Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai liberalisme, Amerika Serikat seharusnya membuka diri terhadap aktivitas ekonomi internasional yang normal, termasuk merger dan akusisi. Namun, nilai tersebut dilanggar oleh pemerintah AS sendiri dalam merepon percobaan akuisisi oleh CNOOC terhadap Unocal pada tahun 2005. Melalui kerangka berpikir keamanan non-tradisional, khususnya keamanan energi, penelitian ini bertujuan untuk menggali alasan penyebab sikap pemerintah AS tersebut. hasil penelitian ini menemukan satu argumen utama, yaitu identitas Tiongkok sebagai negara pemilik CNOOC yang dipandang mengancam bagi AS.

---

As a country that champions the liberalism value, United States supposedly opens itself from any normal international economic transaction, including merger and acquisition. But, that value is violated by the government of US itself in terms of responding the attempt of acquisition by CNOOC towards Unocal at 2005. By the framework of thinking from non-traditional security, particularly energy security, this study is meant to dig the reason of the government of US’ reaction. This study found out one major argument, which is the identity of China as the owner of CNOOC is perceived as threat for US."

"Tesis ini mengevaluasi huhungan antara Tingkat Pemenuhan (Compliance Level) Manajemen Kesekamalan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontraktor dcngan Iaju angka kecelakaan konlraktor (conrracror acciden! rare) di daerah kcrja opcrasi lepas panlai China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), Laut Jawa Indonesia Bcrdzmarkan data-data yang didapat dari Pertamina dan juga Forum-Forum Komunikasi pemsahaan minyak dan gas nasional alaupun intemasionai_ ditemukan bahwa terdapat perbcdaan yang mencolok amara angka kecelakaan kontralaor dcngan angka kecelakaan karyawan permanen perusahaan. Tenlunya dengan tingginya angka kecelakaan kontraktor akan mempengaruhi angka kecelakaan perusahaan secara keseluruhan dan ini berarti pula akan mempengaruhi citra dan reputasi dari pemsahaan dimata para investor dunia.Dengan alasan tersebut di _atm manajemen perusahaan CNOOC menghanrskan untuk mcngimplementasikan SMK3 Kontraklor pada bulan Juli tahun 2000. Pada awal proses implementasi hanya tahapan PemiIihanfScleksi (Pre-Qualification) saja yang dilakukan, sehingga pada tahun-tahun lersebul angka kecelakaan masih terasa linggi. Pada awal tahun 2001. lahapan Aktifitas Kerja Awal (Pre Job Activity) mulai dilaksanakan pada sebagian konlraktor-kontraklor dan untuk selanjutnya mulai akhir tahun 200| dan awal lahun 2002 tahapan Pekerjaan Berlangsung (Work In Progress) mulai diimplemcnlasikan.Data-data yang dipakai didalam penymsunan thesis ini adalah data-data dari catatatan angka kecelakaan perusahaan dan pelapomn audit SMK3 Kontraktor dari tahun 2000 sampai dengan Kwanal-3 lahun 2002. Hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa tingkat pemenuhan pelaksanaan tahapan-tahapan SMK3 Kontraktor yang dilakukan secara konsisten akan memperbaiki laju angka kecelakaan kontraktor yang bekerja di CNOOC

---

The Thesis evaluates the correlation between the Compliance Levcl of a Contractor Occupational Health & Safety and Contractor?s accident rate at Offshore Operation ot`China National Ohshore Oil Corp South East Sumatera Ltd. (CNOOC SES Ltd.). Based on the contractor accident record from PERTAMINA and National or lntemational Oil and Gas Communication Forum shows that there is a signiticant gap between employer and contractor in temt of accident record.. The poor of contractors accident record will inlluence the total company record and even its reputation among the investors in the word.

It is for the above reason that the CNOOC management obligated to implement the Contractor HSE Management S}stem started in .luly 2000. In early implementation, it was only Pre Qualification Step be implemented, so the accident that was recorded in that year was extremely high. ln the year of 2001, Pre Job Activity Step was then performed to some contractors and at the end of 2001 and in the early 2002, Work In Progress Step started be implemented.

