di bawah misi FONOP. Dalam meneliti permasalahan ini, Penulis menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan tersebut adalah klaim Tiongkok tidak dapat dibenarkan oleh hukum internasional, dengan demikian hak lintas damai tidak berlaku di perairan sekitar fitur-fitur yang diklaim negara tersebut dan kapal asing tetap dapat berlayar di bawah rezim kebebasan navigasi yang tertuang dalam Pasal 58 1 UNCLOS. Oleh sebab itu, seharusnya Amerika mengirimkan kapal perangnya untuk melakukan kebebasan navigasi. Selain itu, Tiongkok tidak berhak mengklaim ZEE dari fitur-fitur yang diklaimnya tersebut sehingga kebijakan atas aktivitas militer tidak dapat diterapkan. Tiongkok adalah negara yang telah meratifikasi UNCLOS, maka seyogyanya negara tersebut mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.

ABSTRACT<>br>
Territorial and maritime disputes occurring in the South China Sea have raised awareness among international communities regarding the impediment of navigational rights. China rsquo s de facto control on the sea features such as Spartly, Paracel and Scarborough Shoal possibly implies the enforcement of Chinese domestic laws that limit the innocent passage of foreign warships in territorial sea and foreign military activities in EEZ. However, America opposes Chinese claims by sending its warships to sail near disputed waters under FONOP mission. The research method used in this thesis is yuridis normatif. The conclusions derived from the problem are, Chinese claims cannot be justified by international law, therefore the right of innocent passage is not applicable in the waters surrounding the claimed features and foreign warships are able to sail under the regime of freedom of navigation provisioned in Article 58 1 UNCLOS. Therefore, America should have sent its warships under the freedom of navigation regime. On the other hand, China is not capable of claiming EEZ derived from the features, therefore the country cannot restrict military activities in the region. Moreover, as member of UNCLOS, China has obligation to follow the rules set up in the convention. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luna Puspita
"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas prinsip perbatasan maritime dan penerapannya pada Sengketa Laut Cina Selatan, khususnya pada batas maritim negara penuntut. Skripsi ini juga menguraikan lebih lanjut mengenai posisi Indonesia di dalam sengketa tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Sengketa Laut Cina Selatan dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai negara penutut yang mana yang memiliki klaim paling sah di Laut Cina Selatan.

The focus of this thesis is to discuss the maritime boundaries principle and applying the principle in the South China Sea Dispute regarding the maritime boundaries of the Claimant States. The thesis also elaborates more about Indonesia's position in the dispute. The purpose of this thesis is to give a more thorough understanding about the South China Sea Dispute, and discuss further regarding which claimant state has the most legitimate claim in the South China Sea.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56468
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naomi Putri Anggita
"ABSTRAK
Kepulauan Spratly adalah sebuah wilayah di Laut Cina Selatan dimana terdapat terumbu karang dan pulau-pulau kecil. Wilayah Kepulauan Spratly bersama-sama dengan Laut China Selatan telah menjadi wilayah sengketa negara-negara tersebut yang mengelilingi Laut Cina Selatan. China adalah salah satu negara yang disengketakan, dengan mengklaim Laut Cina Selatan dan pulau-pulaunya, termasuk Nusantara Spratlys, sebagai bagian dari kedaulatannya. Pada akhir 2013, Cina melakukannya konstruksi pada 7 fitur karang di wilayah Kepulauan Spratly, yaitu Cuarteron Terumbu Karang, Terumbu Fiery Cross, Terumbu Gaven, Terumbu Hughes, Terumbu Johnson, Terumbu Mischief, dan Subi Reef, dan membuat pulau buatan baru. Status ketujuh fitur ini juga dipertanyakan dan apakah pembangunan pulau buatan ini bisa membuat China memperoleh kedaulatan atas Laut Cina Selatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis status pulau buatan yang dibangun di atas tujuh fitur di wilayah tersebut Kepulauan Spratly dan apakah di pulau-pulau ini Cina bisa mendapatkan zona maritim untuk memperluas wilayah kedaulatannya di atas Laut Cina Selatan. Di
Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan laut internasional tentang pulau dan pulau buatan, latar belakang klaim China terhadap
Laut Cina Selatan tiba di pembangunan tujuh fitur, serta putusan
Permanen Pengadilan Arbitrase pada perselisihan antara Cina dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tujuh fitur ditentukan dengan melihat kondisi aslinya sebelum dibangun oleh China, dan dengan status itu, China tidak dapat memperoleh zona ekonomi eksklusif di atas Kepulauan Spratly secara langsung secara keseluruhan, sehingga pembangunan tidak memberi Cina perluasan
kedaulatannya.
ABSTRACT
The Spratly Islands are an area in the South China Sea where there are coral reefs and small islands. The area of ​​the Spratly Islands together with the South China Sea has become a disputed territory of these countries which surrounds the South China Sea. China is one of the disputed countries, claiming the South China Sea and its islands, including the Spratlys Archipelago, as part of its sovereignty. In late 2013, China carried out construction on 7 coral features in the Spratly Islands region, namely Cuarteron Coral Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef, Hughes Reef, Johnson Reef, Mischief Reef, and Subi Reef, and created a new artificial island. The status of these seven features is also questioned and whether the construction of these artificial islands can allow China to gain sovereignty over the South China Sea. This article aims to analyze the status of artificial islands built on seven features in the Spratly Islands region and whether in these islands China can get a maritime zone to expand its sovereign territory over the South China Sea. In This paper uses normative juridical research by analyzing international maritime laws and regulations regarding artificial islands and islands, the background of China's claims to The South China Sea arrived at the construction of the seven features, as well as the verdict
Permanent Court of Arbitration on disputes between China and the Philippines. The results show that the status of the seven features is determined by looking at their original condition before being built by China, and with that status, China cannot obtain an exclusive economic zone over the Spratly Islands directly in its entirety, so development does not give China an expansion.
his sovereignty."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Clarissa Permata Abiwijaya
"ABSTRAK
Tesis ini akan membahas tentang bagaimana Engagement yang komplek dengan
China pada tingkat politik, ekonomi, dan strategi saat ini dibutuhkan oleh Korea
Selatan dengan harapan pemimpin China dapat dipengaruhi atau disosialisasikan
untuk mematuhi peraturan dan norma-norma internasional sehingga Korea Selatan
tetap bisa mewujudkan kepentingannya dalam menjaga stabilitas keamanan dan
politik di kawasan Asia Timur dan kepentingan ekonomi yang akan membawa
Korea Selatan menjadi negara maju. Sebuah negara yang dapat melakukan
hedging (hedger) secara kuat adalah negara yang mampu membangun dan
mempertahankan hubungan strategis secara dekat dengan dua kekuatan besar
(Amerika Serikat dan China) pada saat yang bersamaan.

ABSTRACT
The focus of this study is about how the complex engagement to China at the
level of politics, economics, and strategies currently required by South Korea in
the hope of China's leaders may be influenced or socialized to obey the
international norms and rules. This is done by South Korea to maintain its national
interest to keep the political and security stability in the East Asia region and
South Korea’s interest in the field of economy that will bring South Korea into the
developed world. A country that can do hedging (hedger) is a country that have a
strong ability to build and maintain a close strategic relationship within the two
great powers (the United States and China) at the same time."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35413
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>