Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau bahan, dan/atau mesin pada industri kecil dan menengah dengan tujuan ekspor, atau disebut dengan fasilitas KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah), sangat penting dalam rangka mendorong ekspor IKM. Penelitian ini akan membahas penerapan fasilitas KITE IKM, kendala yang dihadapi dalam penerapannya beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fasilitas KITE IKM kurang berhasil. Terdapat kendala-kendala yang membuat penerapan fasilitas ini kurang berhasil yaitu dari segi perizinan, segi operasional dan segi penggunaan modul kepabeanan, sehingga masih banyak IKM yang belum menggunakan fasiltas ini.

---

The importance of custom duty exemption policy on imported goods, and/or materials and/or machines on small and medium enterprises with the aim of export, or called Facility for Export Purpose (SME KITE), in order to increase SME export. This study will discuss the implementation of SME KITE facility and the obstacle in its implementation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews. The results showed that the implementation of SME KITE Facility not successful. There are obstacles that make the implementation of this facility not successful such as from permit aspect, operational aspect and the use of customs module aspect, so that many SME do not use this facility."

"Tesis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari peraturan anti-dumping dan krisis global terhadap laju impor produk baja kasar pada enam Negara ASEAN. Data yang digunakan pada tesis ini menggunakan data panel dari tahun 2003 hingga tahun 2011.Penelitian ini menemukan bahwa variabel anti-dumping tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laju impor produk baja kasar. Hal tersebut dikarenakan hanya tiga dari dari enam negara ASEAN yang secara teratur menerapkan peraturan anti-dumping.Penelitian ini juga menemukan bahwa hasil empiris dari laju impor seluruh produk perdagangan dari suatu negara memiliki koefisien variabel yang lebih kecil daripada koefisien variabel pada laju impor suatu produk perdagangan. Penemuan ini menunjukkan bahwa faktor GDP riil dan nilai tukar mata uang riil memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap laju impor produk baja kasar. Hal tersebut berarti factor GDP riil dan nilai tukar mata uang riil lebih berpengaruh terhadap laju impor seluruh produk perdagangan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa variabel time-dummy dapat menggambarkan pengaruh dari krisis global terhadap penurunan signifikan pada laju impor dari suatu produk perdagangan

---

The purpose of this thesis is to measure the effect of the anti-dumping law and the global crisis on the import flow of crude steel products in six ASEAN member countries with panel data collected from 2003 until 2011.

This study finds that the anti-dumping variable does not significantly affect the import flow of the crude steel products. The database of anti-dumping law in steel products shows that only three ASEAN countries regularly apply the anti-dumping law within ASEAN countries.

This research is also finds that the empirical result of the country level import flow will produce a smaller coefficient than that in the commodity level import flow. This finding indicates that the factors of real GDP and the real exchange rate are less affecting the commodity level import flow of steel product. This means that the real GDP and real exchange rate plays more important role to the country level import flow. Furthermore, the time dummy variables are able to capture the year-specific effect of the global crisis which is more severely affect the commodity level import flow."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengenaan bea masuk atas impor alat kesehatan pada produk radiologi diagnostik bagi industri alat kesehatan dalam negeri serta menganalisis alternatif kebijakan jangka pendek hingga menengah dan jangka panjang untuk mendorong industri alat kesehatan radiologi diagnostik dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pengenaan bea masuk atas impor alat kesehatan pada produk radiologi diagnostik ini yaitu untuk melindungi industri dalam negeri, untuk menarik investasi dalam negeri dan sebagai instrumen penerimaan negara. Sementara, untuk dampak negatifnya yaitu akan membuat harga alat radiologi diagnostik menjadi semakin mahal. Alternatif jangka pendek hingga menengah untuk mendorong industri dalam negeri dapat berupa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku alat kesehatan radiologi diagnostik, pemberian fasilitas pengurangan penghasilan terkait biaya Research and Development (R&D) , dan pemberian fasilitas tax holiday. Sementara, untuk alternatif kebijakan jangka panjangnya dapat berupa pengurangan jumlah insentif pajak untuk mendorong kemandirian industri dan kepastian penyerapan produk dalam negeri.