All data were collected from the company?s accident record and the compliance audit of Contractor HSE Management System from the year 2000 to 2002. The results indicate that the increase of compliance level of Contractor HSE Management System steps which is done consistently will significantly improve contraclor?s accident rate."

"Tesis ini membahas pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap nilai ekspor non migas Indonesia ke Amerika Serikat pada tiga sektor yaitu sektor pertanian, industri, dan pertambangan. Penelitian ini menggunakan regresi sebagai alat utama dalam estimasi model ekspor non migas Indonesia. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi parameter model adalah pendekatan data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDB Amerika Serikat, nilai tukar riil Rupiah terhadap USD dan krisis ekonomi di Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap ekspor non migas. Terdapat komoditas pada sektor pertanian, industri, dan pertambangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis.

---

This thesis discusses the effect of the U.S. economic crisis on Indonesian non oil exports to the United States in three sectors, namely agriculture, industry, and mining. The study uses regression as a major tool in the estimation model of Indonesian non oil exports. The approach used to estimate the parameters of the model is a panel data approach.

The research concludes that the real Gross Domestic Product, real exchange rate of Rupiah against U.S. dollar and the U.S. economic crisis are significant to the Indonesian non oil exports to the United States. US economic crisis seems not significant to some commodities in every sectors being analyzed."

"Sistem nilai tukar merupakan salah satu alat kebijakan makroekonomi yang memiliki dimensi nasional dan juga internasional. Model Mundell-Flemming menunjukkan bagaimana negara harus melepaskan salah satu dari tiga situasi makroekonomi yang diinginkan. Penelitian ini akan menyelidiki alasan dibalik penolakan China terhadap tekanan Amerika Serikat dalam isu reformasi sistem nilai tukarnya. Terbukti bahwa China mengorbankan mobilitas modal internasional demi stabilitas nilai tukar dan otonomi kebijakan moneter. Terlebih lagi, sebagai satu negara berdaulat, China melihat otonomi negara menjadi hal yang mutlak.

---

Exchange rate system is a tool of macroeconomic policy which has both national and international dimension. Mundell-Flemming model exemplifies how a government has to renounce one of the three desired macroeconomic situations. This research will examine China?s raison d'être behind its objection towards pressure from United States of America in the issue of exchange rate system reform. It is proved that China surrenders international modal mobility, in order to have stability of exchange rate and monetary autonomy. Furthermore, as a sovereign state, China perceives state-autonomy in this issue as something absolute."

"Sejak 2001, Amerika Serikat telah memulai program war on terrorism. Dengan program tersebut, Amerika Serikat berusaha untuk memburu Al Qaeda dan jaringannya. Pada perkembangannya, Amerika Serikat mendapat tantangan baru dengan adanya serangan cyberterrorism. Cyberterrorism hal penting yang harus diantisipasi mengingat Amerika Serikat memiliki ketergantungan tinggi terhadap sistem jaringan dan komputer. Serangan Cyberterrorism kepada Amerika Serikat dilakukan dengan mencuri data penting pemerintah seperti militer dan ekonomi. Dari hasil penelurusan, diketahui bahwa China sebagai aktor di balik serangan tersebut. Dengan menggunakan konsep cyber power dan netwar, penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan respon Amerika Serikat untuk merespon serangan cyberterrorism tersebut. Berdasarkan landasan teoritik yang digunakan, diketahui bahwa Amerika Serikat menggunakan perpaduan antara hard dan soft power dalam merespon tindakan cyberterrorism dari China tersebut.

---

USA started war on terrorism program on 2001. USA tried to hunt Al Qaeda and its network using that program. On its development, USA was challenged with cyberterrorism attack. Cyberterrorism is an important issue and must be anticipated due to USA highly dependent on its computer network system. Cyberterrorism is done by stealing important government?s data such as military and economic data. Investigation revealed that China is responsible from such attack. Using cyber power and netwar concept, this research will explain USA?s response to cyber terrorism attack. Based on the theory, USA is known to use combination of hard and soft power to response cyberterrorism attack from China."

