Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan data pribadi sudah dibicarakan sejak lama, dalam pengaturan hak asasi manusia pun disebutkan adanya perlindungan atas seseorang tentunya didalamnya termasuk data pribadi orang tersebut. Perbincangannya pun masih hangat sampai saat ini, sejak berlakunya general data protection, 25 mei 2018 lalu. Sering juga dikatakan bahwa data menjadi driver (penentu/pengendali) dalam hampir setiap keputusan bisnis, sosial dan pemerintahan. Berkaitan dengan data pribadi, dalam dunia teknologi kini, hampir seluruh aktifitas banyak dilakukan melalui dunia digital, contohnya saja adanya e-mail, e-bangking, e-contract, dan sebagainya.Maka dengan banyaknya aktifitas di dunia digital tersebut, tentunya ada yang namanya identitas digital. Identitas digital lahir dari data pribadi yang terautentifikasi, oleh karena itu kaitannya data pribadi dan identitas digital sebagai sesuatu yang khas atau atribut seseorang yang dapat mengenali seseorang.Dalam tulisan ini, memiliki batasan penelitian yaitu dalam transaksi e-commerce. Tentunya sebelum bertransaksi di e-commerce dibutuhkan sebuah identitas digital. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Namun belum semua Negara memiliki peraturan khusus tentang perlindungan data pribadi, khususnya di Indonesia yang belum memiliki undang-undang mengenai perlindungan data pribadi. Maka dalam penulisan ini akan membahas peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia khususnya yaitu Permen Kominfo No 20/2016, dan implementasinya.

---

Protection of personal data has been discussed for a long time, in the human rights setting also mentioned the existence of protection of someone of course inside including the person's personal data. The discussion was still discussed until now, since the validity of general data protection, 25 May 2018 ago. It is often also said that data becomes the driver (driver / controller) in almost every business, social and government decision.

With regard to personal data, in the world of technology today, almost all activities are done through the digital world, for example e-mail, e-bangking, e-contract, and so on.

So with the many activities in the digital world, of course there is a digital identity. Digital identity is born from authentic personal data, therefore the relation of personal data and digital identity as something characteristic or attribute of someone who can recognize a person.

In this paper, has a limitation of research that is in e-commerce transactions. Of course, before make a transaction in e-commerce requires a digital identity.

Approach method used in this research is normative juridical with technique of collecting of secondary data or library material, which then analyzed by using qualitative method.

However, not all countries have specific regulations on the protection of personal data, especially in Indonesia that does not yet have laws on the protection of personal data. So in this paper will discuss the rules that regulate the protection of personal data in Indonesia, especially the Permen Kominfo No 20/2016, and its implementation."

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum perlindungan konsumen pengguna jasa angkutan umum jenis angkot di Jakarta. Salah salah satu jasa yang paling sering digunakan atau dinikmati konsumen adalah jasa transportasi angkutan umum jenis angkot yang ada di Jakarta. Konsumen sebagai pengguna jasa transportasi jenis angkot sejatinya mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum dan pelayanan maksimal. Pentingnya jaminan pemenuhan hak konsumen atas pengguna jasa angkutan umum jenis angkot di DKI Jakarta ini sebenarnya sudah dalam status yang menghawatirkan. Buruknya kualitas pelayanan angkutan umum di perkotaan tidak bisa dilihat secara sektoral saja. Akan tetapi melibatkan semua stakeholder, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen tentunya. Salah satu langkah yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membenahi karut marutnya transportasi yakni dengan membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi angkutan umum di Jakarta. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal termasuk keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Disamping itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi: jaringan pelayanan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, keselamatan, dan sumber daya manusia (SDM) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditambah dengan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Serta juga diatur secara tersirat dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau Serta Penyeberangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi sarana dan prasarana serta kewajiban pengemudi kendaraan angkutan umum. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pengaturan mengenai hak-hak konsumen dan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Disamping itu juga terdapat upaya hukum penyelesaian sengketa dan pengaturan mengenai sanksinya.