---

This study aims to analyze the impact of the imposition of import duty of medical device on radiology diagnostic products for the domestic medical device industry and analyze short untill medium-term and long term policy alternative to encourage the domestic radiology diagnostic medical device industry. This study uses qualitative approach with data collection technique in the form of library research and in-depth interview. The result of this study indicate that, the positive impact of the imposition of import duties of medical device on radiology diagnostic products is to protect domestic industries, to attract domestic investment and as an instrument of state revenue. Meanwhile, the negative impact will make the price of radiology equipment more expensive. Short to medium term alternatives to encourage domestic industries can be in the form of exemption from import duty on the import of raw materials for radiology diagnostic medical devices, the provision of income reduction facilities related to Research and Development (R&D) costs, and the provision of tax holiday facilities. Meanwhile, for long term policy alternatives it can be in the form of reducing the number of tax incentives to encourage industrial independence and certainty of absorption of domestic products."

"Skripsi ini membahas tentang penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap pihak importir yaitu PT. XYZ. Penerapan dalam Pasal 16 UU Kepabeanan oleh Pejabat Bea dan Cukai yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen sering salah penafsiran. Penerbitan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean yang lebih dari sekali mengakibatkan PT. XYZ dirugikan dengan harus membayar kekurangan bea masuk dan menghambat kelancaran arus barang dalam mengimpor barangnya. Penetapan tarif dan nilai pabean sebanyak dua kali dalam PIB yang sama tidak sesuai dengan Pasal 16, Pasal 92A UU Kepabeanan dan asas kepastian hukum karena dinilai tidak adil dalam menjalankan kewenangan untuk menerbitkan keputusan melalui Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). Mengatasi permasalahan tersebut PT. XYZ melakukan upaya gugatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara karena permasalahan atas pengambilan keputusan Pejabat Bea dan Cukai yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku merupakan sengketa TUN bukan merupakan sengketa Pajak. Hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dalam pengambilan keputusan harus profesional dengan melakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang- undangan Kepabeanan. Penulis juga memberi saran terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan internal dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

---

This thesis discusses the determination of tariff and customs value by Customs officials of the importer, namely PT. XYZ. The application of Article 16 of Customs Act by the Customs Officer Functional Official Document Examiner is often misinterpreted. Issuance of Determination of Tariff and Customs value more than once resulting in PT. XYZ disadvantaged by having to pay import duties and shortcomings hamper the smooth flow of goods in the importing of goods. Determination of tariff and customs value twice in the same PIB is not in accordance with Article 16, Article 92A of Customs Law and the principle of legal certainty as judged unfairly in exercising authority to issue a decision through a letter of determination tariff and Customs Value (SPTNP).

Addressing the issue of PT. XYZ did attempt a lawsuit against the State Administrative Tribunal for decision-making problems for Customs and Excise officials are contrary to applicable legislation is not a dispute TUN tax dispute. The results of these studies, the authors concluded that the Customs officials in decision-making should be a professional to perform in accordance with its authority under the Customs laws and regulations. The author also gives advice to the Directorate General of Customs and Excise to perform internal control in decisions made by officials Functional Document Examiner."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, implementasinya, serta faktor penunjang dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi adalah karena krisis ekonomi global, pertumbuhan industri jasa telekomunikasi, dan upaya untuk meningkatkan daya saing industri peralatan telekomunikasi.

---

The purpose of this research is to analyze the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment, the implementation, and also supporting and inhibiting factors due to the implementation. This research is a qualitative research. Data collection techniques using depth interviews and literature studies.The research result shows that the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment is because the global economic crisis, the growth of the telecommunication service industry, and efforts to improve the competitiveness of the telecommunication equipment industry."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan fiskal berupa insentif fiskal bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan pesawat terbang bagi perusahaan penerbangan komersial tahun anggaran 2011 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah dan kendala yang dihadapi oleh implementors dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi implementors menyebabkan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah sangat rendah dan hanya dimanfaatkan oleh dua airlines.

---

This thesis focused on implementation of the fiscal policy of customs duties borne by the government on import of materials and goods for aircraft, specially for commercial airlines for fiscal year 2011 at supervisory and services office of customs and excise medium type customs soekarno hatta. The purpose of this thesis are to know implementation of this policy and implementors?s constraints faced in its implementation. This research uses qualitative approach through field study and literature study for data collection techniques. The research result shows that the realization of this policiy is totally low and are merely used by two airlines."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait kebijakan kenaikan batas pembebasan bea masuk atas impor barang pribadi penumpang. Penelitian ini berfokus pada membahas alasan kenaikan batas pembebasan bea masuk yang diberikan untuk barang pribadi penumpang yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta hambatan yang terdapat dalam pemungutan pajak atas barang bawaan penumpang setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil yang terdapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dikeluarkannya kebijakan ini untuk mempercepat proses pengeluaran barang penumpang dengan mengoptimalkan fasilitas kepabeanan yang telah ada. Selain itu, setelah dikeluarkannya kebijakan ini, terdapat hambatan dalam upaya pemungutan pajak dimana terdapat modus penghindaran pembayaran pajak berupa splitting dan underinvoicing dengan memanfaatkan batas pembebasan bea masuk yang dinaikkan untuk meminimalisir pembayaran pajak terkait.