"Diskriminasi kerap memunculkan perlakuan tidak adil yang terjadi pada kaum minoritas. Seperti halnya imigran Jepang di California. Kesuksesan yang mereka capai memunculkan kekhawatiran dari kulit putih, selain itu budaya mereka yang kuat serta kecenderungan mereka menutup diri dengan kelompok lain membuat imigran Jepang kerap mengalami pengucilan, sehingga mereka menjadi sasaran dalam berbagai tindakan diskriminatif diberbagai aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun pendidikan dan puncak diskriminasi yang diterima imigran Jepang adalah saat Perang Dunia II. Merasa diperlakukan tidak adil, imigran Jepang maupun pemerintah Jepang merespon diskriminasi tersebut dengan berbagai tindakan guna menegakan keadilan. Bedasarkan penjelasan tersebut penelitian ini ingin melihat bagaimana bentuk diskriminasi yang diterima imigran Jepang dan juga reaksi imigran Jepang dan Pemerintah Jepang terhadap diskriminasi tersebut. Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai diskriminasi imigran Jepang, namun belum ada yang membahas aspek diskriminasi secara keseluruhan. Argumentasi penelitian ini adalah tindakan diskriminasi yang ditujukan kepada imigran Jepang merupakan ketidakadilan yang harus diperjuangkan, terlebih proses kedatangan mereka yang bersifat resmi membuat mereka berbeda dengan imigran lainnya di Amerika, sehingga dalam perjuangannya melawan diskriminasi mereka memperjuangkannya dengan cara yang juga bersifat resmi dengan melibatkan pemerintah. Metode yang penulis gunakan adalah metode sejarah. Penulis mengumpulkan data yang terdapat dari buku, jurnal dan website kemudian penulis melakukan proses kritik dan menginterpretasi data tersebut kemudian melakukan penulisan sejarah.

---

Discrimination often raises unjustly acts, which is often the case with minorities in a region. Just like Japanese Immigrant in California. The success they had achieved in agriculture was considered a threat by the whites. Besides their strong traditional culture and their tendency to not blend with another groups has raised discrimination acts to Japanese immigrants in various aspect such as politics, economy, and education. The climax of the discrimination occured in the World War II. Feeling threatened and being treated unjustly causes Japanese immigrant and Japanese government to begin fighting to regain their rights and fight the injustices. Based on the explanation above this study would like to discover the various discrimination acts that adressed to Japanese Immigrants and also the responses from both Japanese immigrants and Japanese the government. Several previous studies discussed about Japanese Immigrant but no research has yet examined about all discrimination acts in various aspect. Discrimination creates unjustly acts that violate human rights so that Japanese immigrants struggle to regain their rights, especially their arrival process into United States which is officially under the government control, has made them different from other immigrant in the United States, so in their struggle to regain their rights against the California Alien Land Act, they are also fighting for it with an officialy and organized efforts. This study uses historical methods that include heuristic stages, criticism, interpretation and historiography. "

"Uni Eropa adalah sebuah organisasi antar-oemerintahan dan supra-nasional, yang beranggotakan negara-negara Eropa. Untuk menjalankan tugasnya, Uni Eropa tentu harus memiliki konstitusi sebagai dasar untuk pengambilan tindakan dan keputusan. Namun, di dalam proses pengesahannya, terjadi beberapa hal yang menyebabkan konstitusi ini tidak kunjung diratifikasi oleh seluruh negara anggota. Adanya penolakan oleh Prancis dan Belanda merupakan salah satu contoh rancangan konstitusi ini tidak diratifikasi. Khususnya di Prancis, terdapat beberapa latar belakang berupa ketidakpuasan dalam bidang ekonomi dan sosial yang menjadi latar belakang penolakan terhadap rancangan Konstitusi Uni Eropa tahun 2005.