---

This thesis discusses the aspects of consumer protection law type "angkot" of public transport users in Jakarta. Among one of the most frequently used services or the services enjoyed by consumers is the kind of public transportation types of "Angkot" in Jakarta. Consumers as users of transport services actually have the right kind of public transportation to get legal protection and maximum service. Importance of ensuring the fulfillment of the rights of consumers over public transport users types of "Angkot" in Jakarta is already in a worrying state. The poor quality of public transport services in the urban sector cannot be seen alone. However, involving all stakeholders, ranging from government, business, and society as a consumer of course. One of the steps that must be performed in Jakarta Provincial Government to fix the distorted chaotic transport is by making minimum service standards (MSS) for public transport in Jakarta. Law. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation requires that public transport companies must meet minimum service standards including security, safety, comfort, affordability, equality, and regularity. Besides, it is also the Minister of Transportation Regulation Number 81 Year 2011 about Minimum Service Standards Provincial Transportation Sector and District / City which includes: road transport network services, network infrastructure, road transport, road equipment facilities, safety, and human resources (HR ) for the region and the province to the Regency / City coupled with testing of motor vehicle service facilities. As well as implicitly stipulated in the Regulation of DKI Jakarta No. 12 Year 2003 on Traffic and Road Transport, Railways, Rivers, and Lakes Crossing well as in the province of Rizal include infrastructure and public transport vehicle drivers obligations. Based on Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection and the Law. 22 of 2009 on Traffic and Transportation are arrangements regarding consumer rights and obligations that must be met businesses in operation. Besides, there is also a legal remedy and dispute resolution arrangements regarding sanctions."

"Kenaikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta serta meningkatnya pengguna angkutan online di tahun 2020 ketika pandemi masuk ke Indonesia. Hal tersebut disebabkan akibat tingkat urbanisasi yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Keadaan ini dapat mengancam para komuter untuk beralih menggunakan transportasi pribadi. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat rancangan transportasi umum yang terintegrasi, salah satunya pada bagian pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan empat moda transportasi umum dengan transportasi pribadi termasuk angkutan online dengan menggunakan model optimasi untuk menentukan jarak, waktu tempuh, dan biaya paling optimal dari setiap moda transportasi untuk dibandingkan. Metode shortest path problem dengan algoritma Floyd-Warshall digunakan untuk transportasi umum sedangkan transportasi pribadi menggunakan Google Maps API. Hasil yang didapatkan dalam segi waktu tempuh transportasi pribadi yang menggunakan jalan tol menghasilkan nilai relatif lebih rendah daripada moda lainnya. Dalam segi biaya, transportasi umum menjadi alternatif terbaik dibandingkan moda transportasi lain.

---

The increase in motorized vehicles in DKI Jakarta and the increase online in 2020 when the pandemic entered Indonesia. This is due to the increasing level of urbanization from year to year. This situation can threaten the commuters to switch to using private transportation. The government has made efforts to overcome this problem by making an integrated public transportation design, one of which is in the payment section. This study aims to compare four modes of public transportation with private transportation including online by using an optimization model to determine the optimal distance, travel time, and cost of each mode of transportation to compare. The shortest path problem optimization with the Floyd-Warshall algorithm is used for public transportation while private transportation uses the Google Maps API. The results obtained in terms of travel time for private transportation using toll roads produce a relatively lower value than other modes. In terms of cost, public transportation is the best alternative compared to other modes of transportation."

"ABSTRAKRuang lingkup dan Cara penelitian : Perubahan waktu reaksi sebagai manifestasi kecepatan reaksi pengemudi didasarkan pada semakin meningkatnya peranan bis mikro sebagai salah satu sarana pengangkutan umum di DKI, juga karena angka kecelakaan lalu-lintas bis mikro yang cukup tinggi yang diperkirakan akibat cepat lelahnya pengemudi karena keadaan ruang kemudi. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara, pemeriksaan fisik diagnostik lengkap, pengukuran waktu reaksi, pengukuran antropometri pengemudi, pengukuran rancang bangun ruang kemudi, dan juga diukur kebisingan, vibrasi, kelembaban dan temperatur ruang kemudi.Hasil dan kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang kemudi tidak ergonomis, ruang kemudi tidak memenuhi syarat untuk kenyamanan kerja, dan perubahan waktu reaksi sampai dengan jam 13.00 secara statistik tidak bermakna menunjukkan bahwa segala aspek ruang kemudi, termasuk rancang bangun, kebisingan, vibrasi, kelembaban dan temperatur dalam batas yang dapat diterima oleh pengemudi.