---

This study aims to discuss the policy of increasing the de minimus value or exemption of import duty at some value on personal effect. This research focuses on consideration of increasing the de minimus value of personal effect issued by the government and barrier in collecting taxes on personal effect after the issuance of this policy. This research is qualitative research with a descriptive approach type. The study finds that the reason for issuing this policy is to accelerate of passenger goods clearance by optimizing existing customs facilities. In addition, after the issuance of this policy, there are various effort to prevent the tax avoidance of tax payments in the form of splitting and under-invoicing by utilizing the limit on exemption of import duties which is raised to minimize related tax payments."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman dan upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk penghindaran pajak setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk pengendalian impor dan menciptakan kesetaraan sekaligus menjaga daya saing antara produk lokal dengan produk impor. Selain itu dari berbagai upaya pencegahan penghindaran pajak yang dilakukan, didapatkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk penghindaran pajak yang terus dicoba untuk dilakukan dalam kegiatan impor barang kiriman. Dimana bentuk-bentuk penghindaran pajak tersebut berupa splitting dan underinvoicing.

---

This study aims to discuss the policy of reducing the exemption from import duty on imported goods. This research focuses on the consideration of reducing the exemption from import duty on imported shipments and effort to prevent the tax avoidance after the issuance of this policy. This research is qualitative research with descriptive research type. The study finds that the basis for consideration of these policies is to control imports and create equality while maintaining competitiveness between local products and imported products. In addition, from various efforts to prevent the tax avoidance, it also finds that the forms of tax avoidance carried on are existing in the activities of importing shipments. Where the forms of tax avoidance found are within the form of splitting and underinvoicing.

"

"Produk Baja hot rolled plate merupakan produk baja utama yang digunakan ssebagai bahan baku industri manufaktur perkapalan. Kebutuhan produk baja hot rolled plate di dalam negeri selain dipenuhi oleh produk dalam negeri, juga dilakukan impor. Selain itu, dengan adanya indikasi dumping untuk produk baja hot rolled plate yang berasal dari China, Singapura, dan Ukraina, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tindakan remedies pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dengan periode pengenaan selama lima tahun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk baja hot rolled plate ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan, dan efisiensi serta mengapa hanya ketiga negara tersebut yang dikenakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pandangan post-positivism. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan teori evaluasi dunn yang ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan dan efisiensi bahwa kebijakan BMAD terhadap impor baja hot rolled plate dinilai belum dapat memenuhi nilai prinsip tersebut. Selanjutnya pengenaan BMAD terhadap Impor baja hot rolled plate kepada China, Singapura, dan Ukraina disebabkan karena produsen China, Singapura dan Ukraina telah terbukti melakukan praktek dumping. Lalu Jepang sendiri tidak dikenakan BMAD dikarenakan terdapatnya kepentingan nasional sehingga tidak dikenakan BMAD

---

Hot Rolled Plate (HRP) is widely used as raw material for ship building. Domestic demand of hot rolled plate fulfilled not only by domestic product but also from import. The government throught the Ministry of Finance also enact anti dumping policy for hot rolled plate steel import from China, Singapuran and Ukraine which ended in 2023. The purpose of this study is to analyze the evaluation of the Anti-Dumping Import Duty policy on the import of hot rolled plate steel products in terms of the principles of effectiveness, responsiveness, accuracy, adequacy, equality, and efficiency. In Addition, to analyze why only these three countries anti dumping policy are imposed in Indonesia. This research was conducted using a qualitative method with post -positivisme perspective. The results of this study based on Dunn evaluation theory in terms of the principles of effectiveness, responsivines, accuracy, adequacy, equality, and efficiency from anti dumping policy show that import of hot rolled plate steel is not able to fulfil the principles. Furthermore, anti dumping policy on import of hot rolled plate to those coutries conducted dumping."