---

The European Union is an inter governmental and supra national organization, consisting of European countries. To perform its duties, the European Union would possess a constitution as the basis for decision making and action taking. However, in the process several member states refused to ratify the constitution draft which resulted in the constitution not being ratified at all. The rejection by France and the Netherlands is one example where this constitution draft has been rejected and is not ratified. France in particular, there are some dissatisfaction concernin economic and social situation which may be the background of the rejection of the EU Constitution draft in 2005."

"Saat masa Perang Dingin, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Harry S. Truman berusaha untuk membendung pengaruh komunisme Uni Soviet. Salah satu upaya Pemerintahan Truman saat itu adalah mengadakan hubungan politik luar negeri dengan Kuomintang dan mendamaikan pemerintahan tersebut dengan Partai Komunis Cina untuk mewujudkan unifikasi Cina. Meskipun demikian, upaya tersebut berujung pada kegagalan yang ditandai dengan dikuasainya Cina oleh PKC dan terusirnya Kuomintang ke Taiwan. Penelitian tugas akhir ini akan mengkaji kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh Presiden Truman saat melakukan hubungan politik luar negeri dengan Pemerintah  Republik Cina selama masa jabatannya dari 1945 hingga 1953 yang dikaji melalui metode sejarah dan pendekatan politik internasional. Hasil dari penelitian adalah bahwasannya Presiden Truman berusaha untuk memperkuat kedudukan Kuomintang melalui bantuan luar negeri dan mendamaikan Kuomintang dengan PKC. Meskipun demikian, upaya tersebut tidak berhasil dan berujung pada jatuhnya Cina ke tangan komunis pada musim gugur 1949 dan terusirnya Kuomintang ke Taiwan. Selain itu, Pemerintahan Truman juga mendapat kritikan dari rakyat AS atas kegagalannya di Cina. Meskipun demikian, Pemerintahan Truman tetap melanjutkan upaya untuk melindungi Pemerintah Republik Cina dari pengaruh komunisme yang berkembang saat terjadinya Perang Korea dan intervensi Republik Rakyat Cina.

---

During the Cold War, the United States under the leadership of President Harry S. Truman tried to stem the influence of Soviet communism. One of the efforts of the Truman Administration at that time was to establish foreign policy relations with the Kuomintang and reconcile the government with the Chinese Communist Party to achieve Chinese unification. Even so, these efforts ended in failure which was marked by the control of China by the CCP and the expulsion of the Kuomintang to Taiwan. This final project research will examine the foreign policy policies taken by President Truman when carrying out foreign policy relations with the Government of the Republic of China during his tenure from 1945 to 1953 which are studied through historical methods and international political approaches. The result of the research is that President Truman tried to strengthen the position of the Kuomintang through foreign aid and reconcile the Kuomintang with the CCP. However, these attempts were unsuccessful and led to the fall of China to the communists in the fall of 1949 and the expulsion of the Kuomintang to Taiwan. In addition, the Truman Administration also received criticism from the US people for its failures in China. Nonetheless, the Truman Administration continued its efforts to protect the Government of the Republic of China from the influence of communism that developed during the Korean War and the intervention of the People's Republic of China."

"ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi mengenai kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap perdagangan Tiongkok. Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi perdagangan bebas dan keterbukaan ekonomi karena meyakini bahwa perdagangan bebas tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian domestik Amerika Serikat, akan tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keuntungan bersama antar negara. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump yang menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap perdagangan Tiongkok. Kebijakan proteksionisme merupakan strategi Amerika Serikat untuk mengatasi efek negatif dari adanya perdagangan bebas.Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma ekonomi politik internasional, teori perdagangan bebas, merkantilisme, dan nasionalisme ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif.Hasil temuan dalam penelitian ini, antara lain: Pertama, kebijakan proteksionisme merupakan bagian dari bentuk kekecewaan Amerika Serikat yang memuncak terhadap sistem perdagangan bebas karena tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump melihat kepemimpinan Amerika Serikat cenderung melemah yang ditandai dengan adanya defisit perdagangan, permasalahan terkait teknologi, dan rencana Made in China 2025. Proteksionisme memicu respon dari Tiongkok dan pada akhirnya menciptakan perang dagang. Perang dagang merujuk pada perebutan posisi sebagai negara pemimpin ekonomi dan teknologi di dunia. Kedua, kebijakan proteksionisme menjadi bumerang bagi domestik Amerika Serikat dan menimbulkan implikasi bagi negara sasaran proteksionisme yaitu Tiongkok serta negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, kebijakan proteksionisme tidak menjadikan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan secara maksimal, bahkan semakin berkontribusi membuat perdagangan yang jauh lebih tidak adil.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to explore about protectionism policy of the United States of America towards Chinas trade. The United States of America firmly upholds free trade and economic openness because it believes that free trade is not only aimed at promoting the domestic economy of the United States of America, but also as a tool to create mutual benefits between countries. On the contrary, the United States of America in the era of President Donald Trump implemented a policy of protectionism towards Chinas trade. Protectionism policy is the United States strategy to overcome the harmful effects of free trade.To analyze the problems in this research, the author uses the paradigm of the international political economy, free trade theory, mercantilism, and economic nationalism. The research method used in this research is a qualitative research method with an explorative research type.The findings of this research are: First, protectionism policy is part of the United States disappointment that is culminated in a free trade system because the result of free trade does not the wishes of the United States. President Donald Trump sees the United States leadership as weakening marked by trade deficits, technology-related problems, and the plan of Made in China 2025. Protectionism triggers a response from China and ultimately creates a trade war. Trade war refers to the struggle for position as the leading economy and technology in the world. Second, protectionism policy backfires the domestic of the United States and has implications for the protectionist target countries, namely China and developing countries such as Indonesia. Thus, protectionism policy does not make the United States benefit maximally, and it even contributes to making trade far more unfair."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat dalam pelarangan produk Huawei. Huawei yang memiliki pasar kecil di Amerika Serikat dan merupakan satu dari sekian banyak perusahaan telekomunikasi di dunia. Pemerintah Amerika Serikat melarang penggunaan Huawei dengan alasan keamanan nasional. Studi ini menggunakan kerangka pemikiran stakeholder Actions motif (SAM) yang dikembangkan oleh Jan-Frederik Kremer dan Benedikt Muller untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong pelarangan Huawei di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis tesis ini memberikan penjelasan faktor-faktor pelarangan Huawei di Amerika Serikat. Ada 3 faktor penting dalam kerangka berfikir SAM dalam pelarangan Huawei di Amerika Serikat. Pertama pada stakeholder, kebangkitan Tiongkok dalam teknologi serta teknonasionalisme dan hubungan Tiongkok-Huawei, Kedua actions yang berisi serangan siber Tiongkok kepada Amerika Serikat dan Ancaman yang dihadirkan Huawei terhadap Amerika Serikat, dan yang terakhir pandangan Amerika Serikat terhadap motif dari serangan siber yang terjadi yang pada akhirnya memiliki implikasi terhadap pemerintah AS. Analisis penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut yang mendorong pemerintah AS mengambil kebijakan pelarangan Huawei di Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the US policy in banning Huawei products. Huawei has a small market in the United States and is one of the many telecommunication companies globally. The United States government prohibits the use of Huawei for reasons of national security. This study uses the stakeholder actions motives (SAM) framework developed by Jan-Frederik Kremer and Benedikt Muller to analyze the factors driving Huawei's ban in the United States. This research uses the causal-process tracing (CPT) method by collecting data through a literature study. This thesis analysis explains the factors prohibiting Huawei in the United States. There are 3 important factors in SAM framework in banning Huawei in the United States. First is on stakeholders, China's rise in technology as well as technonationalism and China-Huawei relations, second is actions containing Chinese cyberattacks to the United States and threats that Huawei presents to the United States, and the last is the United States' view of the motives of cyberattacks that occurred which in turn has implications for the US government. The analysis of this research shows that these factors have prompted the US government to adopt a policy to ban Huawei in the United States."