---

ABSTRACT

Scope and methods of research : Evaluation of reaction time as manifestation of neurological response of drivers is based on the increasing small buses" role as a means of public transportation vehicle in Jakarta, as well as due to small buses" relatively high traffic accident rate which has been predicted as the result of the quick fatigue onset in drivers due to driver cabin condition. Research was brought about by interview, complete physical examinations, reaction time measurements, drivers" antropometry measurements, driver cabin design measurements, also measurements of noise, vibration, humidity and temperature of driver cabin.

Result and conclusion : Research result shows that driver cabin design not ergonomic, lack of work comfort condition in driver cabin environment, and reaction time values alterations until 13.00 hours statistically not significant shows that until 13.00 hours all aspects of driver cabin Including design, noise, vibration, humidity and temperature within tolerable limit."

"Simpang adalah bagian yang komplek dari sistim jalan raya, pada umumnya simpang dikendalikan dengan menggunakan sinyal lampu lalulintas. Dengan adanya simpang akan terjadi antrian yang mengakibatkan terjadinya tundaan, pada perencanaan sistim jalan raya. Tundaan yang terjadi akan menjadi perhatian yang utama, karena tundaan akan mengakibatkan bertambahnya waktu perjalanan, bertambahnya biaya perjalanan dan terjadinya ketidak nyamanan perjalanan. Untuk merencanakan dan menghitung lamanya tundaan telah ditetapkan beberapa formulasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Webster dan Akcelik, seperti pada Highway Capacity Manual (HCM), TRB Nasional Research Council Washington, D. C. 1994, Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI-1997). Pada karya tulis ini dilakukan penelitian terhadap tundaan yang terjadi pada simpang berdasarkan pengamatan langsung dari arus lalulintas dilapangan, lokasi pengamatan berada pada simpang jalan M.T. Haryono, jalan Gatot Subroto dengan jalan Pasar Minggu raya (simpang Pancoran) Jakarta Selatan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip matematik statistik dirumuskan suatu persamaan sederhana untuk menghitung lamanya tundaan yang terjadi pada suatu simpang. Kondisi arus laulintas pada simpang yang diteliti dibagi menjadi dua, yaitu kondisi volume lalulintas tidak melebihi kapasitas simpang (arus tidak mencapai arus jenuh) dan kondisi volume lalulintas melebihi kapasitas simpang (Kondisi melebihi arus jenuh), maka didapatkan dua formulasi untuk menentukan lamanya tundaan sebagaimana dua kondisi diatas. Dari formulasi model yang didapat dari penelitian, tundaan merupakan fungsi dari volume lalulintas (fungsi derajat kejenuhan). Dilakukan perhitungan dan perbandingan lamanya tundaan yang terjadi dengan menggunakan model formulasi hasil penelitian dengan : 1. Untuk kondisi arus tidak mencapai arus jenuh dengan rumusan tundaan MKJI-1997, didapatkan hasil yang lebih besar. 2. Untuk kondisi arus melebihi arus jenuh dengan rumusan tundaan Bin Han, Transpn Res-A. vol. 30, No. 2 hal. 155-171, dan didapatkan hasil yang lebih besar. "

