Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggambarkan tentang relasi antara olahraga dan pembangunan, dengan memfokuskan kepada pemanfaatan olahraga sebagai katalis untyuk mempercepat pencapaian MDGs Indonesia tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan dalam pembangunan dan percepatan pencapaian MDGS telah dilakukan oleh pemerintah, namun baru pada tataran konseptual yang tercantum dalam dokumen kebijakan percepatan Bappenas tahun 2010. Dalam pelaksanaan dan operasionalisasi, olahraga belum menjadi prioritas, dan mengalami marjinalisasi. Dengan demikian dibutuhkan, komitmen dan political will dari pemerintah, untuk mengarusutamakan olahraga dalam pembangunan, supaya berbagai manfaat positif olahraga dapat diberdayagunakan untuk pembangunan Indonesia.

---

This study describes the relationship between sport and development, with a focus on the use of sport as a catalyst to accelerate the achievement of MDGs Indonesia in 2015. The results showed that mainstreaming in development and attainment of MDGs acceleration has been done by the government, but only at the conceptual level listed in the policy document of Bappenas acceleration’ in 2010. In the implementation, sport is not a priority, and experiencing marginalization. Thus it takes, commitment and political will of the government, to mainstream sport in development, in order to use positive impact of sport for Indonesia’ development."

"The adoption of the Millennium Development Goals (MDG) inthe Millennium Summit in 2000 by all 189 member of the UNGeneral Assembly was a defining moment for globalcooperation in the 2l" century. The MDG is global frameworkto face the challenges regarding human resources developmentin the world .In the Indonesian contest, the question is "dotargets and indicators contained in MDG have accorded withdomestic values?. The question is relevant because the MDGwill never be achieved if the MDG does not accommodate localvalues. Localization of the MDG is very important tosynchronize the MDG and country development; hence thelocalization of the MDG must be first step to take in achievingMDG for each country. Refer to the recent condition inIndonesia, there are several problems in achieving MDGtargets such as H) quality of [human resources, (iUinfrastructure, (HU implementation of the decentralization, (iv)slow economy recovery, (U) low enforcement, and (VU existenceof several conflict regions. Based on those conditions,achieving the targets and indicators of MDG in indonesia is noteasy. Collective e_U'art involving international community likedonors and national community like civil societybusiness/private sector and Universities is a must."

"MDGs merupakan suatu bentuk rezim internasional dalam pembangunan kesejahteraan global yang ditandatangani di tahun 2000. Fokus utama dari MDGs adalah untuk meningkatkan kesejahteraan global di tahun 2015 - termasuk penurunan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan isu sosial lainnya. Namun, dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia menemui berbagai tantangan diantaranya tingginya jumlah dan pertumbuhan penduduk, rendahnya tingkat dan akses kesehatan, dan kelembagaan. Penelitian ini memfokuskan pada tantangan kelembagaan yang menyebabkan gagalnya pencapaian MDGs tujuan 5A (menurunkan angka kematian ibu) di Indonesia pada tahun 2007 - 2010, belum selarasnya interaksi kepentingan antar aktor Triple Helix yaitu pemerintah, dunia bisnis dan akademisi, sehingga sulit untuk membangun modal sosial. Perbedaan pemahaman dari ketiga pihak dalam konsep triple helix jelas tampak terjadi dan berdampak negatif terhadap upaya-upaya pencapaian MDGs tujuan 5A, karena kepentingan masing-masing pihak untuk mencapai tujuannya masih terasa kental. Kepercayaan, hubungan timbal balik, serta pelibatan partisipasi aktif pihak diluar pemerintah menjadi faktor yang sangat penting untuk membangun modal sosial tersebut. Suatu rezim internasional tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya jika hanya dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah dari negara-negara peserta rezim tersebut. Perlu adanya keterlibatan partisipasi publik di negara-negara peserta secara luas.

---

MDGs is a form of international regime of global prosperity development, signed by 189 states on year 2000. The main focus of the MDGs is to increase global welfare in 2015, such as poverty reduction, health improvement, and other social issues. However, in the process of achieving MDGs in Indonesia it meets various challenges ? including the high number and population growth, low quality level of health and disparity of access to healthcare, and institutional.

This thesis focuses on the institutional challenges that led to the failure of achieving MDGs goal 5A (reducing maternal mortality) in Indonesia on 2007 to 2010. The relations between Triple Helix?s actors (government, business, and academia) hasn't reached into harmonizing point because of clash of interest between actors, which it makes difficult to build a social capital. Different understanding of the Triple Helix's actors obviously occur and negatively impact the efforts to achieve the MDGs goals 5A, because the interests of each actor to achieve its own interests are still still strong.

