Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 67796 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Atika Florentina
"Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce dan menganalisis kendala yang terjadi saat implementasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Ditinjau dari konten dan konteks kebijakan, implementasi kebijakan PPh e-commerce belum berjalan dengan baik karena belum memberikan pemahaman pajak yang komprehensif pada pelaku e-commerce dan tujuan kebijakan yakni kesadaran dan kepatuhan pajak belum tercapai. Kendala yang dihadapi adalah ketidaksesuaian pihak yang memotong PPh pasal 21/23/26 dengan pihak yang seharusnya memotong, serta keterbatasan data pelaku dan data transaksi e-commerce.

The purpose of this research is to analize the implementation of income tax policy on e-commerce transaction and the obstacles that occur during the implementation. The approach used is qualitative technique data was collected through literature and in-depth interviews. In terms of content and context of policy, the implementation of e-commerce income tax policy has not well implemented because it has not provided a comprehensive understanding of tax regulation on e-commerce actors, therefore, the objectives of the policy, which are awareness and compliance, have not yet to be achieved. Obstacles encountered are discrepancy between the party that cut income tax policy article 21/23/26 and the party that supposed to cut, as well as the limitation to performer data and e-commerce transaction data."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiah Fachrunissa
"Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengetahui mengukur kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yag telah ditetapkan. Skripsi ini meneliti tentang pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia dan Filipina dan hambatan yang ditemui oleh otoritas perpajakan Indonesia dalam melakukan pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia dan Filipina dilakukan dengan membuat kebijakan terkait perpajakan atas transaksi e-commerce. Pengawasan juga dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain. Pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia menemui hambatan terkait metode pengawasan yang baku, aturan kerahasiaan dan penandaan khusus bagi transaksi e-commerce online retail.

Monitoring is one of management functions performed to determine the measure of conformity between the plan and execution to reach the destinations have been set. This thesis examines the monitoring of a tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia and the Philippines and the obstacles encountered by the Indonesian tax authorities in monitoring the tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia. This is a qualitative descriptive study through literature studies and in-depth interviews. The results showed that the monitoring tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia and the Philippines performed by making policies related to taxation of e-commerce transactions. Monitoring is also performed in collaboration with other parties. Monitoring of tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia related obstacles raw supervision method, the rules of confidentiality and special marking for e-commerce transactions online retail."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Wahyu Wibisono
"Perkembangan teknologi jaringan internet berdampak kepada pesatnya pertumbuhan model bisnis over-the-top. Penelitian ini membahas mengenai penyebab yang mendasari kesulitan bagi otoritas pajak Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima perusahaan over-the-top. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan peraturan Equalisation Levy dari India digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang mendasari kesulitan otoritas pajak Indonesia dalam memungut pajak penghasilan perusahaan over-the-top adalah cakupan pengertian Bentuk Usaha Tetap BUT yang masih berdasarkan kehadiran fisik. Alternatif yang diberikan dalam penelitian ini adalah pertama dengan melakukan perluasan pengertian BUT di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional Prolegnas atau dengan perluasan kriteria BUT dengan renegosiasi P3B dengan negara-negara mitra yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Menimbang kelebihan dan kekurangan tersebut, perluasan kriteria BUT dengan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dipilih untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor over-the-top.

The development of interned has impacted the rapid growth of over the top business model. This study focuses on the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies. The research method used in this study is qualitative with qualitative data analysis technique. Comparation with India rsquo s Equalisation Levy is used to determine which policy alternatives could be used.
The result of this study explains the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies is the definition of Permanent Establishment PE which is still based on physical presence. Alternatives offered in this study are first, revising the PE criteria in the domestic Income Tax Law which can be done through National Legislation Program Prolegnas or by revising the PE Criteria by tax treaty renegotiation through Mutual Agreement Procedure, each has their own strengths and weaknesses. Considering the strengths and weaknesses of each alternatives, revising domestic Income Tax Law could be chosen to maximalize the tax potential from over the top sector.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sumardiyanto Baresi
"Penelitian ini membahas mengenai efektivitas kebijakan pajak penghasilan bagi UMKM pada bidang e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan PP 46 Tahun 2013 atas UMKM e-commerce yang dilihat dari tujuan PP 46 dalam kemudahan administrasi untuk peningkatan voluntary compliance yang diharapkan dapat menigkatkan kontribusi UMKM pada penerimaan negara serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi DJP dalam penerapan PP 46 terhadap UMKM e-commerce.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kemudahan administrasi, penerapan PP 46 tahun 2013 pada UMKM e-commerce sudah efektif, namun dalam hal peningkatan voluntary compliance dan peningkatan kontribusi UMKM pada penerimaan negara, penerapan PP 46 tahun 2013 ini belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya data yang dimiliki DJP terkait para pelaku UMKM.