"Di dalam mengoperasikan angkutan umum/bus tidak jarang operator dihadapkan kepada permasalahan tidak seimbangnya demand (permintaan perjalanan) pada titik-titik perhentian sepanjang rute yang harus dilayaninya. Di lain pihak untuk memenuhi tuntutan atas pelayanan yang baik operator dihadapkan kepada permasalahan mahalnya biaya pengadaan armada.Dengan latar belakang tersebut, karya tulis ini mencoba mengembangkan suatu model matematis penjadwalan angkutan umum yang optimal dengan mengakomodasi kepentingan pengguna dan operator melalui pendekatan zona layanan.Untuk mengakomodasi kepentingan pengguna, model ini memiliki fungsi objektif memaksimumkan jumlah penumpang yang terangkut bus, sedangkan kepentingan operator adalah meminimasi jumlah armada yang dicapai dengan meningkatkan utilitas setiap bus. Tujuan ini didekati dengan mencari total waktu perjalanan (total travel time) yang paling minimum di mana semakin singkat perjalanan bus maka akan semakin besar kemungkinan bus tersebut dapat ditugaskan untuk melakukan perjalanan berikutnya. Didalam sistem zona, tujuan tersebut dicapai dengan membagi rute menjadi dua zona layanan dengan menetapkan perhentian tertentu sebagai titik transfer sedemikian rupa sehingga total travel time dari seluruh bus yang dioperasikan minimal.Solusi optimasi model menggunakan algoritma Newton sehingga didapatkan waktu keberangkatan bus dari setiap terminal (terminal A dan B). Selanjutnya dari waktu keberangkatan yang telah diperoleh, disusun rangkaian perjalanan dan ditentukan jumlah kebutuhan bus (fleet size) yang diperlukan, serta dihitung total travel time dari seluruh bus yang dioperasikan.Contoh kasus diberikan pada akhir pembahasan dari karya tulis ini yang merupakan aplikasi dari pengembangan model ini. Berdasarkan permintaan perjalanan yang ada pada rute dua arah dengan 6 (enam) perhentian, menghasilkan perhentian 4 sebagai perhentian yang paling optimal sebagai titik transfer dengan jumlah bus yang dibutuhkan sebanyak 4 (empat) buah dan total travel time seluruh bus sebesar 148.9017."

"The research aims at examining the services of Koperasi Taxi Indonesia in the Special Province of the Capital City of Jakarta towards the customers and the conditions that influence the customers' satisfaction. The research involves 400 respondents but only 80 managed to fill in completely. The method of the research is snowball method where the writer delivered elaboration to the drivers as to how to fill in the questionnaires.

To analyze the respondents' responses the writer used such statistics descriptive analysis as mean, deviation, standard, distribution frequency of each answer given towards service quality dimension which comprises of expectation indicators which include tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy. The Linked- method is used for the performance indicators related with the responses from the customers towards services which consist of 7 demand scales. To see the extent of the relationship or the correlation between service quality and customers' expectations based on the respective dimension, Spearman method is used to analyze the correlation.

The results of the correlation analysis between service quality and expectation reveal the following: tangible dimension shows that the correlation score between them is r = 0.52 and the significant level at 0.05. This means that service quality has a significant relationship with the customers' expectation perceived from the tangible aspect at 0.37. Reliability dimension shows that the correlation score between them is r = 0.50 and the significant level at 0.05. This indicates that service qualify has significant relationship with the customers perception from responsiveness at 0.40. Assurance dimension shows that the correlation dimension shows that correlation score between them is r = 0.49 and the significant level at 0.05.

This means that service quality has a significant relationship with the customers' expectations viewed from the responsive aspect at 0.40. Assurance dimension shows that correlation score between them is r = 0.71 and the significant level at 0.05. It means that the service qualify has a significant relationship with the customers' expectations viewed from assurance aspect at 0.52. Empathy dimension shows that the correlation score between them is at 0.47 and the significant level at 0.05. It means that the service quality has significant relationship with the customers' satisfaction view ed from the empathy aspect at 0.37.

From the results of the survey it can be concluded that: (I) the customers satisfaction towards the service quality of Koperasi Taxi Indonesia in aspects such as tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy are not of satisfactory level; (2) the performance of Koperasi Taxi Indonesia shows unsatisfactory results which means it does not have the required characteristics in the customers' views; (3) there is q relationship between the service quality provided by the Koperasi Taxi Indonesia and the customers' satisfaction, that is, if the driver feels satisfied with his jobs and is happy to carry out his duty, of course. it will affect the driver's empathic altitude.

In connection with the results of the research, it is recommended that Koperasi Taxi Indonesia: (1) increase better service to the customers in terms of meeting their needs: (2) the increase in service quality is fully supported by the availability of the quality and the satisfaction as well as the attitude of the driver/worker. Thus the efforts to create service satisfaction need to be done well through human resources development as well as competence base, working atmosphere, compensation, career development and etc: (3) based on the results of the interview, there are several suggestions proposed by the customers of Koperasi Taxi Indonesia among others are the drivers' attitudes and behaviors which need to be paid attention to."