Trust, reciprocity, and participation from outside of government become a very important factor for building social capital. An international regime can not work properly if it is only done with the involvement of government, instead it needs the involvement of public participation in the participating countries to achieve the goals of an international regime."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai program hibah Millennium Challenge Account(MCA) di Indonesia. Pemberian bantuan luar negeri selalu terkait dengan motifnegara donor dan negara resipien. Penelitian ini menginvestigasi motif AmerikaSerikat (AS) dalam pemberian hibah MCA ke Indonesia yang dirumuskan dalammotif politik dan ekonomi. Motif Politik pemberian MCA terkait denganpembuktian AS dalam isu pelestarian lingkungan global. Motif ekonomi terkaitdengan upaya AS untuk melindungi perusahaan AS di Indonesia, perluasan pasarAS, dan pembentukan iklim yang kondusif bagi perusahaan AS.

---

ABSTRACTThis study discussed the Millennium Challenge Account (MCA) grant program inIndonesia. The provision of foreign aid could be associated with the motives ofdonor countries and the resipien countries. This research investigates the unitedstates (U.S.) motives in the provision of MCA grants to indonesia which wasformulated in political and economy motives. Political motives of MCAassociated with the U.S. proof in relation in preserving the global environment.The economic motive associated with the attempts to protect U.S. companies inIndonesia, the expansion of U.S. market, and the formation of conducive climatefor U.S. companies."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan analisis mengenai determinan pengungkapan praktik keberlanjutan sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) pada 5 negara ASEAN: Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan 132 observasi perusahaan publik di ke-5 negara tersebut, yang mengeluarkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2016. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi, teori keagenan, teori berbasis sumber daya, dan teori pensinyalan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa teori legitimasi berpengaruh terhadap pengungkapan praktik keberlanjutan. Variabel yang merepresentasikan teori legitimasi yang berpengaruh signifikan adalah ukuran perusahaan dan industri. Teori keagenan berpengaruh terhadap pengungkapan praktik keberlanjutan. Variabel yang merepresentasikan teori keagenan yang berpengaruh signifikan adalah leverage dan independensi dewan komisaris atau direktur non-eksekutif. Teori berbasis sumber daya berpengaruh terhadap pengungkapan praktik keberlanjutan. Variabel yang merepresentasikan teori berbasis sumber daya yang berpengaruh signifikan adalah free cash flow. Sedangkan, teori pensinyalan yang direpresentasikan oleh variabel current ratio tidak berpengaruh terhadap pengungkapan praktik keberlanjutan.

---

< b>ABSTRACTThis study aims to analyze the determinant of disclosure of sustainable practices based on Sustainable Development Goals Target in 5 ASEAN countries, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand. This study uses 132 public company observations in the 5 countries, which released annual reports and published GRI based sustainability reports in 2016. This study uses legitimacy theory, agency theory, resource based theory, and signaling theory. The results suggest that legitimacy theory has impact on the disclosure of sustainability practices. The variables represent which have positive impact are firm size and industry. Agency theory has impact on the disclosure of sustainability practices. The variables represent which has significant impact on the disclosure of sustainability practice are leverage and independence of the board of commissioners or non executive directors. Resource based theory has impact on the disclosure of sustainability practices. The variable represent which has significant positive impact is free cash flow. Meanwhile, our result shows that the signaling theory represented by current ratio has no impact on the disclosure of sustainability practices. "

"Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis pengaruh praktik keberlanjutan perusahaan berdasarkan Sustainable Development Goals SDGs terhadap performa keuangan dan performa pasar perusahaan dan melihat dampak assurance pada performa perusahaan. Penelitian ini terbatas dilakukan pada perusahaan publik di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand yang bergerak pada sektor non-keuangan dan terdaftar pada pada pasar modal masing-masing negara pada tahun 2016. Variabel independen pada penelitian ini adalah tingkat praktik keberlanjutan perusahaan menurut SDGs. Pengukuran performa keuangan menggunakan ROA dan ROE, sedangkan pengukuran performa pasar perusahaan menggunakan Tobin rsquo;s Q dan MBV. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa praktik keberlanjutan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap performa keuangan dan performa pasar perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa keputusan perusahaan dalam menggunakan jasa assurance pada praktik keberlanjutannya justru memperlemah pengaruh praktik keberlanjutan pada performa keuangan, sedangkan peneliti juga menemukan tidak adanya pengaruh signifikan penggunaan jasa assurance independen pada hubungan praktik keberlanjutan perusahaan terhadap nilai perusahaan.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of company sustainability practices based on Sustainable Development Goals SDGs on the company 39 s financial performance and market performance and see the impact of assurance on company performance. This research is limited to public companies in Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines and Thailand engaged in the non financial sector and listed on the capital markets of each country in 2016. Independent variables in this study is the level of corporate sustainability practices according to SDGs. Measurement of financial performance using ROA and ROE, while measuring the market performance of companies using Tobin 39 s Q and MBV. The results of this study prove that the company 39 s sustainability practices have a significant positive effect on financial performance and market performance of the company. Furthermore, the study also found that the company 39 s decision to use assurance services in its sustainability practices weakened the impact of sustainability practices on financial performance, while this research also found no significant effect on the use of independent assurance services on the firm 39 s sustainable practices relation to firm value."