This study discusses the effectiveness of income tax policy for SMEs in the field of e commerce. This study aims to analyze the effectiveness of PP 46 Year 2013 policy on SMEs e commerce seen from the objective of PP 46 in the ease of administration to increase voluntary compliance which is expected to boost the contribution of SMEs to state revenues as well as to know the problems faced by the DGT in the application of PP 46 against SMEs e commerce.
The results of this study indicate that in the ease of administration, the application of PP 46 of 2013 on SMEs e commerce has been effective, but in terms of increasing voluntary compliance and increasing the contribution of SMEs to state revenue, the implementation of PP 46 of 2013 is not effective. This is due to lack of data owned by DGT related to the perpetrators of SMEs.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nita Mustika
"Invention Internet represent big revolution in the world of computer and communications. By finding of telephone, radio, television and computer have been happened by the new step in the world of integrated communications. Internet is a appliance of information spreading globally, a mechanism of information spreading and a media for colaboration and have interaction usher individual by using computer without blocked by a geographical boundary. Internet is a successful example from a invesment, dedication and komitmen to a researching into and the infrastructure development of information.
Influence from internet do not only hit those who reside in area of information technology and just computer, but all walks of life which have exploited this internet as a means of online to finish assorted of their duty such as e-commerce and information acquirement.
E-commerce is defined as the buying of goods and services in physical or electronic form, using an electronic communication device such as telephone, personal computer, online kiosk, automatic teller machine, smart card or smart phone through a telecommunications channel such as the traditional public telephone network, computer network, mobile communications network and the like A way of transaction business which can be conducted from long distance and without recognizing existence of state boundary of through later internet recognized by the name of e-commerce, generating existence of question of how the tax administration impose tax for income from transaction e-commerce, whether existing taxation rule now have adequate in imposing tax for income from transaction e-commerce and any kind of income got from transaction e-commerce.
Method research is conducted by bibliography study to learn and analyze literatures of related to problems fundamental and interview with all expert.
From research result known that after tax administration know characteristic from determinable transaction e-commerce hence the economic essence from each existing transaction as long as there is additional of economic ability of arising out of effect the transaction hence there is tax object which can be collected by tax, escaped what name weared by taxpayer but side administration of difficulty tax still trace transaction e-commerce without available of data or information that is needed, especially if the transaction conducted through server or taxpayer which beyond country. Taxation rule for income not yet adequate enough in tax imposition for income from transaction e-commerce.
The regulation not yet arranged completely and totally hit taxation treatment for transaction e-commerce and tax treaty even also not yet arranged completely hit transaction e-commerce. About determination of transaction e-commerce earn assumed to own a permanent establishment even also at tax law number 17 in the year 2000 about taxation income not yet been arranged completely and totally although at article 5 (1) point P at Newest tax law Number 36 in the year 2008 about taxation income have been entered that computer, electronic agent, or the automatic equipments owned, rent, or used by organizer of electronic transaction to run business activity of through internet pertained into permanent establishment but the mentioned still less be specific because of this transaction e-commerce need a taxation rule which changing rules and need ability to adopt unique from this transaction e-commerce. Income got from transaction e-commerce. OECD TAG divide 28 type of transaction e-commerce and most of the the transaction generate production of effort and royalty."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T25653
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nicko Valensky
"Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Meningkatnya jumlah transaksi e-commerce belum mampu untuk dimaksimalkan oleh pemerintah khususnya otoritas pajak dalam memaksimalkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak penghasilan.
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam mewujudkan cooperative compliance terkait pertumbuhan industri e-commerce yang sedang berkembang saat ini, sehingga penerimaan pajak penghasilan dari industri e-commerce dapat optimal. Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Direktorat Jendral Pajak telah berupaya untuk mewujudkan cooperative dengan pelaku e-commerce khususnya penyedia marketplace untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan. Direktorat Jendral Pajak perlu untuk melakukan upaya lebih lanjut untuk mewujudkan cooperative compliance pada wajib pajak e-commerce. Selain itu, terdapat tantangan-tantangan dalam mewujudkan cooperative compliance pada industri e-commerce di Indonesia.

The growth of e commerce industry in Indonesia is currently experiencing rapid growth, so it needs special attention from the Indonesian government. The increasing number of e commerce transactions has not been able to be maximized by the government, especially the tax authorities in maximizing state revenues, especially from the income tax sector.
This research was conducted to get an overview of the efforts made by the Directorate General of Taxation in realizing cooperative compliance related to the growth of the current emerging e-commerce industry so that income tax revenue from the e-commerce industry can be optimal. This study uses qualitative shortcuts with data collection techniques through in depth interviews.
The results of this study indicate that the Directorate General of Taxes has been working to realize cooperative with e commerce actors, especially marketplace providers to optimize income tax revenue. The Directorate General of Taxation is required to make further efforts to realize cooperative compliance on e commerce taxpayers. In addition, there are challenges in realizing cooperative compliance in the e commerce industry in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Adelheid
"Pelaporan pajak merupakan salah satu siklus dalam kewajiban wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terhutang. Tesis ini meneliti mengenai perbedaan ketentuan pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce khusunya online marketplace serta permasalahan yang dihadapi baik Indonesia dan Amerika dalam menerapkan ketentuan pelaporannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literature dan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan ketentuan e-commerce.
Hasil pada tesis ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara ketentuan terkait pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce online marketplace jika dilihat dari dasar hukumnya, dari hal pelaporan pajaknya, dari hal terkait identitas pajaknya serta dari verifikasi pelaporan pajaknya. Dalam hal permasalahan, Indonesia menghadapi masalah-masalah seperti tidak adanya data pembanding yang dapat digunakan oleh otoritas pajak dalam proses verifikasi pelaporan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce online marketplace serta sulitnya pengidentifikasian wajib pajak yang melakukan penjualan pada situs online marketplace.