"Pembangunan merupayakan sebuah upaya kolektif yang dilakukan oleh Negara Bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia-manusia yang menjadi warga negaranya, dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam pengelolaan berbagai modalitas yang ada, khususnya sumber daya alam. Namun demikian, pembangunan yang hanya bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata pada faktanya tidak sepenuhnya mampu memenuhi tujuan kehidupan yang berkualitas bagi manusia, karena terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber daya secara berkelanjutan. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan akhirnya muncul dan menguat sejak penyelenggaraan World Conference in Sustainable Development (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro. Paradigma yang dikembangkan menjadi sebuah Agenda Pembangunan Global 2030 yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 17 Tujuan Pembangunan, diantaranya adalah SDGs 2 (zero hunger). Penelitian difokuskan untuk mengkritisi tantangan dalam upaya pencapaian target SDGs 2 (zero hunger) sebagai studi kasus, secara spesifik sub-target 2.1 dari lima sub-target utama dan tiga sub-target pendukung yang ada. Sub-target 2.1 bertujuan untuk mengurangi angka kelaparan dengan menjaminkan akses pangan aman, bernutrisi, dan cukup untuk golongan rentan. Target tersebut diukur dua indikator Prevalensi Kurang Pangan (PKP) dan Prevalensi Rawan Pangan (PRP) yang menitikberatkan akses pangan secara ekonomi, sosial budaya, dan fisik sebagai keberhasilannya. Melalui perspektif jender dan pembangunan sebagai kerangka analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan berdasarkan jender dalam akses pangan yang disebabkan oleh subordinasi perempuan karena adanya budaya patriarki. Dari dua aspek subordinasi perempuan yaitu kondisi ekonomi dan status sosial, ditemukan bahwa terdapat sepuluh tantangan perempuan dalam melakukan akses pangan. Tantangan tersebut menekankan signifikansi budaya patriarki yang menyebabkan subordinasi perempuan sebagai tantangan sistemik yang harus diselesaikan. Peneliti merekomendasikan pemberdayaan perempuan dalam bentuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pelatihan tenaga kerja dan penyerapan unit usaha ramah perempuan sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan tantangan sistemik tersebut dalam pembangunan.

---

Development is a collective effort carried out by the Nation State with the aim of improving the quality of life of the human beings who become its citizens, with the principles of justice, equality and sustainability in the management of various existing modalities, especially natural resources. However, development as a paradigm, only focused on economic growth alone, and it is in fact not fully capable of fulfilling the goal of a quality life for humans, due to the neglect of the principles of justice and protection of the environment and natural resources in a sustainable manner. The Sustainable Development Paradigm has finally emerged and strengthened since the 1992 World Conference on Sustainable Development (Earth Summit) in Rio de Janeiro. The paradigm that was developed became a 2030 Global Development Agenda called the Sustainable Development Goals (SDGs), with 17 Development Goals, including SDGs 2 (zero hunger). The research focused on criticizing the challenges in achieving SDGs 2 (zero hunger) as a case study, specifically in sub-target 2.1, as one of the five main sub-targets and three supporting sub-targets. Sub-target 2.1 aims to reduce hunger by ensuring access to safe, nutritious and sufficient food for vulnerable groups. This target is measured by two indicators of Prevalence of Undernourishment (PoU) and Prevalence of Food Insecurity Experience Scale (PFIES) which emphasizes access to food economically, socially and culturally as well as physically as its success indicators. Through the perspective of gender and development as analytical framework, the results of the study show that there are gaps existing based on gender in access to food caused by the subordination of women due to patriarchal culture. From the two aspects of women's subordination, namely economic conditions and social status, it was found that there were ten challenges for women in accessing food. This challenge emphasizes the significance of patriarchal culture as the cause of women subordination as a systemic challenge that must be resolved. Researchers recommend empowering women in the form of improving the quality of women's resources through workforce training and the absorption of women-friendly business units as one of the efforts to resolve these systemic challenges in development.

"

"Issues concerning empowering of women and child welfare in millenium development goals of Indonesia."