Tax Reporting is one of cycle of taxpayer rsquo s responsibility in fulfilling taxpayer rsquo s tax payable. This thesis analyze the difference between the regulations for income tax reporting form e commerce online marketplace transaction and also its problems arising in implementing such regulations. This study is a qualitative descriptive study using literature study and in depth interview with stakeholders related to the regulation.
The results of this study showed a significant difference between Indonesia and America in regulating income tax reporting for e commerce online marketplace transaction seen from its regulations rsquo broad outline, from the tax payer rsquo s identity and also the documents used in the regulations. Indonesia still faces some problems like lack of authority of tax authorities to enforce the regulation, and also there are still some business models that haven rsquo t been covered in SE062 PJ 2013.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adiva Harastha
"Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia pada tahun 2017 telah menjadi telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga mendapat perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia untuk melancarkan strategi krusial guna memanfaatkan momentum tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi koordinasi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam optimalisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terkait pertumbuhan industri e-commerce yang sedang berkembang saat ini. Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitati dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi kedua institusi pemerintah tersebut dalam optimalisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terkait pertumbuhan industri e-commerce adalah dengan cara memaksimalkan upaya pengumpulan data dan meningkatkan pembangunan infrastruktur komunikasi baik bagi pemerintah maupun untuk masyarakat sebagai antisipasi pertumbuhan industri ini dan upaya melancarkan implementasi peraturan pajak yang sudah ada.

In 2017, the e commerce industry in Indonesia has grown so rapidly that it has received special attention by the Indonesian government to launch a coordination strategy to capitalize on the momentum. This research was conducted to get an overview of the government coordination strategy especially the Ministry of Finance and the Ministry of Communications and Information Technology in optimizing Value Added Tax revenues related to the growth of the emerging e commerce industry today. This study uses qualitative shortcuts with data collection techniques through in depth interviews.
The results of this study indicate that the strategy of the two government institutions in optimizing the acceptance of Value Added Tax related to the growth of e commerce industry is by maximizing data collection efforts and improving the development of communication infrastructure for both the government and the community in anticipation of the growth of this industry and the effort to launch the regulation existing taxes.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mikha Satya Omega
"Perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada meningkatnya nilai transaksi perdagangan elekronik E-commerce di Indonesia. Transaksi e-commerce memiliki potensi pajak yang besar, walupun transaksi e-commerce tersebut telah dikenakan PPN, namun sistem pengawasan perpajakan oleh DJP belum optimal karena belum adanya regulasi yang khusus mengatur e-commerce serta pengawasannya.
Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait.
Berdasarkan penelitian, sistem pengawasan PPN atas e-commerce di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan penjualan biasa karena belum adanya regulasi terkait e-commerce, keterbatasan SDM dan teknologi informasi. Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan atas e-commerce DJP telah melakukan pemetaan dan beberapa rencana. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat segera menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan e-commerce dalam membuat regulasi atas e-commerce berikut sistem pengawasannya.

The development of information technology has an impact on the increasing value of electronic commerce transactions E commerce in Indonesia. Data shows that every year e commerce users in Indonesia have increased. E commerce has huge tax potential. Although the e commerce transaction has been subject to VAT, but the regulation and tax control system by the DGT has not been optimal because it is hampered by the utilization of inadequate information technology.
This thesis is based on research using qualitative method approach. Data collection for the purpose of analysis obtained through document research, literature study and interview with related parties.
Based on the research, Indonesia's control system which is still manual because of lack of regulation, limited human resources and information technology, therefore DJP is required to be able to design an effective VAT control system on e commerce.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S68590
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adinda Noviastari
"Transaksi e-commerce yang telah meluas ke perdagangan internasional, menyebabkan beragamnya jenis transaksi yang ada. Pemerintah melihat adanya potensi penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap variasi transaksi penjualan e-commerce model Online Marketplace dikenakan PPN yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace serta kendala dan upaya dalam pengenaannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace dilakukan berdasarkan penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Kendala dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN pun beragam, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

E-commerce transaction has been extended to international trade, causing various types of transactions. The Government captures the potential of tax revenues, particularly the Value Added Tax (VAT). Each variations of sales transaction on e-commerce Online Marketplace model imposed VAT differently. The purpose of this study is to analyze the mapping of the imposition of VAT on e-commerce transaction Online Marketplace model, as well as the constraints and efforts in the imposition.
This study use a qualitative approach with descriptive research with the literature study and interview. Research finding shows the mapping of the imposition of VAT on e-commerce Online Marketplace model imposed by delivery of the goods from Online Marketplace Merchant to the buyer. Constraints and efforts that occur in the imposition of VAT are vary, referring to the types of transactions that occur."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63008
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>